HITAM - PUTIH

Oleh : M. Ahmadi*)


Walfare State (Negara Kesejahteraan) mungkn ini merupakan istilah lama yang nyaris menghilang, maret 2009 lalu disebuah pelosok Kabupaten Barito Selatan pada sebuah baliho berukuran cukup besar tulisan walfare state ini terpangpang, ”walfare state untuk semua” demikian bunyi tulisan tersebut.

Terdengar asing memang, hanya inilah yang salalu menjadi jargon – jargon yang kerap kali keluar dari lidah manis elit politik dewasa ini. Jika walfare state (negara yang sejahtera – kesejahteraan negara) merupakan sebuah cita – cita, harusnya ini merupakan sebuah keniscayaan yang menjadi kewajiban, berdosa apabila tidak dibayar (diwujudkan) oleh penyengggara negara ini.

Sederhananya walfare state merupakan sebuah sistem di mana pemerintahan negara bertujuan untuk menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat yang bisa diwujudkan dalam lima pilar kenegaraan, yaitu demokrasi, rule of law, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan anti diskriminasi.

Jika kemudian beragam aturan dan setumpuk kesepakatan yang tertuangan kedalam sebuah undang – undang di negeri ini telah mengatur tentang hal tersebut, misalnya : DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia), 10 Desember th. 1948 : Pasal 22 : “Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara”
Dilanjut dengan Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya (16 Desember 1966) : Pasal 3 : “Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini”.

Disamping hal - hal yang bersifat kesepakatan – keepakatan international tersebut UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”; UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, Pasal 11 Ayat (1) disebutkan tentang “Hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi diri sendiri dan keluarganya, termasuk hak untuk memperoleh pangan, sandang, dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup secara terus menerus” UUPA No. 5 Tahun 1960, Pasal 5 : Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat”; UU No. 39 Tahun 1999 ttg HAM : Pasal 9 Ayat (1); memerlukan ketersediaan tanah untuk pemenuhan hak atas kesejahteraan berupa milik yang dapat dipunyai bagi diri sendiri maupun bersama-sama dengan masyarakat

Kutipan – kutipan diatas hanya sekelumit dari bertumpuk – tumpuk aturan dan perundangan – udangan yang berlaku di negeri ini, sayangnya sebuah kesejahteraan yang di cita – citakan oleh ibu petiwi hanya sebatas cita – cita, yang mungkin lebih sulit dari pada meraih / menuju bulan di wilayah tata surya sana.

Jika dakwaan kepada kelompok putih (golput) pada pemilu lalu adalah haram dan pelanggar undang – undang, maka tentu penyelenggara negara ini patut kiranya mendapatkan julukan yang setara “Pengkhianat Pancasila” (in pancasilais) dan pengkhianat undang – undang (in konstituonal). Betapa tidak; dari 5 (lima) sila yang terkandung di dalam Pancasila perlu di ingat salah satunya dengan jelas dan terang bicara tentang “kesejahteraan dan keadailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dan Pancasila tidak sama sekali mengamanahkan tentang nilai – nilai komprador (kapitaslis) didalamnya. Kemudian dari UUD 1945 yang menjadi dasar dari segala peraturan dan perundangan – undangan yang ada di negeri ini secara tegas mengamanahkan tentang kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat inodesia – bukan untuk rakyat di begeri lain.

Alat produksi yang menjadi sandaran utama guna menuju kesejahteraan sudah menjadi sesuatu yang langka bagi rakyat di negeri ini, lahan pertanian yang menghasilkan berton – ton beras sudah tergantikan dengan pabrik / industri mobil dan motor, yang sesekali menjadi ancaman PHK bagi perkerjanya karena sang Tuan pemilik tak ingin merugi. lahan persawahan berubah menjadi kawasan perumahan elit dan sebagainya, yang kemudian hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang saja. Tetap yang di untungkan adalah pengembangnya. Sementara si petani dan pemilik persawahan akhirnya harus kehilangan sawahnya yang juga kehilangan mata pencariannya. Hingga kemudian memaksanya harus mengais rejeki dengan pergi ke kota menjadi pemulung sampah dan menginap di kolong – kolong jembatan. Kawasan permukiman penduduk kelas menengah kebawah kemudian berubah menjadi apartemen dan pusat – pusat belanja yang membuat Pemukim sebelumnya harus kehilangan tempat tinggal dan mengungsi ketempat lain ditempat yang lebih sempit dan kumuh.

Angka statistik pertumbuhan ekonomi memang membaik, sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI dalam beberapa pidatonya, nilai APBN terus bertambah, pada tahun 2009 tembus di angka 800 Triliun, padahal angka tersebut harus di potong terlebih dahulu oleh pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo november nanti sebesar 300 triliun, dana pemilu 23 triliun, dan stimulus krisis ekonomi sebesar 74 triliun. Artinya hampir 50% dari APBN tahun 2009 ini itu terpotong habis. Selajutnya info tentang angka kemiskinan terus berkurang, sementara disisi lain pemulung, pengemis semakin bertambah, jumlah rakyat yang di jarah dan dihancurkan tempat tinggalnya oleh satpol PP untuk digantikan dengan apartemen dan carrefour juga semakin bertambah. Rumah Susun Miskin (rusukin) yang tadinya di peruntukan untuk keluarga miskin dengan pengahsilan Rp. 3 juta kebawah, pada mereka yang tanah dan permukimannya telah di ganti dengan pabrik / industri, dan pembangunannya mendapatkan subsidi dari pemerintah di kerjakan oleh pengembang, ternyata hanya menjadi mimpi bagi mereka (keluarga miskin red), berata tidak, rakyat yang berpanghasilan Rp. 3 Juta kebawah tersebut harus menebus kepada pengembang senilai Rp. 191.000.000 / petak / KK dengan alasan pengembang tidak mau rugi bila harga Rusukin tersebut lebih murah dari itu.

Cara penyelenggaraan semacam ini seakan semakin menggambarkan bahwa penyelenggara negara ini memeng hanya memikirkan kaum pemodal dan se akan mengatakan bahwa si petani yang kemudian menjadi pemulung kota karena lahan pertanian telah berganti menjadi pabrik, pengemis dan penghuni kolong jembatan itu bukan urusan mereka (penyelenggara negara red) yang sesekali bisa meraka tangkapi, pukuli, dan mereka hancurkan rumah – rumah kolongnya. Padahal hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun telah ditetapkan dalam Undang – Undang di negeri ini. Yang jika dikaitkan dengan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, rakyat miskin terus berkurang, APBN terus bertambah sangatlah berbanding terbalik dengan fenomena – fenomena di atas. Dan ini tentunnya adalah sesuatu yang sangat inkostituonal, yang telah diberlakukan oleh penyelenggara negara di negeri ini.

Sejak awal sejarah bangsa ini memulai peradabannya, diawali dari jaman feodalisme dimana terjadi perbedaan yang begitu besar antara raja dan kaum jelata (kaum Priyayi dan kaum Pariah), kemudian masuk pada masa kolonialisme yakni dimana penjajahan dimulai, yang di dalamnya terjadi persekutuan antara raja – raja besar dengan kolonial (penjajah) yang kemudian membuat ketimpangan antara kaum jelatan dan raja – raja penjajahnya. Selanjutnya Masuk pada pase noeliberalisme masa setelah diakhirinya masa kolonialisme (penjajahan). Yaitu sebuah masa yang semakin memberikan ketimpangan antara “penguasa” (penguasa negara, dan penguasa alat – alat produksi) dengan kaum yag dikuasainya (rakyat tentunya).

Jika Presiden pertama RI pernah berpidato pada hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 menyataan bahwa; “jikalau kita memang betul mengerti, mengingat, mengamalkan dan mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsif – prinsif social rechtvaardigheid yang termahtub didalam Pancasila ini, yaitu bukan persamaan politik saja, tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama sebaik – baiknya”. Betapa fenomena – fenomena hari ini adalah merupakan gambaran buruk terhadap perjalanan menuju kesejahteraan negara yang absolut, prisif – prinsif kehidupan sosial (sosialisme) hendaknya jangan kemudian menjadi ”Hantu” yang begitu menakutkan karena ingatan akan sebuah sejarah lampau bangsa ini. Padahal Auguste Comte seorang filsuf (1798 – 1857) dalam buka Teori – Teori Sosiologi Modern berkata bahwa Sosialisme itu bukanlah Komunis.

Patutlah kiranya refleksi kepemimpinan hari ini ”dibaca”, walfare state tetaplah merupakan sebuah keniscayaan yang wajib di berlakukan, seorang fisafat hobbes berkata : ”jika pemimpin demikain lemah sehingga tidak bisa menyediakan kepada rakyatnya peluang – peluang yang lebih untuk keberlangsungan hidup rakyatnya dibandingkan peluang yang mereka miliki dalam lingkungan alami, maka posisi pemimpin pun tidak bisa dipertahankan”.


* Tulisan ini telah dimuat di SKH Kaltengpost. kolom Opini tanggal 12, 13, 14mei 2009

*) Mahasiswa Sosial Politik Univ. Muhammadiyah Palangkaraya.
*) Anggota MPK-PC HMI Cab Palangkaraya.

Kami, Para Pejuang Hak Asasi Manusia (HAM), berasal dari 24 propinsi di Indonesia, berlatar belakang sebagai korban Pelanggaran HAM, baik hak Sipil Politik dan hak Ekonomi, Sosial, Budaya menyatakan:

1. Prihatin dengan tidak adanya kemauan politik Negara menyelesaikan berbagai masalah pelanggaran berat HAM dan memenuhi hak-hak dasar rakyat.

2. Prihatin dengan tidak adanya upaya-upaya Negara untuk memberikan perlindungan hak-hak dasar rakyat dari krisis ekonomi, kerusakan lingkungan hidup dan rasa aman.

3. Prihatin dengan penghilangan makna Pemilu, yang hanya menjadi rutinitas lima tahunan, dan ajang bagi elit politik warisan Orde Baru, serta kelompok pro status quo untuk melanggengkan kekuasaan.

4. Prihatin dengan calon legislatif, bakal calon presiden dan wakil presiden yang tersedia dalam Pemilu 2009, umumnya memiliki latar belakang sebagai pelaku pelanggar HAM, pelindung pelanggar HAM, atau yang tidak punya agenda HAM.


Berdasarkan keprihatinan di atas, kami para pejuang HAM Indonesia yang telah menggelar Kongres Pejuang HAM bertempat di Wisma MAKARA Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat pada tanggal 17-20 Maret 2009, menyatakan:

1. Menyepakati bahwa penguatan dan konsolidasi gerakan rakyat/korban sebagai jalan keluar untuk memperkuat daya kritis, daya kontrol dan daya tawar politik yang sejati.

2. Menyerukan kepada masyarakat khususnya pemilih, untuk tidak memilih caleg, parpol dan capres/cawapres pelaku pelanggar HAM, pelindung pelanggar HAM, atau yang tidak punya agenda HAM.

3. Menyerukan kepada masyarakat khususnya pemilih, untuk memilih caleg, parpol, calon presiden dan calon wakil presiden yang pro HAM dan pro rakyat, serta tidak mudah percaya pada janji mereka yang tidak punya jejak rekam keberpihakan terhadap korban/rakyat.

4. Mengajak kepada rakyat yang memilih golput, untuk menjadi golput yang kritis dan aktif dengan mengorganisir diri, serta melakukan pendidikan politik.

5. Mendesak Negara untuk memenuhi kewajibannya untuk menuntaskan berbagai masalah pelanggaran berat HAM dan memenuhi hak-hak dasar pada sisa waktu pemerintahannya.


Atas nama kebenaran dan keadilan, Ikrar pejuang HAM ini kami peruntukan bagi perubahan Indonesia yang lebih beradab, berprikemanusiaan dan berkeadilan sosial.

Depok, 20 Maret 2009

Sabtu, 28/03/2009 12:40 WIB
Tanggul Situ Gintung Jebol
Walhi: Kampanye Politisi Berkedok Solidaritas

Luhur Hertanto - detik.com

Jakarta - Tidak sedikit kontestan Pemilu 2009 yang 'setor muka' di lokasi tragedi Situ Gintung, Tangerang Selatan. Ada yang mendirikan posko bantuan dan ada yang menerjunkan tim evakuasi, tentu tanpa melupakan atribut parpol masing-masing.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menduga ada kampanye di balik bencana yang menelan puluhan korban jiwa itu. Meski pun LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup ini tidak menutup mata terhadap manfaat dari partipasi dan bantuan yang diberikan para politisi pada korban.

"Para politisi uang bertarung dalam Pemilu 2009 berbondong-bondong mendatangi lokasi dan menjadikan bencana sebagai ajang kampanye gratis dengan kedok solidaritas kemanusiaan, " tulis Walhi dalam siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (28/3/2009).

Fenomena ini menjadi semakin memprihatinkan bila dibandingkan bencana Lumpur Lapindo. Sejak mulai terjadinya semburan liar lumpur panas tiga tahun lalu, hingga kini tidak ada parpol, caleg, atau politisi peduli dan dengan sungguh-sungguh memperjuangkan nasib 15 ribu warga yang menjadi korban.

"Korban Lapindo sampai kini kehilangan hak hidup dan dipaksa menghirup racun yang keluar bersama semburan lumpur," tulis Walhi

Berdasar pantauan detikcom di lapangan, sudah berdiri posko dari Partai Demokrat, Posko PKS, dan Posko Partai Hanura. Bahkan Bupati Tangerang Ismet Iskandar kedapatan membagikan bantuan pada pengungsi sambil mengenakan kaos warna kuning bergambar putranya yang maju sebagai caleg. ( lh / nwk )

*_SIARAN PERS _*

No: 031/ed-wss/Dep.PSDO/III/2009

“Pemkot Palembang harus segera Beri sanksi terhadap Para Penjahat
Lingkungan Hidup”

Menyikapi Program Pemerintah Kota Palembang tentang pelaksanaan Uji
Emisi bagi kendaraan Dinas Roda empat di kota palembang pada hari
jum’at, 27 Maret 2009 yang dihadiri oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup
Rachmat Witoelar dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pencemaran
Lingkungan khususnya udara yang ada di kota palembang yang diakibatkan
oleh emisi karbon yang dibuang oleh kendaraan bermotor. Kiranya beberapa
hal dapat kami sampaikan :

1. Bahwa Uji Emisi yang dilakukan oleh pemerintah kota palembang yang
bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Palembang, kami nilai
tidaklah akan efektif dan menghasilkan upaya yang maksimal jika
hanya dilakukan bagi kendaraan dinas roda empat milik Pemkot
Palembang. Menurut kami Pemkot juga seharusnya dapat melakukan hal
itu terhadap kendaraan-kendaraan pribadi dan massal yang ada di
kota Palembang.
2. Bahwa untuk menggurangi dan mencegah terjadinya pencemaran udara
yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor tidaklah hanya sebatas
uji emisi tetapi haruslah di tindak lanjuti dengan sanksi atau
hukuman yang diberikan kepada pemilik kendaraan yang tidak lolos
terhadap uji emisi yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.
3. Bahwa segala cara yang dilakukan oleh pemerintah kota palembang
untuk mengurangi pencemaran udara di kota palembang oleh kendaraan
bermotor tidaklah akan mendapatkan hasil yang maksimal, jika hanya
sebatas uji emisi. Salah satu hal konkret guna mengurangi
pencemaran udara yang oleh kendaraan bermotor adalah dengan cara
membatasi kepemilikan kendaraan pribadi, dan mengoptimalkan
pemakaian transportasi massal
4. Bahwa Persoalan pencemaran udara di kota palembang yang disebabkan
oleh kendaraan bermotor hanyalah sebagian kecil dari banyaknya
persoalan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di kota
palembang, yang selama ini sering dilakukan oleh berbagai
aktifitas industri dan pabrik yang berada di kota palembang,
seperti PT. Pusri, PT. Semen Batu Raja, PT. Pertamina, Pabrik
pengelolaan Karet di sepanjang sungai musi dll.

Atas dasar uraian diatas maka kami dari Eksekutif Daerah Wahana
Lingkungan Hidup Sumatera selatan menyatakan :

1. Mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk segera mencanangkan atau
membuat aturan daerah tentang hari Bebas kendaraan bermotor di
wilayah hukum dan administrasi kota palembang
2. Menuntut Pemerintah kota palembang dan untuk segera membuat
peraturan daerah yang membatasi kepemilikan dan penggunaan
kendaraan bermotor Pribadi bagi setiap keluarga atau masyarakat
Kota Palembang. serta segera mengefektifkan dan memaksimalkan
penggunaan transportasi massal yang nyaman dan Ramah Lingkungan
untuk seluruh masyarakat Kota Palembang
3. Menuntut Pemerintah Propinsi sumatera selatan, Pemerintah Kota
Palembang Badan Lingkungan Hidup ( BLH ) sumatera selatan dan BLH
Kota Palembang untuk membawa setiap kasus – kasus pencemaran
lingkungan hidup di sumatera selatan dan khususnya di kota
palembang yang dilakukan para penjahat Lingkungan sampai pada
proses hukum sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam BAB
IX Pasal 41 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Upaya ini sekaligus akan menimbulkan efek jera dan
pelajaran bagi pelaku kejahatan lingkungan lainnya, sehingga angka
perusakan dan pencemaran lingkungan hidup secara perlahan dapat
diminimalisir.

Cp :
Anwar sadat : 08127855725
Hadi jatmiko : 08127312042

M. Ahmadi*

(menelisik kontrak politik megawati untuk perubahan)

singkat saja bicaranya...
dan sry....pake bahasa rumahan....hehe


berikut adalah kutipan dari 3 agenda penting yang akan di usung megawati sebagai presiden RI akan datang :
1. memperjuangkan sembako murah*
2. Ciptakan jutaan lapangan kerja**
3. Tingkatkan kesejahteraan rakyat***

* kenaikan harga sembako tak melampaui kenaikan daya beli masyarakat.
** prosentase pengangguran berkurang
*** kebutuhan sandang pangan tercukupi, ekonomi pedesaan lebih diberdayakan, prosentase kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berkurang,

keterangan :
1. Syarat ini berlaku jika PDIP mengontrol pemerintahan, presiden 2009 dan 30% kurs DPR RI dikuasai PDIP.

