HITAM - PUTIH

Poznan -- Kalimat yang menyatakan REDD harus menghormati hak-hak masyarakat adat dihapus dari draft keputusan, selasa (9/12/08) kemarin. Kontan saja hal tersebut mendapatkan perlawanan dari kelompok masyarakat adat dan NGO yang hadir dalam COP 14 UNFCCC dengan mengadakan aksi mendadak di depan ruang pers didekat The Plenary Stork.

Puluhan masyarakat adat dari Amerika Latin, India, PNG maupun Afrika bersama dengan aktivis Friends of the Earth, Climate Justice Now! mengecam penghapusan kalimat yang diduga merupakan ulah dari US, Australia, Canada dan New Zealand. Dalam aksinya mereka meneriakkan slogan “No Rights, No REDD!; No Bloody REDD!.”

Aksi tersebut mendapatkan pengawalan ketat karena tidak mengantongi ijin dari pihak keamanan. Aturannya, untuk melakukan aksi ditengah UN Compund harus mengirimkan penberitahuan 3 hari sebelumnya dengan mencantumkan jumlah orang, tempat, tingkat kebisingan, dan properti yang akan dipakai. Ancaman pencabutan akreditasi di UNFCCC tidaklah menyurutkan langkah gerakan sosial untuk melakukan protes tepat dijantung perundingan.

Sebelumnya dalam informal meeting memang US tidak sepakat dengan masuknya kata 'indigenous people' yang didorong oleh negera Amerika Latin dan menggantinya dengan 'indigenous individual'. Terakhir, versi amandemen hanya menyebutkan bahwa mengakui kebutuhan untuk mempromosikan partisipasi yang efektif dari masyarakat adat dan komunitas lokal.

Aksi Mengecam Bank Dunia
Puluhan aktivis Friends of the Earth dan Climate Justice Now! mengadakan aksi untuk mengecam peran Bank Dunia dalam pembiayaan perubahan iklim. Dalam pandangan mereka, Bank Dunia adalah lembaga yang selama ini justru merupakan penjahat iklim yang membiayai proyek-proyek bermasalah di negara berkembang. Selain itu, Bank Dunia juga merupakan istitusi yang tidak demokratis dan tidak memiliki sesitifitas terhadap penderitaan masyarakat di negara berkembang karena hutang.

Dalam aksi tersebut, digelar teaterikal jalanan yang menunjukkan Bank Dunia merambisi untuk menguasai bumi dengan ditangannya memegang batubara. Tapi ambisi tersebut mendapatkan perlawanan dari pepohonan dan beruang-beruang. Aksi semakin menarik dengan iringan tabuhan drum dari kelompok Anarchist Polandia.

Seruan seperti “World Bank, Hands Off!, World Bank is Climate Criminal” kembali memekik ke udara dan dihiasi dengan banner “World VS Bank, Don't Let Big Business Rules the World, No to Any Role of World Bank in Climate Regime.”

Sore hari ini kelompok ynag sama mengadakan side event dengan judul “World Before Bank” yang bercerita tentang bagaimana kebusukan Bank Dunia dalam perubahan iklim ini. Dan kebutuhan akan adanya lembaga baru yang mengelola dana perubahan iklim dengan demokratis, adil dan berspektif selatan. Selain itu juga diterangkan kebutuhan untuk memasukkan Ecological Debt (hutang ekologis) untuk menunjukkan bahwa siapa sebenarnya yang berhutang. (Agung Wardana*).

Di bawah ini adalah usulan-usulan dalam menolong kalangan miskin dalam menghadapi krisis ekonomi global ini .

terlepas kita setuju atau tidak, namun intinya kita memang perlu lebih memperhatikan
orang-orang yang tidak seberuntung kita. Silahkan dicermati :

1. Kalau beli MAJALAH, jangan beli di dalam supermarket atau toko
buku. Tetapi usahakan untuk membelinya dari kios pinggir jalan atau pun di
lampu merah.
Sehingga uang keuntungan akan masuk ke orang kecil.

2. Kalau beli SAYUR-SAYURAN, mungkin bisa beli di tukang sayur yang lewat
di rumah daripada beli di supermarket. Kebanyakan dari kita tidak ada di
rumah
pada saat tukang sayur lewat, tetapi bisa juga kita titipkan dengan
pembantu/tetangga. Agak lebih repot sedikit, tetapi uangnya akan masuk ke
orang kecil.

3. Ada baiknya secara berkala, misalnya satu bulan sekali, kita panggil
tukang NASI GORENG/TUKANG SATE yang lewat di depan rumah. Walaupun kita
tidak
terlalu ingin makan nasi goreng atau sate, tetapi boleh lah sekali-sekali
membeli dagangan mereka. Uangnya akan membantu org kecil jg.

4. Sering kita berjalan-jalan dan mendapati beberapa orang berjualan KUE,
misalnya kue pancong, kue ape, dsb. Belilah.Untuk kita uangnya tidak
seberapa,
tetapi untuk mereka akan sangat berguna bagi org kecil. Tentu saja jangan
keseringan,
karena nanti kita juga bosen.

6. Untuk yang cowok -- mungkin jika tidak terlalu pusing sama model
rambut, ada baiknya mulai POTONG RAMBUT di barbershop ketimbang di salon.
Lumayan bisa
menolong mereka.

7. Kalo mo service ke BENGKEL,mendingan nggak ke dealer tapi ke bengkel
umum/biasa, jadi dapat membantu usaha org kecil.

8. Sebulan sekali gaji yang kita peroleh bisa kita sisihkan ke YATIM atau
JANDA janda tua atao orang yang berhak / yang membutuhkan. Hal ini sangat
membantu kaum miskin / duafa. Disamping itu kita juga akan mendapat pahala
atas kebaikan kita tersebut.

9. Bagi yang punya MOBIL ada baiknya kita sewaktu waktu naik angkutan umum
kayak bis, mikrolet, bajai dan becak, buat nambah penghasilan mereka.

10. Bagi yg punya dana berlebih, bisa juga membuka usaha kecil2an seperti
WARUNG rokok, kios pulsa, jual gorengan dll untuk membantu anggota keluarga
ataupun teman sekampung yg menganggur. Ini akan sangat membantu mengurangi
pengangguran
di negara kita.

Kalau di dalam mailing list ini ada 100 orang, rasanya uang yang turun ke
bawah cukup lumayan. Jika kita beli nasi goreng seharga 4000 rupiah satu
kali sebulan,
maka uang yang kita "berikan" ke orang kecil sudah mencapai 400 ribu
sebulan -- itu
hanya dari urusan nasi goreng.

Jadi rasanya kalau kita membiasakan diri untuk melakukan ini, maka
mudah-mudahan secara perlahan kita bisa menyeimbangkan distribusi uang ke
bawah.

Apalagi jika Anda mau meneruskan usul ini.

Atau jika itu terlalu muluk -- paling tidak kita sudah memainkan peran
kita untuk menolong orang kecil.



Salam Dahsyat

Didik Mulato ST
=============
Unit Manager PT Prudential Life Assurance

dari milis alumni UIN Jakarta..... .


diteruskan oleh alien dimilis walhi
------------ --------- --------- ------

Sektor pertambangan sebagai sektor yang berpotensi menopang ekonomi Indonesia hanyalah isapan jempol belaka. Berdasarkan APBN 2008, pertambangan umum yang mencakup tambang emas, tembaga, nikel, perak, batubara dan lain-lain ternyata hanya menyumbang 15% dari total APBN.

Menurut pakar perminyakan Kurtubi, minimnya kontribusi pertambangan terhadap pendapatan negara diakibatkan pengelolaan pertambangan yang tidak benar. "Ini bukan salah investor, tetapi kesalahan Undang Undang Pertambangan Nomor 11/1967 dan UU Migas Nomor 22/2001. Karena itu dua Undang Undang itu perlu dicabut segera, karena kedua UU itu membuat sumberdaya alam Indonesia yang sangat kaya tidak mampu dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat," kata Kurtubi saat berbicara dalam sebuah dialog di Plaza Central, Jakarta, Kamis (11/12) kemarin.

Lebih lanjut Kurtubi menjelaskan, dalam APBN 2008 penerimaan sektor pertambangan umum dinilai sangat kecil yaitu sekitar Rp36 triliun. Hal itu, lanjutnya, disebabkan ada kesalahan pengaturan dalam UU Pertambangan Nomor 11/1967. "Dalam UU Pertambangan diatur beberapa hal yang harus diubah. Misalkan, UU Pertambangan mengatur pengelolaan pertambangan yang melibatkan investor harus melalui mekanisme Kontrak Karya dengan ketentuan royalti yang diterima negara sangat kecil yaitu hanya 3 persen. Selain itu, meski Pasal 33 UUD menyebutkan seluruh sumberdaya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, tetap pada UU Pertambangan malah diatur negara bukanlah penguasa sumber daya alam, tetap hanya sebagai pengelola. Konsekuensinya, jika ditemukan sumberdaya mineral di Bumi Indonesia, maka itu bukan milik negara karena negara hanya pengelola bukan pemilik. UU seperti ini salah besar dan merugikan rakyat," ketus Kurtubi.

Lebih lanjut dia mengatakan, dirugikannya bangsa Indonesia dalam UU Pertambangan Nomor 11/1967, diantaranya disebabkan karena UU tersebut secara materi mengadopsi UU Belanda Indische Mijnwet 1890.

"Dalam UU Belanda Indische Mijnwet 1890 juga diatur bahwa investor hanya membayar royalti sebesar 3 persen kepada pemerintahan Belanda di Indonesia. Jadi seperti halnya KUHP kita yang merupakan warisan Belanda, UU Pertambangan kita juga seperti itu. "

Karena itu, Kurtubi mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengubah UU Pertambangan Nomor 11/1967. "Kalau diubah, saya berharap mekanisme kontrak karya dalam pengelolaan pertambangan umum kita harus dihapus. Kalau dalam UU Pertambangan negara hanya menerima royalti 3 persen, maka nanti royalti harus dihapus dan diganti dengan production sharing untuk negara 85 persen dan untuk investor cukup 15 persen."

Selain itu, lanjut Kurtubi, pemerintah harus memiliki mekanisme kontrol untuk mengawasi investor dalam pengelolaan pertambangan. "Kalau untuk minyak dan gas pemerintah memiliki lembaga BPH Migas yang bertugas mengontrol perusahaan-perusaha an itu. Tapi dalam bidang pertambangan umum, sampai sekarang pemerintah tidak tahu berapa volume produksi pertambangan emas, tembaga, nikel, perak dan batubara yang diproduksi, diekspor serta berapa harga yang dijual perusahaan-perusaha an itu. Contohnya Freeport, sampai detik ini pemerintah tidak tahu berapa banyak produksi emas Freeport per hari di Papua dan berapa harga yang mereka jual ke luar negeri. Ini 'kan kacau. Sumberdaya alam negeri ini malah dinikmati asing," kata doktor ahli pertambangan yang juga dosen Pascasarjana UI itu.

Menanggapi Kurtubi, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyatakan sependapat. Menurut Muhaimin, keterpurukan ekonomi Indonesia merupakan indikasi rakyat dan negara tidak lagi berdaulat. "Kita perlu meninjau kembali sejumlah perundang-undangan kita yang tampaknya menyimpang dari amanah konstitusi. Padahal dengan ekonomi berbasis konstitusi, sudah jelas sumber daya alam digunakan untuk kesejahteraan rakyat.Kerapuhan kita itu tidak pernah diantisipasi dengan baik oleh pemerintah dan DPR," kata pria yang akrab disapa Cak Imin.

--
--
Khalisah Khalid
Mobile Phone : +62813 11187 498
Email : sangperempuan@ gmail.com
YM : aliencantik@ yahoo.com
www.sangperempuan. blogspot. com
__._,_.___