HITAM - PUTIH

*PRESS RELEASE*

JAKARTA, 17 FEBRUARI 2009

*GERAKAN RAKYAT LAWAN NEOKOLONIALISME- IMPERIALISME (GERAK LAWAN)*

*Koreksi total sistem ekonomi-politik pasca krisis kapitalisme global*

BUAH dari teori dan praktek kapitalisme global telah dipanen, dan
hasilnya sungguh pahit. Saat ini dunia dihantam multikrisis, mulai dari
krisis pangan, energi, iklim, hingga finansial. Yang sungguh fenomenal
dari buah pahit tersebut adalah, krisis finansial global ternyata
dimulai dari negara paling kapitalis sedunia, Amerika Serikat. Dalam
kurun waktu kurang dari setahun, hampir tiga juta orang sontak menjadi
pengangguran di seluruh dunia. Kekacauan pangan (/food riot/) terjadi di
berbagai negara, kacaunya suplai energi global, ditambah rumit dengan
kondisi planet dan lingkungan yang makin kritis.

Namun kapitalisme sebagai ideologi yang menjadi akar masalah, tidak
tewas begitu saja. Aktor-aktornya seperti institusi keuangan
internasional macam Bank Dunia, IMF, WTO dan pemerintah serakah terus
berusaha menghidupkan phoenix dari abu kematiannya. Dengan struktur
ekonomi-politik saat ini, kaum miskin seluruh dunia justru dalam resiko
menanggung biaya krisis (/cost of crisis) /yang berat. Pemulihan krisis
di negara pusat kapitalisme, kini menjadi beban yang tidak terhindarkan
bagi negara-negara dunia ketiga.

Pelajaran dari krisis kapitalisme internasional yang bisa kita petik
adalah, /pertama/, krisis kapitalisme adalah takdir historis, untuk itu
krisis kapitalisme global akan selalu berulang dan berkelanjutan;
/kedua/, meski pasti terkena krisis, kapitalisme selalu menemukan jalan
guna mengatasi krisis, melalui hegemoni dan dominasi.

Masih solidnya pusat kapitalisme, Amerika Serikat, dengan program
stimulus Barack Obama sebesar 800 milyar USD, tak pelak adalah usaha
membangkitkan aktor utamanya: korporasi transnasional. Stimulus yang
sama---walaupun dalam bahasa beda---banyak digelontorkan di berbagai
belahan dunia. Proyek ekonomi /mainstream/ pun masih berkibar secara
global, mulai dari /free trade/ multilateral hingga perjanjian FTA, baik
regional maupun bilateral. Tercatat Uni Eropa, ASEAN, dan banyak negara
lain di belahan Asia, Eropa dan Oceania akan segera menandatangani
perjanjian. Bank Dunia, IMF dan WTO pun terus mengkampanyekan
liberalisasi, privatisasi dan deregulasi sebagai solusi sapu jagat.
Fakta yang sahih pun diputarbalikkan.

Akar dari krisis ini haruslah dicabut, untuk ditumbuhkan alternatif baru
yang benar-benar untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat.

Gerakan rakyat di seluruh dunia telah lama mengusung alternatif untuk
sistem ekonomi-politik. Dalam konteks Indonesia, gagasan alternatif bagi
sistem politik-ekonomi ini haruslah yang konsisten pada nilai-nilai
demokrasi, kemanusiaan, nasionalisme, gotong-royong, dan keadilan sosial.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan ke depan seharusnya adalah rencana dari
terwujudnya keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Dan jalan menuju
keadilan ekonomi tersebut adalah aturan main tentang hubungan ekonomi
yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang tercantum dalam
konstitusi. Konsepsi ini sudah jauh hari diperkenalkan sebagai dasar
berdirinya demokrasi ekonomi sebagaimana terangkum dalam penjelasan
pasal 33 UUD 1945: "dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi,
produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau
pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang
diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun
perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi."