2. jika gagal mengawal tiga agenda diatas di 2009 - 2014, anggota DPR RI dari PDIP di minta tak lagi mencalonkan diri pada pemilu berikutnya di tahun 2014.

(sumber iklan politik di kaltengpost-17 maret 2009)

bagi saya menarik sekali iklan ini....
pertama :
agenda politik ini saya lihat mirip sekali dengan iklan penyedia layanan operator seluler yang biasa ada tanda bintangnya (baca * ) begitu menggiurkan yang ternyata banyak menjebaknya....catatanya adalah (syarat dan ketentuan berlaku) hehehe

kedua :
dari ketiga agenda tersebut menurut saya masih berupa agenda2 lanjutan yang mungkin saja masih di upayakan yang mungkin juga tidak hehehe (bahasanya megawati = memperjuangkan). padahal menurut hemat saya hal itu tidak keliatan progressnya_ _ apa lagi klo kta liat dengan agenda saat megawati masih jadi prseiden dulu sama aja tuh dengan agendanya yang sekarang lagi - lagi ga progress.

misalnya:
* memperjuangkan sembako murah (kenaikan harga sembako tak melampaui kenaikan daya beli masyarakat):
pertama : pada sisi ini kontrol dan standarisasinya ga jelas,,sementara naik turunnya harga di pengaruhi pasar,, lah orang pasarnya aja tergantung banget ama hantu yang bernama investasi...lah investasinya mo di kontrol...gmana ya caranya klo negara ini masih selalu tergantung sama yang namanya investasi....apa harus jual pulau...?! apa harus perpanjang kontrak dengan perusahaan asing yang berduit yang juga jadi sponsor...?! (jual aset lagi)...dan sabagai2nya

beras aja misalnya, gmana mo surplus beras lah wong lahan - lahan pertaniannya di alih fungsikan menjadi pabrik dan perumahan...

** Ciptakan jutaan lapangan kerja (prosentase pengangguran berkurang)
lahan produksi itu cuman ada 2...punya sendiri dan punya orang lain.
1. punya sendiri (ga bisa) karena lahan - lahan pertaniannya dll semakin dipersempit (dialih fungsikan menjadi pabrik dan perumahan. jadi pada sisi ini lagi2 gagal.

2. punya orang : nah klo dah jadi pabrik ato perumahan tentu kemudian jadilah buruh di negeri sendiri....lagi2 pabriknya punya orang asing....investasi lagi arahnya....makin sulit dunk ngontrol dan standar sembakonya hehehe - lah yang ada malahan carrefour2 yang semakin bertebaran.....harganya mahal bu....

*** Tingkatkan kesejahteraan rakyat (kebutuhan sandang pangan tercukupi, ekonomi pedesaan lebih diberdayakan, prosentase kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berkurang)

nah pada agenda ketiga ini jadi naifkan....gmana rakyatnya mo sejahtera klo kerjaanya adalah buruh kontrakan....yang kerja ga pasti tetapnya selalu dihantui dengan PHK dan upah rendah...
kesejahteraan hanya jadi mimpi......

ternyata kesemuanya lagi2 ga progress agenda perubahanya
belum lagi klo kita bicara tentang orang2 yang akan duduk di meterinya nanti....jangan2 malah ngutang terus ama bank dunia....apa lagi klo yang jadi menterinya konsultan bank dunia yang di gajih oleh bank dunia....rekomnya malah ngutang terus malahan....wah wah wah capedeh.....

*warga negara indonesia memiliki KTP aktif.

(Oleh M. Ahmadi*)

tulisan ini pernah di muat di SKH Kaltengpost ferbruari 2007.
Kolom Opini.


Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat, demikian bunyi pasal 33 ayat 3 undang – undang dasar 1945.

“Pembagunan” sebagai upaya pemenuhan hak - hak asasi masyarakat (hak – hak sosial, budaya, ekonomi dan sipil politik). Pembanguan bukan tujuan melainkan sarana untuk mencapai tujuan kemedekaan suatu bangsa dan negara yang diartikan keadailan, kemakmuran dan kedaulan warga negara/bangsa. sebagai perwujudan langkah pembangunan, terdapat Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang merupakan kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelanggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip – prisip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Terlepas dari pinsip – prinsip dasar diatas, pembagunan acap kali dijadikan “jualan” yang sepertinya pada masa – masa sekarang cukup laku untuk digadang - gadangkan. Pembangunan dalam arti luas selalu dijadikan topeng pengelenggara negara (pemerintah) untuk melakukan “pengayaan – pengayaan” yang bersifat pribadi, keluarga dan golongan.

Demikian halnya disetiap daerah, baik pemeritah ditingkat propinsi, kabupaten dan kota kini tengah gencar – gencarnya menerapkan sistem (good governance dan efektive governance). Yang istilah itu sendiri adalah suatu upaya perwujudan penciptaan pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Kalimantan tengah terkait dengan visi misi gubenur kalteng “Membuka Keterisolasian” tentu tak terlapas dari perwujudan cita – cita mulia (good govenance dan efektive governance) itu. Menjelang dua tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubenur hasil pemilihan langsung ini memang harus diakui bahwa banyak hal yang tengah berubah pada bumi tambun bungai dewasa ini, perwujudan good govenance dengan membidik Infrasruktur, Pendidikan dan Kesehatan menduduki ratting utama dalam tiga besar priroritas pembagunan, jika didukung oleh aparatur pemerintahan yang baik adalah strategi jitu dalam mewujudkan pembangunan sebagaimana cita – cita bangsa yang dilandasi UUD 1945.

Belakangan, disebuah media cetak lokal di kalimantan tengah, tengah berjalan sebuah polling penilaian good governance kalimantan tengah, tiap – tiap kabupaten / kota bersaing dalam daftar poling tersebut, terlepas apakah itu memeng merupakan hasil refresentase dari 1,935 juta jiwa penduduk kalimantan tengah atau hanya refresentase dari “kekayaan” seorang pejabat negara yang kemudian membeli kupon dalam jumlah besar untuk mengangakat ratting daerahnya pada daftar urutan suara kupon polling terbanyak.

Hal yang sangat di sayangkan dalam pewujudan proses menuju good governance tersebut masih terjadinya pembohongan – pembohongan publik yang dikemas secara apik, kemudian dengan dalih keberhasilan pembanguan hal itu dilegitimasi. Praktek – praktek KKN masih “ter-endus” tajam disetiap proses pembagunan, dari istilah upeti untuk pemilik bendera agar bisa kekal berposisi, calo – calo proyek, legislatif bermain proyek, serta cara – cara lain yag tak kalah keji tercermin dalam setiap aspek administrator pemerintahan. Misalnya saja dalam pelelangan proyek, hal yang sering terdengar adalah justru pemenang proyek malah yang tidak ikut mendaftar dalam proses pelelangan tersebut. “Kong kali kong” istilah lazim terdengar tetap menjadi trend setter para eksekuttif, legislatif dan yudikatif.

Hal yang tak kalah menarik untuk ditinjau adalah Jika melihat pengerjaan panjang jembatan tambang nusa dengan panjang 3,7 km dari 7 km bisa di selesaikan dalam waktu 5 bulan, adalah sebuah maha karya yang tak tak ternilai sebagai bentuk keberhasialan pembanguan. Lain halnya dengan pengerjaan pada jembatan sei tulan. Bagi kalangan awam sangat aneh melihat proses pengerjaan jembatan tersebut.

Sejak bulan Mei 2006 permasalahan sei tulan mulai diketahui dan kemudian ditangani, pemasalahannya dan sampai sekarang tidak selesai-selesai? Padahal panjangnnya kurang dari 100 m. secara jujur proyek sei tulan adalah proyek yang tidak berhasil. Yang terlihat secara fisik hasil kerja sebelumnya beton retak, realnya, pengerjaan proyek ini sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit. kemudian dilakukan perbaikan dengan dana tambahan dari APBD dan APBN.

Dalam beberapa pemberitaan media, yang pada masa itu dikatakan kasubdin bina marga dan kasubdin pengairan yang menangani proyek tersebut, setelah menuai “kegagalan” Dengan asumsi bahwa proyek ini adalah proyek yang tidak cukup berhasil. Yang justru menjadi ironi dan cukup mengherankan lagi saat ini posisi kasubdin bina marga kemudian diangkat menjadi kasubdin pengairan dan kasubdin pengairan di angkat menjadi kasubdin bina marga.

Permasalahan sei tulan adalah sesuatu yang harus ditangani dengan serius, jembatan tersebut merupakan jalur transportasi darat yang menghubungkan ibukota provinsi dengan empat kabupaten di kalimatan tangah seperti Gunung Mas, barito selatan, barito utara, dan barito timur. Bukan hanya dana APBD yang di alokasikan untuk sei tulan bahkan APBN. Dalam sebuah kunjungan Kadis PU untuk melihat langsung kondisinya. Saat itu terlontar bahwa pada awal oktober dipastikan pengerjaan jembatan sei tulan pasti tuntas. Selajutnya ungkapan tersebut sampai saat ini tak terlihat realitasnya, dan masih belum tuntas juga higga sekarang. Lantas yang menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab atas ini?

Peran seluruh anggota DPRD untuk lebih kritis dan jeli terhadap permasalahan seperti ini sangat ditunggu, karena ini sebuah penyimpangan uang rakyat, atas nama proyek. Dan rakyat sudah membayar mahal (naik gajih) pada keberadaan mereka sebagai refresentase perwakilan dari rakyat itu sendiri.

Kalangan awam pun akan bisa menilai bahwa sebuah karya akan dilihat wujudnya / kuantitas, dengan melihat saja akan nampak kualitasnya, kokohnya sebuah hasil pengerjaan bangunan nampak secara kasat mata. Namun apabila secara wujud nyata yang dapat dilihat saja sudah acak – acakan maka logika kita pun akan berkata seperti apa perencanaannya? Apakah benar telah dilakukan survey dengan baik, atau hanya sekedar “jalan – jalan”. Bila demikian maka bukan pengerjaannya yang tidak benar tetapi perencanaannya.

Kenyataan – kenyataan segabaimana contoh ini kerap kali ditemukan, rakyat diposisikan sebagai objek yang diperlukan untuk melegitimasi melalui perwakilannya. Dalih pembangunan yang selalu “dijual” untuk perwujudan good governance telah lepas dari asas penyelengagaan negara, manipulasi dan persekongkolan jahat kepada negara. KPK wajib turun tangan atas hal seperti ini bahkan bukan hanya itu pemborong pun harus mengganti kerugian yang di akibatkan, selanjutnya petugasnya pun harus di tindak tegas kemudian diberi sangsi bukan malah dipromosikan pada jabatan lain.

Masyarakat pada level bawah tetap akan menjadi kelompok yang paling mudah untuk dijadikan kambing hitam, sementara legislatif tidak bisa diandalkan secara maksimal karena terlalu asyik “selingkuh” dan “bersetubuh” dengan pasangannya (eksekutif), sementara yudikatif tak ubahnya anjing yang kerjanya siap mengggonggong apa bila tidak mendapatkan jatahnya.

Good governance yang berasaskan ketertiban penyelenggaraan negara, kepentingan publik, transparansi, proporsional, profesionalitas, akuntable dan memiliki kepastian hukum tentu akan bisa terwujud jika memang dijalankan dengan baik, dan apabila adanya sebuah komitmen bersama untuk menjalankannya. Yang tentunya bukan hanya sebuah komitmen diatas kertas yang kemudian ditutup dengan map cantik masuk kedalam lemari arsip.

*) - Presiden Mahasiswa BEM Unpar
- Ketua PPD HMI Cabang Palangkaraya

Jika masih memiliki nurani yang sehat, peristiwa ini sungguh menikam rasa kemanusiaan kita. Sungguh terjadi di rumah sakit milik pemerintah, RSU Prof. Dr. WZ Johannes Kupang, Kamis (12/2/2009) dinihari. Hidup sudah sulit, mati pun dipersulit...

Adalah Yakobus Anunut, ayah seorang balita, Limsa Setiana Katarina Anunut (2,5 tahun), penderita gizi buruk dan diare yang mengalami nasib yang memilukan itu.
Gara-gara tak punya uang Rp 300.000,- untuk menyewa mobil ambulance rumah sakit, Yakobus Anunut (37 tahun), warga kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, nekat berjalan kaki kurang lebih 10 kilometer sambil menggendong jenazah anaknya. Beruntung ada sanak keluarganya yang datang menolong menggunakan mobil saat dia baru berjalan lebih kurang lima kilometer.

Si kecil Limsa yang menderita gizi buruk, terkena diare sehingga Yakobus pun membawanya ke RSU Kupang, NTT, Rabu (11/2/2009). Karena ruang perawatan sudah penuh, Limsa dirawat di salah satu ruangan instalasi gawat darurat (IGD). Dengan jaminan kartu kesehatan untuk orang miskin, Yakobus berharap anaknya mendapat perawatan untuk disembuhkan.

Namun, ternyata Tuhan berkehendak lain. Baru beberapa saat dirawat, Limsa meninggal dunia, Kamis dinihari, sekitar pukul 03.00 Wita. Petugas medis kemudian membawa jenazah Limsa ke kamar jenazah rumah sakit. Ternyata, di ruangan instalasi pemulasaran jenazah (IPJ), Limsa diterlantarkan begitu saja, Padahal, biasanya setiap jenazah yang dititipkan di ruangan itu dimandikan oleh petugas rumah sakit dan disuntik formalin agar tidak membusuk.

Orang tua korban yang hanya berprofesi sebagai petugas cleaning service di sebuah instansi pemerintah ini hanya pasrah dengan perlakuan petugas rumah sakit. Sekitar dua jam menunggu, Yakobus akhirnya menemui petugas ambulance untuk meminta jenazah anaknya dibawa pulang ke rumahnya. Namun, petugas ambulance meminta biaya Rp 300.000,-. Mereka memberikan kesempatan kepadanya untuk mencari pinjaman.

"Saya katakan kepada petugas ambulance bahwa untuk membayar ojek saja saya tidak punya uang. Dari mana saya harus mendapatkan uang sebanyak Rp 300.000,- untuk membayar bapak?", katanya.

Kasih sayang yang mendalam terhadap buah hatinya, membuat Yakobus tak tega melihat anaknya tidur membujur kaku tanpa perhatian. Tak sedikitpun ada niat dari petugas IPJ untuk memandikan bayi malang ini. Karena mengaku tak mampu membayar, petugas ambulance rumah sakit langsung pergi, tak menghiraukan Yakobus. Hati bagai disayat sembilu. Perih dan sakit, namun tak bisa ditumpahkan karena tak punya kuasa untuk melakukannya.

Yakobus akhirnya memutuskan untuk menggendong jenazah anaknya sambil berjalan kaki sejauh kurang lebih 10 kilometer untuk kembali ke rumahnya. "Akhirnya saya putuskan membawanya berjalan kaki saja", ujar Yakobus.

Capek dan Lapar
Yakobus tidak bisa menyembunyikan kedukaannya karena putri satu-satunya itu meninggal dalam perawatan di rumah sakit. "Seharusnya anak saya tidak meninggal kalau ditangani secara baik di rumah sakit", ujarnya sedih.

Dia mengaku tidak dipedulikan pihak rumah sakit. Pasalnya, Yakobus yang tercatat sebagai keluarga miskin, membawa kartu jaminan kesehatan untuk orang miskin, tetap saja diminta membayar sewa ambulance. Padahal dengan memperlihatkan kartu tersebut kepada petugas, seharusnya jenazah langsung diantar pulang.

Ia berjalan dari RSU Kupang menuju kediamannya di belakang Rumah Penitipan Barang Sitaan (Rumpasan) Kelas I Kupang, kompleks Lembaga Permasyarakatan (LP) Kupang. Dengan linangan airmata dan berbagai rasa yang berkecamuk di hatinya, Yakobus tidak menghiraukan dinginnya udara pagi yang menusuk disertai gerimis yang terus turun. Yakobus nekad berjalan sendirian. Hanya dibungkus sebuah kain lusuh, Yakobus terus mendekap jenazah buah hatinya agar tidak terkena percikan gerimis.

Ia sempat membangunkan kerabatnya di bilangan Oebobo untuk memberitahukan kematian Limsa, lalu terus berjalan. Tiba di kompleks Flobamora Mall (sekitar 5 kilometer), Yakobus yang kecapekan, sejenak beristirahat. Semalaman bergadang menjaga Limsa ditambah belum ada sesuap nasi pun yang mengganjal perutnya sejak malam, Yakobus butuh waktu untuk melepaskan lelah.

Ternyata masih ada yang berbaik hati. Sanak saudaranya di Oebobo ternyata diam-diam mencari kendaraan untuk membantunya. Saat masih melepaskan lelah, menggunakan sebuah kendaraan pick-up, saudaranya yang berasal dari Oebobo berhasil menemui Yakobus. Terus mendekap Limsa di dadanya, jenazah pun diantar sampai di kediamannya.

...Tidak Menyalahkan....Tak ada yang perlu disalahkan. Yakobus Anunut pun tak ingin menyalahkan siapa-siapa. Dia hanya ingin agar jenazah bayinya segera dimakamkan...

Sumber : Tribun Batam, 15 Februari 2009, Halaman Muka

............
Artikel dibawah ini menunjukan bahwa sawit tidak pernah mensejahterakan,
karena ini hanya semu.
Setelah petani berjaya dengan harga sawit akibat naiknya permintaan dunia
terhadap CPO dan produk turunanya juga dengan isue biofuel, mereka juga
dapat keuntungan walaupun hanya tetesan kecil.
Ketika amerika kena getahnya dengan (subprime motrgage) yang tidak ada
hubungannya sama sekali dengan petani sawit di ketapang ini kemudian
mempengaruhi ekonomi global dan juga mepengaruhi Indonesia yang akhirnya
merontokan perekonomian lokal apalagi yang berkaitan dengan pertanian
komoditas yang berorientasi pada ekspor termasuk kebun sawit yang mereka
garap selama ini... dan akhirnya mereka miskin, mereka harus makan ubi di
negeri yang kaya ini ....
Masihkah sawit mensejahtrekan seperti kampenye pemerintah selam ini ...???

_____selamat membaca_______

Dua Bulan Petani Sawit Makan Ubi

Kalteng Pos, Jumat 13 Februari 2009

Pontianak. Pemerintah Kabupaten Ketapang, kalbar sudah menyerah dalam
mengangani kasus tunggakan pembayaran tandan buah sawit Benua Indah Group
kepada petani sawit selama empat bulan. Akibat tunggakan tersebut,
kira-kira 50 ribu jiwa petani plasma (10,977 KK) menjadi korban dan
kehidupanya terancam. Bahkan ada yang mengaku terpakasa makan ubi selama
dua bulan.

Kita sudah angkat tangan, usaha kita sudah maksimal kata Bupati Ketapang,
Morkes Effendi usai pertemuan dengan DPR Kalbar di Pontianak belum lama
ini. Saat itu dia ditemani Muspida, jajaran Pemkab dan Perwakilan petani
memang manyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat terkait persoalan ini.
Tunggakan empat perusahaan sawit ( PT. SLA, PT BMI, PT DSN dan PT AMS) yang
tergabung dalam BIG diperkirakan hampir Rp. 100 miliar.

Sekarang, kata Morkes, petani plasma yang TBS-nya tidak dibayar semakin
resah karena tidak punya uang lagi untuk membeli beras dan kebutuhan pokok
lainya. Kita tidak bisa menggunakan dana tanggap darurat untuk menangani
masalah ini karena ini bukan merupakan bencana ujarnya.

Untuk mengatasi persolan, pemkab ketapang sudah berencana untuk menggelar
operasi pasar. Dalam operasi pasar tersebut, pemkab akan menalangi
pembelian bahan-bahan kebutuhan pokok petani. Jika TBS sudah dibayar,
barulah dana pemerintah yang dikeluarkan itu ditebus.

Namun rencana itu belum terealisasi karena hingga sekarang APBD Ketapang
2009 belum bisa di cairkan. (masih dalam tahap evaluasi oleh pemprov) Kita
juga tidak bisa meminjam bahan-bahan pokok kepada Dolog karean harus
tunai ungkapnya.

Salah seorang perwakilan petani menyebutkan, akibat tidak dibayarnya TBS,
kondisi perekonomian warga jadi terpuruk. Sudah dua bulan ini kami hanya
makan ubi ujarnya. Tokoh-tokoh disekitar kawasan perkebunan tidak lagi
buka karena sudah tidak ada lagi saling percaya dikalangan warga dan
angka kriminalisasi meningkat.

Tidaka dibayar TBS selama empat bulan dinilai telah merusak masyarakat .
Dia juga menyebutkan, berdasarkan pengalaman, tertundanya pembayaran TBS
memang sudah sering dialami petani. Namun, biasanya hanya dalam hitungan
hari. Dalam kesempatan ini, Morkes secara rinci memaparkan tentang
kronologis permasalahan yang terjadi . Menurut dia, ada banyak keanehan
dalam kasus ini. (rnl/jpnn)

*PRESS RELEASE*

JAKARTA, 17 FEBRUARI 2009

*GERAKAN RAKYAT LAWAN NEOKOLONIALISME- IMPERIALISME (GERAK LAWAN)*

*Koreksi total sistem ekonomi-politik pasca krisis kapitalisme global*

BUAH dari teori dan praktek kapitalisme global telah dipanen, dan
hasilnya sungguh pahit. Saat ini dunia dihantam multikrisis, mulai dari
krisis pangan, energi, iklim, hingga finansial. Yang sungguh fenomenal
dari buah pahit tersebut adalah, krisis finansial global ternyata
dimulai dari negara paling kapitalis sedunia, Amerika Serikat. Dalam
kurun waktu kurang dari setahun, hampir tiga juta orang sontak menjadi
pengangguran di seluruh dunia. Kekacauan pangan (/food riot/) terjadi di
berbagai negara, kacaunya suplai energi global, ditambah rumit dengan
kondisi planet dan lingkungan yang makin kritis.

Namun kapitalisme sebagai ideologi yang menjadi akar masalah, tidak
tewas begitu saja. Aktor-aktornya seperti institusi keuangan
internasional macam Bank Dunia, IMF, WTO dan pemerintah serakah terus
berusaha menghidupkan phoenix dari abu kematiannya. Dengan struktur
ekonomi-politik saat ini, kaum miskin seluruh dunia justru dalam resiko
menanggung biaya krisis (/cost of crisis) /yang berat. Pemulihan krisis
di negara pusat kapitalisme, kini menjadi beban yang tidak terhindarkan
bagi negara-negara dunia ketiga.

Pelajaran dari krisis kapitalisme internasional yang bisa kita petik
adalah, /pertama/, krisis kapitalisme adalah takdir historis, untuk itu
krisis kapitalisme global akan selalu berulang dan berkelanjutan;
/kedua/, meski pasti terkena krisis, kapitalisme selalu menemukan jalan
guna mengatasi krisis, melalui hegemoni dan dominasi.

Masih solidnya pusat kapitalisme, Amerika Serikat, dengan program
stimulus Barack Obama sebesar 800 milyar USD, tak pelak adalah usaha
membangkitkan aktor utamanya: korporasi transnasional. Stimulus yang
sama---walaupun dalam bahasa beda---banyak digelontorkan di berbagai
belahan dunia. Proyek ekonomi /mainstream/ pun masih berkibar secara
global, mulai dari /free trade/ multilateral hingga perjanjian FTA, baik
regional maupun bilateral. Tercatat Uni Eropa, ASEAN, dan banyak negara
lain di belahan Asia, Eropa dan Oceania akan segera menandatangani
perjanjian. Bank Dunia, IMF dan WTO pun terus mengkampanyekan
liberalisasi, privatisasi dan deregulasi sebagai solusi sapu jagat.
Fakta yang sahih pun diputarbalikkan.

Akar dari krisis ini haruslah dicabut, untuk ditumbuhkan alternatif baru
yang benar-benar untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat.

Gerakan rakyat di seluruh dunia telah lama mengusung alternatif untuk
sistem ekonomi-politik. Dalam konteks Indonesia, gagasan alternatif bagi
sistem politik-ekonomi ini haruslah yang konsisten pada nilai-nilai
demokrasi, kemanusiaan, nasionalisme, gotong-royong, dan keadilan sosial.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan ke depan seharusnya adalah rencana dari
terwujudnya keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Dan jalan menuju
keadilan ekonomi tersebut adalah aturan main tentang hubungan ekonomi
yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang tercantum dalam
konstitusi. Konsepsi ini sudah jauh hari diperkenalkan sebagai dasar
berdirinya demokrasi ekonomi sebagaimana terangkum dalam penjelasan
pasal 33 UUD 1945: "dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi,
produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau
pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang
diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun
perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi."

Keinginan untuk meraih kemandirian dan kedaulatan ekonomi seharusnya
diartikan sebagai impian untuk melepaskan ekonomi Indonesia dari jeratan
dan ketergantungan asing, baik oleh negara asing maupun korporasi
transnasional. Sebagaimana kita tahu untuk menuju kemandirian ekonomi
tersebut, Indonesia harus mampu mewujudkan kedaulatan di bidang
keuangan, pangan, maupun energi.

Gerakan rakyat lawan neokolonialisme- imperialisme (GERAK LAWAN) telah
bekerja sejak tahun 2005 untuk mewujudkan hal tersebut di Indonesia.
Konsolidasi dari berbagai elemen rakyat, yakni buruh, tani, nelayan,
migran, perempuan, kaum muda, environmentalis, dan pejuang HAM sudah 4
tahun berkecimpung dalam wacana dan praktek alternatif untuk sistem
ekonomi-politik demi kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam momentum
krisis kapitalisme saat ini, wacana dan praktek tersebut wajib
disuarakan luas. Kerja sama yang lebih luas juga diperlukan dalam
konteks pemikiran ekonomi-politik alternatif, terutama yang sesuai
dengan kondisi bangsa ini. Keseluruhannya adalah dalam rangka koreksi
total sistem ekonomi-politik pasca krisis kapitalisme global, menuju
dunia yang lebih berkeadilan.

Dalam kesempatan inilah GERAK LAWAN mengadakan konferensi yang akan
membahas isu-isu penting tersebut pada tanggal 17-18 Februari 2009, di
Gedung YTKI Jakarta bersama puluhan pemikir ekonomi-politik progresif di
tingkat nasional**** **

*GERAK LAWAN*

Serikat Petani Indonesia, Serikat Buruh Indonesia, Serikat Nelayan
Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia, Sarekat Hijau Indonesia,
Solidaritas Perempuan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Koalisi Anti
Utang, Indonesian Human Right Comittee for Social Justice

--
Erwin Usman
Head of Regional Empowering Department
National Executive WALHI/Friends of the Earth Indonesia
Jl. Tegalparang Utara No.14 Jakarta Selatan 12790
Telp: +6221-7941672; 79193363 Fax: +6221-7941673
Mobile: +62 815 8036003
Email: erwin.usman@ walhi.or. id
blokpolitikhijau@ gmail.com
YM: erwin_usman
Website: www.walhi.or. id

*RIZAL RAMLI
kini berstatus tersangka. Ia dituduh menghasut dan menyebarkan
kebencian yang menyulut kerusuhan pada tanggal 24 Juni 2008 lalu, beberapa
saat setelah DPR setuju membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki
kenaikan harga BBM dan tata niaga BBM. **

Hasutan itu, menurut Bareskrim Mabes Polri yang tengah menangani kasus ini,
disampaikan Rizal Ramli dalam pidatonya di depan aktivis pergerakan
mahasiswa tanggal 24 April 2008 di Wisma PKBI.

Apakah benar Rizal Ramli menghasut?

Berikut ini adalah bagian pertama dari pidato Rizal Ramli yang telah
dibukusakukan itu. Judul asli pidato ini adalah:



Menentukan Jalan Baru Indonesia.

Selamat membaca!*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Salam sejahtera dan selamat pagi.
Saya ucapkan selamat datang kepada tokoh-tokoh pemuda dan mahasiswa dari
seluruh Indonesia. Saya memahami, di sini hadir teman-teman dari Jawa Timur,
Jawa Barat, Bandung, Garut, Tasik, Jawa Tengah. Juga hadir teman-teman wakil
dari petani, pemuda, dan aktivis pergerakan.

Saudara-saudara, tahun ini adalah "100 Tahun Kebangkitan Nasional" yang
dimulai sejak 1908. Tahun ini juga 63 tahun usia kemerdekaan kita, dan 10
tahun reformasi. Tetapi mayoritas rakyat kita, saya bicara 80 persen yang
paling bawah, belum pernah bangkit sama sekali. Belum pernah menikmati
kebangkitan dan kesejahteraan. Belum bisa hidup nyaman. Justru saat ini
kehidupan bangsa kita sangat, sangat sulit sekali.

Kalau sepuluh tahun yang lalu, krisis ekonomi dan moneter, awal reformasi,
yang terpukul adalah bisnis-bisnis besar dan para professional, karena
mereka banyak mengutang dalam mata uang US dollar. Pada waktu itu ekonomi
rakyat, usaha kecil dan menengah (UKM), justru menjadi dewa penyelamat
perekonomian nasional.

Tetapi sepuluh tahun kemudian, saat ini, konglomerat, para pebisnis besar
dan para professional, sudah kembali kokoh. Bahkan ada yang lebih kokoh
dibanding sepuluh tahun yang lalu. Tetapi krisis yang sekarang ini, justru
mayoritas ekonomi rakyat, usaha kecil dan menengah yang yang paling
terpukul.

Kami baru kembali dari pejalanan terus menerus ke berbagai daerah. Di Jawa
Tengah, Jawa Timur, ternyata penjualan usaha kecil dan menengah itu anjlok
sampai sekitar 40 persen. Daya beli masyarakat kita sungguh terpukul. Jadi
boro-boro lebih baik, setelah sepuluh tahun reformasi, kehidupan justru
semakin sulit.

Tentu ada pertanyaan mendasar: Mengapa setelah 100 tahun Kebangkitan
Nasional, setelah 63 tahun merdeka, dan 10 tahun reformasi, kok mayoritas
rakyat kita tidak dapat apa-apa?

Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata proses reformasi itu telah dibajak
oleh kekuatan-kekuatan lama, kekuatan yang memiliki uang, yang akhirnya
membelokkan arah reformasi itu. Reformasi juga telah dibajak oleh
pikiran-pikiran lama. Sehingga walau pun ada perubahan politik dari otoriter
ke demokrasi, walau pun sudah ada perubahan presiden, partai politik dan
sebagainya, tetapi jalan yang dipakai dalam bidang ekonomi masih "jalan
lama", jalan yang telah 40 tahun terbukti gagal membawa kesejahteraan bagi
rakyat Indonesia.

Sudah tentu, kalau kita melihat perbandingan Orde Baru dan Orde Lama, memang
ada sedikit kemajuan di bidang ekonomi. Di zaman Bung Karno, rata-rata
pertumbuhan ekonomi hanya 3 persen. Sedangkan pada zaman Soeharto ekonomi
kita rata-rata tumbuh 6,5 persen. Ada kenaikan 3,5 persen rata-rata dari
Sukarno ke Suharto. Tetapi biaya rezim Suharto untuk menaikan pertumbuhan
ekonomi yang 3,5 persen itu sangat mahal.

Suharto meninggalkan hutang luar negeri US$ 150 milyar. Pemerintah Orba juga
menggunduli hutan. Tadinya hutan kita itu masih hijau pada awal Orba
berkuasa. Sekarang itu kira-kira tinggal 1/3-nya yang hijau. Nilai hutan
yang digunduli itu paling tidak US$ 100 milyar. Belum dari tambang dan
lain-lain, yang nilainya minimum US$ 140 milyar. Jadi biaya untuk kenaikan
yang 3,5 persen itu, total Orde Baru menghabiskan sekitar US$ 400 milyar.
Hasilnya apa?

Hasilnya, ekonomi Indonesia dikendalikan hanya oleh 400 keluarga yang
menguasai ribuan perusahaan. Mayoriytas rakyatnya hidup pas-pasan saja, dan
kalau kita lihat struktur ekonominya, persis seperti gelas anggur ini (DR
Rizal Ramli mengangkat gelas minuman bergagang panjang).

Ya, jadi yang di atas ini usaha-usaha besar dan BUMN yang tidak efisien,
kemudian pegangannya ini, yang kecil sekali, menjelaskan tidak adanya usaha
skala menengah. Tidak ada golongan menengah yang kuat. Kemudian sisanya yang
di bawah, adalah jutaan usaha kecil ekonomi rakyat. Jadi struktur seperti
gelas anggur ini sama sekali tidak adil, dan juga tidak baik untuk demokrasi
karena labil.

Struktur yang ideal itu adalah strukturnya seperti piramida. Struktur
seperti piramida ada yang besar yang efisien, ada golongan menengah yang
kuat, ada usaha kecil dan ekonomi rakyat yang juga efisien.

Nah, struktur "ekonomi gelas anggur" itulah hasil dari jalan lama yang
dianut oleh Orba dan dilanjutkan oleh pemerintah saat ini. Itulah struktur
(ekonomi) yang membuat mereka (konglomerat) itu besar karena dapat
macam-macam fasilitas. Dulu dapat hak monopoli, dikasih kredit berbunga
murah, dapat perlindungan tarif, dapat kuota, dan sebagainya. Jadi, negara
itu justru membantu yang kuat karena mereka yang mampu (memberikan upeti).
Sementara golongan menengah ke bawah nyaris tidak ada sama sekali. Padahal
yang paling bawah, yang menjadi landasan dasarnya itu, terdiri dari jutaan
usaha kecil dan menengah, ekonomi rakyat.

Kalau ditanya untungnya, golongan ekonomi menengah ke bawah ini nyaris tidak
ada sama sekali. Jadi mereka yang terdiri dari jutaan usaha kecil dan
ekonomi rakyat itu, kalau ditanya untungnya berapa, rata-rata untungnya
sangat rendah, kurang dari 5 persen. Itu pun karena tenaga sendiri, tenaga
keluarganya yang bekerja, biasanya tidak dihitung, tidak dibayar. Kalau
dihitung tenaga mereka dan keluarganya, ini sebetulnya tingkat keuntungannya
negatif. Karena itu, banyak yang makan modal.

Nah, sistem ekonomi yang seperti ini sungguh tidak adil. Karena secara tidak
langsung kelompok ekonomi menengah ke bawah ini menyubsidi yang di atas,
yang besar. Itulah salah satu penyebab mengapa mayoritas dari bangsa kita
belum menikmati hasil yang optimal.

Di negara-negara lain seperti Korea, juga Jepang, yang besarnya itu bukan
jago kandang, tapi jago di pasar internasional. Produk-produk mereka bisa
diekspor sehingga nilai tambahnya itu dari luar negeri dan dibawa masuk,
untuk menciptakan tambahan lapangan kerja di dalam negeri.

Menurut kami, struktur (ekonomi gelas anggur) inilah yang harus kita ubah.
Struktur yang bagaikan gelas anggur ini yang harus kita ubah menjadi
struktur piramida. Dengan begitu semua potensi rakyat Indonesia bisa
dibalikkan menjadi nilai tambah, dan menciptakan kesejahteraan. Sayangnya
pemerintah Yudhoyono ini adalah pemerintah "Orba bungkus baru", dengan
kepemimpinan yang tidak efektif. Kepemimpinannya lemah sekali.

Jadi apa gunanya kita melakukan perubahan dari pemerintahan otoriter ke
pemerintahan demokratis? Apa gunanya reformasi kalau yang terjadi ternyata
ini masih obat lama, "jalan lama" yang dibungkus dengan kepemimpinan yang
lemah sekali.

Saudara-saudara, itu kalau kita lihat strukturnya. Lalu bagaimana kalau kita
bandingkan dengan negara-negara lain di Asia Timur?

Saudara-saudara, 40 tahun yang lalu seluruh negara di Asia Timur pendapatan
rakyatnya rata-rata hanya US$100 per orang. Cina bahkan hanya setengahnya,
USD 50 per orang. Tapi sekarang, 40 tahun kemudian, Malaysia itu lima kali
dari kita sehingga lebih dari dua juta rakyat Indonesia bisa bekerja sebagai
TKI di Malaysia. Kok bisa, sama-sama mayoritas Melayu, kok Malaysia bisa
maju rakyatnya? Kesejahteraannya 5 kali lipat dari rakyat kita?