Keinginan untuk meraih kemandirian dan kedaulatan ekonomi seharusnya
diartikan sebagai impian untuk melepaskan ekonomi Indonesia dari jeratan
dan ketergantungan asing, baik oleh negara asing maupun korporasi
transnasional. Sebagaimana kita tahu untuk menuju kemandirian ekonomi
tersebut, Indonesia harus mampu mewujudkan kedaulatan di bidang
keuangan, pangan, maupun energi.

Gerakan rakyat lawan neokolonialisme- imperialisme (GERAK LAWAN) telah
bekerja sejak tahun 2005 untuk mewujudkan hal tersebut di Indonesia.
Konsolidasi dari berbagai elemen rakyat, yakni buruh, tani, nelayan,
migran, perempuan, kaum muda, environmentalis, dan pejuang HAM sudah 4
tahun berkecimpung dalam wacana dan praktek alternatif untuk sistem
ekonomi-politik demi kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam momentum
krisis kapitalisme saat ini, wacana dan praktek tersebut wajib
disuarakan luas. Kerja sama yang lebih luas juga diperlukan dalam
konteks pemikiran ekonomi-politik alternatif, terutama yang sesuai
dengan kondisi bangsa ini. Keseluruhannya adalah dalam rangka koreksi
total sistem ekonomi-politik pasca krisis kapitalisme global, menuju
dunia yang lebih berkeadilan.

Dalam kesempatan inilah GERAK LAWAN mengadakan konferensi yang akan
membahas isu-isu penting tersebut pada tanggal 17-18 Februari 2009, di
Gedung YTKI Jakarta bersama puluhan pemikir ekonomi-politik progresif di
tingkat nasional**** **

*GERAK LAWAN*

Serikat Petani Indonesia, Serikat Buruh Indonesia, Serikat Nelayan
Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia, Sarekat Hijau Indonesia,
Solidaritas Perempuan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Koalisi Anti
Utang, Indonesian Human Right Comittee for Social Justice

--
Erwin Usman
Head of Regional Empowering Department
National Executive WALHI/Friends of the Earth Indonesia
Jl. Tegalparang Utara No.14 Jakarta Selatan 12790
Telp: +6221-7941672; 79193363 Fax: +6221-7941673
Mobile: +62 815 8036003
Email: erwin.usman@ walhi.or. id
blokpolitikhijau@ gmail.com
YM: erwin_usman
Website: www.walhi.or. id

‘NEW GLOBAL LAND GRAB’ : Rich states target poor’s farmland

Philippine Daily Inquirer

Posted date: January 05, 2009

KUALA LUMPUR—Resource- hungry nations are snapping up huge tracts of agricultural land in poor Asian nations, in what activists say is a “land grab” that will worsen poverty and malnutrition.

Global trends including high prices for oil and commodities, the biofuel boom and now the sweeping downturn are spurring import-reliant countries to take action to protect their sources of food.

China and South Korea, which are both short on arable land, and Middle Eastern nations flush with petrodollars, are driving the trend to sign up rights to swathes of territory in Asia and Africa.

In the Philippines, a series of high-profile deals has clashed with long-running demands for agrarian reform, including land redistribution.

The Department of Agrarian Reform said in 2007 it was looking at large tracts of land for agribusiness development under a memorandum of understanding signed with China. The memo calls for the development of land to grow hybrid corn, rice and sorghum.

Because of protests, the Department of Agriculture suspended plans to allow China to use 1.24 million hectares of Philippine agricultural land.

“It will aggravate the problem of landlessness, the insufficiency of land for Filipino peasants,” Anakpawis party-list Rep. Rafael Mariano said of the land deals.

Qatar lease of RP land

However, the Philippine government is undeterred and during President Macapagal-Arroyo’ s visit to Qatar in December, officials opened talks over the lease of at least 100,000 hectares of agricultural land to the emirate.

“Today’s food and financial crises have, in tandem, triggered a new global land grab,” the Spain-based agricultural rights group Grain said in a recent report.