Taiwan sekarang pendapatan per kapitanya 16 kali dari kita, sehingga banyak
saudara kita yang bekerja di Taiwan sebagai TKI. Korea Selatan malah lebih
20 kali dari kita. Dan Cina, yang terlambat melakukan refomasi, baru dimulai
oleh Deng Xiaoping pada 1985, sekarang penghasilan rakyatnya 1,4 kali dari
rakyat Indonesia. Cina kini malah telah menjadi raksasa ekonomi, politik dan
militer di Asia.

Saudara-saudara, tentu ada sesuatu yang salah. Kenapa negara-negara lain kok
bisa lebih cepat maju dari negara kita? Rakyatnya punya pebekerjaan,
sehingga mereka bisa hidup lebih nyaman, lebih sejahtera. Sedangkan kita,
sama sekali tidak maju.

Saudara-saudara, jalan yang gagal itu, yang sudah 40 tahun dipakai, kami
sebut "Jalan Lama", yaitu jalan ekonomi yang diatur oleh apa yang sering
disebut "Washington Consensus". Dengan perangkat dari Washington, di mana
banyak hal, termasuk perundag-undangan, kebijakan dan peraturan pemerintahan
kita, dipesan dan diatur oleh kekuatan-kekuatan luar seperti Bank Dunia, IMF
dan sebagainya.

Saya berikan contoh. Indonesia pernah diimingi-imingi pinjaman US$ 400 juta
oleh Bank Dunia pada 2002. Syaratnya, Indonesia mesti bikin Undang-undang
Migas yang salah satu pasalnya mengatakan: Indonesia hanya boleh menggunakan
maksimal 25 persen produksi gasnya.

Bayangkan. Kita penghasil dan eksportir gas terbesar di Asia, tetapi kita
tidak boleh pakai gas kita sendiri, maksimum hanya 25 persen. Akibatnya kita
kesulitan gas. Akibat lainnya, dua pabrik pupuk di Aceh, PT Pupuk Iskandar
Muda dan PT ASEAN Aceh Fertilizer, tutup karena tidak ada pasokan gas!

Saudara-saudara, apa ini namanya? Ini namanya adalah "penjajahan model
baru". Ini namanya kolonialisme baru. Dulu Sukarno-Hatta berjuang puluhan
tahun, dipenjara di mana-mana di Indonesia, di Sukamiskin, di Banda, dll. Di
mana-mana mereka perjuangkan agar rakyat kita merdeka secara politik,
merdeka secara ekonomi, dan merdeka secara budaya (Tri Sakti).

Tapi yang terjadi sekarang justru yang terbalik. Terbalik karena kita
sekarang tidak merdeka secara politik. Ya politik luar negerinya yang masih
manut sama negara-negara besar, tidak betul-betul independen. Ya ekonomi
kita yang diatur kekuatan lain. Itu namanya, isitilah kita, dijajah kembali
tapi tidak secara langsung, tidak secara fisik, tidak secara militer. Tapi
ekonominya diatur, dan tidak mungkin si pengatur (asing) itu membuat rakyat
kita makmur.

Nah, di Asia Timur hanya 2 negara yang ikut dan diatur ekonominya oleh
lembaga seperti Bank Dunia, negara besar yaitu Indonesia dan Filipina,
dua-duanya gap jarak antara yang kaya dan yang miskin sungguh luar biasa,
dua-duanya pengganggurnya banyak sekali dan dua-duanya ekspor tenaga kerja
wanita, yang satu bisa bahasa Inggris yang lainnya tidak bisa bahasa Inggris
itu saja bedanya.

Nah, saudara-saudara, kita harus percaya ini. Kami percaya, kita bisa
mengubah keadaan ini. Tidak mungkin kita biarkan bangsa ini makin lama makin
terperosok, kehidupan rakyatnya makin sulit, presidennya sibuk bikin CD dan
nyanyi-nyanyi. Kayak kurang kerjaan… Lagunya selangit!

Waktu kami di Jawa Timur, kami ajukan pertanyaan sederhana kepada beberapa
petani dan beberapa kyai. Saya tanya, dan saya juga ingin saudara menjawab.
Saya ingin tahu mana bedanya pemuda (di sini) dengan petani di Jawa Timur.
"Saya mau tanya, masuk akal tidak Indonesia impor setiap tahun dua juta ton
beras? Masuk akal nggak? Masuk akal tidak setiap tahun kita impor 1,6 juta
ton gula? Masuk akal tidak kita impor 1,8 juta ton kedelai setiap tahun?
Masuk akal tidak kita impor jagung 1,2 ton setiap tahun? Masuk akal tidak
kita impor satu juta ton bungkil setiap tahun untuk makanan ternak?"

(Hadirin: "Tidak…!")

Saudara kurang kencang ngomongnya! Petani di Jawa Timur lebih kencang dari
saudara. Saya jadi malu lihat pemuda. Masuk akal tidak kita impor 1,5 juta
ton garam setiap tahun? Masuk akal tidak kita impor 800 ribu ton beras
setiap tahun? Masuk akal tidak kita impor 100 ribu ton kacang tanah setiap
tahun?

(Hadirin: TIDAAAK..!!")

Lho…, kok bisa kejadian? Ah, masuk akal, karena pemerintahnya tidak berpihak
kepada petani. Masuk akal karena pemerintah itu berpihak kepada importir
produk-produk pangan.

Saudara-saudara, kalau kita jalan-jalan di luar negeri, atau di Bali, kita
lihat sekelompok turis Jepang yang pakaiannya sederhana sekali. Turis Jepang
kan selalu pergi beramai-ramai. Kalau kita tanya pekerjaan mereka apa,
mereka bilang: Petani. Kita tanya lagi, luas tanahnya berapa? Tanahnya hanya
0,5 hektar. Di Jawa petaninya rata-rata juga punya tanah segitu, 0,5 hektar.


Kok bisa petani Jepang, petani Taiwan, dengan tanah garapan rata-rata 0,5
hektar, jadi turis dan pergi ke seluruh dunia? Tanahnya hanya setengah
hektar. Kok petani Indonesia nggak bisa?

Waktu di Jawa Timur, ada satu kiai nyeletuk kepada kami, "Boro-boro jadi
turis, Pak, ke Jakarta aja kita susah. Kalau kita mau keluar negeri, anak
kita mesti jadi TKI dulu…!"

Kok bisa? Kenapa petani Jepang bisa, kenapa petani Taiwan bisa? Karena
pemerintahnya pro petani.

Caranya bagaimana? Tentu oleh pemerintahnya dibikinkan irigasi yang bagus,
sudah tentu juga dikasih bibit yang unggul. Satu batang padi di Indonesia,
butir padinya hanya 150 butir. Di Jepang dan Taiwan padinya per batang bisa
menghasilkan 400 sampai 500 butir. Tidak aneh kalau produksinya satu hektar
bisa mencapai 8 sampai 10 juta ton.

Tapi yang paling penting, dan ini yang paling penting, ada kebijakan
(pemerintah mengenai) harga untuk menjaga harga hasil produk-produk
pertanian. Harganya tetap bagus. Caranya bagaimana? Caranya dikasih
perlindungan, dikasih tarif, sehingga produk (pertanian) impor menjadi mahal
di negerinya. Amerika juga melakukan itu. Eropa apalagi!

Makanya, tidak mudah kalau kita mau ekspor barang pertanian ke Eropa. Bisa
kena tarif, kena aturan teknis, kena standar, kena kriteria macam-macam.
Susah. Nyaris nggak mungkin kita bisa ekspor produk pertanian ke Eropa.
Demikian juga ke Jepang. Sehingga produk pertanian di sana itu bagus. Mau
tidak mau pendapatan petani juga tinggi. Apalagi kredit untuk petani di sana
sangat mudah, dipermudah dan dipermurah bunganya.

Intinya, yang paling penting, pemerintahannya pro petani. Di Jepang partai
yang berkuasa, LDP (Partai Demokratik Liberal) bisa berkuasa hingga 60 tahun
lebih karena pro-petani. Begitu dia tidak pro-petani, beberapa tahun lalu,
pemerintahan LDP jatuh. Tiga tahun digantikan partai oposisi.

Jadi, ada kaitan langsung antara kepemimpinan dan kekuasaan dengan kebijakan
pemerintahnya: Pro-petani dan pro-buruh atau tidak?

Demokrasi di Indonesia sebaliknya. Kekuasaan, sebelum dipilih, sibuk bujuk
rakyat. Setelah dipilih, lupa sama rakyat. Sibuk dengan nyanyi-nyanyi dan
bikin CD. Garis kebijakannya nggak ada hubungannya dengan rakyat biasa,
tidak ada hubungannya dengan petani, karena di atur oleh negara-negara maju
dan lembaga seperti IMF dan Bank Dunia.

Sebetulnya, kalau kita ingat 10 tahun yang lalu, tarif barang-barang di
dunia begitu tinggi. Tapi pemerintah Indonesia ditekan oleh IMF. Seluruh
tarif sektor pertanian ditekan menjadi nol, bahkan menjadi hanya 5 persen.
Akibatnya, bertani itu menjadi tidak menguntungkan. Seandainya pada waktu
itu kita tidak menyerah kepada IMF, tarif produk pertanian masih tinggi hari
ini, pada saat dunia kesulitan pangan, Indonesia seharusnya justru bisa
menikmati manfaat kenaikan dari kenaikan harga pangan itu. (bersambung dibawahnya)


Senin, 02 Februari 2009, 11:58:43 WIB

Laporan: Teguh Santosa

*Berikut ini adalah sambungan dari "Pidato Terlarang" yang disampaikan DR
Rizal Ramli dalam pertemuan dengan aktivis pergerakan nasional di Jakarta,
24 April 2008. **

Saudara-saudara, pemerintah saat ini terlalu percaya pada mekanisme pasar
ugal-ugalan. Hasilnya, selama pemerintahan Yudhoyono, anggaran program
anti-kemiskinan naik 2,8 kali.

Tetapi jumlah orang miskin bukannya berkurang, tapi justru bertambah.
Kenapa? Karena program anti-kemiskinan itu tidak efektif. Lebih banyak
sebagai alat untuk menyenangkan rakyat sesaat, sehingga rakyat senang
samanya beliau.

Yang kedua, yang lebih berbahaya lagi, adanya proses pemiskinan secara
struktural. Yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan. Ini lebih
berbahaya dari yang pertama.

Saya berikan contoh. Dulu banyak industri rotan di kawasan pantai utara
Jawa, mulai dari Cirebon, Semarang, Surabaya sampai Sidoarjo. Ratusan ribu
rakyat kita bekerja di industri rotan ini. Tetapi pemerintah kemudian
mengijinkan ekspor rotan mentah. Sehingga para pengusaha rotan (UKM) itu
kesulitan memperoleh bahan baku. Akibatnya, ratusan ribu pekerja industri
rotan menganggur. Sebaliknya, Cina yang mengimpor rotan mentah dari
Indonesia, tiba-tiba muncul menjadi industri rotan terkemuka di dunia.

Contoh kedua. Pemerintah ngomong membela petani, rekapitalitas petani, tapi
pemerintah juga mengijinkan lebih banyak ekspor pupuk ke luar negeri.
Akibatnya harga pupuk di dalam negeri naik 40 persen di seluruh Indonesia.
Pupuk jadi langka, sehingga banyak pupuk palsu. Semua ini bermuara pada
menurunnya hasil petani kita.

Saudara-saudara, saya baru saja dari Pati, Jawa Tengah, beberapa minggu yang
lalu. Saya baru bertemu dengan pengrajin perak dan kuningan di sana. Mereka
memakai bahan baku perak bekas dan kuningan bekas. Ternyata kuningan bekas
ini juga diijinkan untuk diekspor oleh pemerintah, sehingga para pengrajin
logam itu kehabisan bahan baku karena banyak diekspor. Maka banyak pengrajin
logam yang bangkrut.

Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang bikin miskin rakyat seperti ini
tentunya yang harus kita lawan.

Saudara-saudara, Indonesia ini kaya sekali. Banyak memiliki cawan-cawan
emas, banyak memiliki industri pertambangan. Kekayaan alamnya luar biasa.
Tetapi kalau pemimpinnya bermental "inlander", tunduk kepada asing, maka
rakyat kita tidak menikmati secara maksimum cawan-cawan emas ini.

Tadi saya katakan, kita ini produsen gas nomor satu di Asia. Tetapi di dalam
negeri kesulitan gas. Kita juga eksportir batubara nomor satu di Asia. Tapi
PLN kesulitan cari batubara. Industri kesulitan cari batubara. Kita produsen
sawit nomor dua terbesar di dunia, tapi rakyat kita kesulitan minyak goreng.
Kenapa? Karena cara berpikir pemerintah kita persis dengan cara berpikir
mahasiswa kos-kosan.

Ya. Mahasiswa kos-kosan itu kalau tidak punya uang, caranya kan cuma dua.
Pertama, ngutang, ngutang, yang makin lama makin diinjak sama rentenirnya,
yaitu Bank Dunia dan bank negara kreditor. Dan yang kedua, kalau tidak punya
uang, jual atau lego barang. Mula-mula, kalau mahasiswa, jual celana jeans.
Ya, kan? (Hadirin tertawa!)

Lalu jual handphone, jual jam tangan, jual laptop. Buntutnya, bisa jual
diri.

Nah, pemerintah ini pola berpikirnya tidak jauh dengan mahasiswa kos-kosan.
Nggak punya uang, ngutang. Bukannya melakukan penghematan, melakukan
pengurangan pemborosan, tetapi justru malah bisanya mengutang. Kedua, mental
jual-menjual itu. Nah, kalau semua bahan baku, bahan mentah itu dijual, maka
tidak akan ada pekerjaan untuk kita, untuk rakyat kita. Tidak ada nilai
tambah untuk bangsa kita.

Coba lihat Singapura. Negara itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tidak
punya bahan bakar. Impor minyak dari Indonesia. Dikilangnya diproses BBM
dari Indonesia, lalu dijual kembali ke Indonesia. Beli dari Indonesia, jual
kembali ke Indonesia. Tapi mereka dapat nilai tambah, dapat pekerjaan paling
banyak.

Jadi, pemerintah yang tidak memiliki visi, pemerintah yang tidak memiliki
strategi, pada akhirnya hanya jual-menjual sehingga tidak ada pekerjaan
untuk jutaan bangsa kita. Tetapi kalau pemerintahnya punya visi, bahan
mentahnya sebagian diproses di dalam negeri, sehingga ada jutaan lapangan
kerja, maka jutaan rakyat Indonesia tidak menganggur.

Jadi pemerintah yang mentalnya seperti anak kos-kosan ini, yaitu ngutang dan
jual dan jual, mulai dari jual sumber daya alam, jual BUMN, sampai jual
rakyat Indonesia sebagai TKI, ya karena dari awal dirinya sudah dijual.

Saudara-saudara, saya percaya, kita bisa melakukan perubahan. Saya yakin
kita mampu melakukan hal itu.

Nah, hari ini saya beberkan contoh sederhana. Pemerintah berencana menaikkan
harga BBM. Kok enak saja. Setiap harga BBM di pasar internasional naik,
bebannya dipindahkan kepada rakyat. Padahal pemerintah yang seharusnya
mengakui kesalahannya. Misalnya, karena terjadi penurunan produksi 300 ribu
barel per hari. Kalau produksinya masih sama, 1,2 juta barel per hari, kita
bisa menikmati kenaikan harga BBM itu. Tapi ini, lho, kok enak saja, situ
yang kagak mampu, bebannya malah diturunkan kepada rakyat.

Saudara-saudara, Indonesia itu impor 300 ribu barel minyak mentah setiap
hari dari Timur Tengah. Seharusnya kita bisa memperbaiki tata niaga minyak
ini, agar biaya produksi BBM turun 20 persen, sehingga apa yang dikatakan
subsidi itu akan menjadi lebih rendah. Kenapa kok nggak mau? Kan itu
gampang. Banyak pertanyaan seperti itu: kenapa nggak mau? Tidak mau karena
ada seseorang, orang Indonesia yang punya kantor di Singapura, yang disebut
"Mr. Two Dollar", artinya setiap dia impor dapat minimal US$2/barel, jadi
pendapatan orang ini setiap harinya: US$ 600 ribu atau Rp 6 milliar.

Nah, kenapa pemerintah nggak berani ganggu dia, ngusut dia? Kenapa
pemerintah ini bukannya menghapuskan sistem itu? Maunya main gampang,
kerjanya main naikan harga BBM, ya sudah pasti kecipratan. Nggak mungkin
pemerintah tidak cerdas. Masa soal gitu saja nggak ngerti. Jadi kalau
pemerintah ini umumkan kenaikan harga BBM, kita harus lawan…! Kita harus
lawan! Kecuali mereka (pemerintah) berani babat orang ini, yang tukang setor
ini. Berani babat apa tidak!.

Saudara-saudara, sama juga dengan listrik. Kini tarif listrik dinaikan
terus. Dikatakan pemerintah, subsidi listrik tinggi sekali. Tapi kalau kita
tanya berapa kerugian PLN atas kerugian ketidakefisienan transmisi listrik,
diprediksi kerugiannya hampir 14 persen. Paling tinggi di Asia.

Jadi, yang namanya subsidi, yang katanya besar dan lain-lain itu, sebetulnya
lebih banyak akibat Pertamina dan PLN yang tidak efisien. Akibat
pemerintahnya nggak mampu mengefisiensikan Pertamina dan PLN. Rakyat yang
kena bebannya!

Saudara-saudara, apa itu "Jalan Baru"? Saya tidak mau menjelaskan detail dan
teknisnya. Nanti ada papernya. Kita akan bagikan, dan nanti ada saatnya
untuk diskusi. Nanti malam.

Jadi dalam acara hari ini ada presentasi dari kami. Kita diskusi sedikit.
Nanti siangnya ada diskusi masalah sosial dan politik. Sehingga nanti ada
rapat tertutup. Wartawan-wartawan nggak boleh hadir supaya kita bisa
merancang tindak dan rencana aksi, jangan pasif.