The group said that some deals were targeted at boosting food security by producing crops that would be sent back home for consumption, while others were to establish money-making plantations like palm oil and rubber.

“As a result of both trends, fertile agricultural land is being swiftly privatized and consolidated by foreign companies in some of the world’s poorest and hungriest countries,” it said.

Daewoo deal in Madagascar

In one of the biggest deals, South Korea’s Daewoo Logistics said in November it would invest about $6 billion to develop 1.3 million hectares of land in Madagascar—almost half the size of Belgium.

Daewoo plans to produce 4 million tons of corn and 500,000 tons of palm oil a year, most of which will be shipped out of impoverished Madagascar—where the World Food Program (WFP) still provides food relief.

“We will build everything from ports and railways to markets on a barren and untouched area,” said Shin Dong-Hyun of Daewoo.

Although commodity prices have fallen from their highs earlier this year, resource-poor and heavily populated countries are still concerned about securing long-term supplies.

Walden Bello of the Bangkok-based advocacy group Focus on the Global South said the looming global recession was not likely to halt the trend which he fears will worsen the lot of landless peasants.

“In a situation where global agricultural production has become so volatile and unpredictable, I would not be surprised if the Middle Eastern countries that are engaged in this would continue to push on,” he told Agence France-Presse.

Bello said that many of the deals were struck in dysfunctional and corruption-ridden nations, and rejected claims the land being signed away is of poor quality, and that the projects will bring jobs and improve infrastructure.

“What we’re talking about is private parties using state contracts to enrich themselves,” he said. “It’s an intersection of corrupt governments and land-hungry nations.”

Kuwait loan for Cambodia

In Cambodia, where the WFP also supplies aid, oil-rich Kuwait in August granted a $546-million loan in return for crop production.

Undersecretary of State Suos Yara said Cambodia was also in talks with Qatar, South Korea, the Philippines and Indonesia over agricultural investments, including land concessions.

“If we do this work successfully, we can get at least $3 billion from these agricultural investments,” he said.

“With the (global financial) crisis, this is a chance for Cambodia to look to the future by pushing agriculture in order to attract foreign investments,” he added.

But opposition lawmaker Son Chhay said he was suspicious about why a wealthy nation like Kuwait needed to lease land to grow rice rather than just import the grain.

“Cambodian farmers need the land,” he said, urging the government to limit the area under lease and ensure Cambodia was not plundered by foreign nations.

Serious danger

Bello said he expected these sorts of deals to increase, forcing peasants from rural areas and into cities where together with the global downturn they will add to the ranks of the unemployed.

“It’s particularly explosive in those countries where you have a high degree of landlessness, like the Philippines where 7 out of every 10 rural people do not have access to land,” he said.

In the impoverished and corrupt dictatorship of Laos, some experts say that between 2 million and 3 million hectares have been parceled off in a rampant and uncontrolled process that has now been suspended by the government.

The UN’s Food and Agriculture Organization (FAO) has sounded alarm over the loss of land in a country where in rural areas, every second child is malnourished and access to land for foraging of natural resources is critical.

“If the environment is changed, with the trees cut and replaced with industrial crops,” said FAO representative in Laos, Serge Verniau, “they can face serious danger.”
©Copyright 2001-2009 INQUIRER.net, An Inquirer Company

Di bawah ini adalah usulan-usulan dalam menolong kalangan miskin dalam menghadapi krisis ekonomi global ini .

terlepas kita setuju atau tidak, namun intinya kita memang perlu lebih memperhatikan
orang-orang yang tidak seberuntung kita. Silahkan dicermati :

1. Kalau beli MAJALAH, jangan beli di dalam supermarket atau toko
buku. Tetapi usahakan untuk membelinya dari kios pinggir jalan atau pun di
lampu merah.
Sehingga uang keuntungan akan masuk ke orang kecil.