Saudara-saudara, saya kira saya sudah bicara panjang lebar. Saya mau bicara
sedikit lagi. Satu cerita. Saya mau bicara sedikit kejadian pada 2004,
ketika saya menjadi penasihat ekonomi tiga calon presiden: Gus Dur, Pak
Wiranto dan Pak Yudhoyono.

Saya nggak akan cerita siapa orangnya, tetapi salah satu di antaranya
menang, jadi presiden. Waktu itu kami katakan, "Mas, kalau nanti jadi
presiden, kita ikuti caranya Mahathir. Rakyat Malaysia itu kebanyakan
tinggal di pantai barat, pantai timurnya kosong. Mahathir mengatakan, siapa
yang mau pindah ke timur, satu keluarga akan dikasih 7 hektar tanah, dan
dikasih kredit biaya hidup yang cukup untuk setiap keluarga. Mereka diminta
tanam cokelat, sawit, dan lain-lain."

Lima tahun kemudian, rakyat yang pindah ke kawasan timur tiba-tiba menjadi
kaya. Dibayar habis kreditnya. Dua tahun kemudian, rakyat Malaysia yang kaya
itu menjadi malas. Mereka lalu memanggil dua juta rakyat Indonesia sebagai
tenaga kerja untuk menggarap kebun-kebun mereka.

Saya katakan kepada capres itu. Malaysia saja bisa, mosok kita nggak bisa?
Tanah Indonesia kan jauh lebih luas dari Malaysia. Kita kasih tanah kepada
rakyat kita yang mau pindah ke luar pulau Jawa. Daripada dikasih kepada
konglomerat 3-4 juta hektar, kita kasih sama rakyat kita. Tetapi jangan
ikuti program transmigrasi. Program transmigrasi itu sejak zaman Belanda
hasilnya apa?

Tanah di luar pulau Jawa itu tidak sesubur di Jawa. Tanah yang diberikan
kepada transmigran hanya 2 hektar. Generasi pertama betul-betul kerja keras,
baru setelah satu generasi tanah itu subur. Tapi setelah itu anak-anaknya
yang rata-rata tiga sudah besar. Lalu tanah yang dua hektar itu dibagi tiga.
Hasilnya 0,7 hektar per orang. Lha, sama lagi seperti petani miskin di pulau
Jawa.

Jadi kita nggak boleh mengikuti model transmigrasi seperti itu. Kita harus
ngasih per keluarga itu 10 hektar. Agar tidak menimbulkan kecemburuan
sosial, penduduk daerah asli dikasih 20 hektar per keluarga. Itu lebih dari
cukup. Kita kasih kredit biaya hidup, satu tahun satu keluarga satu juta,
eh…satu bulan satu juta. Setahun hanya Rp 12 juta. Lima tahun, sampai panen
Rp 60 juta. Plus bibit dan lain-lain, satu keluarga paling banter selama 5
tahun menghabiskan dana Rp 100 juta.

Kalau mereka nanti panen cokelat, sawit atau lainnya dari kebun yang luasnya
10 hektar, mereka akan menjadi kaya dadakan. Bisa naik pesawat, bisa jadi
turis ke seluruh dunia, bisa kirim anak-anaknya ke sekolah yang bagus.

Saya ingat, saya ingat betul, capres mengeluarkan dua pulpen. Satu pulpen
merah, satu pulpen hijau. "Mas Rizal, ini (ide) bagus sekali, saya akan
lakukan," katanya sambil menggarisbawahi paper saya itu. Tapi hingga tiga
tahun kemudian, nggak pernah dengar ceritanya itu.

Satu lagi. Pada waktu itu kami katakan, kami kasih unjuk (kepada capres
itu), anak-anak Indonesia pada usia sekolah banyak yang kurang gizi,
terutama kurang protein. Kalau kita biarkan ini, akan ada generasi bodoh,
brain-damage satu generasi. Kita mesti ikuti pengalaman pemerintah Jepang
sehabis Perang Dunia II. Pada waktu itu Jepang kalah perang, pemerintahnya
miskin sekali. Tetapi mereka tidak ingin generasi mudanya bodoh. Karena
mereka masih ingin mengejar ketinggalannya dari Amerika, mengalahkan
Amerika, paling tidak di bidang ekonomi.

Pemerintah Jepang memaksakan setiap anak dikasih satu butir telur setiap
hari. Saya katakan kepada calon presiden tersebut, "Mas, kita kasih anak di
bawah 12 tahun di sekolah-sekolah satu telur saban hari. Nanti kami cari
susu, ya gimana cara dapat susu dua kali seminggu. Ini bujetnya untuk 5
tahun…!"

Bujetnya, anggarannya untuk itu semua, nggak ada artinya. Ini juga bagus
dampak ekonominya, karena untuk itu kita perlu jutaan telur. Pasti
peternakan (ayam) rakyat akan hidup. Saya katakan juga, kalau nanti
program-program yang lain gagal, paling tidak orang akan ingat sama telurnya
Mas…" Kembali Capres itu mengeluarkan bolpen merah dan bolpen hitam. "Ini
bagus sekali," katanya.

Sekarang, 3 tahun kemudian, tidak ada cerita tentang telur dan susu itu.
Anak-anak kita yang kena gizi buruk banyak sekali. Terus bertambah.

Dan, ini belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia modern, orang
Indonesia mulai banyak yang bunuh diri. Kok berani-beraninya? Wong tahu
kalau mati bunuh diri, menurut ajaran agama mana pun, itu pasti masuk
neraka. Jadi saking sulitnya ekonomi di Indonesia, saking tidak adanya
harapan, sementara pemimpinnya nyanyi-nyanyi di televisi, ya lebih bagus
bunuh diri saja.

Nah, kita berdosa kalau kita tidak lakukan sesuatu. Kita berdosa kalau
suasana yang sebetulnya bisa kita ubah ini, tidak kita ubah. Ada jalannya,
yang kalau tidak kita lakukan, kita berdosa…!

Saudara-saudara, dengan pikiran dan semangat seperti itu, kami ingin
mengajak saudara-saudara untuk merapatkan barisan, untuk mendorong proses
perubahan itu. Karena Indonesia memerlukan perubahan. Dan model pemimpin
saat ini hanya pemimpin tawar menawar, pemimpin transaksional, yang tidak
akan membawa Indonesia ke tingkatan yang lebih maju.

Kita perlu pemimpin-pemimpin yang transformatif. Nabi Besar Muhammad saw dan
nabi-nabi lainnya adalah contoh pemimpin transformatif. Bangsa Arab yang
jahiliyah, yang tidak beradab, bisa diubah menjadi bangsa yang beradab,
menjadi bangsa yang madaninya maju.

Di kelas manusia biasa, di negara tetangga kita, ada juga pemimpin
transformatif, seperti Lee Kuan Yew, yang membuat Singapura dari negara
kecil yang tidak ada apa-apanya, menjadi negara berpengaruh di Asia. Mahatir
Muhammad di Malaysia, yang rakyatnya 40 tahun lalu sama gembelnya dengan
kita, dia ubah, dia bangkitkan, dia beri kesejahteraan kepada mayoritas
masyarakat Malaysia.

Deng Xiaoping dan Zu Rong-ji di China, nggak ngurusin 200 juta orang, mereka
mengurusi 1,3 miliar orang. Dan mereka bisa kasih makan semua rakyatnya.
Kita yang penduduknya 230 juta orang, digudangnya Bulog nggak cukup beras.
Cuma ada satu juta ton lebihlah. Yah, karena banyak tikusnya. (Hadirin
tertawa!)

Saudara-saudara, Indonesia perlu pemimpin transformatif. Karena itu, tahun
2009 nanti, jangan pilih mobil-mobil bekas, karena seluruh Asia Timur
dipimpin oleh pemimpin yang pakai mobil balap, bukan mobil bekas.

Sebetulnya Indonesia sudah dalam proses perubahan. Ada lima kejadian pilkada
(pemilihan kepala daerah), di mana mobil bekas, tidak dipilih. Satu, yang
bersih dan memiliki integritas, tiba-tiba terpilih, tokoh-tokoh besar kalah
semua. Kedua, di Sulawesi Selatan, tokoh yang tidak dikenal, yang tidak
didukung partai besar, tiba-tiba malah jadi gubernur.

Di Jawa Barat, mobil-mobil bekas juga kalah, digantikan oleh anak-anak muda.
Dan di Sumatera Utara, nah, di Sumatera Utara agak aneh. Pemiilihan gubernur
dimenangkan oleh kombinasi tua dan muda, tapi dua-duanya bukan tokoh
terkenal, bukan mobil bekas.

Saudara-saudara, rakyat dan bangsa kita sudah dalam proses perubahan.
Pemuda, aktivis pergerakan dan mahasiswa justru harus di garda paling depan,
bukannya malah ngikut. Rakyat melakukan perubahan, pemuda mahasiswa malah
duduk di belakang. Pemuda, mahasiswa dan aktivis pergerakan harus berada di
garda paling depan dari perubahan. Terima kasih.



http://www.rakyatmerdeka.co.id/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=70940

http://www.rakyatmerdeka.co.id/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=70947

Pembelokan Amerika Latin Ke Kiri Dan Medan Strategis Baru: Kasus Bolivia

James Rochlin*

Abstrak

Arus pasang Amerika Latin yang mengarah ke kiri merupakan suatu medan yang segar dalam kaitannya dengan urusan strategis. Hal ini paling jelas terlihat dalam kasus Bolivia, di mana terpilihnya Evo Morales dan kebangkitan indigenismo menandakan perubahan besar dalam permasalahan kunci tentang keamanan, termasuk yang berkaitan dengan penambangan sumber daya alam, potensi pemisahan diri (secession), dan perubahan posisi strategis regional (regional strategic realignment). Bagian pertama artikel ini ditujukan pada konteks ekonomi politik, yang membingkai munculnya tema-tema keamanan yang baru. Bagian kedua dari karya ini menganalisa perubahan strategis yang menyertai model ekonomi baru yang menampilkan nasionalisasi dan redistribusi kekayaan secara radikal.

Pergeseran Amerika Latin ke kiri telah menghadirkan medan segar dalam kaitannya dengan urusan strategis. Hal ini paling jelas terlihat dalam kasus Bolivia, di mana terpilihnya Evo Morales dan kebangkitan indigenismo (1) menandakan perubahan besar dalam permasalahan kunci tentang keamanan, termasuk yang berkaitan dengan penambangan sumber daya alam, potensi pemisahan diri (secession), dan perubahan posisi strategis regional (regional strategic realignment) yang menampilkan suara lantang Hugo Chavez dari Venezuela. Setelah setengah milenium menderita penaklukan dan eksploitasi, penduduk mayoritas di Bolivia telah memobilisasi diri melalui saluran-saluran demokratik untuk mendefinisikan kembali permasalahan penting tentang ekonomi politik dan urusan strategis.(2) Tapi perjuangan mereka menghadapi tantangan serius dalam bentuk perlawanan oleh korporasi transnasional, permusuhan internal yang berkaitan dengan ras dan kelas, dan kecenderungan politik yang menjauh dari pusat (centrifugal), yang diasosiasikan dengan ketiadaan hegemoni sepanjang sejarahnya. Bagian pertama artikel ini mempresentasikan suatu gambaran sejarah singkat maupun suatu diskusi tentang berbagai jurang keterpurukan (pitfalls) era neoliberal dan akibatnya berupa pembelokan Bolivia ke kiri. Konteks tersebut membingkai bagian kedua karya ini, yang berfokus secara langsung pada permasalahan strategi dan keamanan.

Abad ke-20: ketakstabilan dan keangkuhan ideologis

Keputusan Morales untuk 'menasionalisasi' sektor gas alam dan pertambangan mineral (mining) bukanlah pertama kalinya di negeri tersebut. Gelombang kontrol ketat negara terhadap sektor pertambangan (extractive sector) terjadi pada tahun 1937 di awal depresi global, suatu periode ketika tatanan dunia pada umumnya menyambut baik intervensi negara yang lebih besar dalam ekonomi. Setelah suatu pergeseran ke kanan yang perlahan tapi pasti, sebuah revolusi pada tahun 1952 yang dipimpin oleh Gerakan Nasionalis Revolusioner (MNR) berhasil menggulingkan rejim militer kanan dan menasionalisasi tambang timah terbesar di negeri itu, memulai reformasi tanah (land reform), dan memberikan hak pilih kepada perempuan dan kaum Indian yang sebelumnya tidak berhak memilih. Konteks global pada masa itu menampilkan peningkatan jumlah pemerintahan kiri, ditandai dengan kebangkitan Uni Soviet menjadi negara adidaya dan revolusi komunis di Cina. Pemerintahan revolusioner Bolivia disingkirkan 12 tahun kemudian, setelah itu negeri tersebut menjadi korban serangkaian pemerintahan militer dan rejim sipil lemah yang berjatuhan seperti domino.

Tahun 1980an merepresentasikan titik balik yang menentukan. Krisis hutang yang merenggut Dunia Ketiga memfasilitasi neoliberalisasi di negeri-negeri Amerika Latin melalui kebijakan restrukturisasi IMF. Dengan disusul kejatuhan Uni Soviet, saat itu tampak tak ada alternatif yang mungkin terhadap arus pasang politik kanan. Juga dalam era ini, industri timah di Bolivia runtuh karena persediaan global yang terlalu banyak (oversupply), yang terutama dipasok oleh Cina dan Brasil. Dalam konteks tersebut, industri lalu-lintas narkotika (narcotrafficking) mulai marak. Hal itu pada prinsipnya dibahan-bakari oleh konsumsi di utara dan didorong oleh naluri bisnis (sense of entrepreneurialism) yang tak ada duanya di Kolombia, pusat (epicentre) dari perdagangan obat-obatan terlarang. Perbatasan internasional yang semakin berpori-pori berkat globalisasi, dan konteks lokal berupa bencana hutang dan ekonomi, menciptakan atmosfir mengundang bagi kekayaan yang diasosiasikan dengan maraknya industri lalu-lintas narkotika. Sebagai penghasil daun dan pasta koka kepada pemroses dan distributor di Kolombia, Bolivia menyaksikan penciptaan lapangan kerja di sektor koka, suatu perkembangan yang membantu menyerap penambang timah dan rakyat lainnya yang menganggur dan tak mendapat pekerjaan. Di antara mereka ialah Evo Morales, seorang pengorganisir dan pemimpin cocaleros (petani koka) yang keluarganya pada mulanya bekerja di tambang timah sebelum ditutup.

Berdekatan dengan penerapan kebijakan neoliberal terkenal 'terapi kejut' (shock therapy) di Bolivia - dirancang oleh Jeffrey Sachs, yang sejak itu meninggalkan pendekatan tersebut - Presiden Gonzalo Sanchez de Lozada terpilih menjabat pertama kalinya dari 1993 hingga 1997. Sebagai mantan menteri perancang 'kejut' pada tahun 1980an, sang presiden, yang oleh kalangan lokal dikenal sebagai 'Goni', memimpin gelombang privatisasi meluas pada tahun 1990an. Langkah ini membolehkan penduduk asing memiliki setengah dari perusahaan yang sebelumnya merupakan korporasi publik atau negara dalam sektor-sektor strategis seperti petroleum, penerbangan, telekomunikasi, kereta-api, perusahaan listrik, dan seterusnya. Sejak awal, restrukturisasi 'Goni' dengan ricuh dilawan oleh aksi-aksi protes rakyat.

Sumber daya alam ditinjau kembali: terungkapnya neoliberalisme 2000 - 05

Sebuah unsur kontekstual yang penting bagi berakhirnya neoliberalisme adalah kebangkitan kembali solidaritas penduduk asli yang dibentuk melalui serangkaian peristiwa seputar peringatan di tahun 1992 tentang Penaklukan oleh Spanyol 500 tahun sebelumnya. Gerakan penduduk asli mulai dibangun pada masa ini, dan memicu semakin tingginya aktivisme politik antara penduduk mayoritas negeri itu. Seorang penduduk asli pertama di negeri itu yang mencapai jabatan politik atas, Victor Hugo Cardenas Conde, dipilih pada 1993 sebagai wakil presiden Sanchez de Lozada. Tapi kebijakan neoliberal tahun 1990an gagal diterjemahkan menjadi keuntungan material yang mengucur pada massa yang dimiskinkan di negeri itu.

Titik balik yang terlihat jelas pada saat itu terjadi pada 1999-2000 ketika diterapkan rencana privatisasi air di Lembah Cochabamba melalui anak perusahaan Bechtel Corporation, Aguas de Tunari. Dalam waktu beberapa bulan harga air meningkat drastis dan memicu aksi-aksi protes yang semakin agresif, termasuk suatu demonstrasi massal di mana seorang protestan terbunuh dan beberapa lainnya terluka oleh militer. 'Perang Air' ini, sebagaimana biasa disebut, berujung pada pembatalan kesepakatan privatisasi air. Ia juga memperkuat gerakan anti-neoliberal yang berlanjut meningkat dalam jumlah dan intensitas.

Sebuah paku lainnya pada peti mati neoliberalisme di Bolivia muncul pada tahun 2003 ditengah-tengah aksi protes sosial terkait usulan pembangunan pipa gas alam ke Chile. Cadangan gas alam yang telah terbukti (proven reserves) meningkat sebesar 700% antara 1996 dan 2002, dan pemerintah antusias untuk mengambil keuntungan dari itu. Dengan kegagalan proyek privatisasi air dan kecenderungan umum di Amerika Selatan yang mengarah ke kiri dengan terpilihnya Hugo Chavez pada 1998, mayoritas penduduk Bolivia melancarkan aksi-aksi protes umum menentang pembangunan pipa ke Chile. Mereka takut penduduk pada umumnya tak diuntungkan oleh ekspor gas ke Chile, dan ini hanyalah salah satu skema untuk mengekstrasi sumber daya alam Boilivia yang berharga demi keuntungan korporasi transnasional dan pihak asing. Protes-protes sosial menentang pipa tersebut bergabung dengan demonstrasi umum lainnya yang menggunung terkait rencana-rencana yang tunduk terhadap tekanan administrasi Bush untuk membasmi secara militer tanaman koka yang tersebar luas di negeri itu, yang mana puluhan ribu orang menggantukan kehidupannya. Presiden Sanchez de Lozada, kini dalam tahun kedua masa jabatannya yang kedua, tidak mengindahkan teriakan publik yang semakin keras mengenai pembangunan pipa maupun proyek pembasmian koka. Akibatnya terjadilah konfrontasi besar yang dikenal sebagai Oktober Hitam, yang mana presiden memerintahkan militer untuk menggunakan kekerasan dalam membubarkan blokade jalanan di La Paz dan pemukiman kumuh El Alto yang didirikan sebagai protes terhadap kebijakan presiden yang tidak merakyat. Karena hanya ada satu jalan besar untuk memasuki La Paz, blokade jalanan secara khusus terbukti sebagai alat protes yang efektif berkat efeknya yang melumpuhkan kota tersebut. Akibat dari konfrontasi teresbut, setidaknya 100 orang ditembaki oleh militer dan banyak lainnya terluka. 'Goni' mengundurkan diri dan mencari suaka di Amerika Serikat, sementara wakil presidennya, Carlos Mesa Gisbert, mengambil kendali yang goyah terhadap pemerintahan hingga kejatuhannya dua tahun kemudian.

Semua itu menandakan semakin besar dan berbahayanya ketiadaan pengertian antara pimpinan tertinggi negeri tersebut dan keinginan mayoritas luas rakyat Bolivia. Hal yang kurang lebih sama terjadi pada 2004. Pada tahun itu 80% suara dalam suatu referendum penting memilih nasionalisasi terhadap sumber daya energi negeri itu. Luar biasanya, pemerintah memilih untuk mengabaikan mandat publik yang terang-terangan ini. Dalam iklim polarisasi mendalam dan ketidakstabilan ini, dan meskipun terdapat peningkatan investasi asing dalam negeri-negeri Amerika Selatan lainnya yang dianugerahi sumber daya melimpah, investasi asing di Bolivia menurun dari US$ 567 juta pada 2003 menjadi hanya di bawah $200 juta pada 2005.

Rumah kartu neoliberal beruntuhan selama 2004 - 05, ditengah-tengah aksi-aksi protes berskala nasional yang melumpuhkan dan menentang kegagalan pemerintah dalam menuruti seruan referendum untuk menasionalisasi sumber daya alam negeri tersebut. Taktik pilihannya masihlah blokade-blokade jalanan. Pada awal Juni 2004, blokade jalanan mencekik aliran transportasi pada 55 titik strategis di seluruh sistem jalan bebas hambatan negeri tersebut. Presiden Mesa dipaksa untuk minggir, membuka jalan bagi terpilihnya Evo Morales. Diangkat pada Januari 2006, ia memperoleh 54% suara nasional selama pemilihan presiden pada 2005.

Morales dan nasionalisasi gaya baru

Pada May Day 2006 Presiden Evo Morales mengumumkan bahwa ia akan 'menasionalisasi' sumber daya energi negeri itu, terutama sektor pertambangan dan gas alam. Ia memberikan peringatan bahwa ia akan merampungkan tujuan ini dalam enam bulan. Selama interval tersebut terdapat keresahan yang cukup meluas di pihak perusahaan pertambangan dan gas alam. Yang paling menguatirkan, menurut perspektif mereka, adalah ketidakpastian seputar makna nasionalisasi dan apa yang akan mereka katakan kepada para investor untuk memberanikan mereka mempertahankan komitmennya dalam proyek di Bolivia. Menambah ketakpastian adalah dua usulan yang dilayangkan dalam pemerintahan yang mana, dalam kasus pertambangan, diusulkan agar dua jenis pajak dapat digunakan untuk saling mengimbangi satu sama lainnya, Pajak Penghasilan tambahan (Complementary Tax) dan Pajak Keuntungan (Profit Tax).(3) Dengan kata lain, diusulkan agar pajak-pajak ini didasarkan atas skala mengambang, dan salah satu dapat digunakan untuk mengurangi yang lainnya. Terkait gas alam, usulan tingkat pajak yang seragam sebesar 82% dipandang 'tidak masuk akal' dan tidak dapat diterapkan oleh perusahaan Brasil Petrobras, yang mengontrol 47% pasar gas alam Bolivia.(4) Para eksekutif korporasi tampaknya sepakat bahwa formula dan angka awal yang diberikan oleh pemerintah tidak berarti banyak, dan yang sesungguhnya jadi persoalan adalah penekanannya, atau apa yang oleh kalangan dalam disebut dengan 'bagian pemerintah' - jumlah persentase sebenarnya dari penghasilan perusahaan yang akan diambil oleh pemerintah Bolivia ketika 'nasionalisasi' diberlakukan.

Pemerintahan Morales harus berhati-hati mengatur perimbangan kekuatan. Di satu sisi, pemerintah tak dapat mengasingkan korporasi swasta dalam sektor gas alam dan pertambangan yang merupakan sumber investasi asing yang sangat dibutuhkan oleh Bolivia. Pemerintah Bolivia tidak memiliki kapital sendiri untuk mengoperasikan industri pertambangan bila perusahaan transnasional (TNCs) menarik diri. Di lain pihak, harga sumber daya dan komoditas energi mencapai tingkat yang tinggi dalam sejarah, sehingga pemerintah dapat bergantung pada kemungkinan bahwa perusahaan swasta akan menetap di Bolivia asalkan mereka terus menikmati keuntungan - bahkan bila jangkauan keuntungan ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun bonanza sebelumnya. Penjualan eksternal mineral Bolivia meningkat 15,3% pada 2005 dibandingkan tahun sebelumnya, dan penjualan hidrokarbon meningkat 54% dalam periode yang sama.(5)

Yang secara khusus patut dicatat adalah proses 'nasionalisasi' ini sangatlah bervariasi. Menepati janji awal Morales untuk 'menasionalisasi' industri hidrokarbon dalam enam bulan, pada akhir Oktober pemerintah Bolivia mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan semua perusahaan asing di negeri itu dalam hal tata cara pelaksanaan nasionalisasi terhadap mereka. Dalam suatu pidato perayaan, Morales mengatakan bahwa 'Kita akan menegakkan hak kita terhadap sumber daya alam kita tanpa mengusir atau menyita hak milik siapa pun'.(6) Tapi itu tidak terbukti akurat, sebagaimana akan kita lihat. Memang, muncul banyak spektrum antara hitam dan putih, sejalan dengan perbedaan yang menyolok antara kebijakan-kebijakan yang diasosiasikan dengan industri petroleum, gas alam dan pertambangan mineral.

Terkait dengan petroleum, suatu komponen yang patut dicatat dalam program nasionalisasi 1 Mei 2006 meliputi 'pengembalian' dua penyulingan besar Petrobras, satu di Cochabamba dan satunya lagi di Santa Cruz. Ini cocok dengan model nasionalisasi tradisional, di mana negara mengambil alih industri swasta, dalam kasus ini setelah melalui negosiasi yang panjang dan disertai ketegangan tentang harga. Kepahitan Petrobras sehubungan hilangnya dua penyulingan kunci ini dinyatakan kepada publik dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam suatu pengumuman pada bulan Mei 2007 yang menyatakan bahwa bila pemerintah tak dapat memenuhi pembayaran awal sebesar 50% total harga $112 juta yang dijanjikan untuk dilunasi pada bulan Juni 2007, maka kesepakatannya dibatalkan.( 7) Pemerintah Bolivia membutuhkan pinjaman untuk melakukan pembelian. Kontras dengan Venezuela yang kaya minyak, di mana Presiden Chavez membelanjakan petrodollar dengan jumlah yang besar untuk berbagai proyek-proyek publik, Bolivia tidak memiliki kapital dan dengan demikian lebih rentan di hadapan TNCs dan kapital finansial.

Yang juga menarik dalam kasus ini adalah penjahat transnasionalnya bukanlah Amerika, tapi Brasil. Ini mendemonstrasikan suatu perbedaan ideologis antara kaum kiri di Amerika Selatan. Sebagai pemain global yang besar, Brasil lebih terlibat dalam kapitalisme transnasional dibandingkan Bolivia. Bukannya memposisikan diri sebagai korban kapital transnasional, negeri itu telah membiakkan TNC besar seperti Petrobras. Meskipun Brasil, Chile dan Peru dipimpin oleh pemerintahan yang kiri dalam batasan bahwa mereka mendukung kebijakan redistribusi kekayaan dan kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan model neoliberal yang telah dicampakkannya, mereka jelas masih berkomitmen pada kapitalisme global pada umumnya (mainstream global capitalism). Ini kontras dengan kaum kiri yang lebih bergaris keras (hardcore left) di Amerika Selatan yang bertujuan menentang kapital transnasional dalam beberapa aspek pentingnya, dan yang berjuang untuk memberdayakan negara sebagai agen utama dalam urusan perekonomian menurut cara-cara yang merefleksikan kepentingan kaum yang tersingkirkan. Termasuk dalam kelompok ini adalah Venezuela, Argentina, Bolivia dan Ekuador.

Kontras dengan kasus-kasus pertambangan dan petroleum, pada sektor gas alam belum diterapkan nasionalisasi dalam pengertian tradisionalnya. Sebagai gantinya, proses tersebut menyertakan peningkatan 'bagian pemerintah' Bolivia secara substansial yang diperkirakan akan meningkatkan pendapatan negara dari industri tersebut dari sekitar $1 milyar pada 2006 menjadi $4 milyar di bawah pengaturan yang baru. Kesepakatan yang dibuat memberikan makna bahwa perusahaan gas alam akan memberikan uang sewa (rente) kepada pemerintah antara 50% dan 82%, tergantung pada negosiasi yang kompleks antara negara dan masing-masing perusahaan. Sebagai imbalannya, perusahaan-perusaha an ini diberikan akses terhadap gas alam selama periode yang berkisar antara 23 dan 30 tahun.

Industri pertambangan menerapkan suatu campuran pendekatan yang beragam, dan Morales harus berurusan dengan perusahaan-perusaha an tersebut secara pribadi. Yang ia jadikan target utama untuk dilibatkan nasionalisasi dalam pengertian tradisionalnya adalah pabrik peleburan timah milik perusahaan pertambangan Swiss, Gencore, yang disita oleh pemerintah Bolivia pada Februari 2008. Dengan mengutip 'ketakwajaran' dalam tambang tersebut, yang tampaknya menipu pemerintah dalam hal pemasukkan yang dijanjikan, Morales berkata pada karyawan pabrik tersebut bahwa 'Sumber daya alam kita terus menerus dijarah'.(8) Morales menyiratkan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana umum untuk menyita tambang lainnya, dan memilih untuk sekedar meningkatkan 'bagian pemerintah', asalkan tiap tambang yang bersangkutan dinilai pemerintah telah melakukan operasinya secara adil.

Sentimen keadilan sosial itu tidak hanya menyiratkan pembayaran pajak yang besar kepada pemerintah, ia juga menyertakan suatu redefinisi tanggung jawab korporasi dalam tingkat komunitas.(9) Seorang pejabat senior pemerintahan dalam Kementrian Pertambangan dan Metalurgi, yang berlatar belakang pertambangan sektor swasta, mengindikasikan bahwa perusahaan pertambangan dituntut untuk memberikan pelatihan (training) secara konstan dan signifikan terhadap karyawan berkebangsaan Bolivia di pertambangan sehingga rakyat Bolivia pada akhirnya akan menempati posisi-posisi eselon atas di industri tersebut dan juga mendapat upah yang lebih baik. Lebih jauh lagi, pertambangan dituntut untuk menyediakan kesejahteraan sosial yang jelas dan proyek-proyek infrastruktur kepada komunitas tempat mereka beroperasi.( 10) Beberapa eksekutif pertambangan mengekspresikan simpati terhadap tujuan-tujuan ini, baik karena mereka mungkin dapat memberikan stabilitas politik yang lebih besar dan juga karena mereka ingin dipandang sebagai bagian dari solusi sosial bukannya suatu problem politik.(11) Terdapat juga beberapa pihak yang skeptis dan memandang pemerintah sebagai pendorong ketidakefisienan dan tak bersentuhan dengan realitas bisnis yang kompetitif.( 12)

Di kalangan industri gas alam terdapat juga pihak-pihak yang menyimpan keraguan. Di antaranya yang terkuat adalah mereka yang mengoperasikan Petrobras, yang merupakan investasi asing yang diandalkan pemerintahan Bolivia untuk mengekstraksi gas. Seorang perwakilan penting perusahaan tersebut di La Paz menyatakan bahwa pemerintahan Morales beroperasi dalam suatu 'mitos ideologis' dan bahwa ia meremehkan kekuatan yang digunakan oleh para korporasi yang memberikan investasi asing yang dibutuhkan.( 13) Dalam tataran umum telah terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Bolivia menghadapi beberapa konsekuensi negatif dari TNC-TNC karena menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Contohnya, tampak terjadi penurunan secara signifikan terhadap aktivitas pengeboran eksplorasi di sektor petroleum - dari jumlah sebanyak 16 situs semacam itu dari 1998-99 hingga hanya serendah tiga selama 2006 (tahun pertama Morales menjabat).(14) Serupa dengan itu, Institut Fraser, sebuah pusat pakar (think-tank) sayap kanan dari Kanada, melakukan survey yang mengindikasikan bahwa Bolivia di bawah Morales menempati ranking ketiga dari bawah di antara 65 negeri lainnya dalam hal daya tarik investasi asing dalam industri pertambangan (Venezuela dan Zimbabwe merupakan dua negeri lain di bawahnya). Lebih spesifik lagi, negeri itu meraih urutan 58 dari 65 dalam hal keamanan terkait investasi.(15)

Di luar industri-industri hidrokarbon dan pertambangan, pemerintahan Morales telah melakukan inisiatif kebijakan yang berani berupa reformasi tanah (land reform). Antara Januari dan Agustus 2006 sang presiden meredistribusi 7,6 juta hektar tanah. Tapi itu termasuk penghibahan tanah milik negara kepada petani. Ia meraih kemenangan legislatif yang besar pada November 2006 dengan Rancangan Undang-Undang reformasi tanah yang luas dan meliputi redistribusi 20 juta hektar lahan hingga akhir jabatannya pada 2011, banyak di antaranya melibatkan redistribusi lahan swasta. Pada 2006 sekitar 50.000 keluarga diestimasikan memiliki sekitar 90% dari lahan produktif negeri tersebut.(16) Banyak dari lahan ini berlokasi di departemen [semacam provinsi, pen.] dataran rendah di timur, di mana banyak penduduknya telah beroposisi terhadap pemerintahan Morales karena komitmennya menasionalisasi industri hidrokarbon - nanti kita akan kembali ke persoalan ini. Pendukung proyek ini menekankan bahwa langkah ini akan memberikan kebutuhan hidup bagi petani yang kelaparan, dan bahwa kaum perempuan yang tak bertanah ditargetkan untuk mendapat lahan. Beberapa pakar yang mendukung reformasi tanah menunjukkan suatu ikatan (nexus) yang kuat di antara musuh-musuh reformasi tanah, termasuk suatu aliansi antara pemilik tanah yang luas (big landowners), pembudidaya narkotika, bankir dan kaum kaya.(17) Kritik-kritik kuat terhadap reformasi tanah menekankan bahwa kebijakan semacam itu sebelumnya telah gagal di Bolivia, terutama sebagai hasil dari revolusi tahun 1952, dan akan terjadi peralihan penekanan produksi menjadi swadaya (untuk pemenuhan kebutuhan sendiri, pen.), bukannya produksi nasional yang efisien untuk menciptakan lebih banyak pangan.(18)

Indigenismo, radikalisme dan rejim keamanan baru: rencana pembangunan nasional

Pada 2006 pemerintah Bolivia mengeluarkan Rencana Pembangunan Nasional, yang menyertakan bagian yang panjang dan mendalam tentang pertahanan nasional. Upaya pemikiran kembali urusan-urusan strategis seperti ini sejalan dengan radikalisasi dan indigenismo yang terlihat dalam pemerintahan Morales. Ia menekankan bahwa 'pembongkaran neoliberalisme' berarti merevisi pandangan tentang keamanan nasional, dan menyiratkan bahwa pergeseran ini juga menciptakan sederetan musuh baru.(19) Suatu bagian dari rencana ini menyertakan 'pertahanan dan pengawasan sumber daya strategis' seperti gas alam dan mineral.(20) Beberapa pengamat asing terpana oleh manifestasi mendadak dari kebijakan ini ketika pasukan militer Bolivia ditempatkan di situs-situs gas alam saat Morales mengumumkan 'nasionalisasi' hidrokarbon pada Mei 2006. Seorang pejabat Menteri Pertahanan mencatat bahwa langkah ini pada umumnya 'simbolik dan realistik, karena bagian alamiah dari tugas militer adalah melindungi sumber daya alam'.(21) Tapi 'melindungi' dari siapa? Dan atas kepentingan siapa? Proses radikalisasi telah mencoba meredefinisikan keamanan dari perspektif penduduk mayoritas yakni kaum miskin dan penduduk asli, dengan memahami bahwa potensi ancaman terhadapnya sebagian bersumber dari kaum kaya lokal, dari kapital transnasional dan dari Amerika Serikat.

Kebijakan kunci lainnya dalam revisi keamanan ini adalah program 'inklusi sosio-ekonomik' di dalam angkatan bersenjata.( 22) Sehubungan dengan ini, seorang pejabat Kementrian Pertahanan Nasional mengindikasikan bahwa sekolah-sekolah militer di negeri itu sebelumnya menerima siswa-siswa - yakni, mereka yang ditakdirkan menjadi perwira - yang hampir secara eksklusif berasal dari kelas atas dan keluarga perwira.(23) Ini berarti terdapat lebih banyak perwira berkulit putih dan kelas atas memimpin pasukan yang sebagian besar berasal dari kaum miskin dan penduduk asli. Dalam hal ini restrukturisasi militer harus terlibat dan terkait dengan konflik ras maupun kelas. Telah diterapkan program-program yang menekankan inklusi ras dan sosio-ekonomik, dengan beberapa bimbingan yang diberikan oleh Kolese Militer Kerajaan Kanada (Royal Canadian Military College).