2. Kalau beli SAYUR-SAYURAN, mungkin bisa beli di tukang sayur yang lewat
di rumah daripada beli di supermarket. Kebanyakan dari kita tidak ada di
rumah
pada saat tukang sayur lewat, tetapi bisa juga kita titipkan dengan
pembantu/tetangga. Agak lebih repot sedikit, tetapi uangnya akan masuk ke
orang kecil.

3. Ada baiknya secara berkala, misalnya satu bulan sekali, kita panggil
tukang NASI GORENG/TUKANG SATE yang lewat di depan rumah. Walaupun kita
tidak
terlalu ingin makan nasi goreng atau sate, tetapi boleh lah sekali-sekali
membeli dagangan mereka. Uangnya akan membantu org kecil jg.

4. Sering kita berjalan-jalan dan mendapati beberapa orang berjualan KUE,
misalnya kue pancong, kue ape, dsb. Belilah.Untuk kita uangnya tidak
seberapa,
tetapi untuk mereka akan sangat berguna bagi org kecil. Tentu saja jangan
keseringan,
karena nanti kita juga bosen.

6. Untuk yang cowok -- mungkin jika tidak terlalu pusing sama model
rambut, ada baiknya mulai POTONG RAMBUT di barbershop ketimbang di salon.
Lumayan bisa
menolong mereka.

7. Kalo mo service ke BENGKEL,mendingan nggak ke dealer tapi ke bengkel
umum/biasa, jadi dapat membantu usaha org kecil.

8. Sebulan sekali gaji yang kita peroleh bisa kita sisihkan ke YATIM atau
JANDA janda tua atao orang yang berhak / yang membutuhkan. Hal ini sangat
membantu kaum miskin / duafa. Disamping itu kita juga akan mendapat pahala
atas kebaikan kita tersebut.

9. Bagi yang punya MOBIL ada baiknya kita sewaktu waktu naik angkutan umum
kayak bis, mikrolet, bajai dan becak, buat nambah penghasilan mereka.

10. Bagi yg punya dana berlebih, bisa juga membuka usaha kecil2an seperti
WARUNG rokok, kios pulsa, jual gorengan dll untuk membantu anggota keluarga
ataupun teman sekampung yg menganggur. Ini akan sangat membantu mengurangi
pengangguran
di negara kita.

Kalau di dalam mailing list ini ada 100 orang, rasanya uang yang turun ke
bawah cukup lumayan. Jika kita beli nasi goreng seharga 4000 rupiah satu
kali sebulan,
maka uang yang kita "berikan" ke orang kecil sudah mencapai 400 ribu
sebulan -- itu
hanya dari urusan nasi goreng.

Jadi rasanya kalau kita membiasakan diri untuk melakukan ini, maka
mudah-mudahan secara perlahan kita bisa menyeimbangkan distribusi uang ke
bawah.

Apalagi jika Anda mau meneruskan usul ini.

Atau jika itu terlalu muluk -- paling tidak kita sudah memainkan peran
kita untuk menolong orang kecil.



Salam Dahsyat

Didik Mulato ST
=============
Unit Manager PT Prudential Life Assurance

Krisis Ekonomi Politik Indonesia Ditinjau Dari Sistem Perkebunan Skala Besar

Disajikan oleh Badan Persiapan Pembentukan Nasional

Serikat Petani Kelapa Sawit (BPPN- SPKS)