Pejabat Kementrian Pertahanan juga mengindikasikan bahwa satu ancaman terbesar bagi angkatan bersenjata bersumber dari korupsi dengan berbagai kedoknya: kaum kaya menyuap militer untuk memenuhi kepentingannya, dan maraknya pasar barang selundupan yang secara historis telah menghancurkan integritas angkatan bersenjata, terutama di negeri seperti Bolivia, di mana lalu-lintas narkotika tumbuh subur.(24) Wilayah korupsi lainnya yang penting berkaitan dengan perbatasan negeri itu yang sebagian besar tidak dipatroli, terutama perbatasan dengan Brasil dan Paraguay. Obat terlarang dan persenjataan, kayu hasil penebangan ilegal, dan pengapalan barang-barang legal dengan menghindari pajak internasional semuanya mengundang korupsi di kalangan perwira keamanan yang berpendapatan rendah.(25) Di bawah, kita akan kembali pada permasalahan ini ketika mendiskusikan implikasi regional dari medan strategis Bolivia yang masih segar.

Juga krusial bagi negeri tersebut adalah kebutuhan menangani defisit terang-terangan dalam material dan infrastruktur militer. Rencana keamanan nasional yang baru di negeri itu menekankan bahwa peralatan militer yang penting telah dengan drastis memburuk selama 20 tahun terakhir. Diindikasikan bahwa 80% kendaraan taktis berada dalam kondisi yang buruk, 70% sistem komunikasinya tidak dapat dioperasikan, di luar itu terdapat daftar panjang hal-hal serupa yang memprihatinkan. (26) Selain peralatan, jalan-jalan di negeri tersebut juga terkenal berkondisi buruk, dan sering kali tak dapat dilalui. Infrastruktur yang lebih baik diperlukan untuk mencapai tujuan strategis lainnya, pembentukan satuan kekuatan aksi cepat yang dapat menjelajahi medan ekstrim negeri tersebut. Rencana yang baru menyerukan pembangunan jalan tambahan sepanjang 3000 kilometer.

Otonomi dan pemisahan wilayah*

Terdapat sejumlah unsur yang menjelaskan desakan menuju otonomi yang substansial dan bahkan mungkin pemisahan wilayah sepenuhnya di antara empat 'departemen' atau negara bagian di Bolivia. Di antara isu-isunya adalah ras, kelas, budaya, dan pemisahan geografis. Dalam sebuah referendum yang dilaksanakan sejalan dengan pemilu kongres tanggal 2 Juli 2006, 42,21% penduduk nasional memilih 'otonomi'. Empat dari sembilan departemen memberikan suara mayoritas besar untuk otonomi: Santa Cruz (71.13%); Beni (73.83%), Tarija (60.8%) dan Pando (57.69%). Barangkali manifestasi gerakan pro-otonomi yang paling lantang dan terorganisir berasal dari departemen Santa Cruz, di mana terdapat sebuah kota yang bernama sama yang terletak pada dataran rendah dan merupakan yang paling modern di negeri itu.

Santa Cruz menyumbangkan 40% pendapatan ekspor dan penerimaan pajak negeri itu. Ia merupakan ibu kota sektor energi Bolivia, sebuah produsen pertanian besar, dan suatu wilayah yang penting bagi lalu-lintas narkotika dan penyelundupan lainnya. Mengepalai kampanye aktif untuk otonomi adalah Comite pro Santa Cruz (CPSC), suatu organisasi yang efisien dan dinamis yang mampu memobilisasi lebih dari 350.000 orang selama berbagai protes sejak 2004. Kepentingan yang dicerminkannya didominasi oleh kelas maupun ras. Dalam konteks kekayaan besar yang terdapat di departemen tersebut, mereka yang mewakili kepentingan kapital lokal merasa terancam oleh kebijakan sosialis dan redistribusionis pemerintahan Evo Morales. Daniel Castro, kepala komunikasi CPSC, mengindikasikan bahwa kelompoknya mendorong otonomi ekonomi 'supaya departemen ini dapat menggunakan pajak dan dana negara sesuai dengan kehendaknya' .(27) Ia berargumen bahwa negara telah mengambil inisiatif pendekatan 'konfrontasional' terhadap upaya-upaya kemerdekaan di negeri itu, dan di Santa Cruz khususnya, dan bahwa CPSC menghendaki pemerintahan yang memahami pentingnya 'efisiensi, peraturan yang jelas dan kekuatan-kekuatan globalisasi' .(28)

Dr Lorgio Balcazar Arroyo, General Manager CPSC, secara khusus mengkritik rencana terkenal pemerintah untuk meredistribusikan lebih dari 20 juta hektar tanah di Santa Cruz. Pemilik tanah besar mengklaim kepemilikan terhadap 91% lahan cocok tanam di departemen tersebut, dengan 20 juta hektar dimiliki oleh 3500 orang.(29) Dr Balcazar mengatakan bahwa reformasi tanah serupa gagal pada tahun 1950an, dan bahwa pemfokusan pemerintah terhadap pertanian swadaya (subsistence farming) bagi para petani akan menyebabkan penurunan produksi pertanian secara drastis sehingga menciptakan kelangkaan hasil pertanian secara nasional.(30) Lebih luas lagi, Balcazar mengindikasikan bahwa dengan penduduk asli yang hanya berjumlah 16% di Santa Cruz, dibandingkan di dataran tinggi di mana mereka mendominasi, budaya Santa Cruz jauh berbeda dengan di dataran tinggi tempat Morales menarik dukungan terbesarnya dan tempat terletaknya ibu kota La Paz. Maka, kombinasi faktor-faktor budaya dan ras dengan konflik kelas menjadi sebuah konteks bagi agenda CPSC. Pimpinan CPSC mengklaim bahwa mereka telah menjadi korban represi dan pelecehan oleh pemerintah, termasuk apa yang mereka namakan 'perang psikologis' seperti penempatan pasukan militer di dekat acara-acara kelompok tersebut, dan lain sebagainya. Mereka juga menyatakan kebencian mendalam terhadap apa yang mereka pandang sebagai pengaruh kuat Hugo Chavez dari Venezuela di Bolivia yang semestinya tidak diperlukan. Terakhir, Dr Balcazar menyatakan bahwa CPSC berminat mencapai 'otonomi' secara damai, tapi akan mempertimbangkan pemisahan wilayah bila upaya otonomi gagal.(31)

Kritikan terhadap Comite pro Santa Cruz menekankan bahwa departemen tersebut berkembang pada tahun 1950an dan 1960an berkat pendanaan oleh negara yang dialirkan dari dataran tinggi, terutama dari sektor pertambangan, dan bahwa tidaklah adil bila kelompok seperti CPSC berupaya menimbun kekayaan energi yang besar dan ditemukan saat milenium baru dalam Santa Cruz. Direktur sebuah pusat pakar (think tank) berhaluan kiri di Santa Cruz mengindikasikan bahwa di sana politik "sederhananya adalah masalah konflik kelas, kaum kaya di sini menghendaki hari-hari otoriter di masa lalu ketika kepentingan demokratik rakyat mayoritas tidak diperhitungkan' .(32) Ia menyatakan bahwa kaum kaya di Santa Cruz mengontrol media dan mampu memanipulasi rakyat mayoritas untuk memilih otonomi. Mr Salence Salinas juga mengindikasikan bahwa terdapat suatu ikatan antara pelaku lalu lintas narkotika dan pemilik tanah besar, bankir dan kaum kaya, dan bahwa aliansi ini dengan sengit beroposisi terhadap upaya Morales melakukan reformasi tanah.(33)

Dilatari polarisasi hebat ini - di satu sisi, pemerintahan kiri Morales berhadapan dengan mayoritas penduduk yang mendukung otonomi beserta pelopornya seperti CPSC, dan di lain sisi, petani tanpa tanah berhadapan dengan pemilik tanah besar dan sekutu-sekutunya yang kuat - terdapat meningkatnya penempatan angkatan bersenjata maupun munculnya kelompok-kelompok bersenjata ireguler. Contohnya, Morales telah menempatkan angkatan bersenjata di empat departemen pro-otonomi (Santa Cruz, Beni, Pando dan Tarija) pada Desember 2006 ketika mereka tengah membentuk 'dewan' pro-otonomi untuk memajukan perjuangan mereka. Mengenai kekuatan bersenjata ireguler, Konfederasi Pertanian Nasional negeri itu mengatakan berencana membentuk 'unit bela diri' untuk melindungi diri dari proses reformasi tanah yang direncanakan pemerintah.( 34) Di pihak yang berseberangan, kekuatan pro-otonomi di Santa Cruz memprotes kelompok bersenjata seperti 'ponchos rojos', yang bertindak sejalan dengan angkatan bersenjata.( 35) Maka polarisasi mendalam, demonstrasi kekuatan yang lebih sering oleh militer dan bermunculannya kelompok bersenjata baik berhaluan kiri maupun kanan telah membuka panggung untuk eskalasi konflik bersenjata dan mungkin saja perang saudara.

Di luar pembangkangan di provinsi-provinsi yang berkehendak jadi 'otonom', Morales menghadapi perpecahan serius dalam partainya sendiri Movimiento a Socialismo (Gerakan Menuju Sosialisme - MAS) mengenai ekonomi politik sumber daya alam. Contohnya, pada Mei 2007 komponen penduduk asli dari partai Pakta de Unidad (Pakta Persatuan) berargumen bahwa 'kepemilikan tanah dan sumber daya alamnya sejalan dengan penduduk asli', sementara pemerintah merespon bahwa tanah dan sumber daya alam 'haruslah di tangan rakyat Bolivia, dan pengelolaanya sejalan dengan negara'.(36) Perpecahan ini serius karena Morales telah mengandalkan penduduk asli untuk proyek-proyek politiknya. 'Pakta' yang disebut di atas terdiri dari empat kelompok, termasuk cocaleros, petani tanpa tanah, petani perempuan, dan organisasi penduduk asli dari beragam wilayah. Di luar perbedaan politiknya dengan beragam kelompok penduduk asli sehubungan sumber daya alam, Morales beberapa kali mengalami kesulitan dengan cocaleros (yang diwakilinya) dalam beragam persoalan mengenai persepsi global terhadap peran mereka dalam lalu lintas narkotika, hal ini dibahas lebih lanjut di bawah. Pokok persoalannya adalah bahwa politik identitas marak di Bolivia, bahwa tidak ada keseragaman (monolith) kaum miskin dan penduduk asli, dan bahwa politik di pedesaan berada di bawah permukaan. Meskipun awalnya Morales berhasil menciptakan persatuan melalui keterpilihannya, kini ia menghadapi tantangan dari warisan negara gagal dan potensi garis-jurang politik di penjuru negeri.

Konflik internal: dimensi regional

Meskipun perpecahan internal di Bolivia dengan sendirinya cukup penting, hal ini juga bermain dalam dimensi regional yang lebih luas antara AS, di satu sisi, dan kumpulan negara-negara yang dipimpin oleh Hugo Chavez dari Venezuela, di sisi lainnya. Dengan bentrokan antara model pemerintahan Bolivia yang kiri dan statis dengan kepentingan pemerintahan AS dan korporasi transnasional, dan dengan dekatnya hubungan Morales dengan Hugo Chavez, seorang anggota Kementrian Pertahanan Bolivia mengindikasikan bahwa ia memperkirakan AS 'akan mengeksploitasi perpecahan dalam negeri'.(37) Chavez mengindikasikan pada Oktober 2006 bahwa terdapat alasan yang cukup 'berbobot' untuk meyakini bahwa AS melakukan inisiatif rencana destabilisasi di Bolivia yang dijalankan beririsan dengan kepentingan kaum 'oligarki' negeri itu.(38) Di luar penyediaan berbagai macam bantuan yang dermawan ke Bolivia, seperti bantuan sebesar $10 juta untuk membantu paska hujan badai dan banjir yang menyusulnya pada Maret 2007, Venezuela telah mengadakan kesepakatan militer dengan Bolivia. Chavez mengatakan, sebagai contoh, bahwa bila AS secara langsung melakukan intervensi dan tidak menghormati kedaulatan Bolivia, Venezuela akan memulai 'mekanisme apa pun' yang diperlukan untuk membantu Bolivia (39) dan ia telah berjanji untuk menyediakan tentara Venezuela 'dalam masa krisis'.(40) Di luar pembangunan suatu pakta kerjasama militer, Venezuela mengindikasikan pada Oktober 2006 bahwa ia akan membantu Bolivia secara moneter dengan pembangunan setidaknya 10 'modul' militer yang masing-masing akan dijaga oleh 15 tentara untuk memperkuat keamanan Bolivia di sepanjang perbatasannya dengan Peru, Brasil, Paraguay, Argentina dan Chile.(41) Perlu diingat bahwa perbatasan-perbatas an ini diidentifikasikan oleh doktrin pertahanan nasional yang dicatat di atas sebagai rentan terhadap pelanggaran keamanan - terutama lalu lintas berbagai penyelundupan termasuk senjata ilegal. Tak lama setelah pengumuman 'modul-modul' tersebut, Chile mengindikasikan ketidak-sepakatanny a dengan pakta militer yang ditandatangani pada 26 Mei 2006 antara Venezuela dan Bolivia, dan menguatirkan pembangunan 'modul-modul' tersebut di sepanjang perbatasannya. (42)

Kepentingan Venezuela di Bolivia begitu kompleks. Bolivia bukan sekedar sekutu ideologis dan strategis yang loyal bagi Chavez, tapi Venezuela juga memainkan peran 'kakak' atau penolong bagi Bolivia yang ultra-miskin dan terpecah secara politik. Dalam pengertian ini Bolivia merupakan sebuah protege bagi eksperimen sosialis Venezuela. Adalah kepentingan Chavez untuk membantu Bolivia mengembangkan ekonominya dan mencapai kestabilan politik sehingga Venezuela dapat menunjukkan kepada wilayahnya dan dunia tentang perkembangan positif negeri itu. Di sini baik Morales maupun Chavez harus berhati-hati mendemonstrasikan bahwa Morales lah yang menjalankan pertunjukan di Bolivia, dan bahwa Chavez memainkan peran pendukung bukan peran pengarah. Jelaslah kelompok pendukung 'otonomi' seperti CPSC sangat membenci pengaruh Chavez di Bolivia, begitu pun kaum sayap-kanan Bolivia dan beberapa TNCs.

AS memiliki kepentingan yang jelas untuk menyaksikan Morales gagal di Bolivia. Washington tidak ingin melihat model sosialis negeri itu berhasil, dan sangat mencurigai posisi negeri tersebut dengan Venezuela. Meskipun terus mengembang-biakkan model neoliberal yang tidak populer, Washington tidak memiliki model ekonomi politik alternatif yang dapat diterima oleh mayoritas rakyat Bolivia yang telah menyambut visi Morales untuk negeri itu. Meskipun AS masih merupakan pemberi bantuan terbesar bagi Bolivia pada 2006, Washington telah mengeluh bahwa bantuan ini tidak dihargai oleh banyak pihak, karena pemerintahan Bolivia mengumandangkan bantuan dari Venezuela dan Kuba, tapi berbisik saat memuji AS atas bantuannya.( 43) Lebih jauh lagi, Washington dengan keras mengkritik pemerintah Morales karena tidak menuruti kepentingan AS dalam 'perang melawan obat terlarang' (drug war), dan mengklaim bahwa tanaman koka menyaksikan peningkatan tahunan sebesar sepertiga hingga 15 juta hektar pada musim gugur 2006. Presiden Bush mencatat pada September 2006 bahwa 'kami menguatirkan tentang tidak adanya kerjasama anti-narkotika' dari Morales, dan memuji-muji Kolombia tentang hal yang menurut pandangan para pakar merupakan kemajuan yang sangat diragukan.(44) Pada Desember 2006 Washington telah mengurangi bantuan anti-narkotika ke Bolivia sebesar 25%.(45) Perang terhadap obat terlarang merupakan mekanisme Washington untuk membentuk angkatan militer dan polisi di negeri-negeri yang menjadi target untuk menyesuaikan diri dengan tujuan strategis AS, sebagaimana didemonstrasikan dengan sempurna oleh kasus Kolombia.

Kesimpulan

Terdapat tiga perubahan luas yang membentuk medan keamanan baru di Bolivia, yang tetap merupakan negeri termiskin di Amerika Latin. Pertama, ditemukannya cadangan gas alam yang besar dikombinasikan dengan lonjakan harga sumber daya alam yang berhubungan dengan energi dan komoditas lainnya telah mengangkat persoalan strategis yang segar di Bolivia. Kedua, kebangkitan demokrasi kerakyatan di seluruh penjuru Amerika Latin menemukan ekspresi penuhnya di Bolivia. Mayoritas penduduk, yang miskin, dan yang merupakan mestizo atau penduduk asli, berhasil menaikkan salah seorang di antara mereka ke kursi presiden - suatu fenomena yang membantu meredefinisikan tema-tema keamanan negeri tersebut. Terakhir, perubahan regional yang signifikan, seperti menyoloknya pembelokan Amerika Latin ke kiri maupun pergeseran-pergeser an di tingkat tatanan dunia, termasuk semakin banyaknya tantangan terhadap hegemoni AS dan kebangkitan bintang-bintang dunia baru seperti Cina, telah memberikan konteks baru bagi urusan strategis di Bolivia. Mari kita lanjutkan mengembangkan hal-hal tersebut.