Bagian Kedua

Akar Persoalannya Adalah Sistem Perkebunan Skala Besar

Sistem perkebunan skala besar hari ini tidak terlepas dari sejarah
kolonialisme di Nusantara ditandai dengan komersialisasi komoditas yang laku
dipasaran dunia oleh portugis, spanyol dan terakhir adalah kolonial belanda,
sistem ini masih mewarisi sistem politik usang yang mengandalkan monopoli
atas tanah ( sistem ekonomi politik feodal) dengan menjadikan pemilik
perkebunan sebagai tuan tanah yang memonopoli penguasaan tanah yang sangat
luas, serta mengendalikan kekuasaan politik diwilayah tersebut dengan
tersedianya buruh yang banyak dengan upah yang rendah merupakan syarat pokok
dari beroperasinya sistem ini. Disamping itu syarat-syarat lain yang harus
tersedia agar lebih lancar seperti kebijakan pemerintah, tekhnologi,
birokrasi yang bisa dikontrol secara efektif, manajemen modern dan lain
sebagainya. Untuk memperoleh syarat tersebut perusahaan tidak segan-segan
menggunakan cara-cara yang melanggar nilai kemanusiaan. Pemenuhan
syarat-syarat tersebut menyebabkan perubahan yang mendasar bagi kehidupan
masyarakat, dimana tanah dan kekayaan alam yang selama ini menjadi sumber
hidup dan kehidupan masyarakat terampas dengan hadirnya sistem tersebut.

Dalam relasi produksinya perkebunan besar menggunakan sistem kapitalisme
dengan mempekerjakan buruh yang dibayar dengan uang. Sementara pemenuhan
kebutuhan sangat berorientasi pasar dengan upaya pemenuhan komsumsi
negara-negara barat sementara kebutuhan ditingkat rakyat bukan menjadi
tujuan utama pembangunan perkebunan sawit. Hal ini yang sangat dirasakan
oleh petani sawit saat ini dengan terpuruknya harga TBS karena tidak
tersedianya industri pengolahan dan turunan CPO dalam negeri berdasarkan
kebutuhan rakyat indonesia.

Maka secara sederhana ekonomi politik perkebunan skala besar menjadikan
majikan didalam pemilik perusahaan perkebunan merupakan tuan tanah "tipe
baru" baik yang dijalankan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan negara.
Istilah tuan tanah "tipe baru" digunakan karena perusahaan perkebunan
menguasai tanah yang sangat luas, dia tidak bekerja ditanah tersebut secara
langsung dan hasilnya sangat berlebih yang diambil dari penindasan dan
penghisapan terhadap kaum buruh dan petani berupa nilai lebih dengan
mengambil waktu dan hasil kerja kaum buruh, serta produk lebih dengan
mengambil hasil produksi yang dari petani kelapa sawit (monopoli proses
budidaya dan monopoli hasil produksinya) . Jadi, tuan tanah "tipe baru" dalam
relasi produksi didalam sistem perkebunan skala besar merupakan pihak yang
paling diuntungkan oleh sistem ini dan petani sawit hanya menjadi objek
hisapan untuk pemenuhan kebutuhan TBS.

Struktur sosial yang ada di perkebunan sawit yaitu terdiri dari 1).Tuan
tanah tipe baru atau perusahaan yang memonopoli tanah 2). petani sawit (
plasma yang di bagi dalam 3 kategori yaitu buruh tani, petani plasma, dan
petani bertanah / non sawit, 3) dan buruh industri merupakan sistem sosial
yang ada di perkebunan sawit hari ini. Apabila dilihat dari sudut
kepentingannya jelas yang paling berkepentingan adalah pihak perusahaan
perkebunan karena mereka yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari
sistem tersebut. Disusul oleh elit - elit yang menjadi parasit yang
diuntungkan oleh sistem tersebut. Sedangkan buruh kebun / tani, petani
plasma, buruh industri perkebunan merupakan pihak yang hadir dipaksa oleh
sistem tersebut dan keadaan saat ini sudah menjadi bagian yang terlanjur
berada dalam lingkaran sistem perkebunan skala besar dan masyarakat lain
terutama petani non plasma / non sawit merupakan pihak yang tidak terlalu
berkepentingan terhadap sistem tersebut karena tidak memiliki relasi
langsung terhadap sistem perkebunan tersebut, namun demikian sebagai bagian
kolektif kaum tani, masyarakat adat dan masyarakat pedesaan pada umumnya
memiliki nasib yang sama yakni terancam tanahnya untuk perluasan perkebunan
ataupun dihambatnya proses produksi (budidaya).

Harga TBS yang anjlok hari ini tidak terlepas pada penerapan sistem ekonomi
politik perkebunan skala besar yang masih dijaga oleh pemodal dan birokrasi
yang mengabdikan diri kepada kaum imprealisme yang mencirikan beberapa hal
yang di praktekan dalam sistem perkebunan skala besar ini diantaranya:

Pertama mengandalkan kosentrasi produksi dan monopoli dalam hal ini areal
perkebunan sawit dikonsentrasikan dalam satuan wilayah yang sangat luas dan
hanya dimonopoli oleh pemain besar ( Wilmar, Sinarmas, Golden
Hope/SimeDarby, Asian Agri, Astra Agro ) mereka kemudian membentuk
holding-holding pada perusahan induk dan melakukan merger dengan berbagai
jalan, yaitu: menjadi anggota dalam cabang industri yang sama, hanya
terlibat dalam berbagai pemrosesan bahan mentah, produsen untuk bahan mentah
dan perantara bagi produk tertentu misalnya dengan unilever, nestle,
catburry, Cargill, Arnott, Cognis dan Procter & Gamble yang merupakan
produsen bahan makanan yang berasal dari CPO, terlibat dalam berbagai lini
produksi namun berada dibawah satu korporasi, misalnya saja Sinarmas yang
juga melakukan produksi diluar dari bisnis minyak sawit, Astra Agro yang
mempunyai bisnis otomotif yang sangat terkenal.

Kedua adalah capital finance (uang) dimana bank kemudian merubah fungsinya
dari hanya sekedar mediator dalam penjualan kemudian mulai masuk pada
kegiatan produksi dimana uang didistribusikan oleh bank melaui pinjaman
untuk kegiatan produksi sehingga fungsinya menjadi aktif bahkan sinarmas
memiliki bank sendiri untuk mengakumulasi keuntungannya. Yang paling gress
adalah ternyata FED (Bank Central Amerika) adalah perusahaan milik swasta
yang terdiri dari beberapa bank sentral termasuk lehman brother yang
bangkrut akibat kredit perumahan yang macet (subprime mortgage) dan juga
oleh milik 300 orang pribadi yang sangat powerfull yang bisa seenaknya bisa
mencetak US Dollar tanpa jaminan emas murni satu gram pun[1]. Selain itu IMF
melaui cabang bisnisnya IFC (International Finance Corporation) juga
menyalurkan kredit kepada kelompok wilmar group dalam melakukan investasi di
sector industri sawit ini, selain itu bank -bank swasta seperti HSBC, AMRO
Bank, Rabbo Bank, Standar Charter Bank merupakan nama-nama Bank yang aktif
dalam memberikan kredit untuk perkebunan.

Ketiga adalah eksport capital, dimana eksport capital berkembag dari hasil
akumulasi capital. Agar tidak terjadi krisis over-produksi karena surplus
kapital, maka mereka mengeksportnya ke luar negeri. Alasan utamanya adalah
untuk memproteksi dan menambah pendapatan mereka dan rata-rata keuntungan.
Sasaran dari eksport kapital adalah negara-negara yang terjajah dan setengah
jajahan termasuk Indonesia, ini adalah praktek baru dari kolonialisme atau
disebut juga dengan neo-kolonialisme. Ekspor capital di negara terjajah dan
setengah-jajahan diarahkan pada pembangunan berbagai macam cabang industri
yang melayani kepentingan negara-negara imperialis (industri ini utamanya
dalah industri manufaktur, pengepakan ekspor bahan mentah dan pertanian,
atau industri sekunder yang menyediakan barang konsumsi). Misalnya saja Bank
Dunia (Wold Bank) memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia setelah
investasi terhadap sektor kayu, tambang kini investasi utang yang merupakan
rekayasa lembaga keuangan international bergerak ke isu perkebunan dalam
kerangka program revitalisasi perkebunan yang dicanangkan tahun 2007 dengan
komoditas utama adalah sawit (unggulan), kemudian karet dan kakao. Untuk
memperoleh keuntungan tentunya mereka akan mendikte pemerintah melaui
politik dan ekonomi negara penerima kredit untuk menerbitkan undang-undang
yang berpihak pada kepentingan modal semisal, UU Perkebunan tahun 2003,
UUPMA tahun 2007, kepmentan no. 21 Tahun 2007 dan inpres tentang biofuel.

Pertanyaan selanjutnya mengapa eksport CPO Indonesia terganggu yang
mangakibatkan turunya harga TBS bagi petani sawit, padahal sesunguhnya
negara tujuan eksport CPO Indonesia ke negara India, Belanda dan China ?
jawabanya karena akumulasi capital berasal dari Negara imprealis pimpinan
Amerika, sehingga gejolak yang terjadi di Amerika langsung menghantam telak
pasar eksport diseluruh dunia termasuk Indonesia yang mengorbankan petani
sawit.

Darimana Memulai Melakukan Pembaharuan Sistem Perkebunan Skala Besar Kelapa
Sawit ?

Pertanyaan klise bagi yang sedang berjuang untuk mewujudkan keadilan,
kesejahteraan dan demokrasi termasuk berjuang untuk Pembaharuan Sistem
Perkebunan Skala Besar Kelapa Sawit. Dan, jawaban yang harus dibuat tidak
sebatas sederet pengertian teoritik namun yang terpenting mampu menjadi
pisau tajam yang dapat membabat ilalang dalam membuka jalan perintisan.
Sebab, pertanyaan yang diajukan diatas mengajak kita untuk memahami posisi,
kedudukan dan tahap kerja yang sedang kita lakukan. Dengan mengerti akan
letak proses kerja kita maka setapak langkah yang akan kita lakukan menjadi
sangat bermakna bagi langkah - langkah kedepan yang masih terbentang panjang
menantang, penuh liku dan ranjau.

Berlandaskan pada kondisi kongkrit struktur sosial diwilayah sekitar
Perkebunan Skala Besar Kelapa Sawit maka kita dapat menentukan dimana titik
memulai kerja pembaharuan sistem tersebut kedalam sistem yang adil,
sejahtera dan demokratis. Dengan meletakkan dan mendudukkan elemen yang
paling dirugikan (baca: korban) oleh sistem sebagai aktor pembaharuannya.
Karena, korban merupakan elemen yang memiliki segi hari depan setelah sistem
tersebut diperbaharui, dimana cita - citanya kedepan korban menjadi aktor
yang akan memegang peranan pokok dalam sistem perkebunan yakni berkedudukan
sama dengan Perusahaan Perkebunan atau bahkan berkedudukan lebih tinggi dari
perusahaan. Dengan demikian, berdasarkan susunan struktur sosoial didalam
wilayah perkebunan maka buruh tani / kebun, petani plasma, buruh industri
perkebunan merupakan pihak yang paling dirugikan (korban) oleh sistem
perkebunan besar kelapa sawit. Sedangkan petani non plasma / non sawit
keadaannya tidak stabil dengan adanya sistem tersebut, dimana elemen ini
merupakan elemen yang terancam oleh sistem perkebunan skala besar kelapa
sawit karena sistem tersebut dengan watak dasarnya monopoli akan melakukan
perluasan secara terus menurus. Sedangkan, elite birokrasi, elite politik,
preman maupun tokoh - tokoh informal (tokoh yang sudah dibeli) merupakan
pihak yang harus diwaspadai, sebab elemen tersebut merupakan elemen parasit
yang diuntungkan oleh sistem perkebunan skala besar kelapa sawit sementara
pemilik perusahaan perkebunan (Tuan Tanah "Tipe Baru") merupakan pihak yang
mengambil keuntungan paling besar didalam Sistem Perkebunan Skala Besar
Kelapa Sawit dengan merampas dan mengancam tanah - tanah petani, menindas
dan menghisap buruh, serta merusak tatanan sosial dan kebudayaan masyarakat.

Dengan demikian, langkah yang seharusnya kita lakukan menjadikan buruh tani
/ kebun, petani plasma dan buruh industri perkebunan sebagai kekuatan pokok
dalam mewujudkan pembaharuan sistem perkebunan skala besar. Walaupun
kelihatan ada pertentangan antara buruh tani / kebun disatu sisi dan disisi
lain petani plasma, disisi lain juga ada buruh industri perkebunan namun
sesungguhnya pertentangan tersebut bukan pertentangan yang pokok maupun
pertentangan yang mendasar serta tidak memiliki sifat - sifat pertentangan
yang bisa saling meniadakan kalau penanganan terhadap pertentangan tersebut
dengan tepat. Namun jika didalam menangani pertentangan tidak tepat maka
bisa dimanfaatkan oleh pihak yang justru menjadi lawan utama yakni
Perusahaan Perkebunan beserta antek - anteknya seperti kejadian yang kita
rasakan saat ini, dimana buruh kebun dan buruh industri perkebunan digunakan
oleh perusahaan untuk berhadapan dengan Petani Plasma. Bahwa dengan
pendekatan sama - sama korban akan mampu menyatukan Buruh Tani / Kebun,
Petani Plasma dan Buruh Industri Perkebunan kedalam satu barisan yang kokoh
dan kuat. Kemudian, dengan menitik tekankan perjuangan berdasarkan
kepentingan dasar ketiga elemen tersebut akan menjadi lem perekatnya, dimana
kepentingan dasar buruh tani / kebun, petani plasma adalah kepastian atas
tanah, kemerdekaan dalam berbudidaya dan jaminan kelayakan hasil produksinya
sedangkan kepentingan buruh industri perkebunan berupa terjaminnya keamanan
atas pekerjaannya. Maka, dengan membangun kesepemahaman dan membuat
kesepakatan bersama dari tiga elemen tersebut menjadi keniscayaan yang tidak
bisa dipungkuri untuk bergerak bersama dalam satu barisan perjuangan dalam
mewujudkan pembaharuan sistem perkebunan skala besar kelapa sawit.

Jadi, agar bisa terwujud kesatuan (aliansi) dasar antara buruh tani /
kebun, petani plasma dan buruh industri perkebunan maka terlebih dahulu
harus disiapkan syarat-syaratnya yakni terbangunnya organisasi tani (buruh
tani / kebun, petani plasma) dan organisasi buruh (buruh industri
perkebunan). Dengan terbangunnya organisasi buruh dan organisasi tani maka
kesepemahaman, kesepakatan dan gerak langkah perjuangannya akan dilakukan
secara bersama - sama dengan organisasinya. Sebab, tanpa terbangunnya
organisasi massa demokratik akan semakin jauh menyatukan kekuatan korban
kedalam barisan perjuangan bersama. Masing-masing individu didalam elemen
akan terpecah kepentingannya sehingga mudah sekali dicerai beraikan kedalam
kepentingan subyektif yang akan merugikan perjuangan dalam melakukan
Pembaharuan sistem perkebunan skala besar kelapa sawit. Maka menyiapkan
syarat tersebut dibutuhkan kesanggupan dan kapasitas dari orang - orang yang
konsern terhadap masalah tersebut. Serta, faktor internal dari setiap elemen
tersebut (kontak maupun basis massanya) menjadi potensi dasar untuk
membangun organisasinya. Melihat hal ini berdasarkan kesanggupan dan
kemampuan (pengetahuan dan pengalaman historisnya) serta praktek kerja
selama ini menempatkan petani plasma sebagai prioritas kerja dalam
menyiapkan syarat - syarat tersebut, sembari juga mulai membangun secara
terbatas organisasi buruh.

###

------------ --------- --------- --------- --------- --------- -

[1] Tulisan Thomas D. Schauf, CPA (a national speaker to Certified Public
Accountants and business leaders) berjudul "the Federal Reserve is
Privately Owned" (Wisdom And Freedom produced by World Newsstand Copyright
1999.)