Ledakan energi (energy boom) dalam dekade pertama milenium baru telah melimpahkan kekayaan yang cukup besar kepada Bolivia. Kebangkitan kesadaran penduduk asli, terutama sejak peringatan 500 tahun subjugasi kolonial pada 1992 telah diasosiasikan dengan memori yang menggetarkan tentang eksploitasi brutal yang menyertai proses penambangan sumber daya alam yang besar selama Masa Penaklukan (The Conquest), suatu era yang mentransformasikan penduduk asli menjadi budak yang termiskinkan. Dengan ledakan sumber daya alam yang cukup mendadak selama dekade belakangan, dan kebakaran sosio-politik yang besar di awal kegagalan era neoliberal, pernyataan politik rakyat mayoritas Bolivia yang termiskinkan dan tergolong penduduk asli berarti bahwa perencanaan yang dibuat akan mengalokasikan lebih banyak kekayaan untuk mereka, bukannya untuk kepentingan luar TNCs. Nasionalisasi sektor sumber daya alam dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Untuk mempertahankan dukungan politik yang krusial dalam lingkungan yang sangat terfragmentasi dan penuh tantangan, menjadi suatu keharusan bagi pemerintah Morales untuk menjamin bahwa buah dari kebijakan nasionalisasinya yang berani benar-benar mengucur ke mayoritas rakyat miskin. Nasionalisasi hidrokarbon meningkatkan pendapatan negara sebesar 40% pada 2006 dibandingkan tahun 2005, menjadi $1,65 milyar, dan diproyeksikan menjadi $2 milyar pada 2007. Meskipun pemerintah berencana menginvestasikan $3 milyar ke dalam industri hingga 2012, bagian besar kekayaan yang didapatkan dari nasionalisasi digunakan untuk mendanai program-program kesejahteraan sosial. Contohnya, pada April 2007 pemerintah meluncurkan program perumahan sebesar $90 juta. Bagian utama kebijakan tersebut adalah pinjaman dengan suku bunga rendah sebesar 1%-3% (kontras dengan suku bunga bank sebesar 18%-24%) dan rencana pembangunan rumah bagi kaum ultra-miskin. Pemerintah memperkirakan program tersebut akan menghasilkan 70.000 pekerjaan konstruksi dalam jangka menengah. Di luar sektor konstruksi pemerintah mengumumkan rencananya menciptakan 230.000 pekerjaan di akhir 2007, dengan 160.000 di antaranya pekerjaan temporer. Morales meningkatkan upah minimum bulanan dari $63 menjadi $67, yang diberlakukan secara retroaktif pada 1 Januari 2006. Di samping program-program dan kebijakan-kebijakan ini dan program-program reformasi tanah yang disebut lebih awal, Kuba menyediakan 1700 dokter dan tenaga paramedik bagi Bolivia. Walaupun program-program ini substansial, belum jelas apakah itu cukup memenuhi harapan yang semakin membumbung di antara penduduk negeri itu yang frustasi dan penuh amarah.

Meskipun dukungan mayoritas penduduk merupakan kunci bagi eksperimen sosialis Morales, pemerintah benar-benar butuh membangun suatu hubungan yang kuat dan loyal dengan militer. Pada 2007 pemerintah Morales menyisihkan sebagian dana yang diperolehnya dari nasionalisasi hidrokarbon untuk memperkuat angkatan bersenjata. Contohnya, pada tahun tersebut militer menerima 100 kendaraan baru, empat helikopter, tiga pesawat dan peralatan lainnya. Peran penting angkatan bersenjata dalam ekonomi politik Bolivia yang sedang dirombak sudah jelas terlihat sejak awal. Adalah luar biasa bahwa militer tampil secara formal dalam situs-situs industri sumber daya alam untuk menandakan nasionalisasi negeri itu, menyatakan terang-terangan bahwa pemerintah siap menggunakan kekerasan untuk melindungi agendanya berupa kepemilikan publik dan redistribusi kekayaan. Sejak diumumkannya nasionalisasi, militer telah melakukan intervensi dengan berupaya menciptakan stabilitas di situs-situs industrial yang dijangkiti pergolakan politik. Militer juga telah melakukan unjuk kekuatan di setidaknya empat departemen yang telah melancarkan protes dalam taruhannya mencapai otonomi politik dan ekonomi yang luas - terutama di Santa Cruz yang merupakan penghubung yang menghubungkan kepentingan TNCs dan mungkin tujuan-tujuan strategis Washington.

Meskipun militer sejauh ini mendemonstrasikan dukungan yang tak pernah kendur terhadap pemerintah Morales, sang presiden tidak dapat menerima dukungan angkatan bersenjata dengan begitu saja. Kebijakan yang diarahkan untuk mentransformasi representasi kelas dan ras dalam jajaran atas angkatan bersenjata pasti menciptakan ketegangan, walaupun ini belum menemukan ekspresi publik yang nyata. Lebih jauh lagi, polisi nasional memulai mogok makan pada Juli 2007 untuk memprotes sebuah rencana yang dijalankan oleh militer untuk merestrukturisasi angkatan polisi dan mengurangi jajaran personilnya. Meskipun ini mendemonstrasikan kepercayaan Morales terhadap militer dari pada polisi, setidaknya untuk sementara langkah ini menunjukkan hubungan yang lemah dalam rantai aparatus keamanan negara. Secara keseluruhan Morales sejauh ini menikmati dukungan militer, tapi dibutuhkan kerja dan kewaspadaan yang konstan untuk mempertahankan dukungan integralnya dan mencegah bergesernya unsur-unsur angkatan bersenjata menuju kepentingan yang hendak menyaksikan akhir bagi eksperimen sosialis negeri itu.

Telah dicatat bahwa agenda keamanan baru di Bolivia sebagian besar merupakan produk dari kekuatan demokrasi yang baru muncul. Tapi harus ditekankan bahwa Morales tidak menikmati dukungan yang monolitik dan harus berupaya menyatukan beragam kelompok kekuatan sosial di negeri tersebut. Meskipun penduduk asli pada umumnya mendukungnya, beberapa kelompok Indian telah bentrok dengan pemerintah dan menginginkan kekayaan alam lokal dialokasikan secara langsung kepada penduduk yang menempati tanah tempat penambangan. Lebih jauh lagi, anggota penduduk asli dalam Asamblea Constituyente (Majelis Konstituante) mengancam mengundurkan diri kecuali rancangan dokumen Vision de Pais (Visi Negeri) pemerintah ditulis kembali untuk menjunjung - di antara amandemen lainnya - hak tanah penduduk asli. Terdapat beragam nuansa dalam politik ras di Bolivia. Proyek redistribusi tanah Morales telah sebagian besar ditujukan kepada petani mestizo yang bertempat tinggal di dataran rendah dalam departemen-departem en yang mencari otonomi. Kaum mestizos telah memberikan peringatan lantang bahwa merekalah sektor ras terbesar negeri itu, bukannya penduduk asli. Morales berupaya mendapat dukungan politik mereka sebagai penyeimbang terhadap pihak berhaluan kanan yang menginginkan otonomi beserta pendukung asing mereka.

Di luar pembelahan secara ras, pemogokan pekerja tambang yang mampu melumpuhkan - yang juga mendirikan blokade jalanan dan melakukan aksi-aksi jalan yang berani di ibukota negeri itu pada Juli 2007 untuk memprotes kebijakan akses terhadap pekerjaan sehubungan dengan nasionalisasi pertambangan - mengindikasikan bahwa TNCs bukan satu-satunya pihak yang tak senang dengan aspek-aspek kebijakan nasionalisasi negeri itu. Dilatari pemogokan nasional yang gawat, blokade jalanan, perpecahan antar ras, pergulatan untuk otonomi di beberapa departemen tertentu, dan lain-lainnya, Gereja Katolik pada Juli 2007 dengan tegas memperingatkan bahwa negeri itu menghadapi 'bahaya besar' berupa disintegrasi di hadapan fragmentasi politik yang memuncak.(46) Secara keseluruhan, yang masih harus dilihat adalah apakah persatuan awal yang menyertai pembangunan bersejarah bagi mayoritas rakyat akan tetap utuh di bawah pemerintahan Morales. Kita telah melihat bahwa pendukung awal presiden saat baru dilantik di kemudian hari memeranginya untuk menjamin keuntungan-keuntung an sektoral. Ini dapat melemahkan Morales dalam pertempurannya melawan pihak-pihak yang diuntungkan oleh pemerintahan sebelumnya dan yang hendak menjatuhkannya dari kekuasaan.

Pergeseran dan nuansa politik di tingkat lokal dan nasional di Bolivia telah berjalan sesuai dengan perubahan konstalasi politik di tingkat tatanan dunia.(47) Penolakan terhadap neoliberalisme, gertakan terhadap AS dan penegasan politik kaum mayoritas demokratik semuanya adalah fenomena yang saling kait mengkait yang muncul tidak hanya di Bolivia tapi di tingkat wilayah. Ekuador dan Venezuela merupakan sebagian contoh paling jelas tentang gelombang demokratik, populis dan revolusioner di Amerika Latin ini. Meskipun Venezuela telah mengindikasikan akan melakukan intervensi militer bila AS dinilai akan mendestabilisasi negeri itu, belumlah jelas apakah negeri lain mungkin - secara hipotetis - membantu pemerintah Morales di Bolivia bila terancam. Kandidat yang paling mungkin di antaranya adalah Ekuador, Nikaragua dan Kuba.

Sehubungan dengan AS, kebangkitan kembali kaum kiri di Amerika Latin dalam banyak hal menunggangi kepemimpinan ekonomi dan politik AS yang gagal, terutama kegagalan model neoliberal, yang bertujuan mengkonsentrasikan kekayaan dalam wilayah dunia di mana distribusi kekayaan adalah yang paling tak seimbang. Lebih jauh lagi, Venezuela telah menggantikan AS sebagai pemasok bantuan pengembangan di Amerika Latin. Ini semua terjadi di saat AS sedang disibukkan oleh kekalahan pertempuran di Irak, dan kekuatan dunia lainnya seperti Cina, India dan Rusia tampak memperkuat diri mereka. Bukannya menawarkan cabang zaitun [simbol perdamaian, pen] kepada pemerintah Morales, justru terlihat meningkatnya tanda-tanda aksi AS yang tak dikehendaki dalam negeri itu. Ini dicontohkan dengan penolakan Morales terhadap kertas kebijakan AS yang mengkritik demokrasi di Bolivia pada musim panas 2007, yang disebutnya sebagai 'intervensi' yang tak diinginkan.( 48)

Secara keseluruhan kasus Bolivia mewakili suatu pekerjaan yang sedang dilakukan. Terlalu pagi untuk mengetahui dengan jelas apakah eksperimen ini akan sukses. Pemerintah Morales telah bekerja keras mengupayakan persatuan di dalam negeri yang terkenal terfragmentasi itu. Morales berhasil memberikan program-program sosial yang berasal dari proyek nasionalisasi, tapi penduduk termiskinkan di negeri itu tetap tak sabar. Ketegangan kelas dan ras juga mengemuka dalam konteks redistribusi kekayaan dan hak-hak khusus di negeri itu. Pemerintah juga harus terus menarik minat investasi asing dalam sektor pertambangan, agar benar-benar mendapatkan kekayaan untuk didistribusikan. Belumlah jelas apakah kebijakan nasionalisasi Morales telah menakutkan investasi secara permanen, walaupun TNCs telah bersikap sangat kritis terhadap pemerintahnya. Unsur-unsur korporasi transnasional dan kapital keuangan global tentunya akan mencoba mentorpedo eksperimen Bolivia. Dengan catatan historik yang penuh ketidakstabilan politik yang mendalam, dan kehadiran musuh-musuh nasional dan global terhadap proyek sosialis di Bolivia, mempertahankan dukungan angkatan bersenjata adalah kunci bagi pemerintah Morales - tapi ini, juga bukanlah tugas yang mudah dalam konteks program-program pemerintah yang dirancang untuk melepaskan genggaman jajaran teras angkatan bersenjata yang didominasi kulit putih dan kelas atas.

Proyek radikal Bolivia telah bertahan selama satu setengah tahun pertama. Perubahan radikal dalam bidang keamanan telah sepadan dengan perubahan meluas di bidang ekonomi politik. Masa depan negeri itu tetap tak menentu. Bila industri sumber daya alam tetap panas, bila pemerintah dapat menjamin bahwa kekayaan akan sungguh-sungguh mengucur ke bawah, bila Presiden Morales menggunakan pendekatan wortel dan tongkat [bujukan dan paksaan, pen.] secara berimbang untuk memimpin di tengah-tengah fragmentasi sosial, bila pemerintah dapat mempertahankan dukungan militer, dan bila pihak penolong seperti Venezuela tetap membuka kerannya, pembelokan Bolivia ke kiri dapat terbukti sebagai suatu keberhasilan.

------------ --------- ----

Catatan Penerjemah

* Teks asli sebenarnya menuliskan pergantian kekuasaan (succession) . Namun penerjemah menganggap itu merupakan kesalahan, di mana yang sepertinya dimaksudkan adalah secession (pemisahan diri). Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan konteks maupun lebih banyaknya kemunculan kata tersebut (secession) di dalam teks asli.



Catatan Penulis

1 Istilah ini bermakna penegakkan kekuasaan penduduk asli

2 Untuk penjelasan awal yang baik tentang tema-tema yang berhubungan dengan politik Bolivia, lihat Waltraud Q Morales, A Brief History of Bolivia, New York: Facts on File, 2004; Deborah Poole, Vision, Race, Modernity: A Visual Economy of the Andean Image World, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997; Abraham Lowenthal & Samuel Fitch, Armies and Politics in Latin America, New York: Holmes and Meier, 1986; James Painter, Bolivia and Coca: A Study in Dependency, Boulder, CO: Lynne Rienner, 1994; Robert Albro, 'The water is ours, Carajo!', in June Nash (ed), Social Movements: Anthropological Reader, London: Blackwell, 2005, pp 249 - 271; Maria Choque, 'Reconstitucioacute n del ayllu y derechos de los pueblos indiacutegena' , Journal of Latin American Anthropology, 6 (1), 2001, pp 202 - 224; Silvia Rivera Cusicanqui, 'Reclaiming the nation', naclaReport on the Americas, 38 (3), 2004, pp 19 - 23; and Javier Sanjineacutes, 'Movimientos sociales y cambio politico en Bolivia', Revista Venezolana de Economia y Ciencias Sociales, 10 (1), 2004, pp 203 - 218.

3 Wawancara penulis dengan Enrique Arteaga, mantan menteri industri pertambangan dan presiden Club de Mineria, La Paz, 6 Juli 2006.

4 Wawancara penulis dengan Dr Arturo Castantildeos, Direktur Hubungan Institusional, Petrobras, La Paz, 21 Juli 2006.

5 La Razon, 27 Agustus 2006

6 Sebagaimana dikutip oleh Vancouver Sun, 30 Oktober 2006 (penekanan oleh penulis)

7 Lihat La Razon, 12 Mei 2007

8 Sebagaimana dikutip oleh Taipei Times, 11 Februari 2007

9 Untuk diskusi umum yang sangat baik tentang topik tanggung jawab korporasi, lihat Lisa North,
Timothy Clark & Viviana Patroni (eds), Community Rights and Corporate Responsibility, Toronto: Between the Lines, 2006.

10 Wawancara penulis dengan Eliodor Sandi, Direktur Kebijakan Sektoral, Menteri Pertambangan dan Metalurgi, La Paz, 6 Juli 2006.

11 Wawancara penulis dengan Osvaldo Arce, Manager Eksplorasi, Enpresa Minera Unificada, 5 Juli 2006.

12 Wawancara penulis dengan Jaime Villalobos Sanjines, wakil teknisi Manquiri SA, Proyecto San Bartolome, La Paz, 21 Juli 2006.

13 Wawancara penulis dengan Arturo Castantildeos.

14 El Diario, 16 Mei 2007.

15 Lihat El Diario, 21 Maret 2007.

16 BBC News, 29 November 2006.

17 Wawancara penulis dengan Jose Guillermo Salence Salinas, Direktur, Program Dampak Politik, Centro de Estudios Juridicos e Investigacioacuten Social, Santa Cruz, 24 July 2006.

18 Wawancara penulis dengan Dr Lorgio Balcazar Arroyo, General Manager, Comite pro Santa Cruz, Santa Cruz, 25 Juli 2006.

19 Pemerintah Bolivia, Kementrian Perencanaan, 'Defensa Nacional', Plan Nacional de Desarrollo, Juni 2006, seksi 3.4.6, p 2.

20 Ibid, p 3.

21 Wawancara penulis dengan Liliana Guzmaacuten, Advisor to the Minister for Human Rights, National Ministry of Defence, La Paz, 5 July 2006.

22 Pemerintah Bolivia, 'Defensa Nacional', p 5.

23 Wawancara penulis dengan Liliana Guzmaacuten.

24 Ibid.

25 Pemerintah Bolivia, 'Defensa National', p 5.

26 Ibid, p 1.

27 Wawancara penulis dengan Daniel Castro, Chief of Communications, Comiteacute pro Santa Cruz, Santa Cruz, 25 July 2006.

28 Ibid.

29 El Diario, 24 May 2006.

30 Wawancara penulis dengan Lorgio Balcazar Arroyo.

31 Ibid.

32 Wawancara penulis dengan Joseacute Guillermo Salence Salinas.

33 Ibid.

34 Lihat New York Times, 1 Juni 2006.

35 El Diario, 25 Januari 2007.

36 Lihat La Razon, 27 Mei 2007.

37 Wawancara penulis dengan Liliana Guzmaacuten.

38 Lihat Agencia Bolivariana de Noticias, 12 Oktober 2006.

39 Ibid.

40 Sebagaimana dikutip El Diario, 2 Februari 2007.

41 Lihat La Razon, 14 Oktober 2006.

42 El Diario, 9 Oktober 2006.

43 Lihat New York Times, 14 Mei 2006.

44 El Tiempo, 18 September 2006. Untuk diskusi tentang gagalnya perang obat terlarang di Colombia, lihat James Rochlin, Social Forces and the Revolution in Military Affairs: The Cases of Colombia and Mexico, New York: Palgrave-Macmillan, 2007.

45 Lihat El Diario, 21 Desember 2006.

46 Lihat El Diario, 17 Juli 2007.

47 Untuk diskusi lebih lanjut tentang ini, lihat Rochlin, Social Forces and the Revolution in Military Affairs.

48 Lihat La Jornada (Mexico), 12 Juli 2007.

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --
Sumber: "Latin America's left turn and the new strategic landscape: the case of Bolivia", Third World Quarterly, Volume 28, Issue 7 October 2007 , pages 1327 - 1342
Diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh NEFOS.org
Diterbitkan di NEFOS.org pada 31 Juli 2008
James Rochlin berasal dari Department of Political Science, University of British Columbia-Okanagan
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --