HITAM - PUTIH

Walfare State

2009-06-14T07:56:00.000-07:00

Oleh : M. Ahmadi*)

Walfare State (Negara Kesejahteraan) mungkn ini merupakan istilah lama yang nyaris menghilang, maret 2009 lalu disebuah pelosok Kabupaten Barito Selatan pada sebuah baliho berukuran cukup besar tulisan walfare state ini terpangpang, ”walfare state untuk semua” demikian bunyi tulisan tersebut.

Terdengar asing memang, hanya inilah yang salalu menjadi jargon – jargon yang kerap kali keluar dari lidah manis elit politik dewasa ini. Jika walfare state (negara yang sejahtera – kesejahteraan negara) merupakan sebuah cita – cita, harusnya ini merupakan sebuah keniscayaan yang menjadi kewajiban, berdosa apabila tidak dibayar (diwujudkan) oleh penyengggara negara ini.

Sederhananya walfare state merupakan sebuah sistem di mana pemerintahan negara bertujuan untuk menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat yang bisa diwujudkan dalam lima pilar kenegaraan, yaitu demokrasi, rule of law, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan anti diskriminasi.

Jika kemudian beragam aturan dan setumpuk kesepakatan yang tertuangan kedalam sebuah undang – undang di negeri ini telah mengatur tentang hal tersebut, misalnya : DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia), 10 Desember th. 1948 : Pasal 22 : “Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara”
Dilanjut dengan Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya (16 Desember 1966) : Pasal 3 : “Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini”.

Disamping hal - hal yang bersifat kesepakatan – keepakatan international tersebut UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”; UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, Pasal 11 Ayat (1) disebutkan tentang “Hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi diri sendiri dan keluarganya, termasuk hak untuk memperoleh pangan, sandang, dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup secara terus menerus” UUPA No. 5 Tahun 1960, Pasal 5 : Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat”; UU No. 39 Tahun 1999 ttg HAM : Pasal 9 Ayat (1); memerlukan ketersediaan tanah untuk pemenuhan hak atas kesejahteraan berupa milik yang dapat dipunyai bagi diri sendiri maupun bersama-sama dengan masyarakat

Kutipan – kutipan diatas hanya sekelumit dari bertumpuk – tumpuk aturan dan perundangan – udangan yang berlaku di negeri ini, sayangnya sebuah kesejahteraan yang di cita – citakan oleh ibu petiwi hanya sebatas cita – cita, yang mungkin lebih sulit dari pada meraih / menuju bulan di wilayah tata surya sana.

Jika dakwaan kepada kelompok putih (golput) pada pemilu lalu adalah haram dan pelanggar undang – undang, maka tentu penyelenggara negara ini patut kiranya mendapatkan julukan yang setara “Pengkhianat Pancasila” (in pancasilais) dan pengkhianat undang – undang (in konstituonal). Betapa tidak; dari 5 (lima) sila yang terkandung di dalam Pancasila perlu di ingat salah satunya dengan jelas dan terang bicara tentang “kesejahteraan dan keadailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dan Pancasila tidak sama sekali mengamanahkan tentang nilai – nilai komprador (kapitaslis) didalamnya. Kemudian dari UUD 1945 yang menjadi dasar dari segala peraturan dan perundangan – undangan yang ada di negeri ini secara tegas mengamanahkan tentang kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat inodesia – bukan untuk rakyat di begeri lain.

Alat produksi yang menjadi sandaran utama guna menuju kesejahteraan sudah menjadi sesuatu yang langka bagi rakyat di negeri ini, lahan pertanian yang menghasilkan berton – ton beras sudah tergantikan dengan pabrik / industri mobil dan motor, yang sesekali menjadi ancaman PHK bagi perkerjanya karena sang Tuan pemilik tak ingin merugi. lahan persawahan berubah menjadi kawasan perumahan elit dan sebagainya, yang kemudian hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang saja. Tetap yang di untungkan adalah pengembangnya. Sementara si petani dan pemilik persawahan akhirnya harus kehilangan sawahnya yang juga kehilangan mata pencariannya. Hingga kemudian memaksanya harus mengais rejeki dengan pergi ke kota menjadi pemulung sampah dan menginap di kolong – kolong jembatan. Kawasan permukiman penduduk kelas menengah kebawah kemudian berubah menjadi apartemen dan pusat – pusat belanja yang membuat Pemukim sebelumnya harus kehilangan tempat tinggal dan mengungsi ketempat lain ditempat yang lebih sempit dan kumuh.

Angka statistik pertumbuhan ekonomi memang membaik, sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI dalam beberapa pidatonya, nilai APBN terus bertambah, pada tahun 2009 tembus di angka 800 Triliun, padahal angka tersebut harus di potong terlebih dahulu oleh pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo november nanti sebesar 300 triliun, dana pemilu 23 triliun, dan stimulus krisis ekonomi sebesar 74 triliun. Artinya hampir 50% dari APBN tahun 2009 ini itu terpotong habis. Selajutnya info tentang angka kemiskinan terus berkurang, sementara disisi lain pemulung, pengemis semakin bertambah, jumlah rakyat yang di jarah dan dihancurkan tempat tinggalnya oleh satpol PP untuk digantikan dengan apartemen dan carrefour juga semakin bertambah. Rumah Susun Miskin (rusukin) yang tadinya di peruntukan untuk keluarga miskin dengan pengahsilan Rp. 3 juta kebawah, pada mereka yang tanah dan permukimannya telah di ganti dengan pabrik / industri, dan pembangunannya mendapatkan subsidi dari pemerintah di kerjakan oleh pengembang, ternyata hanya menjadi mimpi bagi mereka (keluarga miskin red), berata tidak, rakyat yang berpanghasilan Rp. 3 Juta kebawah tersebut harus menebus kepada pengembang senilai Rp. 191.000.000 / petak / KK dengan alasan pengembang tidak mau rugi bila harga Rusukin tersebut lebih murah dari itu.

Cara penyelenggaraan semacam ini seakan semakin menggambarkan bahwa penyelenggara negara ini memeng hanya memikirkan kaum pemodal dan se akan mengatakan bahwa si petani yang kemudian menjadi pemulung kota karena lahan pertanian telah berganti menjadi pabrik, pengemis dan penghuni kolong jembatan itu bukan urusan mereka (penyelenggara negara red) yang sesekali bisa meraka tangkapi, pukuli, dan mereka hancurkan rumah – rumah kolongnya. Padahal hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun telah ditetapkan dalam Undang – Undang di negeri ini. Yang jika dikaitkan dengan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, rakyat miskin terus berkurang, APBN terus bertambah sangatlah berbanding terbalik dengan fenomena – fenomena di atas. Dan ini tentunnya adalah sesuatu yang sangat inkostituonal, yang telah diberlakukan oleh penyelenggara negara di negeri ini.

Sejak awal sejarah bangsa ini memulai peradabannya, diawali dari jaman feodalisme dimana terjadi perbedaan yang begitu besar antara raja dan kaum jelata (kaum Priyayi dan kaum Pariah), kemudian masuk pada masa kolonialisme yakni dimana penjajahan dimulai, yang di dalamnya terjadi persekutuan antara raja – raja besar dengan kolonial (penjajah) yang kemudian membuat ketimpangan antara kaum jelatan dan raja – raja penjajahnya. Selanjutnya Masuk pada pase noeliberalisme masa setelah diakhirinya masa kolonialisme (penjajahan). Yaitu sebuah masa yang semakin memberikan ketimpangan antara “penguasa” (penguasa negara, dan penguasa alat – alat produksi) dengan kaum yag dikuasainya (rakyat tentunya).

Jika Presiden pertama RI pernah berpidato pada hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 menyataan bahwa; “jikalau kita memang betul mengerti, mengingat, mengamalkan dan mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsif – prinsif social rechtvaardigheid yang termahtub didalam Pancasila ini, yaitu bukan persamaan politik saja, tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama sebaik – baiknya”. Betapa fenomena – fenomena hari ini adalah merupakan gambaran buruk terhadap perjalanan menuju kesejahteraan negara yang absolut, prisif – prinsif kehidupan sosial (sosialisme) hendaknya jangan kemudian menjadi ”Hantu” yang begitu menakutkan karena ingatan akan sebuah sejarah lampau bangsa ini. Padahal Auguste Comte seorang filsuf (1798 – 1857) dalam buka Teori – Teori Sosiologi Modern berkata bahwa Sosialisme itu bukanlah Komunis.

Patutlah kiranya refleksi kepemimpinan hari ini ”dibaca”, walfare state tetaplah merupakan sebuah keniscayaan yang wajib di berlakukan, seorang fisafat hobbes berkata : ”jika pemimpin demikain lemah sehingga tidak bisa menyediakan kepada rakyatnya peluang – peluang yang lebih untuk keberlangsungan hidup rakyatnya dibandingkan peluang yang mereka miliki dalam lingkungan alami, maka posisi pemimpin pun tidak bisa dipertahankan”.

* Tulisan ini telah dimuat di SKH Kaltengpost. kolom Opini tanggal 12, 13, 14mei 2009

*) Mahasiswa Sosial Politik Univ. Muhammadiyah Palangkaraya.
*) Anggota MPK-PC HMI Cab Palangkaraya.

IKRAR PEJUANG HAK ASASI MANUSIA

2009-03-29T20:44:00.001-07:00

Kami, Para Pejuang Hak Asasi Manusia (HAM), berasal dari 24 propinsi di Indonesia, berlatar belakang sebagai korban Pelanggaran HAM, baik hak Sipil Politik dan hak Ekonomi, Sosial, Budaya menyatakan:

1. Prihatin dengan tidak adanya kemauan politik Negara menyelesaikan berbagai masalah pelanggaran berat HAM dan memenuhi hak-hak dasar rakyat.

2. Prihatin dengan tidak adanya upaya-upaya Negara untuk memberikan perlindungan hak-hak dasar rakyat dari krisis ekonomi, kerusakan lingkungan hidup dan rasa aman.

3. Prihatin dengan penghilangan makna Pemilu, yang hanya menjadi rutinitas lima tahunan, dan ajang bagi elit politik warisan Orde Baru, serta kelompok pro status quo untuk melanggengkan kekuasaan.

4. Prihatin dengan calon legislatif, bakal calon presiden dan wakil presiden yang tersedia dalam Pemilu 2009, umumnya memiliki latar belakang sebagai pelaku pelanggar HAM, pelindung pelanggar HAM, atau yang tidak punya agenda HAM.

Berdasarkan keprihatinan di atas, kami para pejuang HAM Indonesia yang telah menggelar Kongres Pejuang HAM bertempat di Wisma MAKARA Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat pada tanggal 17-20 Maret 2009, menyatakan:

1. Menyepakati bahwa penguatan dan konsolidasi gerakan rakyat/korban sebagai jalan keluar untuk memperkuat daya kritis, daya kontrol dan daya tawar politik yang sejati.

2. Menyerukan kepada masyarakat khususnya pemilih, untuk tidak memilih caleg, parpol dan capres/cawapres pelaku pelanggar HAM, pelindung pelanggar HAM, atau yang tidak punya agenda HAM.

3. Menyerukan kepada masyarakat khususnya pemilih, untuk memilih caleg, parpol, calon presiden dan calon wakil presiden yang pro HAM dan pro rakyat, serta tidak mudah percaya pada janji mereka yang tidak punya jejak rekam keberpihakan terhadap korban/rakyat.

4. Mengajak kepada rakyat yang memilih golput, untuk menjadi golput yang kritis dan aktif dengan mengorganisir diri, serta melakukan pendidikan politik.

5. Mendesak Negara untuk memenuhi kewajibannya untuk menuntaskan berbagai masalah pelanggaran berat HAM dan memenuhi hak-hak dasar pada sisa waktu pemerintahannya.

Atas nama kebenaran dan keadilan, Ikrar pejuang HAM ini kami peruntukan bagi perubahan Indonesia yang lebih beradab, berprikemanusiaan dan berkeadilan sosial.

Depok, 20 Maret 2009

Kampanye Politisi Berkedok Solidaritas

2009-03-29T20:36:00.001-07:00

Sabtu, 28/03/2009 12:40 WIB
Tanggul Situ Gintung Jebol
Walhi: Kampanye Politisi Berkedok Solidaritas

Luhur Hertanto - detik.com

Jakarta - Tidak sedikit kontestan Pemilu 2009 yang 'setor muka' di lokasi tragedi Situ Gintung, Tangerang Selatan. Ada yang mendirikan posko bantuan dan ada yang menerjunkan tim evakuasi, tentu tanpa melupakan atribut parpol masing-masing.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menduga ada kampanye di balik bencana yang menelan puluhan korban jiwa itu. Meski pun LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup ini tidak menutup mata terhadap manfaat dari partipasi dan bantuan yang diberikan para politisi pada korban.

"Para politisi uang bertarung dalam Pemilu 2009 berbondong-bondong mendatangi lokasi dan menjadikan bencana sebagai ajang kampanye gratis dengan kedok solidaritas kemanusiaan, " tulis Walhi dalam siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (28/3/2009).

Fenomena ini menjadi semakin memprihatinkan bila dibandingkan bencana Lumpur Lapindo. Sejak mulai terjadinya semburan liar lumpur panas tiga tahun lalu, hingga kini tidak ada parpol, caleg, atau politisi peduli dan dengan sungguh-sungguh memperjuangkan nasib 15 ribu warga yang menjadi korban.

"Korban Lapindo sampai kini kehilangan hak hidup dan dipaksa menghirup racun yang keluar bersama semburan lumpur," tulis Walhi

Berdasar pantauan detikcom di lapangan, sudah berdiri posko dari Partai Demokrat, Posko PKS, dan Posko Partai Hanura. Bahkan Bupati Tangerang Ismet Iskandar kedapatan membagikan bantuan pada pengungsi sambil mengenakan kaos warna kuning bergambar putranya yang maju sebagai caleg. ( lh / nwk )

“Pemkot Palembang harus segera Beri sanksi terhadap Para Penjahat Lingkungan Hidup”

2009-03-29T20:34:00.001-07:00

*_SIARAN PERS _*

No: 031/ed-wss/Dep.PSDO/III/2009

“Pemkot Palembang harus segera Beri sanksi terhadap Para Penjahat
Lingkungan Hidup”

Menyikapi Program Pemerintah Kota Palembang tentang pelaksanaan Uji
Emisi bagi kendaraan Dinas Roda empat di kota palembang pada hari
jum’at, 27 Maret 2009 yang dihadiri oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup
Rachmat Witoelar dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pencemaran
Lingkungan khususnya udara yang ada di kota palembang yang diakibatkan
oleh emisi karbon yang dibuang oleh kendaraan bermotor. Kiranya beberapa
hal dapat kami sampaikan :

1. Bahwa Uji Emisi yang dilakukan oleh pemerintah kota palembang yang
bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Palembang, kami nilai
tidaklah akan efektif dan menghasilkan upaya yang maksimal jika
hanya dilakukan bagi kendaraan dinas roda empat milik Pemkot
Palembang. Menurut kami Pemkot juga seharusnya dapat melakukan hal
itu terhadap kendaraan-kendaraan pribadi dan massal yang ada di
kota Palembang.
2. Bahwa untuk menggurangi dan mencegah terjadinya pencemaran udara
yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor tidaklah hanya sebatas
uji emisi tetapi haruslah di tindak lanjuti dengan sanksi atau
hukuman yang diberikan kepada pemilik kendaraan yang tidak lolos
terhadap uji emisi yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.
3. Bahwa segala cara yang dilakukan oleh pemerintah kota palembang
untuk mengurangi pencemaran udara di kota palembang oleh kendaraan
bermotor tidaklah akan mendapatkan hasil yang maksimal, jika hanya
sebatas uji emisi. Salah satu hal konkret guna mengurangi
pencemaran udara yang oleh kendaraan bermotor adalah dengan cara
membatasi kepemilikan kendaraan pribadi, dan mengoptimalkan
pemakaian transportasi massal
4. Bahwa Persoalan pencemaran udara di kota palembang yang disebabkan
oleh kendaraan bermotor hanyalah sebagian kecil dari banyaknya
persoalan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di kota
palembang, yang selama ini sering dilakukan oleh berbagai
aktifitas industri dan pabrik yang berada di kota palembang,
seperti PT. Pusri, PT. Semen Batu Raja, PT. Pertamina, Pabrik
pengelolaan Karet di sepanjang sungai musi dll.

Atas dasar uraian diatas maka kami dari Eksekutif Daerah Wahana
Lingkungan Hidup Sumatera selatan menyatakan :

1. Mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk segera mencanangkan atau
membuat aturan daerah tentang hari Bebas kendaraan bermotor di
wilayah hukum dan administrasi kota palembang
2. Menuntut Pemerintah kota palembang dan untuk segera membuat
peraturan daerah yang membatasi kepemilikan dan penggunaan
kendaraan bermotor Pribadi bagi setiap keluarga atau masyarakat
Kota Palembang. serta segera mengefektifkan dan memaksimalkan
penggunaan transportasi massal yang nyaman dan Ramah Lingkungan
untuk seluruh masyarakat Kota Palembang
3. Menuntut Pemerintah Propinsi sumatera selatan, Pemerintah Kota
Palembang Badan Lingkungan Hidup ( BLH ) sumatera selatan dan BLH
Kota Palembang untuk membawa setiap kasus – kasus pencemaran
lingkungan hidup di sumatera selatan dan khususnya di kota
palembang yang dilakukan para penjahat Lingkungan sampai pada
proses hukum sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam BAB
IX Pasal 41 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Upaya ini sekaligus akan menimbulkan efek jera dan
pelajaran bagi pelaku kejahatan lingkungan lainnya, sehingga angka
perusakan dan pencemaran lingkungan hidup secara perlahan dapat
diminimalisir.

Cp :
Anwar sadat : 08127855725
Hadi jatmiko : 08127312042

HARUSKAH MEGAWATI JADI PRESIDEN lagi....

2009-03-29T20:28:00.001-07:00

M. Ahmadi*

(menelisik kontrak politik megawati untuk perubahan)

singkat saja bicaranya...
dan sry....pake bahasa rumahan....hehe

berikut adalah kutipan dari 3 agenda penting yang akan di usung megawati sebagai presiden RI akan datang :
1. memperjuangkan sembako murah*
2. Ciptakan jutaan lapangan kerja**
3. Tingkatkan kesejahteraan rakyat***

* kenaikan harga sembako tak melampaui kenaikan daya beli masyarakat.
** prosentase pengangguran berkurang
*** kebutuhan sandang pangan tercukupi, ekonomi pedesaan lebih diberdayakan, prosentase kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berkurang,

keterangan :
1. Syarat ini berlaku jika PDIP mengontrol pemerintahan, presiden 2009 dan 30% kurs DPR RI dikuasai PDIP.

2. jika gagal mengawal tiga agenda diatas di 2009 - 2014, anggota DPR RI dari PDIP di minta tak lagi mencalonkan diri pada pemilu berikutnya di tahun 2014.

(sumber iklan politik di kaltengpost-17 maret 2009)

bagi saya menarik sekali iklan ini....
pertama :
agenda politik ini saya lihat mirip sekali dengan iklan penyedia layanan operator seluler yang biasa ada tanda bintangnya (baca * ) begitu menggiurkan yang ternyata banyak menjebaknya....catatanya adalah (syarat dan ketentuan berlaku) hehehe

kedua :
dari ketiga agenda tersebut menurut saya masih berupa agenda2 lanjutan yang mungkin saja masih di upayakan yang mungkin juga tidak hehehe (bahasanya megawati = memperjuangkan). padahal menurut hemat saya hal itu tidak keliatan progressnya_ _ apa lagi klo kta liat dengan agenda saat megawati masih jadi prseiden dulu sama aja tuh dengan agendanya yang sekarang lagi - lagi ga progress.

misalnya:
* memperjuangkan sembako murah (kenaikan harga sembako tak melampaui kenaikan daya beli masyarakat):
pertama : pada sisi ini kontrol dan standarisasinya ga jelas,,sementara naik turunnya harga di pengaruhi pasar,, lah orang pasarnya aja tergantung banget ama hantu yang bernama investasi...lah investasinya mo di kontrol...gmana ya caranya klo negara ini masih selalu tergantung sama yang namanya investasi....apa harus jual pulau...?! apa harus perpanjang kontrak dengan perusahaan asing yang berduit yang juga jadi sponsor...?! (jual aset lagi)...dan sabagai2nya

beras aja misalnya, gmana mo surplus beras lah wong lahan - lahan pertaniannya di alih fungsikan menjadi pabrik dan perumahan...

** Ciptakan jutaan lapangan kerja (prosentase pengangguran berkurang)
lahan produksi itu cuman ada 2...punya sendiri dan punya orang lain.
1. punya sendiri (ga bisa) karena lahan - lahan pertaniannya dll semakin dipersempit (dialih fungsikan menjadi pabrik dan perumahan. jadi pada sisi ini lagi2 gagal.

2. punya orang : nah klo dah jadi pabrik ato perumahan tentu kemudian jadilah buruh di negeri sendiri....lagi2 pabriknya punya orang asing....investasi lagi arahnya....makin sulit dunk ngontrol dan standar sembakonya hehehe - lah yang ada malahan carrefour2 yang semakin bertebaran.....harganya mahal bu....

*** Tingkatkan kesejahteraan rakyat (kebutuhan sandang pangan tercukupi, ekonomi pedesaan lebih diberdayakan, prosentase kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berkurang)

nah pada agenda ketiga ini jadi naifkan....gmana rakyatnya mo sejahtera klo kerjaanya adalah buruh kontrakan....yang kerja ga pasti tetapnya selalu dihantui dengan PHK dan upah rendah...
kesejahteraan hanya jadi mimpi......

ternyata kesemuanya lagi2 ga progress agenda perubahanya
belum lagi klo kita bicara tentang orang2 yang akan duduk di meterinya nanti....jangan2 malah ngutang terus ama bank dunia....apa lagi klo yang jadi menterinya konsultan bank dunia yang di gajih oleh bank dunia....rekomnya malah ngutang terus malahan....wah wah wah capedeh.....

*warga negara indonesia memiliki KTP aktif.

Good Governance Hanya Kebohongan Publik

2009-03-29T20:14:00.003-07:00

(Oleh M. Ahmadi*)

tulisan ini pernah di muat di SKH Kaltengpost ferbruari 2007.
Kolom Opini.

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat, demikian bunyi pasal 33 ayat 3 undang – undang dasar 1945.

“Pembagunan” sebagai upaya pemenuhan hak - hak asasi masyarakat (hak – hak sosial, budaya, ekonomi dan sipil politik). Pembanguan bukan tujuan melainkan sarana untuk mencapai tujuan kemedekaan suatu bangsa dan negara yang diartikan keadailan, kemakmuran dan kedaulan warga negara/bangsa. sebagai perwujudan langkah pembangunan, terdapat Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang merupakan kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelanggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip – prisip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Terlepas dari pinsip – prinsip dasar diatas, pembagunan acap kali dijadikan “jualan” yang sepertinya pada masa – masa sekarang cukup laku untuk digadang - gadangkan. Pembangunan dalam arti luas selalu dijadikan topeng pengelenggara negara (pemerintah) untuk melakukan “pengayaan – pengayaan” yang bersifat pribadi, keluarga dan golongan.

Demikian halnya disetiap daerah, baik pemeritah ditingkat propinsi, kabupaten dan kota kini tengah gencar – gencarnya menerapkan sistem (good governance dan efektive governance). Yang istilah itu sendiri adalah suatu upaya perwujudan penciptaan pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Kalimantan tengah terkait dengan visi misi gubenur kalteng “Membuka Keterisolasian” tentu tak terlapas dari perwujudan cita – cita mulia (good govenance dan efektive governance) itu. Menjelang dua tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubenur hasil pemilihan langsung ini memang harus diakui bahwa banyak hal yang tengah berubah pada bumi tambun bungai dewasa ini, perwujudan good govenance dengan membidik Infrasruktur, Pendidikan dan Kesehatan menduduki ratting utama dalam tiga besar priroritas pembagunan, jika didukung oleh aparatur pemerintahan yang baik adalah strategi jitu dalam mewujudkan pembangunan sebagaimana cita – cita bangsa yang dilandasi UUD 1945.

Belakangan, disebuah media cetak lokal di kalimantan tengah, tengah berjalan sebuah polling penilaian good governance kalimantan tengah, tiap – tiap kabupaten / kota bersaing dalam daftar poling tersebut, terlepas apakah itu memeng merupakan hasil refresentase dari 1,935 juta jiwa penduduk kalimantan tengah atau hanya refresentase dari “kekayaan” seorang pejabat negara yang kemudian membeli kupon dalam jumlah besar untuk mengangakat ratting daerahnya pada daftar urutan suara kupon polling terbanyak.

Hal yang sangat di sayangkan dalam pewujudan proses menuju good governance tersebut masih terjadinya pembohongan – pembohongan publik yang dikemas secara apik, kemudian dengan dalih keberhasilan pembanguan hal itu dilegitimasi. Praktek – praktek KKN masih “ter-endus” tajam disetiap proses pembagunan, dari istilah upeti untuk pemilik bendera agar bisa kekal berposisi, calo – calo proyek, legislatif bermain proyek, serta cara – cara lain yag tak kalah keji tercermin dalam setiap aspek administrator pemerintahan. Misalnya saja dalam pelelangan proyek, hal yang sering terdengar adalah justru pemenang proyek malah yang tidak ikut mendaftar dalam proses pelelangan tersebut. “Kong kali kong” istilah lazim terdengar tetap menjadi trend setter para eksekuttif, legislatif dan yudikatif.

Hal yang tak kalah menarik untuk ditinjau adalah Jika melihat pengerjaan panjang jembatan tambang nusa dengan panjang 3,7 km dari 7 km bisa di selesaikan dalam waktu 5 bulan, adalah sebuah maha karya yang tak tak ternilai sebagai bentuk keberhasialan pembanguan. Lain halnya dengan pengerjaan pada jembatan sei tulan. Bagi kalangan awam sangat aneh melihat proses pengerjaan jembatan tersebut.

Sejak bulan Mei 2006 permasalahan sei tulan mulai diketahui dan kemudian ditangani, pemasalahannya dan sampai sekarang tidak selesai-selesai? Padahal panjangnnya kurang dari 100 m. secara jujur proyek sei tulan adalah proyek yang tidak berhasil. Yang terlihat secara fisik hasil kerja sebelumnya beton retak, realnya, pengerjaan proyek ini sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit. kemudian dilakukan perbaikan dengan dana tambahan dari APBD dan APBN.

Dalam beberapa pemberitaan media, yang pada masa itu dikatakan kasubdin bina marga dan kasubdin pengairan yang menangani proyek tersebut, setelah menuai “kegagalan” Dengan asumsi bahwa proyek ini adalah proyek yang tidak cukup berhasil. Yang justru menjadi ironi dan cukup mengherankan lagi saat ini posisi kasubdin bina marga kemudian diangkat menjadi kasubdin pengairan dan kasubdin pengairan di angkat menjadi kasubdin bina marga.

Permasalahan sei tulan adalah sesuatu yang harus ditangani dengan serius, jembatan tersebut merupakan jalur transportasi darat yang menghubungkan ibukota provinsi dengan empat kabupaten di kalimatan tangah seperti Gunung Mas, barito selatan, barito utara, dan barito timur. Bukan hanya dana APBD yang di alokasikan untuk sei tulan bahkan APBN. Dalam sebuah kunjungan Kadis PU untuk melihat langsung kondisinya. Saat itu terlontar bahwa pada awal oktober dipastikan pengerjaan jembatan sei tulan pasti tuntas. Selajutnya ungkapan tersebut sampai saat ini tak terlihat realitasnya, dan masih belum tuntas juga higga sekarang. Lantas yang menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab atas ini?

Peran seluruh anggota DPRD untuk lebih kritis dan jeli terhadap permasalahan seperti ini sangat ditunggu, karena ini sebuah penyimpangan uang rakyat, atas nama proyek. Dan rakyat sudah membayar mahal (naik gajih) pada keberadaan mereka sebagai refresentase perwakilan dari rakyat itu sendiri.

Kalangan awam pun akan bisa menilai bahwa sebuah karya akan dilihat wujudnya / kuantitas, dengan melihat saja akan nampak kualitasnya, kokohnya sebuah hasil pengerjaan bangunan nampak secara kasat mata. Namun apabila secara wujud nyata yang dapat dilihat saja sudah acak – acakan maka logika kita pun akan berkata seperti apa perencanaannya? Apakah benar telah dilakukan survey dengan baik, atau hanya sekedar “jalan – jalan”. Bila demikian maka bukan pengerjaannya yang tidak benar tetapi perencanaannya.

Kenyataan – kenyataan segabaimana contoh ini kerap kali ditemukan, rakyat diposisikan sebagai objek yang diperlukan untuk melegitimasi melalui perwakilannya. Dalih pembangunan yang selalu “dijual” untuk perwujudan good governance telah lepas dari asas penyelengagaan negara, manipulasi dan persekongkolan jahat kepada negara. KPK wajib turun tangan atas hal seperti ini bahkan bukan hanya itu pemborong pun harus mengganti kerugian yang di akibatkan, selanjutnya petugasnya pun harus di tindak tegas kemudian diberi sangsi bukan malah dipromosikan pada jabatan lain.

Masyarakat pada level bawah tetap akan menjadi kelompok yang paling mudah untuk dijadikan kambing hitam, sementara legislatif tidak bisa diandalkan secara maksimal karena terlalu asyik “selingkuh” dan “bersetubuh” dengan pasangannya (eksekutif), sementara yudikatif tak ubahnya anjing yang kerjanya siap mengggonggong apa bila tidak mendapatkan jatahnya.

Good governance yang berasaskan ketertiban penyelenggaraan negara, kepentingan publik, transparansi, proporsional, profesionalitas, akuntable dan memiliki kepastian hukum tentu akan bisa terwujud jika memang dijalankan dengan baik, dan apabila adanya sebuah komitmen bersama untuk menjalankannya. Yang tentunya bukan hanya sebuah komitmen diatas kertas yang kemudian ditutup dengan map cantik masuk kedalam lemari arsip.

*) - Presiden Mahasiswa BEM Unpar
- Ketua PPD HMI Cabang Palangkaraya

MASIHKAH MANUSIA "ADA" UNTUK MANUSIA (Ayah Tak Sanggup Bayar Ambulance : Jalan Kaki 10 Km Gendong Jenazah Anak"

2009-02-19T16:22:00.000-08:00

Jika masih memiliki nurani yang sehat, peristiwa ini sungguh menikam rasa kemanusiaan kita. Sungguh terjadi di rumah sakit milik pemerintah, RSU Prof. Dr. WZ Johannes Kupang, Kamis (12/2/2009) dinihari. Hidup sudah sulit, mati pun dipersulit...

Adalah Yakobus Anunut, ayah seorang balita, Limsa Setiana Katarina Anunut (2,5 tahun), penderita gizi buruk dan diare yang mengalami nasib yang memilukan itu.
Gara-gara tak punya uang Rp 300.000,- untuk menyewa mobil ambulance rumah sakit, Yakobus Anunut (37 tahun), warga kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, nekat berjalan kaki kurang lebih 10 kilometer sambil menggendong jenazah anaknya. Beruntung ada sanak keluarganya yang datang menolong menggunakan mobil saat dia baru berjalan lebih kurang lima kilometer.

Si kecil Limsa yang menderita gizi buruk, terkena diare sehingga Yakobus pun membawanya ke RSU Kupang, NTT, Rabu (11/2/2009). Karena ruang perawatan sudah penuh, Limsa dirawat di salah satu ruangan instalasi gawat darurat (IGD). Dengan jaminan kartu kesehatan untuk orang miskin, Yakobus berharap anaknya mendapat perawatan untuk disembuhkan.

Namun, ternyata Tuhan berkehendak lain. Baru beberapa saat dirawat, Limsa meninggal dunia, Kamis dinihari, sekitar pukul 03.00 Wita. Petugas medis kemudian membawa jenazah Limsa ke kamar jenazah rumah sakit. Ternyata, di ruangan instalasi pemulasaran jenazah (IPJ), Limsa diterlantarkan begitu saja, Padahal, biasanya setiap jenazah yang dititipkan di ruangan itu dimandikan oleh petugas rumah sakit dan disuntik formalin agar tidak membusuk.

Orang tua korban yang hanya berprofesi sebagai petugas cleaning service di sebuah instansi pemerintah ini hanya pasrah dengan perlakuan petugas rumah sakit. Sekitar dua jam menunggu, Yakobus akhirnya menemui petugas ambulance untuk meminta jenazah anaknya dibawa pulang ke rumahnya. Namun, petugas ambulance meminta biaya Rp 300.000,-. Mereka memberikan kesempatan kepadanya untuk mencari pinjaman.

"Saya katakan kepada petugas ambulance bahwa untuk membayar ojek saja saya tidak punya uang. Dari mana saya harus mendapatkan uang sebanyak Rp 300.000,- untuk membayar bapak?", katanya.

Kasih sayang yang mendalam terhadap buah hatinya, membuat Yakobus tak tega melihat anaknya tidur membujur kaku tanpa perhatian. Tak sedikitpun ada niat dari petugas IPJ untuk memandikan bayi malang ini. Karena mengaku tak mampu membayar, petugas ambulance rumah sakit langsung pergi, tak menghiraukan Yakobus. Hati bagai disayat sembilu. Perih dan sakit, namun tak bisa ditumpahkan karena tak punya kuasa untuk melakukannya.

Yakobus akhirnya memutuskan untuk menggendong jenazah anaknya sambil berjalan kaki sejauh kurang lebih 10 kilometer untuk kembali ke rumahnya. "Akhirnya saya putuskan membawanya berjalan kaki saja", ujar Yakobus.

Capek dan Lapar
Yakobus tidak bisa menyembunyikan kedukaannya karena putri satu-satunya itu meninggal dalam perawatan di rumah sakit. "Seharusnya anak saya tidak meninggal kalau ditangani secara baik di rumah sakit", ujarnya sedih.

Dia mengaku tidak dipedulikan pihak rumah sakit. Pasalnya, Yakobus yang tercatat sebagai keluarga miskin, membawa kartu jaminan kesehatan untuk orang miskin, tetap saja diminta membayar sewa ambulance. Padahal dengan memperlihatkan kartu tersebut kepada petugas, seharusnya jenazah langsung diantar pulang.

Ia berjalan dari RSU Kupang menuju kediamannya di belakang Rumah Penitipan Barang Sitaan (Rumpasan) Kelas I Kupang, kompleks Lembaga Permasyarakatan (LP) Kupang. Dengan linangan airmata dan berbagai rasa yang berkecamuk di hatinya, Yakobus tidak menghiraukan dinginnya udara pagi yang menusuk disertai gerimis yang terus turun. Yakobus nekad berjalan sendirian. Hanya dibungkus sebuah kain lusuh, Yakobus terus mendekap jenazah buah hatinya agar tidak terkena percikan gerimis.

Ia sempat membangunkan kerabatnya di bilangan Oebobo untuk memberitahukan kematian Limsa, lalu terus berjalan. Tiba di kompleks Flobamora Mall (sekitar 5 kilometer), Yakobus yang kecapekan, sejenak beristirahat. Semalaman bergadang menjaga Limsa ditambah belum ada sesuap nasi pun yang mengganjal perutnya sejak malam, Yakobus butuh waktu untuk melepaskan lelah.

Ternyata masih ada yang berbaik hati. Sanak saudaranya di Oebobo ternyata diam-diam mencari kendaraan untuk membantunya. Saat masih melepaskan lelah, menggunakan sebuah kendaraan pick-up, saudaranya yang berasal dari Oebobo berhasil menemui Yakobus. Terus mendekap Limsa di dadanya, jenazah pun diantar sampai di kediamannya.

...Tidak Menyalahkan....Tak ada yang perlu disalahkan. Yakobus Anunut pun tak ingin menyalahkan siapa-siapa. Dia hanya ingin agar jenazah bayinya segera dimakamkan...

Sumber : Tribun Batam, 15 Februari 2009, Halaman Muka

Dua Bulan Petani Sawit Makan Ubi (sawit lagi - sawit lagi)

2009-02-19T16:10:00.000-08:00

............
Artikel dibawah ini menunjukan bahwa sawit tidak pernah mensejahterakan,
karena ini hanya semu.
Setelah petani berjaya dengan harga sawit akibat naiknya permintaan dunia
terhadap CPO dan produk turunanya juga dengan isue biofuel, mereka juga
dapat keuntungan walaupun hanya tetesan kecil.
Ketika amerika kena getahnya dengan (subprime motrgage) yang tidak ada
hubungannya sama sekali dengan petani sawit di ketapang ini kemudian
mempengaruhi ekonomi global dan juga mepengaruhi Indonesia yang akhirnya
merontokan perekonomian lokal apalagi yang berkaitan dengan pertanian
komoditas yang berorientasi pada ekspor termasuk kebun sawit yang mereka
garap selama ini... dan akhirnya mereka miskin, mereka harus makan ubi di
negeri yang kaya ini ....
Masihkah sawit mensejahtrekan seperti kampenye pemerintah selam ini ...???

_____selamat membaca_______

Dua Bulan Petani Sawit Makan Ubi

Kalteng Pos, Jumat 13 Februari 2009

Pontianak. Pemerintah Kabupaten Ketapang, kalbar sudah menyerah dalam
mengangani kasus tunggakan pembayaran tandan buah sawit Benua Indah Group
kepada petani sawit selama empat bulan. Akibat tunggakan tersebut,
kira-kira 50 ribu jiwa petani plasma (10,977 KK) menjadi korban dan
kehidupanya terancam. Bahkan ada yang mengaku terpakasa makan ubi selama
dua bulan.

Kita sudah angkat tangan, usaha kita sudah maksimal kata Bupati Ketapang,
Morkes Effendi usai pertemuan dengan DPR Kalbar di Pontianak belum lama
ini. Saat itu dia ditemani Muspida, jajaran Pemkab dan Perwakilan petani
memang manyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat terkait persoalan ini.
Tunggakan empat perusahaan sawit ( PT. SLA, PT BMI, PT DSN dan PT AMS) yang
tergabung dalam BIG diperkirakan hampir Rp. 100 miliar.

Sekarang, kata Morkes, petani plasma yang TBS-nya tidak dibayar semakin
resah karena tidak punya uang lagi untuk membeli beras dan kebutuhan pokok
lainya. Kita tidak bisa menggunakan dana tanggap darurat untuk menangani
masalah ini karena ini bukan merupakan bencana ujarnya.

Untuk mengatasi persolan, pemkab ketapang sudah berencana untuk menggelar
operasi pasar. Dalam operasi pasar tersebut, pemkab akan menalangi
pembelian bahan-bahan kebutuhan pokok petani. Jika TBS sudah dibayar,
barulah dana pemerintah yang dikeluarkan itu ditebus.

Namun rencana itu belum terealisasi karena hingga sekarang APBD Ketapang
2009 belum bisa di cairkan. (masih dalam tahap evaluasi oleh pemprov) Kita
juga tidak bisa meminjam bahan-bahan pokok kepada Dolog karean harus
tunai ungkapnya.

Salah seorang perwakilan petani menyebutkan, akibat tidak dibayarnya TBS,
kondisi perekonomian warga jadi terpuruk. Sudah dua bulan ini kami hanya
makan ubi ujarnya. Tokoh-tokoh disekitar kawasan perkebunan tidak lagi
buka karena sudah tidak ada lagi saling percaya dikalangan warga dan
angka kriminalisasi meningkat.

Tidaka dibayar TBS selama empat bulan dinilai telah merusak masyarakat .
Dia juga menyebutkan, berdasarkan pengalaman, tertundanya pembayaran TBS
memang sudah sering dialami petani. Namun, biasanya hanya dalam hitungan
hari. Dalam kesempatan ini, Morkes secara rinci memaparkan tentang
kronologis permasalahan yang terjadi . Menurut dia, ada banyak keanehan
dalam kasus ini. (rnl/jpnn)

GERAKAN RAKYAT LAWAN NEOKOLONIALISME- IMPERIALISME (GERAK LAWAN)

2009-02-19T16:01:00.000-08:00

*PRESS RELEASE*

JAKARTA, 17 FEBRUARI 2009

*GERAKAN RAKYAT LAWAN NEOKOLONIALISME- IMPERIALISME (GERAK LAWAN)*

*Koreksi total sistem ekonomi-politik pasca krisis kapitalisme global*

BUAH dari teori dan praktek kapitalisme global telah dipanen, dan
hasilnya sungguh pahit. Saat ini dunia dihantam multikrisis, mulai dari
krisis pangan, energi, iklim, hingga finansial. Yang sungguh fenomenal
dari buah pahit tersebut adalah, krisis finansial global ternyata
dimulai dari negara paling kapitalis sedunia, Amerika Serikat. Dalam
kurun waktu kurang dari setahun, hampir tiga juta orang sontak menjadi
pengangguran di seluruh dunia. Kekacauan pangan (/food riot/) terjadi di
berbagai negara, kacaunya suplai energi global, ditambah rumit dengan
kondisi planet dan lingkungan yang makin kritis.

Namun kapitalisme sebagai ideologi yang menjadi akar masalah, tidak
tewas begitu saja. Aktor-aktornya seperti institusi keuangan
internasional macam Bank Dunia, IMF, WTO dan pemerintah serakah terus
berusaha menghidupkan phoenix dari abu kematiannya. Dengan struktur
ekonomi-politik saat ini, kaum miskin seluruh dunia justru dalam resiko
menanggung biaya krisis (/cost of crisis) /yang berat. Pemulihan krisis
di negara pusat kapitalisme, kini menjadi beban yang tidak terhindarkan
bagi negara-negara dunia ketiga.

Pelajaran dari krisis kapitalisme internasional yang bisa kita petik
adalah, /pertama/, krisis kapitalisme adalah takdir historis, untuk itu
krisis kapitalisme global akan selalu berulang dan berkelanjutan;
/kedua/, meski pasti terkena krisis, kapitalisme selalu menemukan jalan
guna mengatasi krisis, melalui hegemoni dan dominasi.

Masih solidnya pusat kapitalisme, Amerika Serikat, dengan program
stimulus Barack Obama sebesar 800 milyar USD, tak pelak adalah usaha
membangkitkan aktor utamanya: korporasi transnasional. Stimulus yang
sama---walaupun dalam bahasa beda---banyak digelontorkan di berbagai
belahan dunia. Proyek ekonomi /mainstream/ pun masih berkibar secara
global, mulai dari /free trade/ multilateral hingga perjanjian FTA, baik
regional maupun bilateral. Tercatat Uni Eropa, ASEAN, dan banyak negara
lain di belahan Asia, Eropa dan Oceania akan segera menandatangani
perjanjian. Bank Dunia, IMF dan WTO pun terus mengkampanyekan
liberalisasi, privatisasi dan deregulasi sebagai solusi sapu jagat.
Fakta yang sahih pun diputarbalikkan.

Akar dari krisis ini haruslah dicabut, untuk ditumbuhkan alternatif baru
yang benar-benar untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat.

Gerakan rakyat di seluruh dunia telah lama mengusung alternatif untuk
sistem ekonomi-politik. Dalam konteks Indonesia, gagasan alternatif bagi
sistem politik-ekonomi ini haruslah yang konsisten pada nilai-nilai
demokrasi, kemanusiaan, nasionalisme, gotong-royong, dan keadilan sosial.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan ke depan seharusnya adalah rencana dari
terwujudnya keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Dan jalan menuju
keadilan ekonomi tersebut adalah aturan main tentang hubungan ekonomi
yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang tercantum dalam
konstitusi. Konsepsi ini sudah jauh hari diperkenalkan sebagai dasar
berdirinya demokrasi ekonomi sebagaimana terangkum dalam penjelasan
pasal 33 UUD 1945: "dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi,
produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau
pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang
diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun
perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi."

Keinginan untuk meraih kemandirian dan kedaulatan ekonomi seharusnya
diartikan sebagai impian untuk melepaskan ekonomi Indonesia dari jeratan
dan ketergantungan asing, baik oleh negara asing maupun korporasi
transnasional. Sebagaimana kita tahu untuk menuju kemandirian ekonomi
tersebut, Indonesia harus mampu mewujudkan kedaulatan di bidang
keuangan, pangan, maupun energi.

Gerakan rakyat lawan neokolonialisme- imperialisme (GERAK LAWAN) telah
bekerja sejak tahun 2005 untuk mewujudkan hal tersebut di Indonesia.
Konsolidasi dari berbagai elemen rakyat, yakni buruh, tani, nelayan,
migran, perempuan, kaum muda, environmentalis, dan pejuang HAM sudah 4
tahun berkecimpung dalam wacana dan praktek alternatif untuk sistem
ekonomi-politik demi kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam momentum
krisis kapitalisme saat ini, wacana dan praktek tersebut wajib
disuarakan luas. Kerja sama yang lebih luas juga diperlukan dalam
konteks pemikiran ekonomi-politik alternatif, terutama yang sesuai
dengan kondisi bangsa ini. Keseluruhannya adalah dalam rangka koreksi
total sistem ekonomi-politik pasca krisis kapitalisme global, menuju
dunia yang lebih berkeadilan.

Dalam kesempatan inilah GERAK LAWAN mengadakan konferensi yang akan
membahas isu-isu penting tersebut pada tanggal 17-18 Februari 2009, di
Gedung YTKI Jakarta bersama puluhan pemikir ekonomi-politik progresif di
tingkat nasional**** **

*GERAK LAWAN*

Serikat Petani Indonesia, Serikat Buruh Indonesia, Serikat Nelayan
Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia, Sarekat Hijau Indonesia,
Solidaritas Perempuan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Koalisi Anti
Utang, Indonesian Human Right Comittee for Social Justice

--
Erwin Usman
Head of Regional Empowering Department
National Executive WALHI/Friends of the Earth Indonesia
Jl. Tegalparang Utara No.14 Jakarta Selatan 12790
Telp: +6221-7941672; 79193363 Fax: +6221-7941673
Mobile: +62 815 8036003
Email: erwin.usman@ walhi.or. id
blokpolitikhijau@ gmail.com
YM: erwin_usman
Website: www.walhi.or. id

PIDATO TERLARANG RIZAL RAMLI "Menentukan Jalan Baru Indonesia"

2009-02-03T01:26:00.000-08:00

*RIZAL RAMLI
kini berstatus tersangka. Ia dituduh menghasut dan menyebarkan
kebencian yang menyulut kerusuhan pada tanggal 24 Juni 2008 lalu, beberapa
saat setelah DPR setuju membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki
kenaikan harga BBM dan tata niaga BBM. **

Hasutan itu, menurut Bareskrim Mabes Polri yang tengah menangani kasus ini,
disampaikan Rizal Ramli dalam pidatonya di depan aktivis pergerakan
mahasiswa tanggal 24 April 2008 di Wisma PKBI.

Apakah benar Rizal Ramli menghasut?

Berikut ini adalah bagian pertama dari pidato Rizal Ramli yang telah
dibukusakukan itu. Judul asli pidato ini adalah:

Menentukan Jalan Baru Indonesia.

Selamat membaca!*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Salam sejahtera dan selamat pagi.
Saya ucapkan selamat datang kepada tokoh-tokoh pemuda dan mahasiswa dari
seluruh Indonesia. Saya memahami, di sini hadir teman-teman dari Jawa Timur,
Jawa Barat, Bandung, Garut, Tasik, Jawa Tengah. Juga hadir teman-teman wakil
dari petani, pemuda, dan aktivis pergerakan.

Saudara-saudara, tahun ini adalah "100 Tahun Kebangkitan Nasional" yang
dimulai sejak 1908. Tahun ini juga 63 tahun usia kemerdekaan kita, dan 10
tahun reformasi. Tetapi mayoritas rakyat kita, saya bicara 80 persen yang
paling bawah, belum pernah bangkit sama sekali. Belum pernah menikmati
kebangkitan dan kesejahteraan. Belum bisa hidup nyaman. Justru saat ini
kehidupan bangsa kita sangat, sangat sulit sekali.

Kalau sepuluh tahun yang lalu, krisis ekonomi dan moneter, awal reformasi,
yang terpukul adalah bisnis-bisnis besar dan para professional, karena
mereka banyak mengutang dalam mata uang US dollar. Pada waktu itu ekonomi
rakyat, usaha kecil dan menengah (UKM), justru menjadi dewa penyelamat
perekonomian nasional.

Tetapi sepuluh tahun kemudian, saat ini, konglomerat, para pebisnis besar
dan para professional, sudah kembali kokoh. Bahkan ada yang lebih kokoh
dibanding sepuluh tahun yang lalu. Tetapi krisis yang sekarang ini, justru
mayoritas ekonomi rakyat, usaha kecil dan menengah yang yang paling
terpukul.

Kami baru kembali dari pejalanan terus menerus ke berbagai daerah. Di Jawa
Tengah, Jawa Timur, ternyata penjualan usaha kecil dan menengah itu anjlok
sampai sekitar 40 persen. Daya beli masyarakat kita sungguh terpukul. Jadi
boro-boro lebih baik, setelah sepuluh tahun reformasi, kehidupan justru
semakin sulit.

Tentu ada pertanyaan mendasar: Mengapa setelah 100 tahun Kebangkitan
Nasional, setelah 63 tahun merdeka, dan 10 tahun reformasi, kok mayoritas
rakyat kita tidak dapat apa-apa?

Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata proses reformasi itu telah dibajak
oleh kekuatan-kekuatan lama, kekuatan yang memiliki uang, yang akhirnya
membelokkan arah reformasi itu. Reformasi juga telah dibajak oleh
pikiran-pikiran lama. Sehingga walau pun ada perubahan politik dari otoriter
ke demokrasi, walau pun sudah ada perubahan presiden, partai politik dan
sebagainya, tetapi jalan yang dipakai dalam bidang ekonomi masih "jalan
lama", jalan yang telah 40 tahun terbukti gagal membawa kesejahteraan bagi
rakyat Indonesia.

Sudah tentu, kalau kita melihat perbandingan Orde Baru dan Orde Lama, memang
ada sedikit kemajuan di bidang ekonomi. Di zaman Bung Karno, rata-rata
pertumbuhan ekonomi hanya 3 persen. Sedangkan pada zaman Soeharto ekonomi
kita rata-rata tumbuh 6,5 persen. Ada kenaikan 3,5 persen rata-rata dari
Sukarno ke Suharto. Tetapi biaya rezim Suharto untuk menaikan pertumbuhan
ekonomi yang 3,5 persen itu sangat mahal.

Suharto meninggalkan hutang luar negeri US$ 150 milyar. Pemerintah Orba juga
menggunduli hutan. Tadinya hutan kita itu masih hijau pada awal Orba
berkuasa. Sekarang itu kira-kira tinggal 1/3-nya yang hijau. Nilai hutan
yang digunduli itu paling tidak US$ 100 milyar. Belum dari tambang dan
lain-lain, yang nilainya minimum US$ 140 milyar. Jadi biaya untuk kenaikan
yang 3,5 persen itu, total Orde Baru menghabiskan sekitar US$ 400 milyar.
Hasilnya apa?

Hasilnya, ekonomi Indonesia dikendalikan hanya oleh 400 keluarga yang
menguasai ribuan perusahaan. Mayoriytas rakyatnya hidup pas-pasan saja, dan
kalau kita lihat struktur ekonominya, persis seperti gelas anggur ini (DR
Rizal Ramli mengangkat gelas minuman bergagang panjang).

Ya, jadi yang di atas ini usaha-usaha besar dan BUMN yang tidak efisien,
kemudian pegangannya ini, yang kecil sekali, menjelaskan tidak adanya usaha
skala menengah. Tidak ada golongan menengah yang kuat. Kemudian sisanya yang
di bawah, adalah jutaan usaha kecil ekonomi rakyat. Jadi struktur seperti
gelas anggur ini sama sekali tidak adil, dan juga tidak baik untuk demokrasi
karena labil.

Struktur yang ideal itu adalah strukturnya seperti piramida. Struktur
seperti piramida ada yang besar yang efisien, ada golongan menengah yang
kuat, ada usaha kecil dan ekonomi rakyat yang juga efisien.

Nah, struktur "ekonomi gelas anggur" itulah hasil dari jalan lama yang
dianut oleh Orba dan dilanjutkan oleh pemerintah saat ini. Itulah struktur
(ekonomi) yang membuat mereka (konglomerat) itu besar karena dapat
macam-macam fasilitas. Dulu dapat hak monopoli, dikasih kredit berbunga
murah, dapat perlindungan tarif, dapat kuota, dan sebagainya. Jadi, negara
itu justru membantu yang kuat karena mereka yang mampu (memberikan upeti).
Sementara golongan menengah ke bawah nyaris tidak ada sama sekali. Padahal
yang paling bawah, yang menjadi landasan dasarnya itu, terdiri dari jutaan
usaha kecil dan menengah, ekonomi rakyat.

Kalau ditanya untungnya, golongan ekonomi menengah ke bawah ini nyaris tidak
ada sama sekali. Jadi mereka yang terdiri dari jutaan usaha kecil dan
ekonomi rakyat itu, kalau ditanya untungnya berapa, rata-rata untungnya
sangat rendah, kurang dari 5 persen. Itu pun karena tenaga sendiri, tenaga
keluarganya yang bekerja, biasanya tidak dihitung, tidak dibayar. Kalau
dihitung tenaga mereka dan keluarganya, ini sebetulnya tingkat keuntungannya
negatif. Karena itu, banyak yang makan modal.

Nah, sistem ekonomi yang seperti ini sungguh tidak adil. Karena secara tidak
langsung kelompok ekonomi menengah ke bawah ini menyubsidi yang di atas,
yang besar. Itulah salah satu penyebab mengapa mayoritas dari bangsa kita
belum menikmati hasil yang optimal.

Di negara-negara lain seperti Korea, juga Jepang, yang besarnya itu bukan
jago kandang, tapi jago di pasar internasional. Produk-produk mereka bisa
diekspor sehingga nilai tambahnya itu dari luar negeri dan dibawa masuk,
untuk menciptakan tambahan lapangan kerja di dalam negeri.

Menurut kami, struktur (ekonomi gelas anggur) inilah yang harus kita ubah.
Struktur yang bagaikan gelas anggur ini yang harus kita ubah menjadi
struktur piramida. Dengan begitu semua potensi rakyat Indonesia bisa
dibalikkan menjadi nilai tambah, dan menciptakan kesejahteraan. Sayangnya
pemerintah Yudhoyono ini adalah pemerintah "Orba bungkus baru", dengan
kepemimpinan yang tidak efektif. Kepemimpinannya lemah sekali.

Jadi apa gunanya kita melakukan perubahan dari pemerintahan otoriter ke
pemerintahan demokratis? Apa gunanya reformasi kalau yang terjadi ternyata
ini masih obat lama, "jalan lama" yang dibungkus dengan kepemimpinan yang
lemah sekali.

Saudara-saudara, itu kalau kita lihat strukturnya. Lalu bagaimana kalau kita
bandingkan dengan negara-negara lain di Asia Timur?

Saudara-saudara, 40 tahun yang lalu seluruh negara di Asia Timur pendapatan
rakyatnya rata-rata hanya US$100 per orang. Cina bahkan hanya setengahnya,
USD 50 per orang. Tapi sekarang, 40 tahun kemudian, Malaysia itu lima kali
dari kita sehingga lebih dari dua juta rakyat Indonesia bisa bekerja sebagai
TKI di Malaysia. Kok bisa, sama-sama mayoritas Melayu, kok Malaysia bisa
maju rakyatnya? Kesejahteraannya 5 kali lipat dari rakyat kita?

Taiwan sekarang pendapatan per kapitanya 16 kali dari kita, sehingga banyak
saudara kita yang bekerja di Taiwan sebagai TKI. Korea Selatan malah lebih
20 kali dari kita. Dan Cina, yang terlambat melakukan refomasi, baru dimulai
oleh Deng Xiaoping pada 1985, sekarang penghasilan rakyatnya 1,4 kali dari
rakyat Indonesia. Cina kini malah telah menjadi raksasa ekonomi, politik dan
militer di Asia.

Saudara-saudara, tentu ada sesuatu yang salah. Kenapa negara-negara lain kok
bisa lebih cepat maju dari negara kita? Rakyatnya punya pebekerjaan,
sehingga mereka bisa hidup lebih nyaman, lebih sejahtera. Sedangkan kita,
sama sekali tidak maju.

Saudara-saudara, jalan yang gagal itu, yang sudah 40 tahun dipakai, kami
sebut "Jalan Lama", yaitu jalan ekonomi yang diatur oleh apa yang sering
disebut "Washington Consensus". Dengan perangkat dari Washington, di mana
banyak hal, termasuk perundag-undangan, kebijakan dan peraturan pemerintahan
kita, dipesan dan diatur oleh kekuatan-kekuatan luar seperti Bank Dunia, IMF
dan sebagainya.

Saya berikan contoh. Indonesia pernah diimingi-imingi pinjaman US$ 400 juta
oleh Bank Dunia pada 2002. Syaratnya, Indonesia mesti bikin Undang-undang
Migas yang salah satu pasalnya mengatakan: Indonesia hanya boleh menggunakan
maksimal 25 persen produksi gasnya.

Bayangkan. Kita penghasil dan eksportir gas terbesar di Asia, tetapi kita
tidak boleh pakai gas kita sendiri, maksimum hanya 25 persen. Akibatnya kita
kesulitan gas. Akibat lainnya, dua pabrik pupuk di Aceh, PT Pupuk Iskandar
Muda dan PT ASEAN Aceh Fertilizer, tutup karena tidak ada pasokan gas!

Saudara-saudara, apa ini namanya? Ini namanya adalah "penjajahan model
baru". Ini namanya kolonialisme baru. Dulu Sukarno-Hatta berjuang puluhan
tahun, dipenjara di mana-mana di Indonesia, di Sukamiskin, di Banda, dll. Di
mana-mana mereka perjuangkan agar rakyat kita merdeka secara politik,
merdeka secara ekonomi, dan merdeka secara budaya (Tri Sakti).

Tapi yang terjadi sekarang justru yang terbalik. Terbalik karena kita
sekarang tidak merdeka secara politik. Ya politik luar negerinya yang masih
manut sama negara-negara besar, tidak betul-betul independen. Ya ekonomi
kita yang diatur kekuatan lain. Itu namanya, isitilah kita, dijajah kembali
tapi tidak secara langsung, tidak secara fisik, tidak secara militer. Tapi
ekonominya diatur, dan tidak mungkin si pengatur (asing) itu membuat rakyat
kita makmur.

Nah, di Asia Timur hanya 2 negara yang ikut dan diatur ekonominya oleh
lembaga seperti Bank Dunia, negara besar yaitu Indonesia dan Filipina,
dua-duanya gap jarak antara yang kaya dan yang miskin sungguh luar biasa,
dua-duanya pengganggurnya banyak sekali dan dua-duanya ekspor tenaga kerja
wanita, yang satu bisa bahasa Inggris yang lainnya tidak bisa bahasa Inggris
itu saja bedanya.

Nah, saudara-saudara, kita harus percaya ini. Kami percaya, kita bisa
mengubah keadaan ini. Tidak mungkin kita biarkan bangsa ini makin lama makin
terperosok, kehidupan rakyatnya makin sulit, presidennya sibuk bikin CD dan
nyanyi-nyanyi. Kayak kurang kerjaan… Lagunya selangit!

Waktu kami di Jawa Timur, kami ajukan pertanyaan sederhana kepada beberapa
petani dan beberapa kyai. Saya tanya, dan saya juga ingin saudara menjawab.
Saya ingin tahu mana bedanya pemuda (di sini) dengan petani di Jawa Timur.
"Saya mau tanya, masuk akal tidak Indonesia impor setiap tahun dua juta ton
beras? Masuk akal nggak? Masuk akal tidak setiap tahun kita impor 1,6 juta
ton gula? Masuk akal tidak kita impor 1,8 juta ton kedelai setiap tahun?
Masuk akal tidak kita impor jagung 1,2 ton setiap tahun? Masuk akal tidak
kita impor satu juta ton bungkil setiap tahun untuk makanan ternak?"

(Hadirin: "Tidak…!")

Saudara kurang kencang ngomongnya! Petani di Jawa Timur lebih kencang dari
saudara. Saya jadi malu lihat pemuda. Masuk akal tidak kita impor 1,5 juta
ton garam setiap tahun? Masuk akal tidak kita impor 800 ribu ton beras
setiap tahun? Masuk akal tidak kita impor 100 ribu ton kacang tanah setiap
tahun?

(Hadirin: TIDAAAK..!!")

Lho…, kok bisa kejadian? Ah, masuk akal, karena pemerintahnya tidak berpihak
kepada petani. Masuk akal karena pemerintah itu berpihak kepada importir
produk-produk pangan.

Saudara-saudara, kalau kita jalan-jalan di luar negeri, atau di Bali, kita
lihat sekelompok turis Jepang yang pakaiannya sederhana sekali. Turis Jepang
kan selalu pergi beramai-ramai. Kalau kita tanya pekerjaan mereka apa,
mereka bilang: Petani. Kita tanya lagi, luas tanahnya berapa? Tanahnya hanya
0,5 hektar. Di Jawa petaninya rata-rata juga punya tanah segitu, 0,5 hektar.

Kok bisa petani Jepang, petani Taiwan, dengan tanah garapan rata-rata 0,5
hektar, jadi turis dan pergi ke seluruh dunia? Tanahnya hanya setengah
hektar. Kok petani Indonesia nggak bisa?

Waktu di Jawa Timur, ada satu kiai nyeletuk kepada kami, "Boro-boro jadi
turis, Pak, ke Jakarta aja kita susah. Kalau kita mau keluar negeri, anak
kita mesti jadi TKI dulu…!"

Kok bisa? Kenapa petani Jepang bisa, kenapa petani Taiwan bisa? Karena
pemerintahnya pro petani.

Caranya bagaimana? Tentu oleh pemerintahnya dibikinkan irigasi yang bagus,
sudah tentu juga dikasih bibit yang unggul. Satu batang padi di Indonesia,
butir padinya hanya 150 butir. Di Jepang dan Taiwan padinya per batang bisa
menghasilkan 400 sampai 500 butir. Tidak aneh kalau produksinya satu hektar
bisa mencapai 8 sampai 10 juta ton.

Tapi yang paling penting, dan ini yang paling penting, ada kebijakan
(pemerintah mengenai) harga untuk menjaga harga hasil produk-produk
pertanian. Harganya tetap bagus. Caranya bagaimana? Caranya dikasih
perlindungan, dikasih tarif, sehingga produk (pertanian) impor menjadi mahal
di negerinya. Amerika juga melakukan itu. Eropa apalagi!

Makanya, tidak mudah kalau kita mau ekspor barang pertanian ke Eropa. Bisa
kena tarif, kena aturan teknis, kena standar, kena kriteria macam-macam.
Susah. Nyaris nggak mungkin kita bisa ekspor produk pertanian ke Eropa.
Demikian juga ke Jepang. Sehingga produk pertanian di sana itu bagus. Mau
tidak mau pendapatan petani juga tinggi. Apalagi kredit untuk petani di sana
sangat mudah, dipermudah dan dipermurah bunganya.

Intinya, yang paling penting, pemerintahannya pro petani. Di Jepang partai
yang berkuasa, LDP (Partai Demokratik Liberal) bisa berkuasa hingga 60 tahun
lebih karena pro-petani. Begitu dia tidak pro-petani, beberapa tahun lalu,
pemerintahan LDP jatuh. Tiga tahun digantikan partai oposisi.

Jadi, ada kaitan langsung antara kepemimpinan dan kekuasaan dengan kebijakan
pemerintahnya: Pro-petani dan pro-buruh atau tidak?

Demokrasi di Indonesia sebaliknya. Kekuasaan, sebelum dipilih, sibuk bujuk
rakyat. Setelah dipilih, lupa sama rakyat. Sibuk dengan nyanyi-nyanyi dan
bikin CD. Garis kebijakannya nggak ada hubungannya dengan rakyat biasa,
tidak ada hubungannya dengan petani, karena di atur oleh negara-negara maju
dan lembaga seperti IMF dan Bank Dunia.

Sebetulnya, kalau kita ingat 10 tahun yang lalu, tarif barang-barang di
dunia begitu tinggi. Tapi pemerintah Indonesia ditekan oleh IMF. Seluruh
tarif sektor pertanian ditekan menjadi nol, bahkan menjadi hanya 5 persen.
Akibatnya, bertani itu menjadi tidak menguntungkan. Seandainya pada waktu
itu kita tidak menyerah kepada IMF, tarif produk pertanian masih tinggi hari
ini, pada saat dunia kesulitan pangan, Indonesia seharusnya justru bisa
menikmati manfaat kenaikan dari kenaikan harga pangan itu. (bersambung dibawahnya)

Senin, 02 Februari 2009, 11:58:43 WIB

Laporan: Teguh Santosa

*Berikut ini adalah sambungan dari "Pidato Terlarang" yang disampaikan DR
Rizal Ramli dalam pertemuan dengan aktivis pergerakan nasional di Jakarta,
24 April 2008. **

Saudara-saudara, pemerintah saat ini terlalu percaya pada mekanisme pasar
ugal-ugalan. Hasilnya, selama pemerintahan Yudhoyono, anggaran program
anti-kemiskinan naik 2,8 kali.

Tetapi jumlah orang miskin bukannya berkurang, tapi justru bertambah.
Kenapa? Karena program anti-kemiskinan itu tidak efektif. Lebih banyak
sebagai alat untuk menyenangkan rakyat sesaat, sehingga rakyat senang
samanya beliau.

Yang kedua, yang lebih berbahaya lagi, adanya proses pemiskinan secara
struktural. Yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan. Ini lebih
berbahaya dari yang pertama.

Saya berikan contoh. Dulu banyak industri rotan di kawasan pantai utara
Jawa, mulai dari Cirebon, Semarang, Surabaya sampai Sidoarjo. Ratusan ribu
rakyat kita bekerja di industri rotan ini. Tetapi pemerintah kemudian
mengijinkan ekspor rotan mentah. Sehingga para pengusaha rotan (UKM) itu
kesulitan memperoleh bahan baku. Akibatnya, ratusan ribu pekerja industri
rotan menganggur. Sebaliknya, Cina yang mengimpor rotan mentah dari
Indonesia, tiba-tiba muncul menjadi industri rotan terkemuka di dunia.

Contoh kedua. Pemerintah ngomong membela petani, rekapitalitas petani, tapi
pemerintah juga mengijinkan lebih banyak ekspor pupuk ke luar negeri.
Akibatnya harga pupuk di dalam negeri naik 40 persen di seluruh Indonesia.
Pupuk jadi langka, sehingga banyak pupuk palsu. Semua ini bermuara pada
menurunnya hasil petani kita.

Saudara-saudara, saya baru saja dari Pati, Jawa Tengah, beberapa minggu yang
lalu. Saya baru bertemu dengan pengrajin perak dan kuningan di sana. Mereka
memakai bahan baku perak bekas dan kuningan bekas. Ternyata kuningan bekas
ini juga diijinkan untuk diekspor oleh pemerintah, sehingga para pengrajin
logam itu kehabisan bahan baku karena banyak diekspor. Maka banyak pengrajin
logam yang bangkrut.

Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang bikin miskin rakyat seperti ini
tentunya yang harus kita lawan.

Saudara-saudara, Indonesia ini kaya sekali. Banyak memiliki cawan-cawan
emas, banyak memiliki industri pertambangan. Kekayaan alamnya luar biasa.
Tetapi kalau pemimpinnya bermental "inlander", tunduk kepada asing, maka
rakyat kita tidak menikmati secara maksimum cawan-cawan emas ini.

Tadi saya katakan, kita ini produsen gas nomor satu di Asia. Tetapi di dalam
negeri kesulitan gas. Kita juga eksportir batubara nomor satu di Asia. Tapi
PLN kesulitan cari batubara. Industri kesulitan cari batubara. Kita produsen
sawit nomor dua terbesar di dunia, tapi rakyat kita kesulitan minyak goreng.
Kenapa? Karena cara berpikir pemerintah kita persis dengan cara berpikir
mahasiswa kos-kosan.

Ya. Mahasiswa kos-kosan itu kalau tidak punya uang, caranya kan cuma dua.
Pertama, ngutang, ngutang, yang makin lama makin diinjak sama rentenirnya,
yaitu Bank Dunia dan bank negara kreditor. Dan yang kedua, kalau tidak punya
uang, jual atau lego barang. Mula-mula, kalau mahasiswa, jual celana jeans.
Ya, kan? (Hadirin tertawa!)

Lalu jual handphone, jual jam tangan, jual laptop. Buntutnya, bisa jual
diri.

Nah, pemerintah ini pola berpikirnya tidak jauh dengan mahasiswa kos-kosan.
Nggak punya uang, ngutang. Bukannya melakukan penghematan, melakukan
pengurangan pemborosan, tetapi justru malah bisanya mengutang. Kedua, mental
jual-menjual itu. Nah, kalau semua bahan baku, bahan mentah itu dijual, maka
tidak akan ada pekerjaan untuk kita, untuk rakyat kita. Tidak ada nilai
tambah untuk bangsa kita.

Coba lihat Singapura. Negara itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tidak
punya bahan bakar. Impor minyak dari Indonesia. Dikilangnya diproses BBM
dari Indonesia, lalu dijual kembali ke Indonesia. Beli dari Indonesia, jual
kembali ke Indonesia. Tapi mereka dapat nilai tambah, dapat pekerjaan paling
banyak.

Jadi, pemerintah yang tidak memiliki visi, pemerintah yang tidak memiliki
strategi, pada akhirnya hanya jual-menjual sehingga tidak ada pekerjaan
untuk jutaan bangsa kita. Tetapi kalau pemerintahnya punya visi, bahan
mentahnya sebagian diproses di dalam negeri, sehingga ada jutaan lapangan
kerja, maka jutaan rakyat Indonesia tidak menganggur.

Jadi pemerintah yang mentalnya seperti anak kos-kosan ini, yaitu ngutang dan
jual dan jual, mulai dari jual sumber daya alam, jual BUMN, sampai jual
rakyat Indonesia sebagai TKI, ya karena dari awal dirinya sudah dijual.

Saudara-saudara, saya percaya, kita bisa melakukan perubahan. Saya yakin
kita mampu melakukan hal itu.

Nah, hari ini saya beberkan contoh sederhana. Pemerintah berencana menaikkan
harga BBM. Kok enak saja. Setiap harga BBM di pasar internasional naik,
bebannya dipindahkan kepada rakyat. Padahal pemerintah yang seharusnya
mengakui kesalahannya. Misalnya, karena terjadi penurunan produksi 300 ribu
barel per hari. Kalau produksinya masih sama, 1,2 juta barel per hari, kita
bisa menikmati kenaikan harga BBM itu. Tapi ini, lho, kok enak saja, situ
yang kagak mampu, bebannya malah diturunkan kepada rakyat.

Saudara-saudara, Indonesia itu impor 300 ribu barel minyak mentah setiap
hari dari Timur Tengah. Seharusnya kita bisa memperbaiki tata niaga minyak
ini, agar biaya produksi BBM turun 20 persen, sehingga apa yang dikatakan
subsidi itu akan menjadi lebih rendah. Kenapa kok nggak mau? Kan itu
gampang. Banyak pertanyaan seperti itu: kenapa nggak mau? Tidak mau karena
ada seseorang, orang Indonesia yang punya kantor di Singapura, yang disebut
"Mr. Two Dollar", artinya setiap dia impor dapat minimal US$2/barel, jadi
pendapatan orang ini setiap harinya: US$ 600 ribu atau Rp 6 milliar.

Nah, kenapa pemerintah nggak berani ganggu dia, ngusut dia? Kenapa
pemerintah ini bukannya menghapuskan sistem itu? Maunya main gampang,
kerjanya main naikan harga BBM, ya sudah pasti kecipratan. Nggak mungkin
pemerintah tidak cerdas. Masa soal gitu saja nggak ngerti. Jadi kalau
pemerintah ini umumkan kenaikan harga BBM, kita harus lawan…! Kita harus
lawan! Kecuali mereka (pemerintah) berani babat orang ini, yang tukang setor
ini. Berani babat apa tidak!.

Saudara-saudara, sama juga dengan listrik. Kini tarif listrik dinaikan
terus. Dikatakan pemerintah, subsidi listrik tinggi sekali. Tapi kalau kita
tanya berapa kerugian PLN atas kerugian ketidakefisienan transmisi listrik,
diprediksi kerugiannya hampir 14 persen. Paling tinggi di Asia.

Jadi, yang namanya subsidi, yang katanya besar dan lain-lain itu, sebetulnya
lebih banyak akibat Pertamina dan PLN yang tidak efisien. Akibat
pemerintahnya nggak mampu mengefisiensikan Pertamina dan PLN. Rakyat yang
kena bebannya!

Saudara-saudara, apa itu "Jalan Baru"? Saya tidak mau menjelaskan detail dan
teknisnya. Nanti ada papernya. Kita akan bagikan, dan nanti ada saatnya
untuk diskusi. Nanti malam.

Jadi dalam acara hari ini ada presentasi dari kami. Kita diskusi sedikit.
Nanti siangnya ada diskusi masalah sosial dan politik. Sehingga nanti ada
rapat tertutup. Wartawan-wartawan nggak boleh hadir supaya kita bisa
merancang tindak dan rencana aksi, jangan pasif.

Saudara-saudara, saya kira saya sudah bicara panjang lebar. Saya mau bicara
sedikit lagi. Satu cerita. Saya mau bicara sedikit kejadian pada 2004,
ketika saya menjadi penasihat ekonomi tiga calon presiden: Gus Dur, Pak
Wiranto dan Pak Yudhoyono.

Saya nggak akan cerita siapa orangnya, tetapi salah satu di antaranya
menang, jadi presiden. Waktu itu kami katakan, "Mas, kalau nanti jadi
presiden, kita ikuti caranya Mahathir. Rakyat Malaysia itu kebanyakan
tinggal di pantai barat, pantai timurnya kosong. Mahathir mengatakan, siapa
yang mau pindah ke timur, satu keluarga akan dikasih 7 hektar tanah, dan
dikasih kredit biaya hidup yang cukup untuk setiap keluarga. Mereka diminta
tanam cokelat, sawit, dan lain-lain."

Lima tahun kemudian, rakyat yang pindah ke kawasan timur tiba-tiba menjadi
kaya. Dibayar habis kreditnya. Dua tahun kemudian, rakyat Malaysia yang kaya
itu menjadi malas. Mereka lalu memanggil dua juta rakyat Indonesia sebagai
tenaga kerja untuk menggarap kebun-kebun mereka.

Saya katakan kepada capres itu. Malaysia saja bisa, mosok kita nggak bisa?
Tanah Indonesia kan jauh lebih luas dari Malaysia. Kita kasih tanah kepada
rakyat kita yang mau pindah ke luar pulau Jawa. Daripada dikasih kepada
konglomerat 3-4 juta hektar, kita kasih sama rakyat kita. Tetapi jangan
ikuti program transmigrasi. Program transmigrasi itu sejak zaman Belanda
hasilnya apa?

Tanah di luar pulau Jawa itu tidak sesubur di Jawa. Tanah yang diberikan
kepada transmigran hanya 2 hektar. Generasi pertama betul-betul kerja keras,
baru setelah satu generasi tanah itu subur. Tapi setelah itu anak-anaknya
yang rata-rata tiga sudah besar. Lalu tanah yang dua hektar itu dibagi tiga.
Hasilnya 0,7 hektar per orang. Lha, sama lagi seperti petani miskin di pulau
Jawa.

Jadi kita nggak boleh mengikuti model transmigrasi seperti itu. Kita harus
ngasih per keluarga itu 10 hektar. Agar tidak menimbulkan kecemburuan
sosial, penduduk daerah asli dikasih 20 hektar per keluarga. Itu lebih dari
cukup. Kita kasih kredit biaya hidup, satu tahun satu keluarga satu juta,
eh…satu bulan satu juta. Setahun hanya Rp 12 juta. Lima tahun, sampai panen
Rp 60 juta. Plus bibit dan lain-lain, satu keluarga paling banter selama 5
tahun menghabiskan dana Rp 100 juta.

Kalau mereka nanti panen cokelat, sawit atau lainnya dari kebun yang luasnya
10 hektar, mereka akan menjadi kaya dadakan. Bisa naik pesawat, bisa jadi
turis ke seluruh dunia, bisa kirim anak-anaknya ke sekolah yang bagus.

Saya ingat, saya ingat betul, capres mengeluarkan dua pulpen. Satu pulpen
merah, satu pulpen hijau. "Mas Rizal, ini (ide) bagus sekali, saya akan
lakukan," katanya sambil menggarisbawahi paper saya itu. Tapi hingga tiga
tahun kemudian, nggak pernah dengar ceritanya itu.

Satu lagi. Pada waktu itu kami katakan, kami kasih unjuk (kepada capres
itu), anak-anak Indonesia pada usia sekolah banyak yang kurang gizi,
terutama kurang protein. Kalau kita biarkan ini, akan ada generasi bodoh,
brain-damage satu generasi. Kita mesti ikuti pengalaman pemerintah Jepang
sehabis Perang Dunia II. Pada waktu itu Jepang kalah perang, pemerintahnya
miskin sekali. Tetapi mereka tidak ingin generasi mudanya bodoh. Karena
mereka masih ingin mengejar ketinggalannya dari Amerika, mengalahkan
Amerika, paling tidak di bidang ekonomi.

Pemerintah Jepang memaksakan setiap anak dikasih satu butir telur setiap
hari. Saya katakan kepada calon presiden tersebut, "Mas, kita kasih anak di
bawah 12 tahun di sekolah-sekolah satu telur saban hari. Nanti kami cari
susu, ya gimana cara dapat susu dua kali seminggu. Ini bujetnya untuk 5
tahun…!"

Bujetnya, anggarannya untuk itu semua, nggak ada artinya. Ini juga bagus
dampak ekonominya, karena untuk itu kita perlu jutaan telur. Pasti
peternakan (ayam) rakyat akan hidup. Saya katakan juga, kalau nanti
program-program yang lain gagal, paling tidak orang akan ingat sama telurnya
Mas…" Kembali Capres itu mengeluarkan bolpen merah dan bolpen hitam. "Ini
bagus sekali," katanya.

Sekarang, 3 tahun kemudian, tidak ada cerita tentang telur dan susu itu.
Anak-anak kita yang kena gizi buruk banyak sekali. Terus bertambah.

Dan, ini belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia modern, orang
Indonesia mulai banyak yang bunuh diri. Kok berani-beraninya? Wong tahu
kalau mati bunuh diri, menurut ajaran agama mana pun, itu pasti masuk
neraka. Jadi saking sulitnya ekonomi di Indonesia, saking tidak adanya
harapan, sementara pemimpinnya nyanyi-nyanyi di televisi, ya lebih bagus
bunuh diri saja.

Nah, kita berdosa kalau kita tidak lakukan sesuatu. Kita berdosa kalau
suasana yang sebetulnya bisa kita ubah ini, tidak kita ubah. Ada jalannya,
yang kalau tidak kita lakukan, kita berdosa…!

Saudara-saudara, dengan pikiran dan semangat seperti itu, kami ingin
mengajak saudara-saudara untuk merapatkan barisan, untuk mendorong proses
perubahan itu. Karena Indonesia memerlukan perubahan. Dan model pemimpin
saat ini hanya pemimpin tawar menawar, pemimpin transaksional, yang tidak
akan membawa Indonesia ke tingkatan yang lebih maju.

Kita perlu pemimpin-pemimpin yang transformatif. Nabi Besar Muhammad saw dan
nabi-nabi lainnya adalah contoh pemimpin transformatif. Bangsa Arab yang
jahiliyah, yang tidak beradab, bisa diubah menjadi bangsa yang beradab,
menjadi bangsa yang madaninya maju.

Di kelas manusia biasa, di negara tetangga kita, ada juga pemimpin
transformatif, seperti Lee Kuan Yew, yang membuat Singapura dari negara
kecil yang tidak ada apa-apanya, menjadi negara berpengaruh di Asia. Mahatir
Muhammad di Malaysia, yang rakyatnya 40 tahun lalu sama gembelnya dengan
kita, dia ubah, dia bangkitkan, dia beri kesejahteraan kepada mayoritas
masyarakat Malaysia.

Deng Xiaoping dan Zu Rong-ji di China, nggak ngurusin 200 juta orang, mereka
mengurusi 1,3 miliar orang. Dan mereka bisa kasih makan semua rakyatnya.
Kita yang penduduknya 230 juta orang, digudangnya Bulog nggak cukup beras.
Cuma ada satu juta ton lebihlah. Yah, karena banyak tikusnya. (Hadirin
tertawa!)

Saudara-saudara, Indonesia perlu pemimpin transformatif. Karena itu, tahun
2009 nanti, jangan pilih mobil-mobil bekas, karena seluruh Asia Timur
dipimpin oleh pemimpin yang pakai mobil balap, bukan mobil bekas.

Sebetulnya Indonesia sudah dalam proses perubahan. Ada lima kejadian pilkada
(pemilihan kepala daerah), di mana mobil bekas, tidak dipilih. Satu, yang
bersih dan memiliki integritas, tiba-tiba terpilih, tokoh-tokoh besar kalah
semua. Kedua, di Sulawesi Selatan, tokoh yang tidak dikenal, yang tidak
didukung partai besar, tiba-tiba malah jadi gubernur.

Di Jawa Barat, mobil-mobil bekas juga kalah, digantikan oleh anak-anak muda.
Dan di Sumatera Utara, nah, di Sumatera Utara agak aneh. Pemiilihan gubernur
dimenangkan oleh kombinasi tua dan muda, tapi dua-duanya bukan tokoh
terkenal, bukan mobil bekas.

Saudara-saudara, rakyat dan bangsa kita sudah dalam proses perubahan.
Pemuda, aktivis pergerakan dan mahasiswa justru harus di garda paling depan,
bukannya malah ngikut. Rakyat melakukan perubahan, pemuda mahasiswa malah
duduk di belakang. Pemuda, mahasiswa dan aktivis pergerakan harus berada di
garda paling depan dari perubahan. Terima kasih.

http://www.rakyatmerdeka.co.id/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=70940

http://www.rakyatmerdeka.co.id/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=70947

Pembelokan Amerika Latin Ke Kiri Dan Medan Strategis Baru: Kasus Bolivia

2009-02-03T01:11:00.000-08:00

Pembelokan Amerika Latin Ke Kiri Dan Medan Strategis Baru: Kasus Bolivia

James Rochlin*

Abstrak

Arus pasang Amerika Latin yang mengarah ke kiri merupakan suatu medan yang segar dalam kaitannya dengan urusan strategis. Hal ini paling jelas terlihat dalam kasus Bolivia, di mana terpilihnya Evo Morales dan kebangkitan indigenismo menandakan perubahan besar dalam permasalahan kunci tentang keamanan, termasuk yang berkaitan dengan penambangan sumber daya alam, potensi pemisahan diri (secession), dan perubahan posisi strategis regional (regional strategic realignment). Bagian pertama artikel ini ditujukan pada konteks ekonomi politik, yang membingkai munculnya tema-tema keamanan yang baru. Bagian kedua dari karya ini menganalisa perubahan strategis yang menyertai model ekonomi baru yang menampilkan nasionalisasi dan redistribusi kekayaan secara radikal.

Pergeseran Amerika Latin ke kiri telah menghadirkan medan segar dalam kaitannya dengan urusan strategis. Hal ini paling jelas terlihat dalam kasus Bolivia, di mana terpilihnya Evo Morales dan kebangkitan indigenismo (1) menandakan perubahan besar dalam permasalahan kunci tentang keamanan, termasuk yang berkaitan dengan penambangan sumber daya alam, potensi pemisahan diri (secession), dan perubahan posisi strategis regional (regional strategic realignment) yang menampilkan suara lantang Hugo Chavez dari Venezuela. Setelah setengah milenium menderita penaklukan dan eksploitasi, penduduk mayoritas di Bolivia telah memobilisasi diri melalui saluran-saluran demokratik untuk mendefinisikan kembali permasalahan penting tentang ekonomi politik dan urusan strategis.(2) Tapi perjuangan mereka menghadapi tantangan serius dalam bentuk perlawanan oleh korporasi transnasional, permusuhan internal yang berkaitan dengan ras dan kelas, dan kecenderungan politik yang menjauh dari pusat (centrifugal), yang diasosiasikan dengan ketiadaan hegemoni sepanjang sejarahnya. Bagian pertama artikel ini mempresentasikan suatu gambaran sejarah singkat maupun suatu diskusi tentang berbagai jurang keterpurukan (pitfalls) era neoliberal dan akibatnya berupa pembelokan Bolivia ke kiri. Konteks tersebut membingkai bagian kedua karya ini, yang berfokus secara langsung pada permasalahan strategi dan keamanan.

Abad ke-20: ketakstabilan dan keangkuhan ideologis

Keputusan Morales untuk 'menasionalisasi' sektor gas alam dan pertambangan mineral (mining) bukanlah pertama kalinya di negeri tersebut. Gelombang kontrol ketat negara terhadap sektor pertambangan (extractive sector) terjadi pada tahun 1937 di awal depresi global, suatu periode ketika tatanan dunia pada umumnya menyambut baik intervensi negara yang lebih besar dalam ekonomi. Setelah suatu pergeseran ke kanan yang perlahan tapi pasti, sebuah revolusi pada tahun 1952 yang dipimpin oleh Gerakan Nasionalis Revolusioner (MNR) berhasil menggulingkan rejim militer kanan dan menasionalisasi tambang timah terbesar di negeri itu, memulai reformasi tanah (land reform), dan memberikan hak pilih kepada perempuan dan kaum Indian yang sebelumnya tidak berhak memilih. Konteks global pada masa itu menampilkan peningkatan jumlah pemerintahan kiri, ditandai dengan kebangkitan Uni Soviet menjadi negara adidaya dan revolusi komunis di Cina. Pemerintahan revolusioner Bolivia disingkirkan 12 tahun kemudian, setelah itu negeri tersebut menjadi korban serangkaian pemerintahan militer dan rejim sipil lemah yang berjatuhan seperti domino.

Tahun 1980an merepresentasikan titik balik yang menentukan. Krisis hutang yang merenggut Dunia Ketiga memfasilitasi neoliberalisasi di negeri-negeri Amerika Latin melalui kebijakan restrukturisasi IMF. Dengan disusul kejatuhan Uni Soviet, saat itu tampak tak ada alternatif yang mungkin terhadap arus pasang politik kanan. Juga dalam era ini, industri timah di Bolivia runtuh karena persediaan global yang terlalu banyak (oversupply), yang terutama dipasok oleh Cina dan Brasil. Dalam konteks tersebut, industri lalu-lintas narkotika (narcotrafficking) mulai marak. Hal itu pada prinsipnya dibahan-bakari oleh konsumsi di utara dan didorong oleh naluri bisnis (sense of entrepreneurialism) yang tak ada duanya di Kolombia, pusat (epicentre) dari perdagangan obat-obatan terlarang. Perbatasan internasional yang semakin berpori-pori berkat globalisasi, dan konteks lokal berupa bencana hutang dan ekonomi, menciptakan atmosfir mengundang bagi kekayaan yang diasosiasikan dengan maraknya industri lalu-lintas narkotika. Sebagai penghasil daun dan pasta koka kepada pemroses dan distributor di Kolombia, Bolivia menyaksikan penciptaan lapangan kerja di sektor koka, suatu perkembangan yang membantu menyerap penambang timah dan rakyat lainnya yang menganggur dan tak mendapat pekerjaan. Di antara mereka ialah Evo Morales, seorang pengorganisir dan pemimpin cocaleros (petani koka) yang keluarganya pada mulanya bekerja di tambang timah sebelum ditutup.

Berdekatan dengan penerapan kebijakan neoliberal terkenal 'terapi kejut' (shock therapy) di Bolivia - dirancang oleh Jeffrey Sachs, yang sejak itu meninggalkan pendekatan tersebut - Presiden Gonzalo Sanchez de Lozada terpilih menjabat pertama kalinya dari 1993 hingga 1997. Sebagai mantan menteri perancang 'kejut' pada tahun 1980an, sang presiden, yang oleh kalangan lokal dikenal sebagai 'Goni', memimpin gelombang privatisasi meluas pada tahun 1990an. Langkah ini membolehkan penduduk asing memiliki setengah dari perusahaan yang sebelumnya merupakan korporasi publik atau negara dalam sektor-sektor strategis seperti petroleum, penerbangan, telekomunikasi, kereta-api, perusahaan listrik, dan seterusnya. Sejak awal, restrukturisasi 'Goni' dengan ricuh dilawan oleh aksi-aksi protes rakyat.

Sumber daya alam ditinjau kembali: terungkapnya neoliberalisme 2000 - 05

Sebuah unsur kontekstual yang penting bagi berakhirnya neoliberalisme adalah kebangkitan kembali solidaritas penduduk asli yang dibentuk melalui serangkaian peristiwa seputar peringatan di tahun 1992 tentang Penaklukan oleh Spanyol 500 tahun sebelumnya. Gerakan penduduk asli mulai dibangun pada masa ini, dan memicu semakin tingginya aktivisme politik antara penduduk mayoritas negeri itu. Seorang penduduk asli pertama di negeri itu yang mencapai jabatan politik atas, Victor Hugo Cardenas Conde, dipilih pada 1993 sebagai wakil presiden Sanchez de Lozada. Tapi kebijakan neoliberal tahun 1990an gagal diterjemahkan menjadi keuntungan material yang mengucur pada massa yang dimiskinkan di negeri itu.

Titik balik yang terlihat jelas pada saat itu terjadi pada 1999-2000 ketika diterapkan rencana privatisasi air di Lembah Cochabamba melalui anak perusahaan Bechtel Corporation, Aguas de Tunari. Dalam waktu beberapa bulan harga air meningkat drastis dan memicu aksi-aksi protes yang semakin agresif, termasuk suatu demonstrasi massal di mana seorang protestan terbunuh dan beberapa lainnya terluka oleh militer. 'Perang Air' ini, sebagaimana biasa disebut, berujung pada pembatalan kesepakatan privatisasi air. Ia juga memperkuat gerakan anti-neoliberal yang berlanjut meningkat dalam jumlah dan intensitas.

Sebuah paku lainnya pada peti mati neoliberalisme di Bolivia muncul pada tahun 2003 ditengah-tengah aksi protes sosial terkait usulan pembangunan pipa gas alam ke Chile. Cadangan gas alam yang telah terbukti (proven reserves) meningkat sebesar 700% antara 1996 dan 2002, dan pemerintah antusias untuk mengambil keuntungan dari itu. Dengan kegagalan proyek privatisasi air dan kecenderungan umum di Amerika Selatan yang mengarah ke kiri dengan terpilihnya Hugo Chavez pada 1998, mayoritas penduduk Bolivia melancarkan aksi-aksi protes umum menentang pembangunan pipa ke Chile. Mereka takut penduduk pada umumnya tak diuntungkan oleh ekspor gas ke Chile, dan ini hanyalah salah satu skema untuk mengekstrasi sumber daya alam Boilivia yang berharga demi keuntungan korporasi transnasional dan pihak asing. Protes-protes sosial menentang pipa tersebut bergabung dengan demonstrasi umum lainnya yang menggunung terkait rencana-rencana yang tunduk terhadap tekanan administrasi Bush untuk membasmi secara militer tanaman koka yang tersebar luas di negeri itu, yang mana puluhan ribu orang menggantukan kehidupannya. Presiden Sanchez de Lozada, kini dalam tahun kedua masa jabatannya yang kedua, tidak mengindahkan teriakan publik yang semakin keras mengenai pembangunan pipa maupun proyek pembasmian koka. Akibatnya terjadilah konfrontasi besar yang dikenal sebagai Oktober Hitam, yang mana presiden memerintahkan militer untuk menggunakan kekerasan dalam membubarkan blokade jalanan di La Paz dan pemukiman kumuh El Alto yang didirikan sebagai protes terhadap kebijakan presiden yang tidak merakyat. Karena hanya ada satu jalan besar untuk memasuki La Paz, blokade jalanan secara khusus terbukti sebagai alat protes yang efektif berkat efeknya yang melumpuhkan kota tersebut. Akibat dari konfrontasi teresbut, setidaknya 100 orang ditembaki oleh militer dan banyak lainnya terluka. 'Goni' mengundurkan diri dan mencari suaka di Amerika Serikat, sementara wakil presidennya, Carlos Mesa Gisbert, mengambil kendali yang goyah terhadap pemerintahan hingga kejatuhannya dua tahun kemudian.

Semua itu menandakan semakin besar dan berbahayanya ketiadaan pengertian antara pimpinan tertinggi negeri tersebut dan keinginan mayoritas luas rakyat Bolivia. Hal yang kurang lebih sama terjadi pada 2004. Pada tahun itu 80% suara dalam suatu referendum penting memilih nasionalisasi terhadap sumber daya energi negeri itu. Luar biasanya, pemerintah memilih untuk mengabaikan mandat publik yang terang-terangan ini. Dalam iklim polarisasi mendalam dan ketidakstabilan ini, dan meskipun terdapat peningkatan investasi asing dalam negeri-negeri Amerika Selatan lainnya yang dianugerahi sumber daya melimpah, investasi asing di Bolivia menurun dari US$ 567 juta pada 2003 menjadi hanya di bawah $200 juta pada 2005.

Rumah kartu neoliberal beruntuhan selama 2004 - 05, ditengah-tengah aksi-aksi protes berskala nasional yang melumpuhkan dan menentang kegagalan pemerintah dalam menuruti seruan referendum untuk menasionalisasi sumber daya alam negeri tersebut. Taktik pilihannya masihlah blokade-blokade jalanan. Pada awal Juni 2004, blokade jalanan mencekik aliran transportasi pada 55 titik strategis di seluruh sistem jalan bebas hambatan negeri tersebut. Presiden Mesa dipaksa untuk minggir, membuka jalan bagi terpilihnya Evo Morales. Diangkat pada Januari 2006, ia memperoleh 54% suara nasional selama pemilihan presiden pada 2005.

Morales dan nasionalisasi gaya baru

Pada May Day 2006 Presiden Evo Morales mengumumkan bahwa ia akan 'menasionalisasi' sumber daya energi negeri itu, terutama sektor pertambangan dan gas alam. Ia memberikan peringatan bahwa ia akan merampungkan tujuan ini dalam enam bulan. Selama interval tersebut terdapat keresahan yang cukup meluas di pihak perusahaan pertambangan dan gas alam. Yang paling menguatirkan, menurut perspektif mereka, adalah ketidakpastian seputar makna nasionalisasi dan apa yang akan mereka katakan kepada para investor untuk memberanikan mereka mempertahankan komitmennya dalam proyek di Bolivia. Menambah ketakpastian adalah dua usulan yang dilayangkan dalam pemerintahan yang mana, dalam kasus pertambangan, diusulkan agar dua jenis pajak dapat digunakan untuk saling mengimbangi satu sama lainnya, Pajak Penghasilan tambahan (Complementary Tax) dan Pajak Keuntungan (Profit Tax).(3) Dengan kata lain, diusulkan agar pajak-pajak ini didasarkan atas skala mengambang, dan salah satu dapat digunakan untuk mengurangi yang lainnya. Terkait gas alam, usulan tingkat pajak yang seragam sebesar 82% dipandang 'tidak masuk akal' dan tidak dapat diterapkan oleh perusahaan Brasil Petrobras, yang mengontrol 47% pasar gas alam Bolivia.(4) Para eksekutif korporasi tampaknya sepakat bahwa formula dan angka awal yang diberikan oleh pemerintah tidak berarti banyak, dan yang sesungguhnya jadi persoalan adalah penekanannya, atau apa yang oleh kalangan dalam disebut dengan 'bagian pemerintah' - jumlah persentase sebenarnya dari penghasilan perusahaan yang akan diambil oleh pemerintah Bolivia ketika 'nasionalisasi' diberlakukan.

Pemerintahan Morales harus berhati-hati mengatur perimbangan kekuatan. Di satu sisi, pemerintah tak dapat mengasingkan korporasi swasta dalam sektor gas alam dan pertambangan yang merupakan sumber investasi asing yang sangat dibutuhkan oleh Bolivia. Pemerintah Bolivia tidak memiliki kapital sendiri untuk mengoperasikan industri pertambangan bila perusahaan transnasional (TNCs) menarik diri. Di lain pihak, harga sumber daya dan komoditas energi mencapai tingkat yang tinggi dalam sejarah, sehingga pemerintah dapat bergantung pada kemungkinan bahwa perusahaan swasta akan menetap di Bolivia asalkan mereka terus menikmati keuntungan - bahkan bila jangkauan keuntungan ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun bonanza sebelumnya. Penjualan eksternal mineral Bolivia meningkat 15,3% pada 2005 dibandingkan tahun sebelumnya, dan penjualan hidrokarbon meningkat 54% dalam periode yang sama.(5)

Yang secara khusus patut dicatat adalah proses 'nasionalisasi' ini sangatlah bervariasi. Menepati janji awal Morales untuk 'menasionalisasi' industri hidrokarbon dalam enam bulan, pada akhir Oktober pemerintah Bolivia mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan semua perusahaan asing di negeri itu dalam hal tata cara pelaksanaan nasionalisasi terhadap mereka. Dalam suatu pidato perayaan, Morales mengatakan bahwa 'Kita akan menegakkan hak kita terhadap sumber daya alam kita tanpa mengusir atau menyita hak milik siapa pun'.(6) Tapi itu tidak terbukti akurat, sebagaimana akan kita lihat. Memang, muncul banyak spektrum antara hitam dan putih, sejalan dengan perbedaan yang menyolok antara kebijakan-kebijakan yang diasosiasikan dengan industri petroleum, gas alam dan pertambangan mineral.

Terkait dengan petroleum, suatu komponen yang patut dicatat dalam program nasionalisasi 1 Mei 2006 meliputi 'pengembalian' dua penyulingan besar Petrobras, satu di Cochabamba dan satunya lagi di Santa Cruz. Ini cocok dengan model nasionalisasi tradisional, di mana negara mengambil alih industri swasta, dalam kasus ini setelah melalui negosiasi yang panjang dan disertai ketegangan tentang harga. Kepahitan Petrobras sehubungan hilangnya dua penyulingan kunci ini dinyatakan kepada publik dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam suatu pengumuman pada bulan Mei 2007 yang menyatakan bahwa bila pemerintah tak dapat memenuhi pembayaran awal sebesar 50% total harga $112 juta yang dijanjikan untuk dilunasi pada bulan Juni 2007, maka kesepakatannya dibatalkan.( 7) Pemerintah Bolivia membutuhkan pinjaman untuk melakukan pembelian. Kontras dengan Venezuela yang kaya minyak, di mana Presiden Chavez membelanjakan petrodollar dengan jumlah yang besar untuk berbagai proyek-proyek publik, Bolivia tidak memiliki kapital dan dengan demikian lebih rentan di hadapan TNCs dan kapital finansial.

Yang juga menarik dalam kasus ini adalah penjahat transnasionalnya bukanlah Amerika, tapi Brasil. Ini mendemonstrasikan suatu perbedaan ideologis antara kaum kiri di Amerika Selatan. Sebagai pemain global yang besar, Brasil lebih terlibat dalam kapitalisme transnasional dibandingkan Bolivia. Bukannya memposisikan diri sebagai korban kapital transnasional, negeri itu telah membiakkan TNC besar seperti Petrobras. Meskipun Brasil, Chile dan Peru dipimpin oleh pemerintahan yang kiri dalam batasan bahwa mereka mendukung kebijakan redistribusi kekayaan dan kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan model neoliberal yang telah dicampakkannya, mereka jelas masih berkomitmen pada kapitalisme global pada umumnya (mainstream global capitalism). Ini kontras dengan kaum kiri yang lebih bergaris keras (hardcore left) di Amerika Selatan yang bertujuan menentang kapital transnasional dalam beberapa aspek pentingnya, dan yang berjuang untuk memberdayakan negara sebagai agen utama dalam urusan perekonomian menurut cara-cara yang merefleksikan kepentingan kaum yang tersingkirkan. Termasuk dalam kelompok ini adalah Venezuela, Argentina, Bolivia dan Ekuador.

Kontras dengan kasus-kasus pertambangan dan petroleum, pada sektor gas alam belum diterapkan nasionalisasi dalam pengertian tradisionalnya. Sebagai gantinya, proses tersebut menyertakan peningkatan 'bagian pemerintah' Bolivia secara substansial yang diperkirakan akan meningkatkan pendapatan negara dari industri tersebut dari sekitar $1 milyar pada 2006 menjadi $4 milyar di bawah pengaturan yang baru. Kesepakatan yang dibuat memberikan makna bahwa perusahaan gas alam akan memberikan uang sewa (rente) kepada pemerintah antara 50% dan 82%, tergantung pada negosiasi yang kompleks antara negara dan masing-masing perusahaan. Sebagai imbalannya, perusahaan-perusaha an ini diberikan akses terhadap gas alam selama periode yang berkisar antara 23 dan 30 tahun.

Industri pertambangan menerapkan suatu campuran pendekatan yang beragam, dan Morales harus berurusan dengan perusahaan-perusaha an tersebut secara pribadi. Yang ia jadikan target utama untuk dilibatkan nasionalisasi dalam pengertian tradisionalnya adalah pabrik peleburan timah milik perusahaan pertambangan Swiss, Gencore, yang disita oleh pemerintah Bolivia pada Februari 2008. Dengan mengutip 'ketakwajaran' dalam tambang tersebut, yang tampaknya menipu pemerintah dalam hal pemasukkan yang dijanjikan, Morales berkata pada karyawan pabrik tersebut bahwa 'Sumber daya alam kita terus menerus dijarah'.(8) Morales menyiratkan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana umum untuk menyita tambang lainnya, dan memilih untuk sekedar meningkatkan 'bagian pemerintah', asalkan tiap tambang yang bersangkutan dinilai pemerintah telah melakukan operasinya secara adil.

Sentimen keadilan sosial itu tidak hanya menyiratkan pembayaran pajak yang besar kepada pemerintah, ia juga menyertakan suatu redefinisi tanggung jawab korporasi dalam tingkat komunitas.(9) Seorang pejabat senior pemerintahan dalam Kementrian Pertambangan dan Metalurgi, yang berlatar belakang pertambangan sektor swasta, mengindikasikan bahwa perusahaan pertambangan dituntut untuk memberikan pelatihan (training) secara konstan dan signifikan terhadap karyawan berkebangsaan Bolivia di pertambangan sehingga rakyat Bolivia pada akhirnya akan menempati posisi-posisi eselon atas di industri tersebut dan juga mendapat upah yang lebih baik. Lebih jauh lagi, pertambangan dituntut untuk menyediakan kesejahteraan sosial yang jelas dan proyek-proyek infrastruktur kepada komunitas tempat mereka beroperasi.( 10) Beberapa eksekutif pertambangan mengekspresikan simpati terhadap tujuan-tujuan ini, baik karena mereka mungkin dapat memberikan stabilitas politik yang lebih besar dan juga karena mereka ingin dipandang sebagai bagian dari solusi sosial bukannya suatu problem politik.(11) Terdapat juga beberapa pihak yang skeptis dan memandang pemerintah sebagai pendorong ketidakefisienan dan tak bersentuhan dengan realitas bisnis yang kompetitif.( 12)

Di kalangan industri gas alam terdapat juga pihak-pihak yang menyimpan keraguan. Di antaranya yang terkuat adalah mereka yang mengoperasikan Petrobras, yang merupakan investasi asing yang diandalkan pemerintahan Bolivia untuk mengekstraksi gas. Seorang perwakilan penting perusahaan tersebut di La Paz menyatakan bahwa pemerintahan Morales beroperasi dalam suatu 'mitos ideologis' dan bahwa ia meremehkan kekuatan yang digunakan oleh para korporasi yang memberikan investasi asing yang dibutuhkan.( 13) Dalam tataran umum telah terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Bolivia menghadapi beberapa konsekuensi negatif dari TNC-TNC karena menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Contohnya, tampak terjadi penurunan secara signifikan terhadap aktivitas pengeboran eksplorasi di sektor petroleum - dari jumlah sebanyak 16 situs semacam itu dari 1998-99 hingga hanya serendah tiga selama 2006 (tahun pertama Morales menjabat).(14) Serupa dengan itu, Institut Fraser, sebuah pusat pakar (think-tank) sayap kanan dari Kanada, melakukan survey yang mengindikasikan bahwa Bolivia di bawah Morales menempati ranking ketiga dari bawah di antara 65 negeri lainnya dalam hal daya tarik investasi asing dalam industri pertambangan (Venezuela dan Zimbabwe merupakan dua negeri lain di bawahnya). Lebih spesifik lagi, negeri itu meraih urutan 58 dari 65 dalam hal keamanan terkait investasi.(15)

Di luar industri-industri hidrokarbon dan pertambangan, pemerintahan Morales telah melakukan inisiatif kebijakan yang berani berupa reformasi tanah (land reform). Antara Januari dan Agustus 2006 sang presiden meredistribusi 7,6 juta hektar tanah. Tapi itu termasuk penghibahan tanah milik negara kepada petani. Ia meraih kemenangan legislatif yang besar pada November 2006 dengan Rancangan Undang-Undang reformasi tanah yang luas dan meliputi redistribusi 20 juta hektar lahan hingga akhir jabatannya pada 2011, banyak di antaranya melibatkan redistribusi lahan swasta. Pada 2006 sekitar 50.000 keluarga diestimasikan memiliki sekitar 90% dari lahan produktif negeri tersebut.(16) Banyak dari lahan ini berlokasi di departemen [semacam provinsi, pen.] dataran rendah di timur, di mana banyak penduduknya telah beroposisi terhadap pemerintahan Morales karena komitmennya menasionalisasi industri hidrokarbon - nanti kita akan kembali ke persoalan ini. Pendukung proyek ini menekankan bahwa langkah ini akan memberikan kebutuhan hidup bagi petani yang kelaparan, dan bahwa kaum perempuan yang tak bertanah ditargetkan untuk mendapat lahan. Beberapa pakar yang mendukung reformasi tanah menunjukkan suatu ikatan (nexus) yang kuat di antara musuh-musuh reformasi tanah, termasuk suatu aliansi antara pemilik tanah yang luas (big landowners), pembudidaya narkotika, bankir dan kaum kaya.(17) Kritik-kritik kuat terhadap reformasi tanah menekankan bahwa kebijakan semacam itu sebelumnya telah gagal di Bolivia, terutama sebagai hasil dari revolusi tahun 1952, dan akan terjadi peralihan penekanan produksi menjadi swadaya (untuk pemenuhan kebutuhan sendiri, pen.), bukannya produksi nasional yang efisien untuk menciptakan lebih banyak pangan.(18)

Indigenismo, radikalisme dan rejim keamanan baru: rencana pembangunan nasional

Pada 2006 pemerintah Bolivia mengeluarkan Rencana Pembangunan Nasional, yang menyertakan bagian yang panjang dan mendalam tentang pertahanan nasional. Upaya pemikiran kembali urusan-urusan strategis seperti ini sejalan dengan radikalisasi dan indigenismo yang terlihat dalam pemerintahan Morales. Ia menekankan bahwa 'pembongkaran neoliberalisme' berarti merevisi pandangan tentang keamanan nasional, dan menyiratkan bahwa pergeseran ini juga menciptakan sederetan musuh baru.(19) Suatu bagian dari rencana ini menyertakan 'pertahanan dan pengawasan sumber daya strategis' seperti gas alam dan mineral.(20) Beberapa pengamat asing terpana oleh manifestasi mendadak dari kebijakan ini ketika pasukan militer Bolivia ditempatkan di situs-situs gas alam saat Morales mengumumkan 'nasionalisasi' hidrokarbon pada Mei 2006. Seorang pejabat Menteri Pertahanan mencatat bahwa langkah ini pada umumnya 'simbolik dan realistik, karena bagian alamiah dari tugas militer adalah melindungi sumber daya alam'.(21) Tapi 'melindungi' dari siapa? Dan atas kepentingan siapa? Proses radikalisasi telah mencoba meredefinisikan keamanan dari perspektif penduduk mayoritas yakni kaum miskin dan penduduk asli, dengan memahami bahwa potensi ancaman terhadapnya sebagian bersumber dari kaum kaya lokal, dari kapital transnasional dan dari Amerika Serikat.

Kebijakan kunci lainnya dalam revisi keamanan ini adalah program 'inklusi sosio-ekonomik' di dalam angkatan bersenjata.( 22) Sehubungan dengan ini, seorang pejabat Kementrian Pertahanan Nasional mengindikasikan bahwa sekolah-sekolah militer di negeri itu sebelumnya menerima siswa-siswa - yakni, mereka yang ditakdirkan menjadi perwira - yang hampir secara eksklusif berasal dari kelas atas dan keluarga perwira.(23) Ini berarti terdapat lebih banyak perwira berkulit putih dan kelas atas memimpin pasukan yang sebagian besar berasal dari kaum miskin dan penduduk asli. Dalam hal ini restrukturisasi militer harus terlibat dan terkait dengan konflik ras maupun kelas. Telah diterapkan program-program yang menekankan inklusi ras dan sosio-ekonomik, dengan beberapa bimbingan yang diberikan oleh Kolese Militer Kerajaan Kanada (Royal Canadian Military College).

Pejabat Kementrian Pertahanan juga mengindikasikan bahwa satu ancaman terbesar bagi angkatan bersenjata bersumber dari korupsi dengan berbagai kedoknya: kaum kaya menyuap militer untuk memenuhi kepentingannya, dan maraknya pasar barang selundupan yang secara historis telah menghancurkan integritas angkatan bersenjata, terutama di negeri seperti Bolivia, di mana lalu-lintas narkotika tumbuh subur.(24) Wilayah korupsi lainnya yang penting berkaitan dengan perbatasan negeri itu yang sebagian besar tidak dipatroli, terutama perbatasan dengan Brasil dan Paraguay. Obat terlarang dan persenjataan, kayu hasil penebangan ilegal, dan pengapalan barang-barang legal dengan menghindari pajak internasional semuanya mengundang korupsi di kalangan perwira keamanan yang berpendapatan rendah.(25) Di bawah, kita akan kembali pada permasalahan ini ketika mendiskusikan implikasi regional dari medan strategis Bolivia yang masih segar.

Juga krusial bagi negeri tersebut adalah kebutuhan menangani defisit terang-terangan dalam material dan infrastruktur militer. Rencana keamanan nasional yang baru di negeri itu menekankan bahwa peralatan militer yang penting telah dengan drastis memburuk selama 20 tahun terakhir. Diindikasikan bahwa 80% kendaraan taktis berada dalam kondisi yang buruk, 70% sistem komunikasinya tidak dapat dioperasikan, di luar itu terdapat daftar panjang hal-hal serupa yang memprihatinkan. (26) Selain peralatan, jalan-jalan di negeri tersebut juga terkenal berkondisi buruk, dan sering kali tak dapat dilalui. Infrastruktur yang lebih baik diperlukan untuk mencapai tujuan strategis lainnya, pembentukan satuan kekuatan aksi cepat yang dapat menjelajahi medan ekstrim negeri tersebut. Rencana yang baru menyerukan pembangunan jalan tambahan sepanjang 3000 kilometer.

Otonomi dan pemisahan wilayah*

Terdapat sejumlah unsur yang menjelaskan desakan menuju otonomi yang substansial dan bahkan mungkin pemisahan wilayah sepenuhnya di antara empat 'departemen' atau negara bagian di Bolivia. Di antara isu-isunya adalah ras, kelas, budaya, dan pemisahan geografis. Dalam sebuah referendum yang dilaksanakan sejalan dengan pemilu kongres tanggal 2 Juli 2006, 42,21% penduduk nasional memilih 'otonomi'. Empat dari sembilan departemen memberikan suara mayoritas besar untuk otonomi: Santa Cruz (71.13%); Beni (73.83%), Tarija (60.8%) dan Pando (57.69%). Barangkali manifestasi gerakan pro-otonomi yang paling lantang dan terorganisir berasal dari departemen Santa Cruz, di mana terdapat sebuah kota yang bernama sama yang terletak pada dataran rendah dan merupakan yang paling modern di negeri itu.

Santa Cruz menyumbangkan 40% pendapatan ekspor dan penerimaan pajak negeri itu. Ia merupakan ibu kota sektor energi Bolivia, sebuah produsen pertanian besar, dan suatu wilayah yang penting bagi lalu-lintas narkotika dan penyelundupan lainnya. Mengepalai kampanye aktif untuk otonomi adalah Comite pro Santa Cruz (CPSC), suatu organisasi yang efisien dan dinamis yang mampu memobilisasi lebih dari 350.000 orang selama berbagai protes sejak 2004. Kepentingan yang dicerminkannya didominasi oleh kelas maupun ras. Dalam konteks kekayaan besar yang terdapat di departemen tersebut, mereka yang mewakili kepentingan kapital lokal merasa terancam oleh kebijakan sosialis dan redistribusionis pemerintahan Evo Morales. Daniel Castro, kepala komunikasi CPSC, mengindikasikan bahwa kelompoknya mendorong otonomi ekonomi 'supaya departemen ini dapat menggunakan pajak dan dana negara sesuai dengan kehendaknya' .(27) Ia berargumen bahwa negara telah mengambil inisiatif pendekatan 'konfrontasional' terhadap upaya-upaya kemerdekaan di negeri itu, dan di Santa Cruz khususnya, dan bahwa CPSC menghendaki pemerintahan yang memahami pentingnya 'efisiensi, peraturan yang jelas dan kekuatan-kekuatan globalisasi' .(28)

Dr Lorgio Balcazar Arroyo, General Manager CPSC, secara khusus mengkritik rencana terkenal pemerintah untuk meredistribusikan lebih dari 20 juta hektar tanah di Santa Cruz. Pemilik tanah besar mengklaim kepemilikan terhadap 91% lahan cocok tanam di departemen tersebut, dengan 20 juta hektar dimiliki oleh 3500 orang.(29) Dr Balcazar mengatakan bahwa reformasi tanah serupa gagal pada tahun 1950an, dan bahwa pemfokusan pemerintah terhadap pertanian swadaya (subsistence farming) bagi para petani akan menyebabkan penurunan produksi pertanian secara drastis sehingga menciptakan kelangkaan hasil pertanian secara nasional.(30) Lebih luas lagi, Balcazar mengindikasikan bahwa dengan penduduk asli yang hanya berjumlah 16% di Santa Cruz, dibandingkan di dataran tinggi di mana mereka mendominasi, budaya Santa Cruz jauh berbeda dengan di dataran tinggi tempat Morales menarik dukungan terbesarnya dan tempat terletaknya ibu kota La Paz. Maka, kombinasi faktor-faktor budaya dan ras dengan konflik kelas menjadi sebuah konteks bagi agenda CPSC. Pimpinan CPSC mengklaim bahwa mereka telah menjadi korban represi dan pelecehan oleh pemerintah, termasuk apa yang mereka namakan 'perang psikologis' seperti penempatan pasukan militer di dekat acara-acara kelompok tersebut, dan lain sebagainya. Mereka juga menyatakan kebencian mendalam terhadap apa yang mereka pandang sebagai pengaruh kuat Hugo Chavez dari Venezuela di Bolivia yang semestinya tidak diperlukan. Terakhir, Dr Balcazar menyatakan bahwa CPSC berminat mencapai 'otonomi' secara damai, tapi akan mempertimbangkan pemisahan wilayah bila upaya otonomi gagal.(31)

Kritikan terhadap Comite pro Santa Cruz menekankan bahwa departemen tersebut berkembang pada tahun 1950an dan 1960an berkat pendanaan oleh negara yang dialirkan dari dataran tinggi, terutama dari sektor pertambangan, dan bahwa tidaklah adil bila kelompok seperti CPSC berupaya menimbun kekayaan energi yang besar dan ditemukan saat milenium baru dalam Santa Cruz. Direktur sebuah pusat pakar (think tank) berhaluan kiri di Santa Cruz mengindikasikan bahwa di sana politik "sederhananya adalah masalah konflik kelas, kaum kaya di sini menghendaki hari-hari otoriter di masa lalu ketika kepentingan demokratik rakyat mayoritas tidak diperhitungkan' .(32) Ia menyatakan bahwa kaum kaya di Santa Cruz mengontrol media dan mampu memanipulasi rakyat mayoritas untuk memilih otonomi. Mr Salence Salinas juga mengindikasikan bahwa terdapat suatu ikatan antara pelaku lalu lintas narkotika dan pemilik tanah besar, bankir dan kaum kaya, dan bahwa aliansi ini dengan sengit beroposisi terhadap upaya Morales melakukan reformasi tanah.(33)

Dilatari polarisasi hebat ini - di satu sisi, pemerintahan kiri Morales berhadapan dengan mayoritas penduduk yang mendukung otonomi beserta pelopornya seperti CPSC, dan di lain sisi, petani tanpa tanah berhadapan dengan pemilik tanah besar dan sekutu-sekutunya yang kuat - terdapat meningkatnya penempatan angkatan bersenjata maupun munculnya kelompok-kelompok bersenjata ireguler. Contohnya, Morales telah menempatkan angkatan bersenjata di empat departemen pro-otonomi (Santa Cruz, Beni, Pando dan Tarija) pada Desember 2006 ketika mereka tengah membentuk 'dewan' pro-otonomi untuk memajukan perjuangan mereka. Mengenai kekuatan bersenjata ireguler, Konfederasi Pertanian Nasional negeri itu mengatakan berencana membentuk 'unit bela diri' untuk melindungi diri dari proses reformasi tanah yang direncanakan pemerintah.( 34) Di pihak yang berseberangan, kekuatan pro-otonomi di Santa Cruz memprotes kelompok bersenjata seperti 'ponchos rojos', yang bertindak sejalan dengan angkatan bersenjata.( 35) Maka polarisasi mendalam, demonstrasi kekuatan yang lebih sering oleh militer dan bermunculannya kelompok bersenjata baik berhaluan kiri maupun kanan telah membuka panggung untuk eskalasi konflik bersenjata dan mungkin saja perang saudara.

Di luar pembangkangan di provinsi-provinsi yang berkehendak jadi 'otonom', Morales menghadapi perpecahan serius dalam partainya sendiri Movimiento a Socialismo (Gerakan Menuju Sosialisme - MAS) mengenai ekonomi politik sumber daya alam. Contohnya, pada Mei 2007 komponen penduduk asli dari partai Pakta de Unidad (Pakta Persatuan) berargumen bahwa 'kepemilikan tanah dan sumber daya alamnya sejalan dengan penduduk asli', sementara pemerintah merespon bahwa tanah dan sumber daya alam 'haruslah di tangan rakyat Bolivia, dan pengelolaanya sejalan dengan negara'.(36) Perpecahan ini serius karena Morales telah mengandalkan penduduk asli untuk proyek-proyek politiknya. 'Pakta' yang disebut di atas terdiri dari empat kelompok, termasuk cocaleros, petani tanpa tanah, petani perempuan, dan organisasi penduduk asli dari beragam wilayah. Di luar perbedaan politiknya dengan beragam kelompok penduduk asli sehubungan sumber daya alam, Morales beberapa kali mengalami kesulitan dengan cocaleros (yang diwakilinya) dalam beragam persoalan mengenai persepsi global terhadap peran mereka dalam lalu lintas narkotika, hal ini dibahas lebih lanjut di bawah. Pokok persoalannya adalah bahwa politik identitas marak di Bolivia, bahwa tidak ada keseragaman (monolith) kaum miskin dan penduduk asli, dan bahwa politik di pedesaan berada di bawah permukaan. Meskipun awalnya Morales berhasil menciptakan persatuan melalui keterpilihannya, kini ia menghadapi tantangan dari warisan negara gagal dan potensi garis-jurang politik di penjuru negeri.

Konflik internal: dimensi regional

Meskipun perpecahan internal di Bolivia dengan sendirinya cukup penting, hal ini juga bermain dalam dimensi regional yang lebih luas antara AS, di satu sisi, dan kumpulan negara-negara yang dipimpin oleh Hugo Chavez dari Venezuela, di sisi lainnya. Dengan bentrokan antara model pemerintahan Bolivia yang kiri dan statis dengan kepentingan pemerintahan AS dan korporasi transnasional, dan dengan dekatnya hubungan Morales dengan Hugo Chavez, seorang anggota Kementrian Pertahanan Bolivia mengindikasikan bahwa ia memperkirakan AS 'akan mengeksploitasi perpecahan dalam negeri'.(37) Chavez mengindikasikan pada Oktober 2006 bahwa terdapat alasan yang cukup 'berbobot' untuk meyakini bahwa AS melakukan inisiatif rencana destabilisasi di Bolivia yang dijalankan beririsan dengan kepentingan kaum 'oligarki' negeri itu.(38) Di luar penyediaan berbagai macam bantuan yang dermawan ke Bolivia, seperti bantuan sebesar $10 juta untuk membantu paska hujan badai dan banjir yang menyusulnya pada Maret 2007, Venezuela telah mengadakan kesepakatan militer dengan Bolivia. Chavez mengatakan, sebagai contoh, bahwa bila AS secara langsung melakukan intervensi dan tidak menghormati kedaulatan Bolivia, Venezuela akan memulai 'mekanisme apa pun' yang diperlukan untuk membantu Bolivia (39) dan ia telah berjanji untuk menyediakan tentara Venezuela 'dalam masa krisis'.(40) Di luar pembangunan suatu pakta kerjasama militer, Venezuela mengindikasikan pada Oktober 2006 bahwa ia akan membantu Bolivia secara moneter dengan pembangunan setidaknya 10 'modul' militer yang masing-masing akan dijaga oleh 15 tentara untuk memperkuat keamanan Bolivia di sepanjang perbatasannya dengan Peru, Brasil, Paraguay, Argentina dan Chile.(41) Perlu diingat bahwa perbatasan-perbatas an ini diidentifikasikan oleh doktrin pertahanan nasional yang dicatat di atas sebagai rentan terhadap pelanggaran keamanan - terutama lalu lintas berbagai penyelundupan termasuk senjata ilegal. Tak lama setelah pengumuman 'modul-modul' tersebut, Chile mengindikasikan ketidak-sepakatanny a dengan pakta militer yang ditandatangani pada 26 Mei 2006 antara Venezuela dan Bolivia, dan menguatirkan pembangunan 'modul-modul' tersebut di sepanjang perbatasannya. (42)

Kepentingan Venezuela di Bolivia begitu kompleks. Bolivia bukan sekedar sekutu ideologis dan strategis yang loyal bagi Chavez, tapi Venezuela juga memainkan peran 'kakak' atau penolong bagi Bolivia yang ultra-miskin dan terpecah secara politik. Dalam pengertian ini Bolivia merupakan sebuah protege bagi eksperimen sosialis Venezuela. Adalah kepentingan Chavez untuk membantu Bolivia mengembangkan ekonominya dan mencapai kestabilan politik sehingga Venezuela dapat menunjukkan kepada wilayahnya dan dunia tentang perkembangan positif negeri itu. Di sini baik Morales maupun Chavez harus berhati-hati mendemonstrasikan bahwa Morales lah yang menjalankan pertunjukan di Bolivia, dan bahwa Chavez memainkan peran pendukung bukan peran pengarah. Jelaslah kelompok pendukung 'otonomi' seperti CPSC sangat membenci pengaruh Chavez di Bolivia, begitu pun kaum sayap-kanan Bolivia dan beberapa TNCs.

AS memiliki kepentingan yang jelas untuk menyaksikan Morales gagal di Bolivia. Washington tidak ingin melihat model sosialis negeri itu berhasil, dan sangat mencurigai posisi negeri tersebut dengan Venezuela. Meskipun terus mengembang-biakkan model neoliberal yang tidak populer, Washington tidak memiliki model ekonomi politik alternatif yang dapat diterima oleh mayoritas rakyat Bolivia yang telah menyambut visi Morales untuk negeri itu. Meskipun AS masih merupakan pemberi bantuan terbesar bagi Bolivia pada 2006, Washington telah mengeluh bahwa bantuan ini tidak dihargai oleh banyak pihak, karena pemerintahan Bolivia mengumandangkan bantuan dari Venezuela dan Kuba, tapi berbisik saat memuji AS atas bantuannya.( 43) Lebih jauh lagi, Washington dengan keras mengkritik pemerintah Morales karena tidak menuruti kepentingan AS dalam 'perang melawan obat terlarang' (drug war), dan mengklaim bahwa tanaman koka menyaksikan peningkatan tahunan sebesar sepertiga hingga 15 juta hektar pada musim gugur 2006. Presiden Bush mencatat pada September 2006 bahwa 'kami menguatirkan tentang tidak adanya kerjasama anti-narkotika' dari Morales, dan memuji-muji Kolombia tentang hal yang menurut pandangan para pakar merupakan kemajuan yang sangat diragukan.(44) Pada Desember 2006 Washington telah mengurangi bantuan anti-narkotika ke Bolivia sebesar 25%.(45) Perang terhadap obat terlarang merupakan mekanisme Washington untuk membentuk angkatan militer dan polisi di negeri-negeri yang menjadi target untuk menyesuaikan diri dengan tujuan strategis AS, sebagaimana didemonstrasikan dengan sempurna oleh kasus Kolombia.

Kesimpulan

Terdapat tiga perubahan luas yang membentuk medan keamanan baru di Bolivia, yang tetap merupakan negeri termiskin di Amerika Latin. Pertama, ditemukannya cadangan gas alam yang besar dikombinasikan dengan lonjakan harga sumber daya alam yang berhubungan dengan energi dan komoditas lainnya telah mengangkat persoalan strategis yang segar di Bolivia. Kedua, kebangkitan demokrasi kerakyatan di seluruh penjuru Amerika Latin menemukan ekspresi penuhnya di Bolivia. Mayoritas penduduk, yang miskin, dan yang merupakan mestizo atau penduduk asli, berhasil menaikkan salah seorang di antara mereka ke kursi presiden - suatu fenomena yang membantu meredefinisikan tema-tema keamanan negeri tersebut. Terakhir, perubahan regional yang signifikan, seperti menyoloknya pembelokan Amerika Latin ke kiri maupun pergeseran-pergeser an di tingkat tatanan dunia, termasuk semakin banyaknya tantangan terhadap hegemoni AS dan kebangkitan bintang-bintang dunia baru seperti Cina, telah memberikan konteks baru bagi urusan strategis di Bolivia. Mari kita lanjutkan mengembangkan hal-hal tersebut.

Ledakan energi (energy boom) dalam dekade pertama milenium baru telah melimpahkan kekayaan yang cukup besar kepada Bolivia. Kebangkitan kesadaran penduduk asli, terutama sejak peringatan 500 tahun subjugasi kolonial pada 1992 telah diasosiasikan dengan memori yang menggetarkan tentang eksploitasi brutal yang menyertai proses penambangan sumber daya alam yang besar selama Masa Penaklukan (The Conquest), suatu era yang mentransformasikan penduduk asli menjadi budak yang termiskinkan. Dengan ledakan sumber daya alam yang cukup mendadak selama dekade belakangan, dan kebakaran sosio-politik yang besar di awal kegagalan era neoliberal, pernyataan politik rakyat mayoritas Bolivia yang termiskinkan dan tergolong penduduk asli berarti bahwa perencanaan yang dibuat akan mengalokasikan lebih banyak kekayaan untuk mereka, bukannya untuk kepentingan luar TNCs. Nasionalisasi sektor sumber daya alam dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Untuk mempertahankan dukungan politik yang krusial dalam lingkungan yang sangat terfragmentasi dan penuh tantangan, menjadi suatu keharusan bagi pemerintah Morales untuk menjamin bahwa buah dari kebijakan nasionalisasinya yang berani benar-benar mengucur ke mayoritas rakyat miskin. Nasionalisasi hidrokarbon meningkatkan pendapatan negara sebesar 40% pada 2006 dibandingkan tahun 2005, menjadi $1,65 milyar, dan diproyeksikan menjadi $2 milyar pada 2007. Meskipun pemerintah berencana menginvestasikan $3 milyar ke dalam industri hingga 2012, bagian besar kekayaan yang didapatkan dari nasionalisasi digunakan untuk mendanai program-program kesejahteraan sosial. Contohnya, pada April 2007 pemerintah meluncurkan program perumahan sebesar $90 juta. Bagian utama kebijakan tersebut adalah pinjaman dengan suku bunga rendah sebesar 1%-3% (kontras dengan suku bunga bank sebesar 18%-24%) dan rencana pembangunan rumah bagi kaum ultra-miskin. Pemerintah memperkirakan program tersebut akan menghasilkan 70.000 pekerjaan konstruksi dalam jangka menengah. Di luar sektor konstruksi pemerintah mengumumkan rencananya menciptakan 230.000 pekerjaan di akhir 2007, dengan 160.000 di antaranya pekerjaan temporer. Morales meningkatkan upah minimum bulanan dari $63 menjadi $67, yang diberlakukan secara retroaktif pada 1 Januari 2006. Di samping program-program dan kebijakan-kebijakan ini dan program-program reformasi tanah yang disebut lebih awal, Kuba menyediakan 1700 dokter dan tenaga paramedik bagi Bolivia. Walaupun program-program ini substansial, belum jelas apakah itu cukup memenuhi harapan yang semakin membumbung di antara penduduk negeri itu yang frustasi dan penuh amarah.

Meskipun dukungan mayoritas penduduk merupakan kunci bagi eksperimen sosialis Morales, pemerintah benar-benar butuh membangun suatu hubungan yang kuat dan loyal dengan militer. Pada 2007 pemerintah Morales menyisihkan sebagian dana yang diperolehnya dari nasionalisasi hidrokarbon untuk memperkuat angkatan bersenjata. Contohnya, pada tahun tersebut militer menerima 100 kendaraan baru, empat helikopter, tiga pesawat dan peralatan lainnya. Peran penting angkatan bersenjata dalam ekonomi politik Bolivia yang sedang dirombak sudah jelas terlihat sejak awal. Adalah luar biasa bahwa militer tampil secara formal dalam situs-situs industri sumber daya alam untuk menandakan nasionalisasi negeri itu, menyatakan terang-terangan bahwa pemerintah siap menggunakan kekerasan untuk melindungi agendanya berupa kepemilikan publik dan redistribusi kekayaan. Sejak diumumkannya nasionalisasi, militer telah melakukan intervensi dengan berupaya menciptakan stabilitas di situs-situs industrial yang dijangkiti pergolakan politik. Militer juga telah melakukan unjuk kekuatan di setidaknya empat departemen yang telah melancarkan protes dalam taruhannya mencapai otonomi politik dan ekonomi yang luas - terutama di Santa Cruz yang merupakan penghubung yang menghubungkan kepentingan TNCs dan mungkin tujuan-tujuan strategis Washington.

Meskipun militer sejauh ini mendemonstrasikan dukungan yang tak pernah kendur terhadap pemerintah Morales, sang presiden tidak dapat menerima dukungan angkatan bersenjata dengan begitu saja. Kebijakan yang diarahkan untuk mentransformasi representasi kelas dan ras dalam jajaran atas angkatan bersenjata pasti menciptakan ketegangan, walaupun ini belum menemukan ekspresi publik yang nyata. Lebih jauh lagi, polisi nasional memulai mogok makan pada Juli 2007 untuk memprotes sebuah rencana yang dijalankan oleh militer untuk merestrukturisasi angkatan polisi dan mengurangi jajaran personilnya. Meskipun ini mendemonstrasikan kepercayaan Morales terhadap militer dari pada polisi, setidaknya untuk sementara langkah ini menunjukkan hubungan yang lemah dalam rantai aparatus keamanan negara. Secara keseluruhan Morales sejauh ini menikmati dukungan militer, tapi dibutuhkan kerja dan kewaspadaan yang konstan untuk mempertahankan dukungan integralnya dan mencegah bergesernya unsur-unsur angkatan bersenjata menuju kepentingan yang hendak menyaksikan akhir bagi eksperimen sosialis negeri itu.

Telah dicatat bahwa agenda keamanan baru di Bolivia sebagian besar merupakan produk dari kekuatan demokrasi yang baru muncul. Tapi harus ditekankan bahwa Morales tidak menikmati dukungan yang monolitik dan harus berupaya menyatukan beragam kelompok kekuatan sosial di negeri tersebut. Meskipun penduduk asli pada umumnya mendukungnya, beberapa kelompok Indian telah bentrok dengan pemerintah dan menginginkan kekayaan alam lokal dialokasikan secara langsung kepada penduduk yang menempati tanah tempat penambangan. Lebih jauh lagi, anggota penduduk asli dalam Asamblea Constituyente (Majelis Konstituante) mengancam mengundurkan diri kecuali rancangan dokumen Vision de Pais (Visi Negeri) pemerintah ditulis kembali untuk menjunjung - di antara amandemen lainnya - hak tanah penduduk asli. Terdapat beragam nuansa dalam politik ras di Bolivia. Proyek redistribusi tanah Morales telah sebagian besar ditujukan kepada petani mestizo yang bertempat tinggal di dataran rendah dalam departemen-departem en yang mencari otonomi. Kaum mestizos telah memberikan peringatan lantang bahwa merekalah sektor ras terbesar negeri itu, bukannya penduduk asli. Morales berupaya mendapat dukungan politik mereka sebagai penyeimbang terhadap pihak berhaluan kanan yang menginginkan otonomi beserta pendukung asing mereka.

Di luar pembelahan secara ras, pemogokan pekerja tambang yang mampu melumpuhkan - yang juga mendirikan blokade jalanan dan melakukan aksi-aksi jalan yang berani di ibukota negeri itu pada Juli 2007 untuk memprotes kebijakan akses terhadap pekerjaan sehubungan dengan nasionalisasi pertambangan - mengindikasikan bahwa TNCs bukan satu-satunya pihak yang tak senang dengan aspek-aspek kebijakan nasionalisasi negeri itu. Dilatari pemogokan nasional yang gawat, blokade jalanan, perpecahan antar ras, pergulatan untuk otonomi di beberapa departemen tertentu, dan lain-lainnya, Gereja Katolik pada Juli 2007 dengan tegas memperingatkan bahwa negeri itu menghadapi 'bahaya besar' berupa disintegrasi di hadapan fragmentasi politik yang memuncak.(46) Secara keseluruhan, yang masih harus dilihat adalah apakah persatuan awal yang menyertai pembangunan bersejarah bagi mayoritas rakyat akan tetap utuh di bawah pemerintahan Morales. Kita telah melihat bahwa pendukung awal presiden saat baru dilantik di kemudian hari memeranginya untuk menjamin keuntungan-keuntung an sektoral. Ini dapat melemahkan Morales dalam pertempurannya melawan pihak-pihak yang diuntungkan oleh pemerintahan sebelumnya dan yang hendak menjatuhkannya dari kekuasaan.

Pergeseran dan nuansa politik di tingkat lokal dan nasional di Bolivia telah berjalan sesuai dengan perubahan konstalasi politik di tingkat tatanan dunia.(47) Penolakan terhadap neoliberalisme, gertakan terhadap AS dan penegasan politik kaum mayoritas demokratik semuanya adalah fenomena yang saling kait mengkait yang muncul tidak hanya di Bolivia tapi di tingkat wilayah. Ekuador dan Venezuela merupakan sebagian contoh paling jelas tentang gelombang demokratik, populis dan revolusioner di Amerika Latin ini. Meskipun Venezuela telah mengindikasikan akan melakukan intervensi militer bila AS dinilai akan mendestabilisasi negeri itu, belumlah jelas apakah negeri lain mungkin - secara hipotetis - membantu pemerintah Morales di Bolivia bila terancam. Kandidat yang paling mungkin di antaranya adalah Ekuador, Nikaragua dan Kuba.

Sehubungan dengan AS, kebangkitan kembali kaum kiri di Amerika Latin dalam banyak hal menunggangi kepemimpinan ekonomi dan politik AS yang gagal, terutama kegagalan model neoliberal, yang bertujuan mengkonsentrasikan kekayaan dalam wilayah dunia di mana distribusi kekayaan adalah yang paling tak seimbang. Lebih jauh lagi, Venezuela telah menggantikan AS sebagai pemasok bantuan pengembangan di Amerika Latin. Ini semua terjadi di saat AS sedang disibukkan oleh kekalahan pertempuran di Irak, dan kekuatan dunia lainnya seperti Cina, India dan Rusia tampak memperkuat diri mereka. Bukannya menawarkan cabang zaitun [simbol perdamaian, pen] kepada pemerintah Morales, justru terlihat meningkatnya tanda-tanda aksi AS yang tak dikehendaki dalam negeri itu. Ini dicontohkan dengan penolakan Morales terhadap kertas kebijakan AS yang mengkritik demokrasi di Bolivia pada musim panas 2007, yang disebutnya sebagai 'intervensi' yang tak diinginkan.( 48)

Secara keseluruhan kasus Bolivia mewakili suatu pekerjaan yang sedang dilakukan. Terlalu pagi untuk mengetahui dengan jelas apakah eksperimen ini akan sukses. Pemerintah Morales telah bekerja keras mengupayakan persatuan di dalam negeri yang terkenal terfragmentasi itu. Morales berhasil memberikan program-program sosial yang berasal dari proyek nasionalisasi, tapi penduduk termiskinkan di negeri itu tetap tak sabar. Ketegangan kelas dan ras juga mengemuka dalam konteks redistribusi kekayaan dan hak-hak khusus di negeri itu. Pemerintah juga harus terus menarik minat investasi asing dalam sektor pertambangan, agar benar-benar mendapatkan kekayaan untuk didistribusikan. Belumlah jelas apakah kebijakan nasionalisasi Morales telah menakutkan investasi secara permanen, walaupun TNCs telah bersikap sangat kritis terhadap pemerintahnya. Unsur-unsur korporasi transnasional dan kapital keuangan global tentunya akan mencoba mentorpedo eksperimen Bolivia. Dengan catatan historik yang penuh ketidakstabilan politik yang mendalam, dan kehadiran musuh-musuh nasional dan global terhadap proyek sosialis di Bolivia, mempertahankan dukungan angkatan bersenjata adalah kunci bagi pemerintah Morales - tapi ini, juga bukanlah tugas yang mudah dalam konteks program-program pemerintah yang dirancang untuk melepaskan genggaman jajaran teras angkatan bersenjata yang didominasi kulit putih dan kelas atas.

Proyek radikal Bolivia telah bertahan selama satu setengah tahun pertama. Perubahan radikal dalam bidang keamanan telah sepadan dengan perubahan meluas di bidang ekonomi politik. Masa depan negeri itu tetap tak menentu. Bila industri sumber daya alam tetap panas, bila pemerintah dapat menjamin bahwa kekayaan akan sungguh-sungguh mengucur ke bawah, bila Presiden Morales menggunakan pendekatan wortel dan tongkat [bujukan dan paksaan, pen.] secara berimbang untuk memimpin di tengah-tengah fragmentasi sosial, bila pemerintah dapat mempertahankan dukungan militer, dan bila pihak penolong seperti Venezuela tetap membuka kerannya, pembelokan Bolivia ke kiri dapat terbukti sebagai suatu keberhasilan.

------------ --------- ----

Catatan Penerjemah

* Teks asli sebenarnya menuliskan pergantian kekuasaan (succession) . Namun penerjemah menganggap itu merupakan kesalahan, di mana yang sepertinya dimaksudkan adalah secession (pemisahan diri). Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan konteks maupun lebih banyaknya kemunculan kata tersebut (secession) di dalam teks asli.

Catatan Penulis

1 Istilah ini bermakna penegakkan kekuasaan penduduk asli

2 Untuk penjelasan awal yang baik tentang tema-tema yang berhubungan dengan politik Bolivia, lihat Waltraud Q Morales, A Brief History of Bolivia, New York: Facts on File, 2004; Deborah Poole, Vision, Race, Modernity: A Visual Economy of the Andean Image World, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997; Abraham Lowenthal & Samuel Fitch, Armies and Politics in Latin America, New York: Holmes and Meier, 1986; James Painter, Bolivia and Coca: A Study in Dependency, Boulder, CO: Lynne Rienner, 1994; Robert Albro, 'The water is ours, Carajo!', in June Nash (ed), Social Movements: Anthropological Reader, London: Blackwell, 2005, pp 249 - 271; Maria Choque, 'Reconstitucioacute n del ayllu y derechos de los pueblos indiacutegena' , Journal of Latin American Anthropology, 6 (1), 2001, pp 202 - 224; Silvia Rivera Cusicanqui, 'Reclaiming the nation', naclaReport on the Americas, 38 (3), 2004, pp 19 - 23; and Javier Sanjineacutes, 'Movimientos sociales y cambio politico en Bolivia', Revista Venezolana de Economia y Ciencias Sociales, 10 (1), 2004, pp 203 - 218.

3 Wawancara penulis dengan Enrique Arteaga, mantan menteri industri pertambangan dan presiden Club de Mineria, La Paz, 6 Juli 2006.

4 Wawancara penulis dengan Dr Arturo Castantildeos, Direktur Hubungan Institusional, Petrobras, La Paz, 21 Juli 2006.

5 La Razon, 27 Agustus 2006

6 Sebagaimana dikutip oleh Vancouver Sun, 30 Oktober 2006 (penekanan oleh penulis)

7 Lihat La Razon, 12 Mei 2007

8 Sebagaimana dikutip oleh Taipei Times, 11 Februari 2007

9 Untuk diskusi umum yang sangat baik tentang topik tanggung jawab korporasi, lihat Lisa North,
Timothy Clark & Viviana Patroni (eds), Community Rights and Corporate Responsibility, Toronto: Between the Lines, 2006.

10 Wawancara penulis dengan Eliodor Sandi, Direktur Kebijakan Sektoral, Menteri Pertambangan dan Metalurgi, La Paz, 6 Juli 2006.

11 Wawancara penulis dengan Osvaldo Arce, Manager Eksplorasi, Enpresa Minera Unificada, 5 Juli 2006.

12 Wawancara penulis dengan Jaime Villalobos Sanjines, wakil teknisi Manquiri SA, Proyecto San Bartolome, La Paz, 21 Juli 2006.

13 Wawancara penulis dengan Arturo Castantildeos.

14 El Diario, 16 Mei 2007.

15 Lihat El Diario, 21 Maret 2007.

16 BBC News, 29 November 2006.

17 Wawancara penulis dengan Jose Guillermo Salence Salinas, Direktur, Program Dampak Politik, Centro de Estudios Juridicos e Investigacioacuten Social, Santa Cruz, 24 July 2006.

18 Wawancara penulis dengan Dr Lorgio Balcazar Arroyo, General Manager, Comite pro Santa Cruz, Santa Cruz, 25 Juli 2006.

19 Pemerintah Bolivia, Kementrian Perencanaan, 'Defensa Nacional', Plan Nacional de Desarrollo, Juni 2006, seksi 3.4.6, p 2.

20 Ibid, p 3.

21 Wawancara penulis dengan Liliana Guzmaacuten, Advisor to the Minister for Human Rights, National Ministry of Defence, La Paz, 5 July 2006.

22 Pemerintah Bolivia, 'Defensa Nacional', p 5.

23 Wawancara penulis dengan Liliana Guzmaacuten.

24 Ibid.

25 Pemerintah Bolivia, 'Defensa National', p 5.

26 Ibid, p 1.

27 Wawancara penulis dengan Daniel Castro, Chief of Communications, Comiteacute pro Santa Cruz, Santa Cruz, 25 July 2006.

28 Ibid.

29 El Diario, 24 May 2006.

30 Wawancara penulis dengan Lorgio Balcazar Arroyo.

31 Ibid.

32 Wawancara penulis dengan Joseacute Guillermo Salence Salinas.

33 Ibid.

34 Lihat New York Times, 1 Juni 2006.

35 El Diario, 25 Januari 2007.

36 Lihat La Razon, 27 Mei 2007.

37 Wawancara penulis dengan Liliana Guzmaacuten.

38 Lihat Agencia Bolivariana de Noticias, 12 Oktober 2006.

39 Ibid.

40 Sebagaimana dikutip El Diario, 2 Februari 2007.

41 Lihat La Razon, 14 Oktober 2006.

42 El Diario, 9 Oktober 2006.

43 Lihat New York Times, 14 Mei 2006.

44 El Tiempo, 18 September 2006. Untuk diskusi tentang gagalnya perang obat terlarang di Colombia, lihat James Rochlin, Social Forces and the Revolution in Military Affairs: The Cases of Colombia and Mexico, New York: Palgrave-Macmillan, 2007.

45 Lihat El Diario, 21 Desember 2006.

46 Lihat El Diario, 17 Juli 2007.

47 Untuk diskusi lebih lanjut tentang ini, lihat Rochlin, Social Forces and the Revolution in Military Affairs.

48 Lihat La Jornada (Mexico), 12 Juli 2007.

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --
Sumber: "Latin America's left turn and the new strategic landscape: the case of Bolivia", Third World Quarterly, Volume 28, Issue 7 October 2007 , pages 1327 - 1342
Diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh NEFOS.org
Diterbitkan di NEFOS.org pada 31 Juli 2008
James Rochlin berasal dari Department of Political Science, University of British Columbia-Okanagan
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --

KUTUKAN PULAU DEWATA

2009-02-01T06:18:00.000-08:00

MENGUTUK DAN MENGECAM KERAS PENANGKAPAN DAN PENGANIAYAAN YANG DIALAMI OLEH 9 (SEMBILAN) ORANG WARGA ATAS TINDAKAN AKSI MENOLAK PT. SEMEN GRESIK

Kebebasan menyampaikan pendapat telah di jamin dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Ia merupakan hak dasar yang terangkum dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Mengingat pentingnya hak ini sebagai manifestasi pengakuan manusia secara utuh, pelaksanaan hak ini di beri kekebalan tersendiri (masuk ke dalam rumpun hak non derogable rights – hak yang tidak boleh dibatasi pelaksanaannya) . Dalam praktek, untuk melindungi hak orang lain terkait, hak ini memiliki pembatasan pelaksanaannya. Akan tetapi kemudian, pemabatasan dimaksud tidak menyentuh pada penghilangan hak dan ketidakpengakuan atas hak ini. Artinya, selama tidak bertentangan denagn kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hokum Internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial bersadarkan Pasal 4 ayat 1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik.

Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum untuk merespon peristiwa yang berkaitan dengan kepentingannya (termasuk kepentingan individu yang tergabung dalam kelompok tertentu). Jadi, aksi yang dilakukan oleh warga untuk menolak keberadaan PT. Semen Gresik dengan alasan-alasan logis yang menyertainya merupakan perbuatan penggunaan hak sebagaimana di jamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik. Namun alasan penangkapan 9 (sembilan) warga yang menolak keberadaan PT. Semen Gresik oleh Polres sarat dengan pembedaan asal-usul sosial antara warga vis a vis dengan PT. Semen Gresik. Padahal, tugas Apparatus State, dalam hal ini Polri, sebagaimana semboyan dan tugas Polri menurut Undang-Undang yaitu, “Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.” Pun halnya dalam konteks pelaksanaan HAM. Aparat seharusnya melakukan pembiaran (tindakan pasif) ketika warga Negara mengunakan haknya. Apabila terjadi kebalikan dari teori itu, maka dapat dipastikan bahwa Negara melalui Apparatus State-nya telah melakukan pelanggaran terhdap Hak Asasi Manusia!!!

Tindakan berlebihan, selain menangkapi warga, pemukulan dan lain sebagainya yang masuk dalam kategori PENYIKSAAN sebagaimana Pasal 1 ayat 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, adalah tindakan dan perbuatan yang tidak dapat di terima dengan alasan apapun! Terlebih, hak ini dalam kondisi apapun tidak boleh di rampas atau ditiadakan seperti tercantum dalam Pasal 7 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.” Menurut Pasal 4 ayat 2 Kovenan yang sama, pengurangan kewajiban atas ketentuan itu sama sekali tidak dibenarkan. Selain itu, tindakan penyiksaan masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat dalam kategori kejahatan kemanusiaan sebagaimana Pasal 7 huruf b junto Pasal 9 huruf f Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Untuk itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Eksekutif Daerah Bali menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Menuntut kepada Polres Pati untuk segera membebaskan 9 (sembilan) orang warga yang terlibat aksi tanpa alasan apapun;

2. Mendesak dilakukannya pengusutan atas tindakan penyiksaan melalui mekanisme pengadilan umum (HAM);

3. Mengutuk tindakan dan cara tidak profesional Polri dalam memperoleh dan mencari keterangan pada proses peyidikan melalui cara-cara penyiksaan;

4. Mendesak PT. Semen Gresik untuk memenuhi tuntutan warga sebagai pemilik sah wilayah atas sumber-sumber penghidupan yang ada disekitaran wilayah mereka;

5. Mendesak KOMNAS HAM untuk melakukan penyelidikan menyeluruh atas serangkaian peristiwa itu untuk rekomendasi dibentuknya pengadilan HAM.

Demikian pernyataan sikap Walhi Eksekutif Daerah Bali, agar diperhatikan bagi para pihak sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Denpasar, 27 Januari 2009

Walhi Eksekutif Daerah Bali

Karena Mengurus "Toilet ke Toilet" Rusaklah Hutan Alam Indonesia

2009-02-01T06:09:00.000-08:00

Karena Mengurus "Toilet ke Toilet" Rusaklah Hutan Alam Indonesia
Tinjauan sederhana terhadap gaya hidup dan cuci kakus Negara Maju

Koesnadi Wirasapoetra [1]

Pernahkah kita banyangkan hubungan Cuci Kakus bisa merusak hutan alam Indonesia. Saya pernah berpikir, apa hubungannya hutan rusak dengan toilet umum atau rumah tangga di dunia ini. Ini satu diantara tinjauan sederhana atas praktek gaya hidup manusia yang setiap tahun terus bergeser dan cenderung menimbulkan dampak kerusakan hutan alam Indonesia.

Bung Togu Manurung pernah menuliskan sebuah artikel di Kompas tentang Industri Pulp and Paper dan ancaman kerusakan hutan alam indonesia. Angka-angka yang dikeluarkan cukup memberikan inpirasi bagi siapapun untuk menghitung ulang kerusakan hutan alam di indonesia. Peningkatan produksi pulp and paper karena ada perubahan gaya hidup manusia dari tradisional ke semi modern dan moderinisasi. Situasi ini dimanfaatkan oleh para koorporasi kertas untuk terus mengkapanyekan (iklan) hidup efesien dan praktis, misalnya, membersihkan buang hajat menggunakan kertas tisu, dan hampir semua rumah makan, restoran dlsb menggunakan tisu kertas. Di Indonesia sendiri konsumsi kertas tahun 1996 15,5 kg, meningkat 18 – 20 kg per kapita tahun 2000. Saya tidak membayangkan, angka konsumsi kertas di negara barat misalnya Amerika konsumsi kertas 334,6 kg, Malaysia mencapai 87,4 kg per tahun per kapita.

Dari kebutuhan konsumsi kertas ini, ada seorang ibu bertanya kepada saya. Berapa hutan yang ditebang, bila menggunakan kertas tissu untuk membersihkan setelah buang hajat (maaf) di negara barat. Misalnya, ada jumlah penduduk Jerman, Inggris, Amerika, Belanda dlsb ada sekitar 100 juta orang. Jumlah ini menggunakan setiap hari satu orang 1 gulung kertas tisu dari pagi sampai malam rata-rata setiap hari. Artinya penggunaan kertas tissu bisa mencapai 100 juta gulung kertas tissu per hari, bila per bulan mencapai 3 milyar gulung. Bila berat kertas tissu itu 1 gulung mencapai ¼ kg, maka 3 milyar dihasilkan angka kira-kira 750.000.000 kg setara dengan 750.000 ton dalam sebulan penggunaan kertas tissu gunakan untuk bersih-bersih kotoran. Bila untuk menghasilkan 1 ton pulp diperlukan 5 m3 kayu bulat, dengan asumsi kayu bulan 120 m3 per hektar (diameter 10 up) maka sudah bisa ditebak penggunaan hutan untuk urus kebersihan toilet mencapai ratusan ribu hektar setiap bulannya.

Kita Sederhanakan Persoalan Ini

Kita tidak dapat mengindari apa yang kita rasakan. Untuk menyelamatkan hutan Indonesia dari ancaman kehancuran, bukan dengan bantuan skema REDD atau belas kasihan Negara kaya yang tidak mau mengurangi emisi karbon, tidak mau mengubah gaya hidupnya, dan tidak mau berhenti menguras kekayaan alam Indonesia.

Bila ada angka sekitar 100.000 hektar setiap bulan hutan ditebang untuk kebutuhan bahan baku tissue Toilet, maka, sederhanakan saja menyelamatkan hutan dengan cara, bangsa modern atau bangsa barat, membersihkan kotoran tidak menggunakan tissue dalam setiap hari. Sehingga, hutan bisa diselamatkan minimal 100.000 hektar dalam sebulan. Bila jumlah ini setahun, maka, akan ada hutan selamat 1,2 juta hektar dapat diselamatkan secara mandiri dan bertanggungjawab. Jangan juga kita sederhanakan menyelamatkan hutan terbalik hanya untuk menghitung TOILET emisi karbon Negara maju, padahal fungsi hutan sangat beragam sebagai penopang kehidupan manusia di muka bumi ini.

[1] Bekerja sebagai Sekjend Sarekat Hijau Indonesia dan menyampaikan supplement "Karena mngurus Toilet ke Toilet" rusaklah hutan Indonesia -- pada pertemuan dan lokakarya CAPPA di Bogor tgl 31 s/d 4 Februari 2009
tepian sungai ciliwung sempur kaler bogor
Mobile phone: 0816 202 321
http://www.basapind o.blogspot. com
http://www.petakdan um.blogspot. com
http://www.sarekath ijauindonesia. org
>
>
>

Bung Karno : “Sumbangan dan pengorbanan PKI besar sekali!”

2009-01-27T09:45:00.000-08:00

Catatan A. Umar Said

Bung Karno : “Sumbangan dan pengorbanan PKI besar sekali!”

Berikut di bawah ini disajikan cuplikan dari sebagian pidato Presiden
Sukarno di depan rapat umum Front Nasional di Istora Senayan Jakarta,
tanggal 13 Februari 1966... Pidatonya ini diucapkannya 4 bulan sesudah
terjadinya G30S, ketika Angkatan Darat di bawah pimpinan Suharto sudah mulai
secara besar-besaran membunuhi, atau menangkapi, atau menyiksa para pemimpin
PKI dan tokoh-tokoh berbagai organisasi masa (antara lain : buruh, tani,
nelayan, pegawai negeri, wanita, mahasiswa, pelajar, intelektual, seniman)
di seluruh Indonesia.

Agaknya, patut dicatat bahwa pidato Bung Karno di depan rapat umum Front
Nasional ini diucapkannya ketika golongan militer di bawah pimpinan
Suharto-Nasution sudah terang-terangan mulai melakukan “kudeta merangkak”
secara bertahap dan juga merongrong atau merusak kewibawaannya.

Cuplikan sebagian pidatonya ini, diambil dari buku “Revolusi Belum Selesai”
halaman 422, 423 , 424, dan 425 Buku “Revolusi Belum Selesai” tersebut
terdiri dari 2 jilid, dan berisi lebih dari 100 pidato-pidato Bung Karno,
yang diucapkannya di berbagai kesempatan sesudah terjadinya G30S sampai
pidatonya tentang Nawaksara 10 Januari 1967. Karena sesudah terjadinya G30S,
boleh dikatakan bahwa semua media massa (pers, majalah, TV dan radio )
dikuasai atau dikontrol keras Angkatan Darat, maka banyak sekali (atau
hampir semua) pidato-pidato Bung Karno di-black out atau diselewengkan atau
dimanipulasi. , sehingga tidak diketahui oleh umum secara selayaknya.

Isi buku “Revolusi belum selesai “ ini menyajikan berbagai hal penting yang
berkaitan dengan fikiran atau pandangan Bung Karno tentang perlunya
persatuan revolusioner bangsa Indonesia dalam mencapai masyarakat adil dan
makmur atau sosialisme à la Indonesia, menentang imperialisme AS, melawan
neo-kolonialisme dalam segala bentuknya, menjaga persatuan bangsa dan
kesatuan Republik Indonesia dan juga mengenai G30S. Karena itu, di samping
buku “Di bawah Bendera Revolusi” yang juga merupakan kumpulan tulisan dan
pidato-pidatonya selama perjuangannya sejak muda, maka buku “Revolusi Belum
Selesai” merupakan dokumen sejarah Indonesia yang amat penting untuk
dijadikan khasanah bangsa Indonesia.

Mengingat pentingnya berbagai isi buku “Revolusi belum selesai” ini untuk
mengenal lebih jauh dan lebih dalam lagi gagasan atau ajaran Bung Karno,
maka website http://kontak. club.fr/index. htm akan sesering mungkin
menyajikan cuplikan-cuplikanny a. Kali ini disajikan pendapat Bung Karno
mengenai sumbangan atau jasa-jasa PKI dalam perjuangan bangsa Indonesia
untuk mencapai kemerdekaan. Apa yang diungkapkannya secara tegas, jujur,
dan terang-terangan tentang PKI, merupakan hal-hal yang patut menjadi
renungan kita bersama.

Penghargaan Bung Karno terhadap perjuangan PKI mempunyai bobot penting dan
besar sekali. dalam sejarah perjuangan bangsa. Karena, penghargaan ini
datang dari seorang bapak besar bangsa, yang dalam sepanjang hidupnya telah
membuktikan diri dengan jelas sebagai seorang pemimpin nasionalis, yang
juga muslim dan sekaligus marxis. Sangatlah besar artinya, ketika ia
mengatakan bahwa sumbangan PKI dalam perjuangan untuk kemerdekaan adalah
paling besar

dibandingkan dengan partai-partai atau golongan yang mana pun, bahkan
termasuk PNI yang telah ia dirikan sendiri.

Apa yang dikatakan Bung Karno ini amat penting untuk diketahui oleh rakyat
Indonesia berikut generasi yang akan datang. Karena, selama lebih dari 40
tahun masalah PKI ini dipakai oleh Suharto bersama jenderal-jenderalny a
sebagai alat untuk menjatuhkan kekuasaan dan kewibawaan Bung Karno dan
menghancurkan kekuatan kiri atau revolusioner yang mendukung politiknya.
Racun yang disebarkan oleh rejim militer Orde Baru secara terus-menerus,
intensif, luas, dan menyeluruh ini, sampai sekarang masih bisa mempengaruhi
fikiran sebagian masyarakat kita.Salah satu buktinya ialah apa yang
disiarkan oleh koran Duta Masyarakat tanggal 18 dan 19 Januari 2009. (Harap
para pembaca menyimak ucapan-ucapan Asisten Intelijen Kasdam I/Bukit
Barisan, Kolonel (Inf) Arminson, dalam tulisan di harian tersebut yang
berjudul “Lewat kaos, parpol hingga film).

Cuplikan sebagian pidato Bung Karno mengenai PKI ini menunjukkan betapa
besar dan jauhnya gagasan atau idam-idamannya tentang persatuan revolusioner
yang dirumuskannya dalam konsep Nasakom. Ini terasa lebih penting dan
menonjol sekali, kalau kita ingat bahwa pidatonya ini diucapkannya (dalam
bulan Februari 1966) ketika Suharto bersama jenderal-jenderalny a sudah
melakukan berbagai langkah besar-besaran untuk menghancurkan PKI.

Cuplikan dari pidato Bung Karno :

(Catatan : teks cuplikan pidato ini diambil oleh penyusun buku “Revolusi
belum selesai” dari Arsip Negara, dan disajikan seperti aslinya.
Kelihatannya, pidato Bung Karno ini diucapkannya tanpa teks tertulis,
seperti halnya banyak pidato-pidatonya yang lain yang juga tanpa teks
tertulis).

“Nah ini saudara-saudara, sejak dari saya umur 25 tahun, saya sudah bekerja
mati-matian untuk samenbundeling (penggabungan) ) semua revolutionaire
krachten (kekuatan revolusioner) buat Indonesia ini. Untuk menggabungkan
menjadi satu semua aliran-aliran, golongan-golongan, tenaga-tenaga
revolusioner di dalam kalangan bangsa Indonesia. Dan sekarang pun usaha ini
masih terus saya jalankan dengan karunia Allah S W T. Saya sebagai Pemimpin
Besar Revolusi, sebagai Kepala Negara, sebagai Panglima Tertinggi Angkatan
Bersenjata, saya harus berdiri bukan saja di atas semua golongan, tetapi
sebagai ku katakan tadi, berikhtiar untuk mempersatuan semua golongan.

“Ya golongan Nas, ya golongan A, ya golongan Kom. Kita punya kemerdekaan
sekarang ini, Saudara-saudara, hasil daripada keringat dan darah, ya Nas, ya
A, ya Kom. Jangan ada satu golongan berkata, ooh, ini kemerdekaan hanya
hasil perjuangan kami Nas saja. Jangan ada satu golongan berkata, ooh, ini
kemerdekaan adalah hasil daripada perjuangan-perjuang an kami A saja. Jangan
pula ada golongan yang berkata, kemerdekaan ini adalah hasil daripada
perjuangan kami, golongan Kom saja.

“Tidak .Sejak aku masih muda belia, Saudara-saudara, aku melihat bahwa
golongan-golongan ini semuanya, semuanya membanting tulang, berjuang, bahkan
berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Saya sendiri adalah Nas, tapi aku,
demi Allah, tidak akan berkata kemerdekaan ini hanya hasil dari pada
perjuangan Nas. Aku pun orang agama, bisa dimasukkan dalam golonban A, ya
pak Saifuddin Zuhri, saya ini ? Malahan, saya ini oleh dunia Islam
internasional diproklamir menjadi Pahlawan Islam dan Kemerdekaan. Tetapi
demi Allah, demi Allah, demi Allah SWT, tidak akan saya berkata bahwa
perjuangan kita ini, hasil perjuangan kita, kemerdekaan ini adalah hasil
perjuangan daripada A saja.

“Demikian pula aku tidak akan mau menutup mata bahwa golongan Kom, masya
Allah, Saudara-saudara, urunannya, sumbangannya, bahkan korbannya untuk
kemerdekaan bukan main besarnya. Bukan main besarnya !

“Karena itu, kadang-kadang sebagai Kepala Negara saya bisa akui, kalau ada
orang berkata, Kom itu tidak ada jasanya dalam perjuangan kemerdekaan, aku
telah berkata pula berulang-ulang, malahan di hadapan partai-partai yang
lain, di hadapan parpol yang lain, dan aku berkata, barangkali di antara
semua parpol-parpol, di antara semua parpol-parpol, ya baik dari Nas maupun
dari A tidak ada yang telah begitu besar korbannya untuk kemerdekaan
Indonesia daripada golongan Kom ini, katakanlah PKI, Saudara-saudara.

“Saya pernah mengalami. Saya sendiri lho mengalami, Saudara-saudara,
mengantar 2000 pemimpin PKI dikirim oleh Belanda ke Boven Digul. Hayo,
partai lain mana ada sampai ada 2000 pimpinannya sekaligus diinternir, tidak
ada. Saya pernah sendiri mengalami dan melihat dengan mata kepala sendiri,
pada satu saat 10 000 pimpinan daripada PKI dimasukkan di dalam penjara.
Dan menderita dan meringkuk di dalam penjara yang bertahun-tahun.

“Saya tanya, ya tanya dengan terang-terangan, mana ada parpol lain, bahkan
bukan parpolku, aku pemimpin PNI, ya aku dipenjarakan, ya diasingkan, tetapi
PNI pun tidak sebesar itu sumbangannya kepada kemerdekaan Indonesia daripada
apa yang telah dibuktikan oleh PKI. Ini harus saya katakan dengan tegas.

“Kita harus adil, Saudara-saudara, adil, adil, adil, sekali adil. Aku, aku
sendiri menerima surat, kataku beberapa kali di dalam pidato, surat daripada
pimpinan PKI yang hendak keesokan harinya digantung mati oleh Belanda, yaitu
di Ciamis. Ya, dengan cara rahasia mereka itu, empat orang mengirim surat
kepada saya, keesokan harinya akan digantung di Ciamis. Mengirim surat
kepada saya bunyinya apa ? Bung Karno, besok pagi kami akan dihukum di tiang
penggantungan. Tapi kami akan jalani hukuman itu dengan ikhlas, oleh karena
kami berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kami berpesan kepada Bung Karno,
lanjutkan perjuangan kami ini, yaitu perjuangan mengejar kemerdekaan
Indonesia.

“Jadi aku melihat 2000 sekaligus ke Boven Digul. Berpuluh ribu sekaligus
masuk di dalam penjara. Dan bukan penjara satu dua tahun, tetapi ada yang
sampai 20 tahun, Saudara-saudara. Aku pernah mengalami seseorang di
Sukamiskin, saya tanya : Bung, hukumanmu berapa? 54 tahun. Lho bagaimana
bisa 54 tahun itu ? Menurut pengetahuanku kitab hukum pidana tidak ada
menyebutkan lebih daripada 20 tahun. 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman
mati, itu tertulis di dalam Wetboek van Strafrecht (kitab hukum pidana).
Kenapa kok Bung itu 54 tahun? Ya. Pertama kami ini dihukum 20 tahun,
kemudian di dalam penjara, kami masih mempropaganda- kan kemerdekaan
Indonesia antara kawan-kawan pesakitan, hukuman. Itu konangan, konangan,
ketahuan, saya ditangkap, dipukuli, dan si penjaga yang memukuli saya itu
saya tikam mati. Sekali lagi aku diseret di muka hakim, dapat tambahan lagi
20 tahun. Menjadi 40 tahun.

“Sesudah saya mendapat vonnis total 40 tahun ini, sudah, saya tidak ada lagi
harapan untuk bisa keluar dari penjara. Sudah hilang-hilangan hidup saya di
dalam penjara ini, saya tidak akan menaati segala aturan-aturan di dalam
penjara. Saya di dalam penjara ini terus memperjuangkan kemerdekaan
Indonesia. Pada satu waktu saya ketangkap lagi, oleh karena saya berbuat
sebagai yang dulu, saya menikam lagi, tapi ini kali tidak mati, tambah 14
tahun, 20 tambah 20 tambah 14 sama dengan 54 tahhun.

“Ini orang dari Minangkabau, Saudara-saudara. Dia itu tiap pagi subuh-subuh
sudah sembahyang. Dan selnya itu dekat saya, saya mendengar dia punya doa
kepada Allah SWT ; Ya Allah, ya Robbi, aku akan mati di dalam penjara ini.
Tetapi sebagaimana sembahyangku ini, shalatku ini, maka hidup dan matiku
adalah untuk Engkau.

“Coba; coba, coba, coba ! Lha kok ada sekarang ini golongan-golongan yang
berkata bahwa komunis atau PKI tidak ada jasa di dalam kemerdekaan Indonesia
ini.

“Sama sekali tidak benar ! Aku bisa menyaksikan bahwa di antara
parpol-parpol malahan mereka itu yang telah berjuang dan berkorban paling
besar.”

** *

Demikian kutipan sebagian kecil dari amanat Presiden Sukarno di depan rapat
umum Front Nasional di Istora Senayan Jakarta, tanggal 13 Februari 1966.

Seperti yang sama-sama kita lihat, amanat tersebut adalah luar biasa! Di
dalamnya terkandung pesan (message) yang besar sekali kepada seluruh nasion,
dan sekaligus juga peringatan keras kepada semua golongan (terutama kalangan
jenderal-jenderal pendukung Suharto) yang bersikap anti-komunis.

Adalah jelas bahwa pernyataan Bung Karno tentang PKI di depan Front Nasional
dalam tahun 1966 itu berdasarkan kebenaran sejarah, dan juga bahwa itu
lahir dari ketulusan hatinya yang sedalam-dalamnya. Pernyataannya yang
demikian itu adalah cermin dari isi atau jiwa perjuangan revolusionernya
sejak muda.

Pendapat Bung Karno tentang sumbangan atau pengorbanan PKI untuk kerdekaan
Indonesia menunjukkan bahwa ia adalah betul-betul pemersatu rakyat
Indonesia, guru besar dan bapak bangsa, yang tidak ada bandingannya di
Indonesia.

Catatan tambahan :

Buku “Revolusi belum selesai” terdiri dari dua jilid. Jilid pertama berisi
443 halaman, sedangkan jilid kedua 456 halaman.

Buku ini diterbitkan oleh. Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah (MESIASS),
Semarang

Penyunting/Editor :Budi Setiyono dan Bonnie Triyana

Tulisan ini juga disajikan dalam website http://kontak. club.fr/index. htm

TELE-POLITICS, IKLAN, DAN PERILAKU PEMILIH

2009-01-27T09:41:00.000-08:00

Oleh Burhanuddin Muhtadi

Penulis adalah Master Bidang Politik, Australian National University (ANU);

sekarang analis politik Charta Politika Indonesia.

Mantan Perdana Menteri Inggris John Major pernah berkata: "You cannot run a nation by sound bites. No; but you can be elected by them and defeated by them."

***

Cobalah perhatikan penampilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika tampil di depan publik. Gaya busana yang dandy, wajah ceria dengan senyum mengulum di bibir, rambut yang disisir rapi, tutur kata yang tertata, dengan intonasi yang jelas, tapi berbobot intelektual tinggi.

Penampilan Yudhoyono itu makin sempurna jika disorot puluhan kamera wartawan. Yudhoyono memang dikaruniai wajah tele-genic (menarik dilihat di televisi) dan sangat sadar untuk memanfaatkan anugerah Tuhan tadi untuk meningkatkan pencitraannya di mata masyarakat.

Masih segar di ingatan pada saat Yudhoyono mengucapkan selamat atas kemenangan Obama dalam pilpres di Amerika Serikat. Yudhoyono berkali-kali mengulang congratulation speech-nya untuk mendapatkan gambar yang paling bagus. Padahal dia sudah dibantu dengan teleprompter (alat khusus yang biasa dipakai penyiar berita untuk membaca naskah).

Era Tele-politics

Tele-politics adalah sebuah fenomena baru yang menandai bergesernya peran partai politik dan munculnya dominasi media massa, terutama televisi, dalam menjangkau pemilih. Televisi muncul sebagai kekuatan baru yang lebih masif dalam menyampaikan informasi politik kepada masyarakat. Data survei menunjukkan bahwa masyarakat kita paling banyak mendapatkan informasi politik melalui televisi (87%).

Harus diakui, televisi mampu menyelinap ke ruang domestik keluarga dan memerantarai hubungan yang lebih bersifat impersonal. Berbeda dengan pertemuan-pertemuan politik konvensional yang mensyaratkan kehadiran seseorang, interaksi melalui televisi lebih bersifat one-way traffic communication, lebih praktis dan tidak merepotkan pemilih.

Istilah tele-politics pertama kali dipopulerkan oleh Michael Bauman (2007), ahli cultural studies. Dia mengungkap debat calon presiden pada 26 September 1960 yang baru pertama kali disiarkan melalui televisi di AS sebagai awal mula berkembangnya tele-politics di negeri Paman Sam itu. Sebanyak 70 juta pemirsa memelototi layar televisi menyaksikan John Kennedy sebagai capres dari Demokrat melawan wapres Richard Nixon yang diusung partai Republik sebagai capres.

Kennedy tampil lebih artikulatif, dengan gaya komunikasi yang memukau, lebih muda dan jauh lebih tampan. Sebaliknya, Nixon lupa merapikan rambut dan jenggotnya. Pemirsa TV sebagian besar menahbiskan Kennedy sebagai pemenang debat. Sebaliknya, pendengar radio justru mendaulat Nixon sebagai pemenang debat karena dianggap lebih menguasai materi ketimbang Kennedy. Anehnya, kemenangan debat melalui televisi itulah yang kemudian mengantarkan Kennedy ke Gedung Putih

Mantra Iklan

Virus tele-politics kini mulai menjangkiti Indonesia. Riset terakhir Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang baru dirilis Januari 2009, menunjukkan meningkatnya elektabilitas Partai Demokrat (23%) dan Gerindra (3,9%). Menurut LSI, meroketnya suara kedua partai ini disebabkan oleh akseptabilitas publik terhadap iklan-iklan politik Demokrat dan Gerindra yang ditayangkan secara masif di televisi.

Yudhoyono juga menangguk untung melalui penampilannya yang meyakinkan melalui televisi dan iklan-iklan yang mengabarkan keberhasilan pemerintahannya. Sekitar 43% responden mengaku akan memilihnya jika pemilu diadakan hari ini, jauh melampaui kandidat-kandidat yang lain. Ketika di-trace back ke personality capres, Yudhoyono paling banyak mendapatkan kredit.

LSI mensinyalir munculnya gejala "silent revolution" (revolusi diam-diam) yang menandai dominasi media massa, terutama televisi, dalam mempersuasi pemilih. Memori pemilih, menurut LSI, lebih banyak dipengaruhi oleh iklan televisi ketimbang iklan radio atau suratkabar. Tak berlebihan jika iklan politik Gerindra menempati proporsi terbesar (51%) yang mempengaruhi memori pemirsa televisi. Dilihat dari tingkat viewership, 36% responden mengaku beberapa kali menonton iklan-iklan Gerindra, 21% responden menonton hampir tiap hari, dan 9% responden hanya menonton sekali. Hanya 34% responden yang mengaku tidak menonton iklan-iklan politik tersebut.

Menariknya, Gerindra berhasil mengemas iklan mereka dalam "kemasan" yang menarik. Iklan Gerindra bukan saja mengejar target awareness atau popularitas, tapi juga meningkatkan likeability dan electability mereka. Caranya dengan membidik melalui pesan-pesan yang menjadi concern utama masyarakat seperti kepedulian terhadap petani, nelayan, dan pedagang pasar tradisional.

Di sisi lain, iklan-iklan politik Demokrat juga tidak kalah masif dibandingkan Gerindra. Bedanya, Demokrat berhasil mendapatkan kredit dari kesuksesan pemerintah di bawah Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam bidang penegakan hukum, pemberantasan korupsi, peningkatan kesejahteraan rakyat melalui layanan kesehatan dan pendidikan.

Intinya, Demokrat berhasil men-frame kesuksesan pemerintah melalui bahasa-bahasa iklan yang sederhana dan straight to the point. Pada saat yang sama, partai-partai lain, kecuali PDI Perjuangan, belum cukup massif melakukan counter attack dengan merilis iklan-iklan kegagalan kebijakan SBY dan Kalla. Iklan PDI Perjuangan tentang sembako, dari sisi frekuensi penayangan, juga masih kalah dibandingkan iklan Demokrat. Akibatnya, menurut LSI, perilaku pemilih sekarang ditentukan oleh informasi sepihak yang diiklankan Demokrat.

Gejala tele-politics bahkan mempengaruhi elit partai dalam merekrut caleg. Karena artis memiliki popularitas tinggi, banyak partai-partai politik yang mendapuk artis sebagai caleg dengan maksud untuk memperbesar suara partai. Akhirnya, kader-kader partai yang memiliki kompetensi tergusur oleh hukum besi populisme, apalagi dengan sistem suara terbanyak yang lebih membuka peluang bagi artis popular untuk mengalahkan politisi yang sudah lama malang-melintang dalam dunia perpolitikan.

The Lying Camera

Di AS, ada adagium lama: "The camera never lies." Nyatanya, justru sebaliknya. Kamera justru mengkonstruksi citra menjadi realita. Bauman menyatakan bahwa kamera justru selalu berbohong. Melalui apa yang oleh kalangan televisi disebut "the illusion of presence," kamera berpretensi mempermak wajah asli partai dan politisi.

Cobalah kita kritisi iklan-iklan partai Demokrat dan Gerindra. Benarkah klaim-klaim Demokrat bahwa korupsi telah disikat habis pada masa pemerintahan Yudhoyono? Benarkah Gerindra memiliki keberpihakan terhadap petani dan pedagang kecil? Apakah Gerindra dan tokoh-tokoh partainya memiliki track record terhadap masalah pertanian, ataukah hanya sekadar mengklaim lewat iklan yang diputar terus-menerus melalui televisi.

Jozef Goebbels, Menteri Propaganda pada masa Adolf Hitler, pernah berkata: "Kebohongan yang diulang berkali-kali, maka akan menjadi kebenaran dan dipercaya publik." Realisme naïf yang dicekokkan terus-menerus melalui iklan televisi akan "memanipulasi" kebenaran. Menjadi berbahaya jika iklan-iklan kecap politik tadi ditelan mentah-mentah oleh masyarakat []

LOWONGAN KERJA ITU BERNAMA CALEG

2009-01-22T18:46:00.000-08:00

LOWONGAN KERJA ITU BERNAMA CALEG

Mungkin cukup banyak orang, terutama warga Kalteng yang pernah dengar cerita ini, cerita ini adalah cerita tentang anggota Dewan di masa Reformasi, konon ceritanya rombongan anggota DPRD di salah satu kabupaten di Kalteng mengadakan study banding ke pulau seberang, pada saat mau naik kereta api masing-masing membeli tiket, salah seorang diantaranya ditanya oleh penjual tiket, “ Bapak naik yang kelas apa? Ekonomi atau Eksekutif? Dengan percaya diri yang sangat tinggi sang anggota legislatif ini menjawab, “ oh..tidak saya legislatif……”.

Cerita lain yang juga pernah kita dengar, seorang wartawan setelah mewawancarai anggota Dewan (anggota dewan di salah satu Kabupaten/kota di Kalteng), bermaksud untuk memudahkan komunikasi jika sekiranya ada beberapa hal yang mau ditanyakan kembali jika dianggap perlu cukup berkomunikasi dengan menggunakan surat elektronik (Email), setelah wawancara sang wartawan Tanya ke anggota dewan tersebut, “ Bapak punya email? Entah salah dengar atau memang kurang paham teknologi sekarang, atau tidak mengerti maksud pertanyaan wartawan, sang anggota dewan dengan cepat menjawab “ ya dulu ada, tapi sudah saya jual…”

Hmmm…mudah-mudahan cerita diatas tidak akan terulang pada anggota legislatif hasil pemilihan umum tahun 2009 ini, dan cerita ini hanyalah sebuah cerita “lucu” yang sebenarnya adalah bagaimana gambaran kualitas sebagian anggota dewan kita.

Pemilihan umum untuk memilih anggota DPD dan DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak lama lagi, persisnya bulan april 2009.

Beberapa bulan yang lalu, Komisi Pemilihan Umum sudah mengumumkan daftar calon anggota legislatif tetap (DCT). Secara nasional sangat banyak para peminat yang mendaftarkan diri untuk menjadi anggota legislatif. Menurut data KPU Propinsi Kalimantan Tengah, Saat ini jumlah Caleg untuk 14 Kabupaten/Kota ditambah Provinsi di Kalimantan Tengah sebanyak 7500 orang Caleg peserta Pemilu tahun 2009 nanti, suatu jumlah yang tidak sedikit, apalagi jika dibandingkan dengan daftar jumlah pemilih di Kalimantan Tengah. Jika melihat jumlah peminat yang sangat tinggi, maka bisa dikatakan bahwa arena politik ini tidak bedanya dengan arena bursa kerja, sehingga lebih pantas jika lembaga legislatif yang semestinya sebuah lembaga yang terhormat, menjadi sebuah lembaga kerja, dimana para calon yang bertarung di dalamnya ”mungkin” menganggap bahwa lembaga ini adalah sebuah Lowongan kerja baru yang diharapkan bisa merubah nasib.

Yang membedakan lowongan kerja ini dengan lowongan kerja lainnya adalah syarat-syaratnya yang tidak terlalau berbeli-belit dan sulit, boleh dikatakan sangat mudah, dan tidak dibutuhkan keahlian khusus. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, di pasal 50 dikatan bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, adalah :

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. sehat jasmani dan rohani; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali; l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Sementara untuk kelengkapan administrasinya dalam ayat (2) disebutkan, ” Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. kartu tanda Penduduk Warga Negara Indonesia, b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah, c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat; d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani; e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu; j. surat penyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; k. surat penyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Jika melihat syarat-syarat diatas yang tidak mesti memerlukan keahlian khusus dibidang tertentu misalnya, tidak heran jika ribuan orang yang mengajukan ”lamarannya”, dengan berharap berhasil menduduki kursi empuk dewan. Betapa tidak, siapapun pasti akan tergiur dengan berbagai fasilitas yang didapat dari sebuah lembaga yang bernama legislatif ini. Semuanya seakan berlomba untuk mendapatkan berbagai ”kemewahan” yang bakalan diterima nantinya jika terpilih menjadi anggota legislatif. Belum lagi peningkatan status menjadi ” anggota dewan yang terhormat”.

Dari caleg sejumlah itu, tentunya dari beragam latar belakang dan profesi, mulai dari pengusaha, mantan pejabat, pensiunan (sipil maupun milter), pedagang, tukang sayur, bahkan pengangguran, ikut meramaikan bursa kerja ini. Hal yang menarik adalah karena tidak adanya batas usia maksimal, maka cukup banyak para pensiunan yang ikut mengadu nasib di ranah ini, padahal kalau ditilik dari aktifitasnya, lembaga legislatif merupakan lembaga yang memerlukan orang-orang yang dalam kondisi fit, misalkan mesti menghadi sidang hingga larut malam, bukan bermaksud meremehkan kesehatan dan ”kebugaran” para pensiunan tersebut, rasanya aktifitas ini akan sulit diikuti dengan keseriusan, bagaimana tidak wong di instansi Pemerintah saja sudah ”tidak dipakai lagi”.

Menarik memang jika sedikit melihat berbagai latar belakang para caleg dengan berbagai macam latar belakang profesi tersebut, dan jika sedikit meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di warung kopi, salah satu bahan obrolan yang menarik adalah mengenai Caleg. Beragam ”tafsir” yang didengar dari obrolan pojok tersebut, ada yang menganggap bahwa para caleg hanya mencoba peruntungan saja, yah kalau terpilih Syukur Alhamdulillah, kalau tidak terpilih tidak apa-apa hitung-hitung untuk pengalaman.

Yang sedikit menggelikan adalah latar belakang para calon, ada yang tidak paham politik, dan bahkan sangat alergi bicara politik, calon yang tidak pernah bicara soal kepentingan rakyat, ikut-ikutan bicara ”kesejahteraan rakyat”, yang tidak pernah kelihatan sepak terjangnya, ujug-ujug muncul, yang tidak pernah duduk di bangku sekolah (SLTA) buru-buru ikut ujian paket C, yang tidak pernah pakai jas Maksa arep foto menggunakan jas, cara mengkampanyekan diri-pun (baca sosialisasi diri) hampir sama dan saling mencontek, dan banyak lagi tingkah aneh-aneh lainnya.

Bagaimana bisa mengatakan berjuang untuk rakyat, jika apa yang dilakukan selama ini tidak pernah sedikitpun berhubungan dengan ”penderitaan” rakyat. Aktifitas gerakanyapun tidak ada yang tau sebelumnya, dan bahkan ”mungkin” ikut berorganisasipun ada yang tidak pernah sama sekali, dengan kata lain tidak ada sama sekali pengalam politiknya. Pengalaman politik disini bukan berarti mesti pernah jadi anggota legislatif, pengurus atau anggota partai politik, melainkan di organisasi-organisa si massa lainnya, bisa ormas, NGO, dan jurnalis. Kondisi seperti ini diperparah dengan sangat minimnya (bahkan boleh dikatakan tidak ada sama sekali) pendidikan politik oleh partai-partai politik, setidaknya untuk anggotanya sendiri. Bisa dihitung dengan jari, mungkin hanya beberapa partai politik saja yang melakukan pendidikan politk bagi kader-kadernya. Nah, orang-orang seperti ini (yang tidak paham politik) jika seandainya nanti terpilih maka tentunya hal-hal lucu yang akan muncul, sebagaimana cerita lucu diatas.

Dan orang-orang seperti ini biasanya berhasil duduk dilembaga legislatif, akan sangat kelihatan, dan aktifitasnyapun menampakan aktifitas pekerja, dalam pengertian, tidak akan kritis dengan setiap kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh pihak eksekutif, kalaupun ”kritis” itu tidak lebih hanya soal-soal yang tidak substansi, dan biasanya rakyatpun akan tahu kemana ujung dari ”kekritisan” tersebut.

Dalam kondisi seperti ini rakyat pemilih pasti bisa menilai sendiri bagaimana ”kualitas” kandidat yang nantinya akan duduk di lembaga legislatif, dan dengan kondisi para kontestan yang ”asal-asalan” tersebut jangan terlalau berharap akan ada perubahan yang cukup signifikan di lembaga politik ini, dan mudah-mudah lembaga ini tidak dijadikan sebagai lembaga kerja, dan jika lembaga ini adalah lembaga kerja maka akan ada lowongan kerja setiap 5 tahun sekali, dan biayanya sangat mahal dengan menggunakan uang rakyat, wallahualam....

(Penulis adalah masyarakat biasa, yang punya hak pilih - Satriadi)

Barack Obama bukanlah harapan bagi Perdamaian di Dunia!

2009-01-22T18:35:00.000-08:00

Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat
Menyambut Pelantikan Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat
Jakarta, 20 Januari 2009
Buang segala Ilusi!

Barack Obama bukanlah harapan bagi Perdamaian di Dunia!

BARACK OBAMA adalah fenomena! Barack Obama adalah ilusi! Presiden terpilih dari Partai Demokrat yang memenangkan pertarungan dalam pemilu presiden Amerika Serikat 2008 secara meyakinkan atas lawannya, John McCain dari Partai Republik dijejali dengan berbagai atribut-atribut dan harapan-harapan akan perubahan. Sebagai wujud dari besarnya harapan rakyat pekerja Amerika Serikat dan sekaligus manifestasi dari kian tajamnya krisis ekonomi dan sosial yang dialami Rakyat dan Bangsa Amerika Serikat. Tidak salah bila krisis dan harapan besar rakyat dan bangsa Amerika Serikat itulah yang membawa Barack Obama menjadi pemegang kekuasaan politik tertinggi di Amerika Serikat.

Momentum terpilihnya Barack Obama juga terjadi pada saat kaum pekerja Amerika Serikat, telah semakin jenuh dengan politik agresi dan tidak lagi bisa dininabobokan dengan propaganda “perang melawan terror” yang justru kian tidak berkesudahan. Momentum terpilihnya Barack Obama juga terjadi pada saat rakyat dan bangsa Amerika Serikat sesungguhnya telah semakin resah akibat memburuknya dan kian kronisnya krisis ekonomi dan keuangan dunia. Overproduksi yang kian membesar akibat menajamnya kesenjangan ekonomi dunia serta kasino ekonomi yang diputar kencang oleh institusi pasar modal dunia yang dipimpin Wallstreet, telah melenyapkan triliunan dollar Amerika Serikat. Selain itu, nasib jutaan kaum buruh dan pengusaha-pengusaha kecil Amerika Serikat pun terhempas kian dalam di jurang keterpurukan.

Di tengah himpitan hidup yang kian berat inilah, rakyat Amerika Serikat memilih Barack Obama, dengan satu harapan, perubahan menuju perbaikan.

Demikian pula bagi rakyat dan bangsa dari negara-negara terbelakang. Sosok Barack Obama tampil sebagai simbol harapan bagi rakyat yang berasal dari bangsa-bangsa terbelakang yang selama ini diperbudak oleh penindasan dan penghisapan serta kemiskinan dan krisis yang kian kronis dunia ketiga. Pada saat Barack Obama terpilih, krisis ekonomi dalam tubuh kapitalisme monopoli dunia telah menciptakan kerusakan yang sangat dashyat pada sendi-sendi kehidupan ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan kebudayaan rakyat dan bangsa-bangsa terbelakang di dunia.

Pemaksaan kebijakan-kebijakan neoliberal yang mengandalkan utang luar negeri, pembukaan pasar bagi barang-barang impor, dan blokade ekonomi telah merampas hak rakyat untuk bekerja dengan upah yang layak. Pabrik-pabrik perakitan ringan berorientasi ekspor yang ditanam kapitalis-kapitalis monopoli tidak lagi mampu bertahan dan tergulung oleh kebangkrutan. Sementara tanah-tanah pertanian skala kecil milik rakyat telah digusur dan dimonopoli oleh perusahaan-perusaha an besar monopoli untuk menjamin kelangsungan pasokan bahan baku dan bahan mentah yang murah bagi negara-negara maju.

Kemiskinan dan krisis yang kian kronis yang dialami rakyat di negara-negara miskin dan terbelakang seperti Indonesia itulah yang melahirkan banyak sekali ilusi dan harapan-harapan yang mustahil pada sosok Barack Obama.

Namun seperti apapun harapan dan ilusi pada sosok Barack Obama, sebagai Presiden Amerika Serikat, negeri imperialis nomor satu di dunia, Barack Obama adalah figur yang tidak pantas untuk diharapkan. Sebagai Presiden Amerika Serikat, sosok Barack Obama tidak lain selain pemimpin dari persekutuan jahat kapitalis-kapitalis monopoli Amerika Serikat yang hanya mampu menghidupi dirinya dengan cara melakukan perampasan atas nilai kerja kaum buruh dan rakyat pekerja di dalam negerinya. Sosok Barack Obama juga tidak lain dari pemimpin dari para perampok yang gemar mengumbar agresi militer, menindas rakyat sipil dan kaum lemah dari negara-negara terbelakang, untuk mengeruk dan merampok kekayaan alam rakyat dunia ketiga.

Sikap Barack Obama yang mendiamkan pembantaian warga sipil Gaza serta diam-diam memberikan dukungan pada agresi biadab Israel kepada rakyat Palestina yang berdiam di Gaza --selama tiga minggu sebelum pelantikannya sebagai presiden—membuktikan bahwa secara hakikat, harapan-harapan pada sosok Barack Obama tidak lebih dari ilusi yang menistakan akal sehat. Di tangan Barack Obama, politik luar negeri Amerika Serikat akan selalu mendua dan tidak pernah memihak pada keadilan sosial dan perdamaian abadi bagi seluruh umat manusia.

Atas dasar pandangan-pandangan di atas dan di tengah keprihatinan yang sangat dalam atas luka-luka sejarah yang dialami rakyat Palestina, Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyerukan kepada rakyat di seluruh dunia, khususnya Rakyat Indonesia, untuk segera membuang ilusi atas sosok Barack Obama. Bagaimana pun, sebagai Presiden Amerika Serikat Barack Obama tidaklah layak diharapkan mampu menegakkan keadilan sosial dan perdamaian abadi bagi seluruh umat manusia di dunia. Kemudian, menyambut pelantikkan Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat, Front Perjuangan Rakyat menuntut;

1.Penghentian segala bentuk perang agresi, termasuk “perang abadi melawan terror” (permanent war against terror) yang selama ini dilancarkan dan dipimpin imperialisme Amerika Serikat karena telah melipatgandakan penderitaan dan kesengsaraan rakyat di Negara-negara Dunia Ketiga.

2.Penarikan pasukan agresi Israel dari Palestina, khususnya Gaza, dan pasukan Amerika Serikat dan Sekutunya dari Irak dan Afghanistan serta pemberian penggantian atas segala kerusakan-kerusakan yang diakibatkan perang agresi, serta ditutupnya seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh dunia.

3.Menuntut pengakuan penuh atas kedaulatan, khususnya bagi Palestina, untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan AS-Israel secara bermartabat.

4.Diadilinya Mantan Presiden AS George W. Bush pelaku utama agresi militer ke Afganistan dan Irak serta Perdana Menteri Israel Ehud Olmert (pelaku utama agresi militer Israel ke Gaza) sebagai pelaku kejahatan atas kemanusiaan dan penjahat perang melalui mahkamah internasional.

5.Penghentian seluruh latihan dan kerjasama militer yang dilakukan dengan Amerika Serikat karena selama ini hanyalah dalih untuk membuang overproduksi persenjataan Amerika Serikat ke negara-negara miskin dan terbelakang yang seringkali menyebabkan naiknya eskalasi kekerasan bersenjata di kawasan-kawasan miskin dan terbelakang di dunia.

6.Mengecam sikap politik luar negeri Pemerintah Indonesia pimpinan SBY-JK yang tidak secara tegas menuntut Amerika Serikat dan Israel untuk bertanggungjawab atas kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan Israel (atas dukungan Amerika Serikat) kepada rakyat Palestina di Gaza.

7.Menuntut ditegakkannya perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan umat manusia di dunia.

Front Perjuangan Rakyat
Jakarta, 20 Januari 2009

Rudi HB Daman
Koordinator

F R O N T P E R J U A N G A N R A K Y A T
Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong (ATKI-HK), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Serikat Buruh Aspirasi Pekerja Indonesia (SB-API), Serikat Buruh Koas Eterna Jaya Industries (SBK-EJI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Keristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) , Gerakan Mahasiswa Nasional Kerakyatan (GMNK), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Liga Pemuda Bekasi (LPB), Arus Pelangi (AP), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Forum Pemuda Kota Bekasi (FORDASI), Gerakan Rakyat Indonesia (GRI), Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Serikat Becak Jakarta (SEBAJA), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), International NGO Forum of Indonesia Development (INFID), Institute for National and Democratic Studies (INDIES), LP3ES, MIGRANTCARE, Urban Poor Consortium, UPLINK, PBHI Nasional, Cianjur Peduli Migrant (CPM), Jaringan Advokasi Tambang

Gambaran Masalah Pulau Borneo

2009-01-21T03:07:00.000-08:00

Letak Geografis

Kalimantan adalah nama bagian wilayah Indonesia di Pulau Borneo Besar; yaitu pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Seluruh Pulau Irian. Kalimantan meliputi 73 % massa daratan Borneo. Terdapat empat propinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, luas seluruhnya mencapai 549.032 km2. Luasan ini merupakan 28 % seluruh daratan Indonesia. Kalimantan Timur saja merupakan 10% dari wilayah Indonesia. Bagian utara P. Borneo meliputi negara bagian Malaysia yaitu Serawak dan Sabah, dan Kesultanan Brunei Darusallam. Batasan wilayah secara politik yang ada sekarang ini mencerminkan kepentingan penjajah masa lampau.

Secara geografis pulau Kalimantan [Indonesia], terletak diantara 40 24` LU - 40 10` LS dan anatara 1080 30` BT - 1190 00` BT dengan luas wilayah sekitar 535.834 km2. Berbatasan langsung dengan negara Malaysia (Sabah dan Serawak) di sebelah utara yang panjang perbatasannya mencapai 3000 km mulai dari proinsi Kalimanatan Barat sampai dengan Kalimantan Timur.

Kondisi Fisik Dasar dan Sumber Daya Lahan

Pulau Kalimantan sebagaian besar merupakan daerah pegunungan / perbukitan (39,69 %), daratan (35,08 %), dan sisanya dataran pantai/ pasang surut (11,73 %) dataran aluvial (12,47 %), dan lain–lain (0,93 %). Pada umumnya topografi bagian tengah dan utara (wilayah republik Indonesia/RI) adalah daerah pegunungan tinggi dengan kelerengan yang terjal dan merupakan kawasan hutan dan hutan lindung yang harus dipertahankan agar dapat berperan sebagai fungsi cadangan air dimasa yang akan datang.

Pegunungan utama sebagai kesatuan ekologis tersebut adalah Pegunungan Muller, Schawaner, Pegunungan Iban dan Kapuas Hulu serta dibagian selatan Pegunungan Meratus.

Para Ahli agronomi sepakat bahwa tanah-tanah di Kalimantan adalah tanah yang sangat miskin, sangat rentan dan sangat sukar dikembangkan untuk pertanian. Lahan daratan memerlukan konservasi yang sangat luas karena terdiri dari lahan rawa gambut, lahan bertanah asam, berpasir, dan lahan yang memiliki kelerengan curam. Kalimantan dapat dikembangkan, tetapi hanya dalam batas-batas ekologis yang agak ketat dan dengan kewaspadaan tinggi.

Sejumlah sungai besar merupakan urat nadi transportasi utama yang menjalarkan kegiatan perdagangan hasil sumber daya alam dan olahan antar wilayah dan eksport-import. Sungai-sungai di Kalimantan ini cukup panjang dan yang terpanjang adalah sungai Kapuas (1.143 km) di Kalbar dan dapat menjelajah 65 % wilayah Kalimantan Barat.

Potensi pertambangan banyak terdapat di pegunungan dan perbukitan di bagaian tengah dan hulu sungai. Deposit pertambangan yang cukup potensial adalah emas, mangan, bauksit, pasir kwarsa, fosfat, mika dan batubara. Tambang minyak dan gas alam cair terdapat di dataran rendah, pantai, dan ”off sore”.

Kegiatan perkebunan pada umumnya berada pada wilayah di perbukitan dataran rendah. Perkebunan yang potensi dan berkembang adalah : sawit, kelapa, karet, tebu dan perkebunan tanaman pangan. Usaha perkebunan ini sudah mulai berkembang banyak dan banyak investor mulai datang dari negara jiran, karena keterbatasan lahan di negara jiran tersebut. Untuk terus dikembangkan secara ekonomis dengan memanfaatkan lahan yang sesuai. Namun sekarang ini pengembangan perkebunan juga mengancam kawasan perbukitan dataran tinggi, namun di duga areal yang sebenarnya kurang cocok untuk perkebunan hanya sebagai dalih untuk melakukan eksploitasi kayu.

Permasalahan

Sebagai daerah yang memiliki kawasan perbatasan dengan negara asing, maka Kalimantan mempunyai masalah yang terkait ”illegal trading” dam ”smugling”, apalagi penduduk kawasan negara tetangga jauh lebih sejahtera dan pembangunannya maju pesat. Selain itu pesoalan ”illegal logging” yang sering merusak potensi sumber daya alam (hutan tropis) terus berkembang sejalan dengan tingkat ekonomi masyarakat perbatasan yang belum maju tersebut.

Disamping masalah dalam konteks ”illegal” diatas, pulau Kalimantan juga mempunyai potensi antara lain untuk ikut dalam sistem kerangka kerjasama ekonomi regional seperti BIMP-EAGA (Brunai, Indonesia, Malaysia, Philipina – Eastern Asian Growth Area) dan dilalui jalu perdagangan laut internasional ALKI 1 dan ALKI 2.

Potensi besar dari hutan-hutan di Kalimantan dihasilkan kayu industri, rotan, damar, dan tengkawang. Sayangnya spesies hasil hutan seperti kayu gaharu, ramin, dan cendana sudah hampir punah. Analisis ekonomi hasil hutan dengan ekosistimnya untuk menjaga keseimbangan lingkungan perlu dilakukan secara serius untuk kesejahteraan masyarakat setempat, wilayah dan ekonomi nasional.

Lahan yang luas di Kalimantan telah dieksploitasi secara buruk. Operasi pembalakan yang dikelola dengan buruk pula, serta rencana-rencana pertanian yang gagal, telah meninggalkan bekas-bekasnya pada bentang lahan di Kalimantan. Padang pasir putih yang luas dan kerangas yang mengalami lateralisasi menjadi merah dan ditinggalkan ; padahal semula ditumbuhi hutan lebat. Setiap tahun padang alang-alang menjadi kering dan terbakar. Hutan tidak mendapat kesempatan untuk mengadakan regeneresi dan lautan padang rumput terus bertambah luas.

Walaupun di Kalimantan terbebas dari bahaya gunung berapi, patahan/sesar dan gempa bumi, namun masih mungkin terjadi beberapa potensi bahaya lingkungan. Berdasarkan kajian Banter (1993) kemungkinan sering terjadi erosi pada lereng barat laut pegunungan Schwener dan Gunung Benturan, serta di beberapa tempat lainnya di bagian tengan dan hulu sungai besar di Kalimantan. Erosi sabagai akibat aberasi pantai terjadi di pantai barat, selatan dan timur. Bahaya lingkungan lainnya adalah kebakaran hutan pada musim kemarau sebagai akibat panas alam yang membakar batu bara yang berada di bawah hutan tropis ini.

Ancaman

Proses-proses ekologis utama adalah proses-proses yang diatur atau ditentukan oleh ”ekosisitem” dan sangat mempengaruhi produksi pangan, kesehatan dan aspek lain untuk kelangsungan hidup manusia dan pembangunan. Sistem penunjang kehidupan adalah ekosistem ekosistem utama yang terlibat di dalamnya, beberapa ekosistem kehidupan yang menghadapi ancaman bahaya terbesar adalah sistem pertanian, hutan, lahan basah dan sistem pesisir.

Pencemaran sungai dikarenakan pembalakan hutan, buangan limbah industri tanpa perlakukan, limbah rumah tangga dan limbah dari penambangan emas tanpa izin telah menyebabkan alur perairan menjadi bahaya bila digunakan untuk keperluan ruamah tangga dan menyebabkan kerugian berupa sebagian sumber daya perikanan.

Kegiatan pertambangan ini seringkali menimbulkan konflik dengan pemanfaatan ruang lainnya yaitu dengan kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Oleh karenanya optimasi pemanfaatan Sumber Daya Alam agar tidak hanya sekedar mengejar manfaat ekonomi.

Lahan Gambut di Kalimantan berada di Kalimantan Tengah dan Selatan dan sebagaian kecil di pantai Kalimantan Barat dan di Kalimantan Timur bagian utara. Kondisi tanah di dataran teras pedalaman, pegunungan, dan bukit-bukit relatif agak baik untuk kegiatan pertanian. Untuk ini diperlukan optimasi pemanfaatan lahan agar hasil gunanya dapat memberikan nilai ekonomis dan perkembangan pada wilayah. Memilih kesesuaian ruang untuk kegiatan uasaha yang sesuai dengan kesesuan tanah sangat diperlukan.

Potensi hidrologi di Kalimantan merupakan faktor penunjang kegiatan ekonomi yang baik. Selain banyak danau-danau yang berpotensi sebagai sumber penghasil perikanan khususnya satwa ikan langka, hal ini perlu dioptimasikan agar punya nilai ekonomis namun tetap menjaga fungsi dan peran danau tersebut.

Kondisi dan Perkembangan Sosial Ekonomi Wilayah

Indikator kualitas kehidupan masyarakat (sosial-ekonomi) diukur dengan ”Human Developmen Index” (HDI) . HDI pada tahun 1996 sampai dengan 1999 menurun di semua propinsi. Total HDI rata-rata di Kalimantan adalah 68,2 tahun 1996 dan 64,3 pada 1999 kemudian pada tahun 2003 menjadi 65. Penurunan ini lebih disebabkan tingkat pendapatan perkapita jauh menurun akibat krisis, sementara HDI sangat ditententukan oleh faktor income percapita.

Jika melihat data kemiskinan pada tahun 2002 yang dikeluaran dinas sosial terlihat kondisi sosial masyarakat Kalimantan, buta huruf rata-rata 7,28 % dengan Kalimantan Barat yang tertinggi yaitu di Kabupaten Sintang 17 %. Masyarakat yang belum mendapatkan pelayananan air bersih rata-rata 58,7 %, dengan Kalimantan Barat yang tertinggi yaitu 92 %. Indeks Kemiskinan masih 29 % dari total penduduk.

Kontribusi PDRB agregrat pulau Kalimantan (1999) terhadap PDB nasional mencapai 10.09 %, suatu nilai yang cukup baik. Dari angka itu nilai PDRB terbesar didapat dari propinsi Kaltim yaitu 59,21 %. Sektor terbesar yang memberikan kontribusi nilai PDRB tahun 2000 adadalh Industri pengolahan (25,8 %), sektor kedua adalah Pertambangan dan penggalian (20,66 %) sendangkan ketiga pertanian (16,34 %).

Walupun sektor pertanian berada pada peringkat ketiga, namun dalam lingkup propinsi sektor pertanian cukup dominan memberikan kontribusi pada PDRB-nya masing-masing yaitu antara 20-40 %, kecuali di propinsi Kalimantan Timur. Dari nilai pertumbuhannya rata-rata senua propinsi berkembang dengan baik. Pertumbuhan sektor yang paling baik adalah sektor pertanian yaitu mencapai 23 % (1996-2000). Hampir rata terjadi di masing-masing bahwa sektor jasa relatif lambat pertumbuhannya.

Kalimantan berperan penting dalam pengembangan ekonomi Indonesia dan merupakan salah satu penghasil devisa utama. Pada tahun 2003, Kalimantan menghasilkan 29 % pendapatan sektor Indonesia yang berasal dari migas, 25,72% dari sektor pertambangan dan 34.54 % dari sektor hutan.

Tetapi dalam jangka panjang eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan dapat berjalan terus ? Ataukah akan menyebabkan kerusakan lingkungan, penurunan kualitas tanah dan hutan serta pemcemaran perairan ? Apa yang dilakukan untuk memperbaiki berbagai potensi kerusakan tersebut.

Wilayah Administrasi

Secara administratif di Pulau Kalimantan terdiri dari :

Propinsi

Kabupaten

Kecamatan

Desa

Kalimantan Barat

12

127

1500

Kalimantan Tengah

14

85

1355

Kalimantan Selatan

13

117

1972

Kalimantan Timur

13

88

1404

Jumlah

52

417

6231

Sumber : data administrasi KPU, 2003

Kalimantan Barat

Kalimantan Barat memiliki luas 146.807 Km2, terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2o08’ LU serta 3o05’ LS serta di antara 108o0’ BT dan 114o10’ BT pada peta bumi. Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0o) tepatnya di atas Kota Pontianak yang merupakan ibukota propinsi ini. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalbar adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalbar dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak – Entikong – Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.

Pengeksploitasian yang buruk (pembalakan hutan/kayu, pertanian lahan kering yang gagal) telah meninggalkan bekas pada bentang alam/lahan, hilangnya sumberdaya dan pencemaran yang terjadi pada sungai merupakan suatu dampak dan akibat dari pengeksploitasian yang buruk (pembukaan hutan, limbah industri tanpa perlakuan dan rumah tangga, dan kegiatan PETI) menyebabkan alur-alur sungai menjadi bahaya untuk digunakan sebagai keperluan rumah tangga. Selain itu juga, ada suatu dampak berupa kerugian pada sumberdaya ikan, dan juga penebangan hutan bakau untuk tambak menyebabkan kerugian sumberdaya lepas pantai. Tanpa perencanaan yang seksama, pembangunan di Kalimantan Barat hanya dapat menimbulkan suatu keuntungan ekonomi pada Jangka pendek, yang dengan terus mengorbankan kerusakan lingkungan dalam Jangka Panjang

Kalimantan Tengah

Propinsi Kalimantan Tengah beribukota di Palangkaraya dengan luasan 15.4 juta hektare Secara geografis terletak di daerah khatulistiwa, yaitu 0°45 LU, 3°30 LS, 111 ° BT dan 116° BT.

Sebagian besar wilayah propinsi Kaimantan Tengah merupakan dataran rendah, ketinggian berkisar antara 0 s/d 150 meter dari permukaan laut. Kecuali sebagian kecil di wilayah utara merupakan daerah perbukitan di mana terbentang pegunungan Muller dan Schwaner dengan puncak tertingginya (bukit Raya) mencapai 2.278 meter dari permukaan laut.

Terdapat sebelas (11) sungai besar dan tidak kurang dari 33 anak sungai kecil/anak sungai, keberadaanya menjadi salah satu ciri khas Propinsi Kalimantan tengah. Sungai barito dengan kepanjangannya mencapai 900 km dengan rata-rata kedalaman 8 meter merupakan sungai terpanjang dan dapat dilayari hingga 700 km.

Kalimantan Selatan

Propinsi Kalimantan Selatan memiliki luasan 3,7 jt Ha atau 6,98% luas Pulau Kalimantan dengan ibukota Banjarmasin. Secara geografis terletak di antara 1o 21’ 49” LS – 1o 10’ 14” LS dan 114o 19’ 33” BT – 116o 33’ 28”. Kekhasan propinsi ini adalah Propinsi di belah oleh gugusan pegunungan Meratus dan menjadi batas alam hampir seluruh kabupaten di propinsi ini.

Kalimantan Timur

Kalimantan Timur dengan luas wilayah 245,237.8 km² atau seluas satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura, terletak antara 113º44’ Bujur Timur dan 119º00’ Bujur Barat serta diantara 4º24’ Lintang Utara dan 2º25’ Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, propinsi terluas kedua setelah Papua ini dibagi menjadi 9 (sembilan) kabupaten, 4 (empat) kota.

Kesembilan kabupaten tersebut adalah Pasir dengan ibukota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibukota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibukota Sangatta, Berau dengan ibukota Tanjung Redeb, Malinau dengan ibukota Malinau, Bulungan dengan ibukota Tanjung Selor dan Nunukan dengan ibukota Nunukan, dan Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam. Sedangkan keempat kota adalah Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan Bontang. Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam.

Propinsi Kalimantan Timur terletak di sebelah paling timur Pulau Kalimantan dan sekaligus merupakan wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia, khususnya Negara Sabah dan Sarawak. Tepatnya propinsi ini berbatasan langsung dengan Negara Malaysia di sebelah utara, Laut Sulawesi dan Selat Makasar di sebelah timur, Kalimantan Selatan di sebelah selatan, dan dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta Malaysia di sebelah barat.

Daratan Kalimantan Timur tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat hampir di seluruh kabupaten, yaitu ada sekitar 13 gunung. Gunung yang paling tinggi di Kalimantan Timur yaitu Gunung Makita dengan ketinggian 2 987 meter yang terletak di Kabupaten Bulungan. Sedang untuk danau yang berjumlah sekitar 17 buah, keseluruhannya berada di Kabupaten Kutai dengan danau yang paling luas yaitu Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang dengan luas masingmasing 15 000 hektar, 13 000 hektar, dan 11.000 hektar.

Sejarah Eksploitasi Sumberdaya Alam

Tekanan dari luar untuk memenuhi kebutuhan hidup dewasa ini lebih intrusif lagi. Pertama-tama disebabkan tekanan ekonomis memaksa eksplorasi kekayaan sumber daya alam dengan mengonversi yang tumbuh di atas bumi misalnya, kayu hutan hujan menjadi bahan baku pada pabrik plywood serta kilang gergaji. Hutan dan tanah dusun juga dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Kedua, kekayaan dari perut bumi, yakni mineral-mineral digali dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk permintaan pasar dunia. Itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat pasca tradisional lebih diprioritaskan dibandingkan kebutuhan masyarakat pra modern. Bahan mentah sebenarnya terletak di “Lebensraum” kelompok tradisional. Sejak lama Kalimantan dilihat sebagai sumber alam yang tidak ada habis-habisnya, padahal sumber itu sebenarnya terbatas.

Permintaan kayu pasar dunia masih kuat, sementara produksi kayu bulat turun karena sulit memperpanjang izin atau menebang pohon secara ilegal. Pada waktu melakukan perjalanan salah seorang penumpang yang bekerja di pabrik kayu plywood memkonfirmasikan keadaan di Kalimantan Barat bahwa keperluan bahan mentah pabrik yang memproduksi plywood kurang cukup.

Untuk mengatasi masalah bahan baku di Kalimantan ada kayu bulat yang masuk dari Papua. Penebangan pohon untuk kebutuhan komersial tidak terjadi di seluruh daerah Kalimantan.

Sejarah eksploitasi mineral pertama yang penting mungkin adalah pertambangan dan pengolahan bijih besi yang terdapat di berbagai tempat di seluruh Borneo. Dengan diperkenalkannya keterampilan penggarapan besi dari daratan Asia diantara abad ke-5 dan ke-10 Masehi (Bellwood 1985), Sungai Apo Kayan dan Sungai Montalat di daerah hulu daerah aliran S. Barito, Sungai Mantikai yaitu anak Sungai Sambas, Sungai Tayan yaitu anak Sungai.. Kapuas di Kalimantan Barat, mempunyai endapan biji besi dan terkenal dengan peleburan dan pembuatan barang-barang dari besi.(Ave dan King 1986)

Emas dan intan juga dikumpulkan sejak dahulu , diperdagangkan ke istana-istana Sultan dan kepada pedagang-pedagang Hindu dan Cina. Menurut tradisi orang Dayak sendiri hampir tidak pernah membuat dan memakai perhiasan emas (Sellato 1989a), tetapi perdagangan emas mempengaruhi kebudayaan pulau ini. Emas telah di ekspor dari Borneo bagian barat kira-kira sejak abad ke-13 dan menjelang akhir abad ke -17 pedagang-pedagang Cina telah mengumpulkan muatan-muatan emas di Sambas (Hamilton 1930).

Penambangan emas secara komersial pertama di Kalimantan di lakukan oleh masyarakat Tionghoa. Dalam keramaian mencari emas pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, ladang emas terkaya dan termudah dicapai dikerjakan dahulu, tambang emas terbesar berada di Sambas dan Pontianak di sekitar Mandor.

Masyarakat Tionghoa kemudian berpindah ke arah barat di wilayah Landak, pungguh daerah aliran Sungai Kapuas, dan setelah cadangan emas habis mereka mulai membuka tambang-tambang yang sangat kecil di daerah pedalaman. Menjelang pertengahan abad ke-19, industri pertambangan emas di Kalimatan menurun dengan cepat tetapi meninggalkan dampak jangka panjang bagi lingkungan dan kebudayaan

Sekarang ini Kalimantan telah terbagi-bagi dalam konsesi-konsesi pertambangan emas. Di Sambas Kalimantan Barat di kaki Pegunungan Schwaner, Kalimantan Tengah dan Sungai Kelian Kalimantan Timur telah dibuka pertambangan emas

Penambangan Batubara secara terbuka dibawah pengawasan kesultanan sudah mulai beroperasai di Kalimantan menjelang abad ke-19, yang menghasilkan batubara bermutu rendah dalam jumlah kecil untuk penggunaan setempat (Lindblad 1988). Tambang kecil milik negara di Palaran dekat Tenggarong di Kesultanan Kutai merupakan suatu contoh yang khas.

Tambang batubara modern yang pertama di Kalimatan adalah tambang “Oranje Nassau’ yang dibuka oleh Belanda di Pengaron, Kalimantan Selatan pada tahun 1849. Tambang ini lebih diarahkan untuk menujukkan haknya terhadap kekayaan mineral pulau itu dan bukan karena potensi komeresialnya (Lindblad 1988).

Dengan pertimbangan serupa Inggris mendirikan “British North Borneo Company” untuk bekerja di Sabah, kerena mereka tertarik kepada tambang batubara di Labuan. Hak-hak kolonial ini hanya dapat didirikan dengan beberapa kerepotan.

Pada tahun 1888 perusahaan batubara Belanda (Oost-Borneo Maatchappij) mendirikan sebuah tambang batubara besar di Batu Panggal di tepi Sungai Mahakam. Ada pula kegiatan pribum secara kecil-kecilan yang dilakukan di Martapura sepanjang Sungai Barito, sepanjang Mahakam Hulu dan Sungai Berau. Pada tahun 1903, dengan penanaman modal Belanda, tambang batubara terbesar di Pulau Laut mulai berproduksi dan menjelang tahun 1910 telah menghasilkan kira-kira 25 % dari semua keluaran Indonesia (Lindblad 1988).

Produksi tambang-tambang yang besar milik Belanda di ekspor, sedangkan kegiatan-kegiatan produksi yang lebih kecil diarahkan untuk pemasaran setempat. Kualitas batubara yang rendah dan tersedianya batubara dari Eropa yang lebih murah, terutama dari Inggris, akhirnya menyebabkan kemunduran pada pertambangan besar Belanda di Kalimantan. Namun penemuan ladang-ladang batubara baru akhirnya-akhirnya ini menyebabkan timbulnya perhatian baru terhadap batubara Kalimantan

Pertambangan mineral di Kalimantan dengan pola Penanaman Modal Asing di mulai dengan kontrak kerja Generasi III+, yaitu Indo Muro Kencana di Kalimantan Tengah dan Kelian Equatorial Mining di Kalimantan Timur. Sedangkan Pertambangan Batu Bara di mulai dengan Generasi Pertama oleh Adaro dan Arutmin di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Timur oleh Berau Coal, Indominco Mandiri, KPC, Kideco Jaya Agung, Multi Harapan Utama, Tanito Harum.

Saat ini setidaknya terdapat 21 perusahaan besar pertambangan di Kalsel, 15 Perjanjian Kontrak Bagi hasil Batu Bara dan Kontrak Karya [KK] serta 154 KP, sementara 15 Perjanjian Kontrak Bagihasil Batu Bara dan KK serta 188 Karya Pertambangan di Kalimantan Tengah.

Eksploitasi kayu di Kalimantan telah berlangsung lama dan menempati kedudukan yang penting selama penjajahan Belanda. Mulai tahun 1904 sejumlah konsesi penebagan hutan telah diberikan di bagian hulu Sungai Barito dan daerah-daerah Swapraja di pantai timur, khusunya Kutai (Potter 1988).

Kayu yang di eksploitasi 80% adalah kayu Depterocarpaceae, sedangkan kayu yang berasal dari pantai timur terutama adalah kayu besi (van Braam 1914). Hamparan hutan Dipterocarpaceae yang luas di pantai timur lebih sukar untuk dieksploitasi dan berbagai upaya pada permulaan gagal, meskipun dengan penanaman modal besar (Potter 1988).

Tahun 1942 petugas-petugas penjajah Belanda menyiapkan peta hutan yang bersipat menyeluruh untk karesidenan Borneo Selatan dan Borneo Timur (meliputi Kalteng-sel-tim) yang menunjukkan bahwa 94% luas karesidenan merupakan daerah yang tertutup hutan. Angka-angka mengenai luas lahan berhutan yang diterbitkan pada tahun 1929 masih dijadikan dasar dalam pemberian ijin konsesi penebangan hutan pada tahun 1975 (Hamzah 1978; Potter 1988).

Sejak jaman penjajahan pelestarian hutan telah mendapat perhatian. Empat kawasan hutan ditetapkan sebagai cagar hidrologi di Borneo Tenggara yaitu gunung-gunung di Pulau Laut, dan tiga cagar alam meliputi Pegunungan Meratus yang membujur dari utara ke selatan (van Suchtelen 1933).

Pembalakan kayu secara massif dimulai pada tahun 1967, saat itu 77% luas hutan atau seluas 41.470.000 dinyatakan milik negara. Pada waktu itu pemerintah menghadapi masalah-masalah ekonomi yang berat sehingga membirikan konsesi kayu dengan murah kepada perusahaan-perusahaan asing yang berniat untuk mengeksploitasi hutan tropis yang luas.

Menjelang tahun 1972 luas daerah konsesi mencapai 26,2 juta hektar dan kemudian meningkat menjadi 31 juta ha pada tahun 1982 terutama di Kalteng dan Kaltim (Ave dan King).

Industri Perkebunan Besar di Kalimantan bermula di Kalimantan Barat sekitar awal tahun 1980-an, oleh PTPN, sebuah BUMN. Di Kalimantan Barat di pegang oleh PTP/PTPN VII dengan kontor direksi di Pontianak. Dari sana muncul fenomena Sanggau sebagai Primadona Sawit. Lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya perkebunan ini dapat dikatakan sebagai APL (Area Penggunaan Lain) yang berasal dari kawasan hutan.

Tahun 2006 di Kalimantan Tengah telah dialokasikan areal seluas 4.5 juta ha untuk Perkebunan Besar Swasta. Saat ini terdapat 104 PBS operasional dengan seluas 1,7 juta ha dan 196 PBS belum operasional seluas 2,8 juta ha.

Kalimantan Selatan berencana membangun seluas 1,1 juta ha, dimana 400 ribu ha sudah operasional dan peruntukan baru untuk perkebunan sawit seluas 700 ribu ha. Sedangkan di Kalimantan Timur dilakukan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 2,6 juta ha [2005], dimana 4,09 juta hektare yang diperuntukkan bagi 186 perusahaan, namun yang aktif 34 perusahaan. Sementara Kalimantan Barat [Juli 2006] telah memberikan ijin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 1.461.648 ha kepada 79 perusahaan. Dari jumlah itu seluas 127.100 ha merupakan kawasan hutan yang dialihfungsikan / konvesi. Dengan demikian total se-Kalimantan akan di bangun perkebunan tidak kurang dari ± 10 juta hektare.

Sayangnya, pembangunan dan exploitasi sumberdaya alam, khususnya hutan untuk perkebunan dan konversi lainnya di Kalimantan tidak memperhitungkan kondisi tutupan hutan yang sudah semakin menipis dimana : Hutan primer hanya tersisa 15.65 %, Hutan sekunder 16,93 % Hutan primer lahan basah 0.26%, hutan sekunder lahan basah 11.31 % dan sisanya sebesar 55.84 % kawasan non hutan. [Sumber : Analisa Citra landsat 2003].

==============================================
Nordin, Save Our Borneo

Bisnis Agrofuel, Kolonialisasi Perkebunan

2009-01-10T18:59:00.000-08:00

KOLOM, 46-47

Bisnis Agrofuel, Kolonialisasi Perkebunan

Khalisah Khalid

Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Biro Politik dan Ekonomi Sarekat Hijau Indonesia

Tergelincir Sawit

Meningkatnya permintaan bahan bakar nabati untuk pemenuhan energi yang dipandang tidak terlalu mencemari lingkungan hidup dan berkontribusi terhadap perubahan iklim, terutama di negara-negara industri, telah mendorong terjadinya perluasan perkebunan penghasil bahan baku nabati. Kebijakan investasi global lebih diarahkan pada pemenuhan industri penghasil energi nabati, termasuk terhadap penyediaan bahan baku. Kondisi ini mendorong pada terjadinya "pemaksaan" perluasan perkebunan penghasil bahan baku energi nabati, di wilayah-wilayah yang "dipandang" mampu menyediakan lahan skala luas. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mentargetkan luasan yang luar biasa untuk menjadi hamparan perkebunan besar kelapa sawit, kedelai maupun tebu, yang diarahkan pada dukungan terhadap energi nabati.

Pilihan komoditi lalu diarahkan pada kelapa sawit, karena dipandang komoditi ini mampu menyediakan kebutuhan energi "hijau" dalam jumlah yang cukup besar. Yang menjadi masalah kemudian adalah agrofuel berkembang mengikuti hasrat pasar, dan sebagai komoditas untuk memenuhi akumulasi modal tentunya. Paling tidak, ada tujuh kelompok besar industri yang berada dibalik bisnis Agrofuel di Indonesia yang menguasai kurang lebih seribu tujuh ratus hektar. Inilah yang kemudian terjadilah beragam permasalahan di wilayah perkebunan besar maupun pada industri pengolahan dasar, semisal konflik tenurial, kekerasan, penghilangan lahan-lahan produktif, krisis air, hingga pencemaran.

Berbagai permasalahan umum yang hadir pada setiap rantai produksi bahan bakar nabati terhadap komunitas lokal, diantaranya adalah: (1) meningkatnya beban kelola rumah tangga; (2) hilangnya sumber pangan akibat hilangnya lahan produktif pertanian; (3) meningkatnya biaya untuk pemenuhan kesehatan, energi dan air; (4) hilangnya sistem sosial dan budaya; dan lain sebagainya. Berbagai fakta penghancuran inilah yang menjadi indikator bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu basis produksi kotor yang diandalkan Indonesia, setelah industri tambang.

Kolonialisasi Perempuan di Perkebunan

Masalah lainnya adalah jika bisnis agrofuel ditarik pada garis sebuah entitas yang berjenis kelamin sosial perempuan. Dalam peristiwa yang ada diatas, nampaknya cerita perempuan sungguh jauh dari pembahasan tentang industri sawit, jika tidak mau dikatakan dihilangkan dari seluruh cerita tentang sawit. Dalam peristiwa kebanyakan yang bicara soal ekstraksi sumber daya alam, cerita perempuan menjadi sangat jauh dan seringkali kebijakan yang dipilih oleh pemerintah yang selalu bicara soal perluasan produksi, harga sawit, pasokan dan seterusnya yang tidak relevan dengan cerita kekerasan yang dialami oleh perempuan yang hidup di sekitar perkebunan besar kelapa sawit.

Selain berbagai persoalan yang ditimbulkan sebagai dampak dari agrofuel, ada hal mendasar lainnya yang secara spesifik dialami oleh perempuan. Ekologi politik feminis melihat aspek pengetahuan, hak atas kekayaan alam dan sumber –sumber kehidupan, termasuk di dalamnya aspek akses dan kontrol, serta aspek institusi pengurusan kekayaan alam dan perjuangan merebut kembali hak atas pengurusan kekayaan alam dari perspektif gender, kelas, etnisitas, dan aspek-aspek lain (Rocheleau, Thomas-Slayter, Wangari 1996).

Pendekatan ini membuka peluang untuk melihat relasi kekuasaan dalam masyarakat yang dipengaruhi gender, kelas, etnisitas, agama, dan aspek-aspek lain. Pendekatan ini juga mengakui bahwa perempuan bukan entitas homogen dan bahwa perempuan memiliki kompleksitas posisi, fungsi, dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan perbedaan kelas, etnisitas, dan hal-hal lainnya, sehingga pengalaman dan reaksi perempuan terhadap satu isu akan berbeda dengan perempuan lainnya.

Dengan menggunakan pisau analisis ekologi politik feminis, cerita yang diungkapkan oleh perempuan yang tinggal di area perkebunan besar kelapa sawit, mencoba untuk lebih dalam melihat bagaimana lapis kekerasan yang dialami oleh perempuan di perkebunan besar kelapa sawit disebabkan oleh penguasaan sumberdaya alam oleh para pihak yang memiliki kekuasaan, baik secara kultural maupun struktural dengan aktor utama negara dan pasar. Yang menghasilkan sebuah potret dari alur cerita penghancuran sumberdaya alam yang menciptakan sebuah rangkaian peristiwa yang menyebabkan terganggunya atau putusnya sumber-sumber kehidupan perempuan, terutama dari kelas sosial yang paling rendah. Dimana, peristiwa tersebut bisa berulang, berbabak-babak, berubah bentuk maupun pelaku.

Akumulasi dari beragam permasalahan pada penyediaan bahan bakar nabati, memberikan dampak yang lebih besar kepada kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak. Dalam setiap rantai produksi tetes-demi-tetes bahan bakar nabati, terdapat beragam permasalahan yang menjadikan perempuan sebagai korban yang menerima dampak yang lebih besar di dalam sebuah komunitas korban bahan bakar nabati.

Sejak perkebunan besar kelapa sawit masuk, perempuan kehilangan akses dan kontrolnya terhadap tanah, dan menempatkan perempuan sebagai buruh di perkebunan sawit tanpa adanya perlindungan formal sebagai tenaga yang membuahi dan menyemprot dengan menggunakan pestisida yang berbahaya bagi kesehatan perempuan. Konflik terjadi, bukan hanya karena terjadinya perbedaan persepsi antara komunitas lokal dengan pelaku pendukung agrofuel baik pasar maupun pemerintah. Konflik terjadi, karena kebijakan agrofuel telah mengabaikan pengetahuan dan pengalaman perempuan didalam mengelola sumber kehidupannya, khususnya sebagai penjaga dan pengelola sistem produksi rumah tangga dan produksi sosial. Bukankah pengabaian sebuah entitas dengan semua pengetahuan dan pengalaman yang melekat dalam dirinya sebagai sebuah bangunan tatanan social, merupakan bentuk yang paling mendasar dari sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia?

Kondisi ini diperparah dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri sawit yang memang diketahui mempengaruhi air sungai masyarakat setempat. Kondisi ini bukan tidak disadari oleh perempuan yang bekerja sebagai buruh perempuan, tapi mereka tidak punya pilihan ekonomi lain untuk menjaga kelangsungan hidup keluarganya. Terlebih, perkebunan besar kelapa sawit secara struktural juga membangun sistem kapital yang mampu menciptakan perubahan pola konsumsi pada perempuan dan masyarakat yang dibangun sedemikian sistemik oleh pasar, sehingga mampu merubah persepsi atau pandangan perempuan terhadap kebutuhan hidupnya dan bahkan terhadap tubuh perempuan itu sendiri.

Potret kekerasan dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap perempuan berbasis jender dalam sebuah relasi personal, dalam komunitas dan dalam lingkup negara yang terkait dengan agresi pasar dan alir kapital yang berdasarkan pada produksi kotor, ketamakan dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup, yang dalam konteks ini dapat ditemui dalam cerita situasi global produksi agrofuel di Indonesia . Kelangkaan dari daya dukung alam yang dikeruk tanpa mempertimbangkan kerentanan dan keberlanjutan lingkungan, yang terjadi karena intervensi pasar dan negara, telah menyebabkan konflik terjadi di tingkat masyarakat dengan mengabaikan pengalaman perempuan maupun keberadaan perempuan sebagai subyek keberlangsungan reproduksi sosial, dan pada akhirnya menempatkan perempuan kelas paling bawah berada dalam kondisi terpuruk, terpinggirkan dan terabaikan dalam seluruh cerita yang bernama bisnis Agrofuel.

Sumber: FORUM Keadilan: No. 36,11 Januari 2009

--
Khalisah Khalid
Mobile Phone : +62813 11187 498
Email : sangperempuan@ gmail.com
YM : aliencantik@ yahoo.com
www.sangperempuan. blogspot. com

Rejuvenasi Gerakan Mahasiwa: Sebuah Kebutuhan Mendesak

2009-01-10T18:54:00.000-08:00

Eka Nada Shofa Alkhajar

“Lebih baik diasingkan daripada menyerah kepada kemunafikan” (Soe Hok Gie).

Letupan semangat dari seorang aktivis dan demonstran bernama Gie seakan menjadi sebuah nilai idealis yang senantiasa mengilhami Gerakan Mahasiswa (GM) untuk tetap bertahan ditengah benturan zaman yang terus bergulir. Siapa yang memungkiri peran dari GM dalam mewarnai sejarah perjalanan bangsa Indonesia? Tidak ada.

Tak dapat dipungkiri bahwa GM memiliki peranan yang tidak dapat dilupakan dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sejumlah fakta sejarah menggambarkan peran dan kekuatan GM dalam mendorong terjadinya gelombang perubahan. Tumbangnya Orde Lama (Soekarno) dan Orde Baru (Soeharto) adalah bukti dari keampuhan GM.

Namun, kini berbicara tentang GM sudah menjadi sebuah keyakinan bersama (common sense) yang berkembang di tengah masyarakat bahwa GM kini sudah melempem tak punya taji seperti dulu. Sialnya, hingga kini mahasiswa sekarang masih terus diajak untuk menyaksikan film dokumenter mengenai keheroikkan mahasiswa angkatan ’98 yang berhasil menjatuhkan rezim orde baru kala itu. Mereka diajak dalam romantisme sejarah yang sudah-sudah sampai harus terbuai di dalamnya.

Memang di Indonesia katakanlah gerakan tahun 20-an, 40-an, 60-an 80-an, dan terakhir reformasi ’98 sebagai contoh dari hiruk pikuk dari gerakan mahasiswa yang menggema hingga sekarang. Hanya saja yang perlu dipahami dan disadari bahwa hal tersebut adalah sejarah yang sudah berlalu. Sudah saatnya GM hari ini membuat lukisan sejarahnya sendiri.

Denny J.A. (1990) dalam buku Gerakan Mahasiswa dan Politik Kaum Muda era 80-an, mengungkapkan pertanyaan menggugah yaitu dimanakah GM harus mengambil posisi? Adakah kekuatan politik GM masih diperhitungkan?

Untuk menjawab pertanyaan di atas tentu saja tidak mudah. Harus dipahami terlebih dahulu, bagaimana konteks dan realitas dimana GM itu berada. Pertanyaan di atas tidak akan relevan dilontarkan pada negara yang memiliki sistem politik yang sudah terlembaga dengan baik. Sebagaimana di negara-negara maju dengan separation of power yang tegas dan ketat. Karena di sana kekuatan mahasiswa adalah non-faktor. Sebaliknya, pertanyaan tersebut menjadi sangat relevan bagi kondisi sosial politik di Indonesia, lebih-lebih untuk saat ini.

Untuk konteks sekarang yang diperlukan adalah meluruskan kembali rel pergerakan mahasiswa secara hati-hati dan peka terhadap konstelasi politik yang sedang dan akan terjadi. Jika kita tidak ingin terjebak dalam romantisme gerakan semu atau bahkan terus dikebiri oleh penguasa. Tak ayal bahwa rejuvenasi (peremajaan kembali) GM menjadi suatu kebutuhan mendesak di tengah kondisi GM yang saat ini boleh dibilang mengalami stagnasi dimana GM kini belum mampu menjawab tantangan zaman yang semakin cepat.

Untuk itu perlu dibangun kesadaran kolektif (collective conciousness) bersama bahwa perjuangan GM harus mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya menjawab permasalahan di lingkungan sosialnya dan substansial umat. Dimana hal penting yang dapat dimulai dan dilakukan saat ini adalah bergerak memberdayakan masyarakat/ basis sipil (local empowering) semisal melalui pengembangan mitra basis dengan jalan menjadi pengorganisir komunitas (community development) dan advokasi kepentingan publik yang mana peran itu kini telah diambil oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang belum tentu memihak kepada masyarakat.

Diharapkan dengan adanya rejuvenasi GM maka dengan perlahan ditepislah anggapan bahwa perjuangan yang baik haruslah perjuangan yang heroik dan berdarah-darah, melainkan hal ini dapat dilakukan dengan cara menjadi perjuang sejati yang concern menyelesaikan permasalahan rakyat di tingkat mikro. Bergabung bersama rakyat, tidak sekedar memobilisasinya, melainkan untuk mencerdaskannya.

Di era otonomi daerah yang ditandai dengan bergulirnya desentralisasi dan meluasnya partisipasi publik seharusnya menuntut GM untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu Jakarta, menjadi isu-isu daerah. Hal ini bukan berarti isu nasional tidak penting, tetapi akan lebih manis dan bermakna untuk memecahkan masalah yang lebih dekat terlebih dahulu.

Selain itu, GM seperti HMI, KAMMI, IMM, PMII, GMNI, GP, PMKRI dan sebagainya diharapkan mampu menjadi kelompok penekan (presssure group) untuk mendorong terciptanya suasana yang ideal di tengah masyarakat. Kelompok penekan disini sebagaimana diungkapkan seorang pakar politik, Maurice Duverger, adalah “any group or organization which by persuasion, propaganda, or other means, regulary attempts to influence and shape the polices of goverment”. Kelompok penekan tidak langsung mengambil bagian dalam memperoleh kekuasaan atau dalam melancarkan kekuasaan itu sendiri, mereka bertindak untuk mempengaruhi kekuasaan sementara mereka tidak terlibat didalamnya; mereka melancarkan “tekanan-tekanan” atas kekuasaan yang sedang berjalan (Duverger, 1984).

Jika GM tidak mampu memainkan peranan dan memberikan kontribusi bagi pemecahan persoalan umat maka tak salah jika ada pendapat yang mengatakan bahwa GM kini lebih senang, maaf, hanya “beronani intelektual” saja. Hal ini bukanlah sesuatu yang harus ditanggapi dengan emosional akan tetapi dengan lapang dada sebagai sebuah kritik konstruktif bagi siapapun yang mengaku bagian dari GM. Sehingga GM nantinya tidak hanya pandai berwacana namun minim dalam aplikasi dan gerak.

Kedepan perlu dipahami bahwa GM merupakan sebuah kontinuitas gerak. Aktivis boleh berganti, strategi dan taktik dapat saja berubah, varian penindasan dapat saja lebih cantik, tetapi spirit perjuangan tidak akan pernah pudar. GM akan selalu hadir dalam dunia yang masih dikotomik. Artinya, bila ada kelompok yang menindas, GM akan melakukan perjuangan akselerasi bagi kaum tertindas. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab moral GM untuk senantiasa memihak pada kaum yang tertindas. Kini rejuvenasi gerakan menjadi keharusan bagi GM untuk tetap mewarnai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah saatnya GM mulai berpikir untuk ”berjuang dalam bentuk lain”. Tidak melulu dalam gerakan ”asal bersebrangan dengan penguasa” maupun ”gerakan yang selalu berimplikasi politik”. Mungkin refleksi yang tepat bagi GM di awal tahun 2009 yang baru saja bergulir ini adalah apabila GM tidak menjadi bagian dari pernyelesaian masalah maka bisa jadi GM adalah bagian dari masalah itu sendiri. Gerakan Mahasiswa, Ayo Bergerak!.

Ketua Umum HMI Cabang Surakarta

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi UNS Solo,

Penulis buku “Pahlawan2 yang Digugat”

Sumber: HMI Cabang Surakarta

Let's Visit My Personal Web
www.ressay.co. nr

Salam Ke-Manusiaan... Untuk Palestina

2009-01-06T04:18:00.000-08:00

Salam Ke-Manusiaan...

Mari kita dukung Misi Kemanusiaan MER-C ke Palestina.

KETIK:
MERC[spasi]PEDULI

Kirim ke 7505 (berlaku bagi semua operator)

untuk memberikan donasi Rp 5000,-

Rp.5000 mungkin kecil tetapi kalau terkumpul dari bangsa Indonesia tentu sangat berarti bagi saudara kita di Palestina.

Mohon sampaikan email ini ke semua saudara, sahabat dan kolega.

paling tidak ini yang bisa kita lakukan sodaraku...
Salam^_^

KESEJAHTERAAN - Nasib Korban Konflik Dipertanyakan

2009-01-06T04:15:00.000-08:00

KESEJAHTERAAN
Nasib Korban Konflik Dipertanyakan
Jumat, 2 Januari 2009 | 01:12 WIB

Jakarta, Kompas - Kelangsungan hidup sedikitnya 1.300 warga Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Riau, yang sebagian besar melarikan diri masuk ke hutan setelah penyerangan polisi pada 18 Desember 2008 hingga sekarang masih dipertanyakan. Pemerintah didesak untuk menyatakan penyerangan itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

”Suplai makanan tidak bisa kami sampaikan karena tidak diketahui keberadaan dan kelangsungan hidup warga yang melarikan diri ke hutan-hutan,” kata Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Teguh Surya dalam konferensi pers bersama Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) dan Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI), Rabu (31/12) di Jakarta.

Penyerangan Dusun Suluk Bongkal terkait penggusuran warga yang dianggap menempati lokasi pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) kepada perusahaan swasta yang diizinkan mengelola areal seluas 299.975 hektar sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/Kpts-II/ 1996.

Walhi mendukung warga untuk bersikeras mempertahankan lokasi dengan dasar penetapan Dusun Suluk Bongkal sah sebagai perkampungan yang ditetapkan Bupati Bengkalis, 12 Maret 2007, seluas 4.856 hektar. Hal itu tertuang pula di dalam Lembaran Pemkab Bengkalis.

PHK buruh

Pada konferensi pers tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kasbi Khamid Istakhori dan Sekjen FSP2KI Etin Rodiana menyampaikan, saat ini terjadi akal-akalan perusahaan industri pulp dan kertas melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para buruhnya dengan alasan kekurangan pasokan bahan baku. Padahal, PHK itu digunakan sebagai upaya negosiasi perusahaan dengan pemerintah untuk menambah luasan izin pengelolaan hutan alam.

”Serikat buruh menolak tegas dilakukannya PHK sebelum diketahui kapasitas pasokan bahan baku dari areal hutan yang dikelola setiap perusahaan sesuai perizinan yang dimiliki,” kata Etin. (NAW)

Duh! Nelayan Cuma Melaut 180 Hari Setahun

2009-01-06T04:12:00.000-08:00

Duh! Nelayan Cuma Melaut 180 Hari Setahun

Vina Nurul Iklima

(inilah.com/ Raya Abdullah)
INILAH.COM, Jakarta - Gejala krisis ikan nasional telah menunjukkan wujudnya. Hal ini makin beratnya beban hidup nelayan nusantara. Frekuensi nelayan melaut sepanjang tahun 2008 hanya 180 hari.

"Dalam sebulan rata-rata frekuensi melaut hanya 9-15 hari. Dengan kata lain, frekuensi nelayan melaut sepanjang tahun 2008 hanya sekitar 180 hari," kata pakar Kelautan M Riza Damanik dalam Evaluasi Total Indonesia di 2008 di Jakarta, Senin (29/12).

Selain itu sebagian hari lainnya, perahu nelayan tradisional tidak beroperasi atau hanya bersandar di pantai. Faktor dominan fenomena ini ada beberapa hal.
"Adanya keterbatasan alat tangkap dan kurangnya permodalan, wilayah tangkapan yang tercemar, perubahan cuaca yang tidak menentu dan pasang tinggi," ujar Riza.
Riza mengatakan dari semua itu faktor yang mendasar adalah akibat kenaikan harga BBM. 4 Dari 10 armada perikanan tadisional tidak dapat melaut.

Menurutnya, tren impor yang terus membesar adalah konsekuensi dari kekeliruan kebijakan ekspor perikanan nasional yang dilakukan oleh pemerintahan. Selain itu, lanjutnya, volume impor dalam empat tahun terkahir mengalami lonjakan lebih dari 100 persen menjadi 104.800 ton per Januari-Oktober 2008.
"Hal itu karena SBY-JK tidak punya prespektif yang handal dan tegas terhadap wilayah pesisir kelautan Indonesia," ungkap Riza.
Harus ada pembenahan mengenai masalah nelayan dan masyarakat di pesisir. "Tahun 2009 pemimpin nasional ke depan harus mampu mengoperasionalkan model pembangunan negara kelautan sebagai basis pilihan kebijakannya, " kata dia.
Hal itu menurut Riza karena karakter ekologis, ekonomi sosial, dan politik dengan segenap potensi, tidak ada alasan untuk tidak memperkuat ranah kelautan nasional. [ikl/ana]

http://inilah. com/berita/ politik/2008/ 12/29/72007/ duh-nelayan- cuma-melaut- 180-hari- setahun/

POLITIK
29/12/2008 - 20:20

M.Riza Damanik
Secretary General of KIARA (Fisheries Justice Coalition)

Address. Jl. Tegal Parang Utara No. 43
Pancoran, Jakarta Selatan
INDONESIA 12790
Mobile. +62 818773515
Telp/Fax. +62 21 7970482Email: mriza_damanik@ yahoo.com; riza.damanik@ gmail.com; riza@kiara.or. id
Website:www. kiara.or. id

‘NEW GLOBAL LAND GRAB’ : Rich states target poor’s farmland

2009-01-06T04:10:00.000-08:00

‘NEW GLOBAL LAND GRAB’ : Rich states target poor’s farmland

Philippine Daily Inquirer

Posted date: January 05, 2009

KUALA LUMPUR—Resource- hungry nations are snapping up huge tracts of agricultural land in poor Asian nations, in what activists say is a “land grab” that will worsen poverty and malnutrition.

Global trends including high prices for oil and commodities, the biofuel boom and now the sweeping downturn are spurring import-reliant countries to take action to protect their sources of food.

China and South Korea, which are both short on arable land, and Middle Eastern nations flush with petrodollars, are driving the trend to sign up rights to swathes of territory in Asia and Africa.

In the Philippines, a series of high-profile deals has clashed with long-running demands for agrarian reform, including land redistribution.

The Department of Agrarian Reform said in 2007 it was looking at large tracts of land for agribusiness development under a memorandum of understanding signed with China. The memo calls for the development of land to grow hybrid corn, rice and sorghum.

Because of protests, the Department of Agriculture suspended plans to allow China to use 1.24 million hectares of Philippine agricultural land.

“It will aggravate the problem of landlessness, the insufficiency of land for Filipino peasants,” Anakpawis party-list Rep. Rafael Mariano said of the land deals.

Qatar lease of RP land

However, the Philippine government is undeterred and during President Macapagal-Arroyo’ s visit to Qatar in December, officials opened talks over the lease of at least 100,000 hectares of agricultural land to the emirate.

“Today’s food and financial crises have, in tandem, triggered a new global land grab,” the Spain-based agricultural rights group Grain said in a recent report.

The group said that some deals were targeted at boosting food security by producing crops that would be sent back home for consumption, while others were to establish money-making plantations like palm oil and rubber.

“As a result of both trends, fertile agricultural land is being swiftly privatized and consolidated by foreign companies in some of the world’s poorest and hungriest countries,” it said.

Daewoo deal in Madagascar

In one of the biggest deals, South Korea’s Daewoo Logistics said in November it would invest about $6 billion to develop 1.3 million hectares of land in Madagascar—almost half the size of Belgium.

Daewoo plans to produce 4 million tons of corn and 500,000 tons of palm oil a year, most of which will be shipped out of impoverished Madagascar—where the World Food Program (WFP) still provides food relief.

“We will build everything from ports and railways to markets on a barren and untouched area,” said Shin Dong-Hyun of Daewoo.

Although commodity prices have fallen from their highs earlier this year, resource-poor and heavily populated countries are still concerned about securing long-term supplies.

Walden Bello of the Bangkok-based advocacy group Focus on the Global South said the looming global recession was not likely to halt the trend which he fears will worsen the lot of landless peasants.

“In a situation where global agricultural production has become so volatile and unpredictable, I would not be surprised if the Middle Eastern countries that are engaged in this would continue to push on,” he told Agence France-Presse.

Bello said that many of the deals were struck in dysfunctional and corruption-ridden nations, and rejected claims the land being signed away is of poor quality, and that the projects will bring jobs and improve infrastructure.

“What we’re talking about is private parties using state contracts to enrich themselves,” he said. “It’s an intersection of corrupt governments and land-hungry nations.”

Kuwait loan for Cambodia

In Cambodia, where the WFP also supplies aid, oil-rich Kuwait in August granted a $546-million loan in return for crop production.

Undersecretary of State Suos Yara said Cambodia was also in talks with Qatar, South Korea, the Philippines and Indonesia over agricultural investments, including land concessions.

“If we do this work successfully, we can get at least $3 billion from these agricultural investments,” he said.

“With the (global financial) crisis, this is a chance for Cambodia to look to the future by pushing agriculture in order to attract foreign investments,” he added.

But opposition lawmaker Son Chhay said he was suspicious about why a wealthy nation like Kuwait needed to lease land to grow rice rather than just import the grain.

“Cambodian farmers need the land,” he said, urging the government to limit the area under lease and ensure Cambodia was not plundered by foreign nations.

Serious danger

Bello said he expected these sorts of deals to increase, forcing peasants from rural areas and into cities where together with the global downturn they will add to the ranks of the unemployed.

“It’s particularly explosive in those countries where you have a high degree of landlessness, like the Philippines where 7 out of every 10 rural people do not have access to land,” he said.

In the impoverished and corrupt dictatorship of Laos, some experts say that between 2 million and 3 million hectares have been parceled off in a rampant and uncontrolled process that has now been suspended by the government.

The UN’s Food and Agriculture Organization (FAO) has sounded alarm over the loss of land in a country where in rural areas, every second child is malnourished and access to land for foraging of natural resources is critical.

“If the environment is changed, with the trees cut and replaced with industrial crops,” said FAO representative in Laos, Serge Verniau, “they can face serious danger.”
©Copyright 2001-2009 INQUIRER.net, An Inquirer Company

Intervensi Sistematis dalam Pengadilan Muchdi

2009-01-05T18:18:00.000-08:00

SIARAN PERS KASUM

PUTUSAN BEBAS MUCHDI :

Intervensi Sistematis dalam Pengadilan Muchdi

Komite Solidaritas Aksi untuk Munir mempertanyakan kredibilitas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Purwopranjono sebagai terdakwa pembunuh Munir. Putusan ini telah melukai rasa keadilan dan tidak sesuai dengan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan HAM.

Kami menengarai putusan ini sarat intervensi politik. Kami mengkawatirkan jaksa penuntut umum dan majelis hakim bekerja di bawah tekanan berbagai pihak yang berkuasa sehingga independensi dan objektivitas pengadilan dengan mudah digadaikan. Ironis, karena berdasarkan hasil pemantauan persidangan yang kami lakukan, telah terurai benang merah keterlibatan Muchdi PR selaku penggerak/penganjur atas terbunuhnya Munir. Majelis hakim telah dengan sengaja bersikap parsial dengan memilih fakta-fakta yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Beberapa catatan kami terhadap proses persidangan ini adalah sebagai berikut :

Pertama, sejak awal jaksa penuntut umum telah membuat dakwaan dan tuntutan yang lemah. JPU memasukkan motif pembunuhan dalam dakwaan dan secara politik mencederai penuntutan dengan hanya menuntut Muchdi selama 15 tahun..

Kedua, fakta-fakta di persidangan membuktikan adanya operasi intelejen illegal yang juga melibatkan beberapa anggota BIN. Sebagai bagian dari operasi intelejen, tentunya berbagai tindakan kejahatan dibuat secara tertutup sehingga bukti-bukti petunjuk yang ada seharusnya dapat menjadi pertimbangan majelis hakim untuk membuka kebenaran.

Ketiga, pembunuhan Munir merupakan kasus konspirasi. Namun metode pembuktian yang dilakukan oleh Majelis hakim tidak dengan cermat meneliti keterlibatan berbagai pihak tersebut untuk menarik jelas rangkaian konspirasi pembunuhan ini. Seharusnya pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan putusan didasarkan pada fakta adanya konspirasi ini. Hakim hanya menilai fakta-fakta tertentu yang terungkap di pengadilan secara konvensional dan menutup mata terhadap jalinan rangkaian fakta yang menunjukkan adanya konspirasi tersebut. Akibatnya seluruh peristiwa seakan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan..

Keempat, dari pertimbangan putusan terbukti adanya keterlibatan BIN yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat menjadi titik tolak untuk mencari lebih lanjut akar penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan pembunuhan terencana kepada Munir. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan pelanggaran hukum. Sehingga harus ada sanksi tegas bagi pelakunya.

Kelima, majelis hakim membiarkan berlangsungnya suasana persidangan yang intimidatif. Penarikan kesaksian dari beberapa anggota BIN dengan alasan yang sama dan seragam semestinya menjadi pertimbangan hakim untuk menggali lebih lanjut penyebab penarikan kesaksian tersebut. Ditengarai intervensi dan ancaman kepada para saksi membuat para saksi menarik kesaksiannya.

Kami meminta Jaksa Agung untuk memastikan kasasi dijalankan dengan kembali menggali fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa lainnya, Pollycarpus dan Indra Setiawan.

Secara khusus kami meminta Presiden untuk memberikan perhatian penuh atas perkembangan kasus ini. Pemerintah SBY harus memanfaatkan waktu di akhir pemerintahannya untuk menepati janjinya ini.

Masyarakat telah cukup dewasa untuk memahami carut marutnya dunia peradilan Indonesia. Dunia internasional juga mengawal proses ini sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam melindungi HAM. The test of our history akan menjadi sejarah gelap jika bangsa ini terus dikungkung oleh kuasa yang tak terjamah hukum. Putusan PN Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi bukanlah akhir dari perjalanan pengungkapan kebenaran atas kasus pembunuhan Munir.

Jakarta, 1 Januari 2009

Komite Solidaritas Aksi Untuk Munir (KASUM)

Kondisi Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah

2009-01-04T04:41:00.000-08:00

Refleksi Akhir Tahun 2008 & Prediksi Tahun 2009

Kondisi Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah

Dikeluarkan oleh ; WALHI Kalimantan Tengah

Sumber daya alam Kalimantan Tangah selama ini dikenal sebagai salah satu potensi besar guna mendukung kebijakan investasi oleh Pemerintah Indonesia , baik itu investasi modal asing maupun investasi modal dalam negeri .

Selain hutan dengan potensi kayu dan keanekaragaman hayati, luas wilayah yang dianggap berpotensi untuk membuka areal perkebunan skala besar mendukung kebijakan investasi asing, selain itu potensi berbagai sumber daya mineral yang cukup besar seperti emas, batubara, bijih besi dan lainnya. Hanya disayangkan kekayaan alam tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak mengindahkan kaidah dan prinsip-prinsip lingkungan, HAM dan keadilan. Hasilnya hanya dinikmati oleh sekelompok dan segelintir orang namun dampak negatifnya dirasakan oleh hampir seluruh rakyat di Kalimantan Tengah

Kekayaan alam secara terus menerus dieksploitasi tanpa terkendali dan tanpa memperhitungkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya. Penggerusan sumber daya alam itu terjadi secara legal maupun illegal, aktivitasnya terus berlangsung tanpa ada kontrol yang baik dari pemerintah. Kondisi ini karena para pengambil kebijakan di Kawasan ini baik itu pihak eksekutif maupun legeslatif hanya memikirkan kepentingan ekonomi jangka pendek yang mementingkan peningkatan PAD (pertumbuhan ekonomi jangka pendek) dan masih belum berpihak pada lingkungan dan rakyat serta paradigma berpikir yang tidak kritis dan memaknai sumber daya alam hanya sebatas benda yang harus di eksploitasi.

GAMBARAN PEMANFAATAN SDA

Berdasarkan Perda Nomor 8/2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi [RTRWP], Kalimantan Tengah dengan luasan 15.356.800 ha dialokasikan sebagai kawasan hutan seluas 10.294.853,52 ha (64,04%) dengan luas hutan produksi 8.038.972,02 ha dan sisanya sebagai hutan lindung dan konservasi. Dari luas kawasan hutan tersebut sampai saat ini terus mengalami degradasi yang diakibatkan kerakusan system pengerukan sumber daya hutan antara lain karena illegal logging yang masih marak terjadi, HPH, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit skala besar, pengupasan tanah untuk pertambangan batubara dan emas. BP. DAS Kahayan mencatat bahwa laju lahan kritis setiap tahun antara 25.000-200.000 Ha/tahun, sementara kemampuan pemerintah menanganinya hanya berkisar 25.000-30.000, dan lahan kritis seluas 2,669 juta ha, sementara Gubernur Kalimantan Tengah sendiri telah menyampaikan bahwa kondisi hutan rusak di Kalteng seluas 7,27 juta hektar. Sebuah angka laju degradasi yang sangat parah.

Terkait untuk menjawab isu global warming yang menjadi perhatian seluaruh dunia, Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah yang hutannya masih tersisa dan kemungkinan masih bisa diselamatkan, wilayah Kalteng yang notabene terdiri dari areal gambut dengan luasan lebih dari 3 juta hektare dengan sebaran lahan gambut terbesar berada di Kabupaten Katingan, Kahayan Hilir, Kapuas, Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Seruyan. Kondisi yang terjadi hampir 14 % diantaranya sudah menjadi areal perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan data dinas Perkebunan Kalimantan Tengah menyebutkan bahwa perusahaan yang sudah mendapat ijin dan sudah beroperasi per Januari 2007 seluas 1.682.060 ha sementara itu konsesi perusahaan yang sudah mendapatkan ijin namun belum beroperasi seluas 2.461.930 ha. Dapat dibayangkan bagaimana system kerja perkebunan-perkebun an besar tersebut, melakukan land clearing dan baru kemudian dilakukan penanaman, bahkan bisa terjadi perusahaan hanya melakukan land clearing untuk dijual kayunya, sementara lambat melakukan penanaman sawit dengan alasan investasi, selain itu juga terdapat tarik menarik antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah..

Terkait dengan Inpres No 02/2007 tentang PLG, Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah menyebutkan, hingga tahun 2007 terdapat 20 perkebunan besar yang mengantongi ijin usaha di kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) seluas 304 ribu hektare dan 17 diantaranya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menguasai lahan seluas 292 ribu hektare.

Instruksi Presiden No 02 tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah kurang lebih 1,1 juta hectare, berdasarkan instruksi tersebut kawasan pengembangan lahan gambut harus dikonservasi dan dikembalikan pada keadaan semula dan 0,3 juta hektare bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian, khususnya persawahan padi. Disebutkan juga bahwa alokasi lahan untuk pengembangan dan perluasan perkebunan kelapa sawit dibatasi hanya 10.000 hektare.

Berdasarkan Inpres tersebut seharusnya dilakukan evaluasi dan pencabutan ijin perkebunan, namun nyatanya hingga saat ini banyak perusahaan yang ijinnya masih belum dicabut dan masih beroperasi karena jika ijin dicabut maka perusahaan akan menuntut ganti rugi kepada pihak pemerintah daerah.

Untuk perkebunan sawit sampai tahun 2006 Kalimantan Tengah berproduksi 1,1 juta ton, sementara tahun 2007 terjadi peningkatan produksi 1,2 juta ton dengan areal tanam seluas setengah juta hektar, dan produksi akan ditingkatkan menjadi 2 juta ton pada tahun 2009, dapat dibayangkan berapa luasan hutan yang harus dibuka untuk memenuhi target tersebut tahun depan.

Selain perkebunan skala besar, sumber alam Kalimantan Tengah juga dianggap potensial adalah pertambangan, bahan tambang yang berpotensi besar adalah batu bara, sampai dengan tahun 2007 terdapat 15 perusahaan yang mengantongi ijin PKP2B dengan luasan konsesi 627.064,90 ha, dari luasan tersebut produksi batu bara Kalimantan tengah adalah 2 juta ton per tahun , sementara target produksi tahun 2007 adalah 5 juta ton dan produksi akan ditingkatkan menjadi 20 juta ton/tahun pada 2009.

Lebih celaka lagi setidaknya hingga kini ada 468 perusahaan tambang batu bara yang telah mengantongi ijin kuasa pertambangan (KP), sebagian besarnya dari 440 KP yang diterbitkan oleh para Bupati justru tidak mengantongi ijin pinjam pakai kawasan hutan

BENCANA BANJIR

Walaupun Kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Tengah semenjak terlepas dari bencana kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap asap memang sudah tidak lagi terjadi sepanjang tahun 2008, namun bukan berarti bahwa Kalimantan terbebas dari bencana ekologis, kekacauan kondisi iklim dunia berpengaruh terhadap perubahan musim yang sangat mencolok di Indonesia, ketika didaerah lain mengalami kekeringan, justru di Kalimantan mengalami kelimpahan air bahkan hingga terjadi bencana banjir.

Setidaknya Banjir telah terjadi di hamper semua wilayah di Kalteng, di Murung Raya (DAS. Barito) pada bulan Mei 2008 menyebabkan 1100 rumah terendam, banjir juga terjadi di daerah Barito yang merendam pemukinam sepanjang aliran sungai dan juga menyebabkan 3 balita dan 1 orang dewasa meninggal dunia, Pada bulan September banjir kembali terjadi antara lain Katingan dan Kotawaringin Timur. Berdasarkan data dinas Kesejahteraan Sosial Kalteng selama tahun 2008 banjir di Katingan terjadi di 35 desa di 3 kecamatan yang berdampak pada 19.814 KK dan banjir di Kotim berdampak pada 2.613 KK (Kompas, 20 September 2008).Jika dibandingkan dengan tahun 2007, banjir mengalami peningkatan di tahun 2008 baik dari segi luasan maupun maupun intensitasnya.

DEGRADASI HUTAN SEBAGAI PENYEBAB BENCANA

Tingginya tingkat intensitas bencana yang terjadi di Kalteng tidak terlepas dari semakin hilangnya area peresapan air akibat degradasi hutan yang disebabkan karena pembukaan lahan untuk perkebunan skala besar dan pertambangan.

Degradasi hutan terjadi ketika dilakukan pembukaan areal hutan dalam skala luas, dan hal tersebut bisa dilakukan oleh perusahaan-perusaha an besar (HPH), perkebunan skala besar sawit yang menyebabkan hilangnya hutan primer, yang selanjutnya mengakibatkan habisnya sumber air, hilangnya tumbuhan obat, sumber makanan dan mata pencaharian masyarakat bahkan mengancam nilai spiritual dan budaya masyarakat. Ketika perusahaan telah mengantongi ijin dari pemerintah, segera dilakukan land clearing yang menghancurkan vegetasi hutan sebagai penyimpan air sehingga dampak selanjutnya ketika musim hujan terjadi kelimpahan air berlebih yang akhirnya terjaadilah banjir. Tidak hanya pembukaan perkebunan kelapa sawit, pertambangan juga berperan besar sebagai penyebab bencana banjir yang sering terjadi dalam beberapa tahun ini, Karena sangat jelas bahwa perusahaan tambang merusak lingkungan. Selain itu illegal logging juga masih marak terjadi di Kalimantan…………….

Berkenaan dengan bencana banjir, Kalimantan Tengah semestinya bisa belajar dari propinsi tetangga Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, karena kerakusan terhadap eksploitasi sumber daya alam melalui pembukaan area pertambangan batu bara, konsesi HPH,ekspansi perkebunan sawit secara besar-besaran, perusahaan perkayuan yang rakus sumber daya hutan yang pada akhirnya rutin setiap tahun terjadi banjir dan tanah longsor di daerah-daerah yang sumber daya alamnya di eksploitasi.

PREDIKSI BENCANA KEDEPAN

Kerusakan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah kemungkinan besar akan terjadi seperti halnya di Kalsel atau Kaltim jika kebijakan pengelolaan sumber daya alam masih berkiblat pada asas eksploitasi besar-besaran untuk meningkatkan PAD.

Hasil analisis Walhi kalteng jika dikalkulasikan untuk target produksi tambang batu bara adalah 20 juta ton per tahun mulai 2009 maka konsekwensi yang akan diterima masyarakat adalah menanggung bencana empat kali lipat lebih berat dibandingkan tahun 2008, artinya diprediksikan terjadi perluasan daerah bencana. Selain itu cost yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai dana tanggap darurat juga harus lebih besar. Hal ini menjadi sebuah refleksi tentang apa yang sudah diambil dari alam Kalimantan tengah dengan apa yang di dapat oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal itu baru dinilai dari pertambangan batu bara, bagiamana dengan pertambangan sumber mineral lainnya?

Selain itu, sektor perkebunan sawit juga menjadi ancaman bencana kedepan, jika, Data tahun 2007 menunjukkan bahwa 1.682.060 ha konsesi perusahaan sawit yang sudah operasional, sementara masih tersisa 2.461.930 ha ijin perusahaan perkebunan yang belum operasional. Artinya konsekwensi yang harus ditanggung masyarakat adalah bencana akibat pembukaan lahan dan hilangnya vegetasi sebagai penyimpan air maupun cathment area sebesar1,5 kali lipat dari tahun ini.

Selain terjadi bencana banjir, dampak lain sebagai ikutan kebijakan tersebut adalah terjadinya konflik status tanah dengan masyarakat lokal, pelanggaran HAM atas hak-hak masyarakat oleh perusahaan-perusaha an besar tersebut karena sudah mengantongi surat ijin atas nama Negara. Bahkan kenyataan yang terjadi dilapangan tidak sedikit perusahaan-perusaha an besar yang menyalahi aturan dengan memperluas ekspansi masuk ke wilayah kelola masyarakat. Maka upaya kriminalisasi terhadap rakyat diprediksikan akan semakin meningkat.

REKOMENDASI

Sebagai upaya meminimalisir terjadinya bencana dan kehancuran lingkungan hidup di Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah harus melakukan beberapa hal yaitu:

Pencabutan Ijin terhadap perusahaan dengan lokasi yang menyalahi aturan diatasnya

Pemerintah harus tegas terhadap perusahaan-perusaha an perkebunan atau pertambangan walalupun telah mengantongi ijin, namun ternayata berbenturan dengan inpres no 2/2007 tentang revitalisasi lahan gambut, maka harus segera dilakukan pencabutan ijin. Begitu juga terhadap ijin Kuasa pertambanagn yang tidak mengantongi ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan untuk segera ditindak tegas.

Evaluasi terhadap perusahaan-perusaha an kehutanan, perkebunan dan pertambangan

Evaluasi ini dilakukan dengan kebijakan yang mendorong dilakukan audit lingkungan hidup, artinya proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk menilai ketaatan terhadap prasarat hukum yang berlaku atau kebijakan dan standart yang ditetapkan sesuai dengan UU No 23/1997 dan telah diturunkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup mengenai audit lingkungan pada Kepmen LH No 30/2001. Evaluasi ini dilakukan sebagai evaluasi kepatuhan perusahaan dalam mengelola lingkungan, jika terjadi penyimpangan pemerintah harus menindak tegas terhadap perusahaan-perusaha an tersebut. Selain sebagai kontrol terhadap kualitas lingkungan, audit ini sebagai evaluasi terhadap pendapatan yang diterima daerah dari perusahaan-perusaha an tersebut.

Stop ijin baru untuk investasi yang cenderung melakukan eksploitasi sumber daya alam skala besar

Ijin baru bagi perusahaan-perusaha an besar perkebunan, pertambangan dan konsesi industri kehutanan harus distop (moratorium) . Hal ini dilakukukan untuk mempertahankan kualitas lingkungan di Kalimantan Tengah dan mempertahankan yang tersisa

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengakui kelola rakyat

pemerintah harus mendorong dan mendukung masyarakat untuk mengelola hutannya secara arif berdasarkan kearifan local, upaya peningkatan kapasitas masyarakat tentang hak dan kewajibannya atas pengelolaan sumber daya alam harus lebih transparan. Khususnya untuk masyarakat Kalimantan Tengah yang berpegang teguh pada hukum adat dan menjunjung tinggi keberadaan hutan adat, namun sampai saat ini belum ada kebijakan yang mendukung keberadaan hutan adat tersebut.

Penegakan hukum lingkungan

Menyeret ke meja hijau para pelaku tindak pelanggar hukum seperti perusahan pemegang ijin kuasa pertambangan yang jelas-jelas melakukan pelanggaran hukum karena tidak mengantongi ijin pinjam kawasan hutan dari menteri kehutanan [pelanggaran terhadap UU No.41/1999 tentang Kehutanan], perkebunan besar swasta yang beroperasi di kawasan gambut tebal diatas 3 meter, HPH yang melakukan penebangan diluar blok, luar RKT.

Palangka Raya, 28 Desember 2008

Walhi Kalimantan Tengah

Satriadi

Direktur Eksekutif

Alamat

Sekretariat Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah

Jl. Cik Ditiro No. 16 Palangka Raya

Kalimantan Tengah

Telp./Fax. 0536 3226437 / 3238382

e-mail ; kalteng@walhi. or.id

Menyerukan Solidaritas untuk Rakyat Palestina

2009-01-04T04:37:00.000-08:00

Siaran Pers Gerak Lawan

Salam Kemanusian yang Adil dan Beradab

Adalah untuk ke sekian kalinya, Israel melancarkan perang agresi ke wilayah negara tetangganya, Palestina. Kejahatan agresi (crime of aggression) serta pengeboman udara ke area pemukiman sipil adalah kejahatan perang (crime of war) yang keduanya merupakan pelanggaran serius hukum humaniter maupun hukum internasional hak asasi manusia. Di mana kejahatan tersebut merupakan yuridiksi dari International Criminal Court berdasarkan Statuta Roma tahun 1998.

Kami memandang, perjuangan rakyat Palestina hakekatnya merupakan perjuangan mempertahankan sumber-sumber agraria yang berupa tanah yang terdiri dari apa yang ada di atas dan yang terkandung di bawahnya dari aneksasi Israel. Demikian juga perjuangan masyarakat Indonesia mempertahankan tanah-tanah pertaniannya, kawasan perkampungan dan desa dari aneksasi perusahaan transnasional melalui perluasan perkebunan, pertambangan, kehutanan dan kelautan merupakan perjuangan pembaruan agraria.

Sikap kepala batu Israel yang tidak mengindahkan proses perdamaian Palestina-Israel, hukum internasional, dan resolusi PBB, jelas akibat posisi kuatnya yang didukung negara agresor Amerika Serikat sehingga Israel kebal terhadap sanksi internasional. Bagi Amerika, inilah ujian pertama bagi presiden Barrack Obama atas sikapnya terhadap perdamaian di Timur Tengah khususnya di Palestina, terhadap tata dunia baru dan terhadap dunia Islam.

Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Melawan Neo Kolonialisme dan Imperialisme) dengan ini menyatakan mengutuk perang kotor Israel. Sekaligus menuntut segera ditariknya serdadu-serdadu Israel dari wilayah Palestina dan menuntut pertanggungjawaban Israel atas korban-korban peluru dan bom-bom Israel.

Seruan-seruan solidaritas kepada rakyat Palestina yang diserukan oleh organisasi-organisa si masyarakat di Indonesia, selayaknya ditanggapi oleh pemerintah untuk disuarakan di level internasional. Mengingat mandat dari Pembukaan UUD 1945 "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan," serta salah satu tujuan pendirian negara Indonesia adalah "ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial." Selain itu pemerintah Indonesia, dan juga berbagai pemerintahan di dunia lainnya juga memiliki kewajiban internasional HAM – sebagaimana yang diatur dalam berbagai perjanjian internasional bidang HAM- guna melindungi penduduk sipil non combantant terlebih lagi anak-anak.

Pemerintah Indonesia selain karena mandat-mandat tersebut di atas, juga sebagai negara pemrakarsa Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non Blok serta pengalaman Indonesia di Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB, seharusnya bisa melakukan tindakan yang lebih maju guna menciptakan perdamaian di Palestina. Pemerintah dapat berinisiatif mengusulkan pemberian sanksi tegas kepada Israel melalui peranannya di organisasi konferensi Islam (OKI), organisasi negara produsen minyak (OPEC), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan memperluas solidaritas KAA menjadi KA3 (Konferensi Asia-Afrika- Amerika Latin) serta revitalisasi Gerakan Non Blok menjadi gerakan anti perang agresi yang mengatasnamakan perang terhadap teroris atau alasan lainnya. Dan yang lebih penting lagi adalah mendorong persatuan di antara faksi-faksi yang bertikai di Palestina khususnya antara FATAH Dan HAMAS

Dan kami gerakan sosial di Indonesia, akan menggalang solidaritas internasional para pembela HAM, gerakan petani, buruh, nelayan, lingkungan serta anti imperialisme dan anti utang luar negeri melakukan kampanye di dalam mekanisme PBB maupun dukungan kemanusiaan lainnya.

Jakarta, 31 Desember 2008

Kontak lebih lanjut hubungi

Gunawan

(Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif IHCS – Indonesian Human Rights Committee for Social Justice)

Mobile: 0815 847 45 469

www.ihcs.or. id

Dani Setiawan

(Ketua KAU – Koalisi Anti Utang)

Mobile: 0812 967 1744

Gerakan Rakyat Melawan Neo Kolonialisme dan Imperialisme (GERAK LAWAN)

Serikat Petani Indonesia, Aliansi Petani Indonesia, Serikat Buruh Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia, Serikat Nelayan Indonesia, Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Solidaritas Perempuan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Koalisi Anti Utang, Konsorsium Pembaruan Agraria, Bina Desa, Institute for Global Justice, Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia, Sarekat Hijau Indonesia

--
Khalisah Khalid
Mobile Phone : +62813 11187 498
Email : sangperempuan@ gmail.com
YM : aliencantik@ yahoo.com
www.sangperempuan. blogspot. com

Tentang L. T. Hobhouse

2008-12-30T17:55:00.000-08:00

Leonard Hobhouse

(*1864, St.Ives, Cornwall - +1929, Alencon, France) (* 1864, St.Ives, Cornwall - +1929, Alençon, Prancis)

One can clearly see a red thread running through the manifold work of Leonard T. Hobhouse, as an academic at the Universities of Oxford and London, liberal theorist and prolific journalist: a firm dedication to progressive change and improvement of life. Satu dapat dengan jelas melihat benang merah berjalan melalui bermacam-macam pekerjaan Leonard T. Hobhouse, sebagai akademik di Universitas Oxford dan dari London, teoretisi liberal dan produktif wartawan: sebuah perusahaan dedikasi progresif untuk perubahan dan perbaikan kehidupan. His approach to political issues was from the standpoint of a philosopher of evolution and sociology, and he is seen by some as the greatest constructivist philosopher of his time. Pendekatan untuk isu-isu politik adalah dari sudut seorang filsuf evolusi dan sosiologi, dan ia terlihat oleh beberapa sebagai constructivist filsuf terbesar dari umatnya.

His work is a direct response to the poor socio-economic conditions prevailing in England at the time he lived, and an attack on the intellectual currents underpinning it. Karyanya merupakan respon langsung terhadap masyarakat miskin kondisi sosial-ekonomi yang berlaku di Inggris pada saat ia tinggal, dan serangan pada arus intelektual bantalan itu. As a leading thinker of the English school of thought termed ‘social liberalism' or ‘new liberalism', he advocated a significant role for the democratic state in the provision of basic social welfare, employed a language of humanitarianism, social obligation, public duty and social reform. Sebagai pemikir terkemuka dari Inggris sekolah pemikiran dengan istilah 'liberalisme sosial' atau 'liberalisme baru', ia diajukan peranan yang cukup besar bagi negara demokratis dalam penyediaan dasar kesejahteraan sosial, menerapkan bahasa paham kemanusiaan, kewajiban sosial, dan tugas umum reformasi sosial. He opposed the widespread trust in the application of evolutionary theory to social theory, belief in natural selection and imperialist thinking. Dia bertentangan dengan kepercayaan meluas dalam penerapan teori evolusioner untuk teori sosial, kepercayaan dalam seleksi alam dan penjajah berpikir. His work aims to show how personal liberties and collective liberties can be reconciled, and how a liberal society does not necessitate a minimal state, but rather a democratic, active state to enable people to develop their true selves furthest. Karyanya bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kebebasan pribadi dan kebebasan kolektif dapat didamaikan, dan bagaimana masyarakat yang liberal tidak memerlukan minimal negara, tetapi yang demokratis, negara aktif untuk mengaktifkan masyarakat untuk mengembangkan diri mereka benar sejauh-jauhnya.

In marked difference to classical liberalism's exclusive focus on individualism and assumption of a necessarry conflict between an individual's freedom and societal relations, Hobhouse held the idea of “harmony” between the individual as a private person and member of society. Ditandai dalam perbedaan liberalisme klasik yang eksklusif fokus pada individu, dan asumsi yang necessarry konflik antara kebebasan individu dan hubungan sosial, Hobhouse diadakan ide "harmonis" antara individu sebagai pribadi dan orang anggota masyarakat. This idea led him to reassert the supremacy of communal values without having to compromise on the liberal exaltation of individuality. Ide ini dipimpin dia menegaskan yang keagungan komunal nilai kompromi tanpa harus peninggian derajat pada liberal dari kepribadian masing-masing.

Starting from the individual, he identified elements of harmony within each person ‘between feeling and action and experience'. Mulai dari individu, dia mengidentifikasi elemen harmonis dalam setiap orang 'antara perasaan dan tindakan dan pengalaman'. When it came to social relationships, he saw those same principles at work writ large. Ketika ia datang ke hubungan sosial, ia melihat prinsip-prinsip yang sama di tempat kerja tertulis besar. Based on the notion of a rational and self-expressing personality, social interaction was argued to be unproblematic, as ‘the individual has no moral rights in conflict with the common good, as therein every rational aim is included and harmonized' (The Elements of Social Justice, p.40). Berdasarkan konsep yang rasional dan kepribadian sendiri mengungkap, interaksi sosial dianjurkan untuk unproblematic, sebagai 'individu tidak memiliki hak moral dalam konflik dengan baik umum, karena itu setiap Tujuannya adalah termasuk rasional dan selaras' (The Elements of Keadilan sosial, p.40).

It is his concept of ‘harmony' and the possibility of societies to arrive at a common will, which have called for criticism among other thinkers. Ini adalah konsep 'kerukunan' dan kemungkinan untuk tiba di masyarakat umum akan, yang telah dipanggil untuk kritikan antara lain pemikir. These noted that Hobhouse could not endorse competition --traditionally seen as positive and necessary by liberals-- as a positive human characteristic, because of the friction it caused to harmony, and because of its eschewal of the common perspective. Bahwa Hobhouse ini tidak dapat mendukung persaingan - tradisional dilihat sebagai positif dan diperlukan oleh liberals - sebagai manusia karakteristik positif, karena dari gesekan itu disebabkan untuk kerukunan, dan karena eschewal dari perspektif umum.

Furthermore, his great trust in the compatibility of people's interests, values and goals might be questioned, given the diversity of values and conceptions of the ‘good life'. Selain itu, ia sangat percaya pada kompatibilitas kepentingan rakyat, nilai-nilai dan tujuan mungkin pertanggungjawaban, mengingat keragaman nilai-nilai dan konsep yang 'kehidupan baik'. This diversity in turn calls into question his insistence on an integrating sphere of public morality and lets one ask whether there is after all a trade- off involved between personal and communal rights and duties. Keragaman ini pada gilirannya panggilan ke pertanyaan itu desakan pada integrasi lingkungan masyarakat dan moralitas memungkinkan satu meminta apakah ada setelah semua yang terlibat perdagangan-off antara pribadi dan komunal hak dan kewajiban.

Reading his work remains rewarding, for at least three reasons. Membaca karyanya tetap bermanfaat, setidaknya untuk tiga alasan. Firstly, his great attention to the relation and interdependence-- between social, economic, and political liberties-- and concrete elaboration of liberties and their corresponding restraints, is timeless. Pertama, ia mendapat perhatian untuk keterkaitan dan saling tergantung - antara sosial, ekonomi, politik dan kebebasan - beton dan perluasan dari kebebasan dan sesuai menurut mereka, adalah habis-habisan. Secondly, his discussion of the history of various kinds of political theories and ideas, which he opposes, as eg German Idealism, the Manchester School, naturalist/evolutionary social theories, and Marxism, offers to the reader a very comprehensive understanding of the evolution of liberal political thought as well as its contenders. Kedua, dia diskusi tentang sejarah dari berbagai jenis teori dan ide-ide politik, yang menentang dia, seperti misalnya idealisme Jerman, Manchester Sekolah, naturalis / evolusioner teori sosial, dan Marxisme, menawarkan kepada pembaca yang sangat komprehensif pemahaman tentang evolusi liberal pemikiran politik serta contenders. Finally, it reminds us of the variety within liberalism and need to rethink assumed and taken-for-granted anti-theses, as eg between individual and societal liberties, taking into account changed circumstances. Akhirnya, ia mengingatkan kita dari berbagai dalam liberalisme dan perlu memikirkan kembali diasumsikan diambil dan diberikan-untuk-anti-thesis, seperti misalnya antara kebebasan individu dan masyarakat, dengan mempertimbangkan keadaan berubah.
Literature Literatur
LTHobhouse: LTHobhouse:

Democracy and Reaction ,1905; Development and Purpose,1913; Liberalism,1912 Demokrasi dan Reaksi, 1905; dan Tujuan Pembangunan, 1913; liberalisme, 1912
JWSeaman: JWSeaman:

LT Hobhouse and the development of liberal-democratic theory, 1976 LT Hobhouse dan pengembangan demokrasi liberal-teori, 1976
GLBernstein: GLBernstein:

Liberalism and Liberal Politics in Edwardian England, Allen& Unwin, London, 1986 Liberalisme dan Politik Liberal Edwardian di Inggris, Allen & Unwin, London, 1986
J.Meadowcroft (ed.): J. Meadowcroft (ed.):

Hobhouse: Liberalism and Other Writings, Cambridge Univ.-Press, 1994 Hobhouse: liberalisme dan lain tulisannya, Cambridge Indonesia-Tekan, 1994

Kebijakan Ekonomi

Hobhouse was important in underpinning the turn-of-the-century 'New Liberal' movement of the Liberal party under leaders like Asquith and Lloyd George. Hobhouse sangat penting dalam memajukan bantalan-of-the-abad 'New Liberal' gerakan dari pihak Liberal di bawah pimpinan seperti Asquith dan Lloyd George. He distinguished between property held 'for use' and property held 'for power'. Dia dibedakan antara properti diadakan 'untuk menggunakan' dan properti diadakan 'untuk daya'. He also theorized that property was acquired not only by individual effort but by societal organization (meaning, those who had property owed some of their success and thus had some obligation to society), providing theoretical justification for a level of redistribution provided by the new state pensions . Dia juga berteori properti yang telah diperoleh tidak hanya oleh individu tetapi upaya oleh organisasi masyarakat (artinya, orang-orang yang telah properti owed beberapa keberhasilan dan mereka menjadi beberapa kewajiban terhadap masyarakat), memberikan teori justifikasi untuk tingkat redistribusi diberikan oleh negara baru pensiun. It is important to note, however, that Hobhouse disliked Marxist socialism, describing his own position as "liberal socialism". Perlu diketahui, namun, yang Hobhouse disliked Marxist sosialisme, menjelaskan posisi sendiri sebagai "sosialisme liberal". Hobhouse occupies a particularly important place in the intellectual history of the Liberal Democrats because of this. Hobhouse berlokasi di tempat yang khususnya penting dalam sejarah intelektual, yaitu Demokratik Liberal, karena ini.

Sipil Liberty

His work also presents a positive vision of liberalism in which the purpose of liberty is to enable individuals to develop, not solely that freedom is good in itself. Karyanya juga menyajikan positif dari visi liberalisme di mana tujuan kemerdekaan adalah untuk memungkinkan individu untuk berkembang, tidak hanya yang baik dalam kebebasan itu sendiri. Hobhouse, by contrast, said that coercion should be avoided not because we have no regard for other peoples' well-being, but because coercion is ineffective at improving their lot. Hobhouse, dengan kontras, mengatakan bahwa pemaksaan harus dihindari bukan karena kita tidak memiliki kaitan untuk orang lain kesejahteraan, tetapi tidak efektif karena pemaksaan adalah meningkatkan mereka banyak.

Hobhouse rejected classical liberalism , noting the work of other liberals who had pointed out the various forms of coercion already existing in society apart from government. Hobhouse menolak liberalisme klasik, pembukuan liberals pekerjaan lain yang menunjukkan berbagai bentuk kekerasan telah ada di masyarakat selain dari pemerintah. Therefore, he proposed that to promote liberty the government must control those factors already existing which worked against it. Oleh karena itu, ia yang diusulkan untuk mempromosikan kebebasan pemerintah harus kontrol yang telah faktor yang sudah ada yang bekerja terhadap itu.

Hobhouse held out hope that Liberals and what would now be called the social democrat tendency in the nascent Labour party could form a grand progressive coalition. Hobhouse diadakan out berharap Liberals sekarang dan apa yang akan disebut sebagai sosial demokrat kecenderungan di mulai timbul Pekerja pihak dapat membentuk koalisi grand progresif.

Kebijakan Luar Negeri

Hobhouse was often disappointed that fellow collectivists in Britain at the time also tended to be Imperialists. Hobhouse telah sering kecewa yang sesama collectivists di Inggris pada saat itu juga cenderung Imperialists. Hobhouse opposed the Boer war and had reservations about the First World War . Hobhouse berlawanan dengan perang Boer dan telah pemesanan tentang Perang Dunia Pertama. He was an Internationalist and disliked the pursuit of British national interests as practised by the governments of the day. Beliau adalah Internationalist dan disliked upaya Inggris kepentingan nasional sebagai dipraktikkan oleh pemerintah hari.

Biography: Biografi: Charles Horton Cooley Charles Horton Cooley - Cooley dan Sosial subyektivitas

2008-12-30T17:41:00.000-08:00

Charles Cooley
Biography: Biografi:
Charles Horton Cooley Charles Horton Cooley
Home > Library > Miscellaneous > Biographies Home> Perpustakaan> Lain-lain> Biografi

The American social psychologist, sociologist, and educator Charles Horton Cooley (1864-1929) showed that personality emerges from social influencesand that the individual and the group are complementary aspects of human association. American sosial psikolog, sosiolog, dan pendidik Charles Horton Cooley (1864-1929) menunjukkan kepribadian yang muncul dari sosial influencesand bahwa individu dan kelompok yang melengkapi aspek manusia asosiasi.

Charles Horton Cooley was born in Ann Arbor, Mich., on Aug. 17, 1864, the son of a well-known jurist , Thomas M. Cooley . Charles Horton Cooley lahir di Ann Arbor, Mich., pada 17 Agustus 1864, putra yang terkenal ahli hukum, Thomas M. Cooley. After graduating from the University of Michigan (1887), Charles studied mechanical engineering and then economics. Setelah lulus dari University of Michigan (1887), Charles belajar mekanik rekayasa dan kemudian ekonomi. In 1889 he entered government work, first with the Civil Service Commission and then with the Census Bureau. Pada 1889 ia masuk kerja pemerintah, pertama dengan Komisi Pegawai Negeri Sipil dan kemudian dengan Biro Sensus. He taught political science and economics (1892-1904) and then sociology (1904-1929) at the University of Michigan. Dia mengajar ilmu politik dan ekonomi (1892-1904) dan kemudian sosiologi (1904-1929) di University of Michigan.

Cooley's first major work, The Theory of Transportation (1894), was in economic theory. Cooley pertama pekerjaan utama, yang Teori Transportasi (1894), adalah dalam teori ekonomi. This book was notable for its conclusion that towns and cities tend to be located at the confluence of transportation routes - the so-called break in transportation. Ini adalah buku terkemuka untuk kesimpulan bahwa kota-kota cenderung terletak pada pertemuan jalur transportasi - yang disebut terobosan dalam transportasi. Cooley soon shifted to broader analyses of the interplay of individual and social processes. In Human Nature and the Social Order (1902) he foreshadowed George Herbert Mead's discussion of the symbolic ground of the self by detailing the way in which social responses affect the emergence of normal social participation. Cooley segera dialihkan ke lebih luas dari analisis yang saling mempengaruhi dari individu dan proses sosial. Dalam Alam dan Manusia Sosial Pesanan (1902) ia foreshadowed George Herbert Mead's Pembahasan simbolis dari tanah sendiri oleh memperincikan cara tanggapan sosial yang mempengaruhi timbulnya partisipasi sosial biasa. Cooley greatly extended this conception of the "looking-glass self" in his next book, Social Organization (1909), in which he sketched a comprehensive approach to society and its major processes. Cooley sangat luas ini konsep dari "cari-kaca diri" dalam buku berikutnya, Organisasi Sosial (1909), di mana dia sketched pendekatan yang komprehensif untuk masyarakat dan proses utama.

The first 60 pages of Social Organization were a sociological antidote to Sigmund Freud. 60 halaman pertama dari Organisasi Sosial yang telah sosiologis anti untuk Sigmund Freud. In that much-quoted segment Cooley formulated the crucial role of primary groups (family, play groups, and so on) as the source of one's morals, sentiments, and ideals. Dalam banyak-dikutip segmen Cooley dirumuskan peran penting dalam kelompok utama (keluarga, kelompok bermain, dan sebagainya) sebagai salah satu sumber's akhlak, sentimen, dan cita-cita. But the impact of the primary group is so great that individuals cling to primary ideals in more complex associations and even create new primary groupings within formal organizations. Namun dampak dari grup utama sangat besar individu yang berpegang teguh kepada cita-cita utama dalam asosiasi lebih kompleks dan bahkan membuat baru utama dalam kelompok formal organisasi. Cooley viewed society as a constant experiment in enlarging social experience and in coordinating variety. Cooley dilihat masyarakat sebagai konstan dalam percobaan pembesaran sosial dan pengalaman di berbagai koordinasi. He therefore analyzed the operation of such complex social forms as formal institutions and social class systems and the subtle controls of public opinion. Dia dianalisis sehingga pengoperasian kompleks sosial tersebut sebagai bentuk formal dan lembaga sosial kelas yang halus dan sistem kontrol dari pendapat umum. He concluded that class differences reflect different contributions to society, as well as the phenomena of aggrandizement and exploitation. Ia menyimpulkan bahwa perbedaan kelas yang berbeda mencerminkan kontribusi untuk masyarakat, serta fenomena penaikan dan eksploitasi.

Cooley's last major work, Social Process (1918), emphasized the nonrational, tentative nature of social organization and the significance of social competition. Cooley's terakhir pekerjaan utama, Sosial Proses (1918), menekankan nonrational, sementara sifat sosial dan organisasi sosial yang signifikan dari kompetisi. He interpreted modern difficulties as the clash of primary group values (love, ambition, loyalty) and institutional values ( impersonal ideologies such as progress or Protestantism). Dia diinterpretasikan modern kesulitan pembentrokan sebagai dasar nilai grup (cinta, ambisi, loyalitas) dan nilai-nilai kelembagaan (umum ideologies seperti kemajuan atau Protestanisme). As societies try to cope with their difficulties, they adjust these two kinds of values to one another as best they can. Sebagai masyarakat mencoba untuk mengatasi kesulitan dengan mereka, mereka menyesuaikan kedua jenis nilai satu sama lain sebaik mungkin.

Further Reading Membaca lebih lanjut

The most detailed biography of Cooley is Edward Jandy, Charles Horton Cooley: His Life and Social Theory (1942). Yang paling rinci dari Cooley adalah biografi Edward Jandy, Charles Horton Cooley: Life-Nya dan Teori Sosial (1942). A shorter review, by Richard Dewey, appears in Harry Elmer Barnes, ed., An Introduction to the History of Sociology (1948). Sebuah tinjauan singkat, oleh Richard Dewey, muncul dalam Harry Elmer Barnes, ed., Sebuah Pengenalan kepada Sejarah Sosiologi (1948). Albert J. Reiss, Jr., ed., Cooley and Sociological Analysis (1968), contains a personal account by Robert Cooley Angell. Albert J. Reiss, Jr, ed., Cooley dan Analisis sosiologis (1968), berisi account pribadi oleh Robert Cooley Angell.

Additional Sources Sumber Tambahan

Cohen, Marshall J., Charles Horton Cooley and the social self in American thought, New York: Garland Pub., 1982. Cohen, J. Marshall, Charles Horton Cooley dan sosial di Amerika sendiri berpikir, New York: Garland Pub., 1982.
Answers.com

* WikiAnswers WikiAnswers
* Browse questions People pertanyaan
* Browse reference People referensi
* Advanced search Pencarian
* How to contribute Bagaimana cara menyumbang

*
*

Search unanswered questions... Cari tak dijawab pertanyaan ...

* Browse: Unanswered questions | Most-recent questions | Reference library People: tak dijawab pertanyaan | Kebanyakan pertanyaan-baru | Referensi perpustakaan

Search our library... Cari perpustakaan kami ...

* Browse: Unanswered questions | Most-recent questions | Reference library People: tak dijawab pertanyaan | Kebanyakan pertanyaan-baru | Referensi perpustakaan

Questions Pertanyaan Reference Referensi
Britannica Concise Encyclopedia: Charles Horton Cooley Encyclopedia Britannica singkat: Charles Horton Cooley
Home > Library > Miscellaneous > Britannica Concise Encyclopedia Home> Perpustakaan> Lain-lain> Concise Encyclopedia Britannica

(born Aug. 17, 1864, Ann Arbor, Mich., US — died May 8, 1929, Ann Arbor) US sociologist. (lahir 17 Agustus 1864, Ann Arbor, Mich., US - meninggal 8 Mei 1929, Ann Arbor) US kemasyarakatan. The son of an eminent Michigan jurist, Cooley taught sociology at the University of Michigan from 1894. Putra seorang ahli hukum diagungkan Michigan, Cooley sosiologi diajarkan di Universitas Michigan dari 1894. He believed that the mind is social, that society is a mental construct, and that the moral unity of society derives from face-to-face relationships in primary groups such as the family and neighbourhood. Dia percaya bahwa pikiran adalah sosial, bahwa masyarakat adalah sebuah bangunan yang mental, moral dan kesatuan masyarakat berasal dari tatap muka hubungan dalam kelompok utama seperti keluarga dan tetangga. In Human Nature and the Social Order (1902), he referred to this form of social reference as "the looking glass self." Dalam Alam dan Manusia Sosial Pesanan (1902), ia sebagaimana dimaksud dalam bentuk ini sebagai referensi sosial "yang melihat sendiri kaca." Cooley's other works include Social Organization (1909) and Social Process (1918). Cooley lainnya termasuk bekerja Organisasi Sosial (1909) dan Proses Sosial (1918).

For more information on Charles Horton Cooley , visit Britannica.com . Untuk informasi lebih lanjut tentang Charles Horton Cooley, kunjungi Britannica.com.
Columbia Encyclopedia: Cooley, Charles Horton, Columbia Encyclopedia: Cooley, Charles Horton,
Home > Library > Miscellaneous > Columbia Encyclopedia - People Home> Perpustakaan> Lain-lain> Ensiklopedia Columbia - Teman
1864–1929, American sociologist, b. 1864-1929, sosiolog Amerika, b. Ann Arbor, Mich., grad. Ann Arbor, Mich., lambat. Univ. of Michigan (BA, 1887; Ph.D., 1894); son of Thomas M. Cooley. Michigan (BA, 1887; Ph.D., 1894); putra Thomas M. Cooley. He taught in the sociology department at the Univ. Dia mengajar di departemen sosiologi di Univ. of Michigan after 1892, although his degree was in economics. Michigan setelah 1892, walaupun ia adalah gelar dalam bidang ekonomi. Cooley's major contribution to the field of sociology was his idea of the “looking-glass self” (a concept that emphasizes the social determination of the self) and primary groups—eg, the family, the play group, or the neighborhood. Cooley's kontribusi besar kepada bidang sosiologi dan menggunakan ide dari "cari-kaca diri" (sebuah konsep yang menekankan sosial penentuan diri) dan kelompok-dasar misalnya, keluarga, kelompok bermain, atau lingkungan. He wrote Human Nature and the Social Order (1902, rev. ed. 1922), Social Organization (1909), Social Process (1918), and Sociological Theory and Social Research (1930). Menurut dia, Manusia dan Alam Sosial Pesanan (1902, rev. Ed. 1922), Organisasi Sosial (1909), Sosial Proses (1918), dan sosiologis Teori dan Penelitian Sosial (1930).
Quotes By: Charles Horton Cooley Penawaran oleh: Charles Horton Cooley
Home > Library > Literature & Language > Quotes By Home> Perpustakaan> Bahasa & Sastra> Penawaran Dengan

Quotes : Penawaran:

" The chief misery of the decline of the faculties, and a main cause of the irritability that often goes with it, is evidently the isolation, the lack of customary appreciation and influence, which only the rarest tact and thoughtfulness on the part of others can alleviate. " "Penderitaan utama dari penurunan yang terjadi di fakultas, dan penyebab utama sifat lekas marah yang sering berjalan dengan itu, adalah yang terbukti isolasi, kurangnya penghargaan adat dan mempengaruhi, yang hanya rarest kebijaksanaan dan perhatian pada pihak lain dapat meringankan. "

" So far as discipline is concerned, freedom means not its absence but the use of higher and more rational forms as contrasted with those that are lower or less rational. " "Sejauh ini adalah sebagai disiplin yang bersangkutan, tidak berarti kebebasan yang ketiadaan tetapi penggunaan yang lebih tinggi dan lebih rasional sebagai bentuk berbanding dengan orang-orang yang lebih rendah atau kurang rasional."

" We cannot feel strongly toward the totally unlike because it is unimaginable, unrealizable; nor yet toward the wholly like because it is stale -- identity must always be dull company. The power of other natures over us lies in a stimulating difference which causes excitement and opens communication, in ideas similar to our own but not identical, in states of mind attainable but not actual. " "Kami tidak dapat merasa sangat terhadap total karena tidak seperti itu tak terbayangkan, unrealizable; maupun belum seluruhnya ke arah seperti karena lelah - identitas harus selalu kuyu perusahaan. Kekuatan lain alam kami terletak di merangsang perbedaan yang menyebabkan kegembiraan dan komunikasi terbuka, dalam ide serupa untuk kami sendiri tetapi tidak identik, di negeri-negeri attainable pikiran tetapi sebenarnya tidak. "

" When one has come to accept a certain course as duty he has a pleasant sense of relief and of lifted responsibility, even if the course involves pain and renunciation. It is like obedience to some external authority; any clear way, though it lead to death, is mentally preferable to the tangle of uncertainty. " "Ketika satu telah datang untuk menerima tertentu saja sebagai tugas dia memiliki rasa nyaman terhadap kehidupan dan diangkat dari tanggung jawab, bahkan jika saja melibatkan rasa sakit dan penolakan. Demikian juga ketaatan untuk beberapa kewenangan eksternal; jelas cara apapun, walaupun mengakibatkan kematian, adalah lebih baik mental ke menjerat ketidakpastian. "

" I is a militant social tendency, working to hold and enlarge its place in the general current of tendencies. So far as it can it waxes, as all life does. To think of it as apart from society is a palpable absurdity of which no one could be guilty who really saw it as a fact of life. " "Saya adalah militan kecenderungan sosial, dan terus bekerja untuk memperbesar tempatnya di umum saat ini dari tendensi. Sejauh ini karena ia dapat waxes, karena tidak semua kehidupan. Untuk itu sebagai rasa selain dari masyarakat yang gamblang absurdity yang tidak satu dapat melihat orang-orang yang benar-benar sebagai fakta kehidupan. "

" It is surely a matter of common observation that a man who knows no one thing intimately has no views worth hearing on things in general. The farmer philosophizes in terms of crops, soils, markets, and implements, the mechanic generalizes his experiences of wood and iron, the seaman reaches similar conclusions by his own special road; and if the scholar keeps pace with these it must be by an equally virile productivity. " "Ini benar-benar masalah umum pengamatan bahwa seorang laki-laki yang tidak mengetahui satu hal dgn baik sekali tidak layak dilihat mendengar hal-hal secara umum. Philosophizes petani dari segi tanaman, tanah, pasar, dan menerapkan, yang mekanis generalizes itu pengalaman kayu dan besi, pelaut yang mencapai kesimpulan yang serupa dengan jalan khusus sendiri, dan jika sarjana tetap dengan irama ini harus dengan produktivitas yang sama kuat. "

See more famous quotes by Charles Horton Cooley Lihat lebih terkenal dengan penawaran Charles Horton Cooley

________________________________________________________________________________

Cooley dan Sosial subyektivitas

Cooley's theories were manifested in response to a three-fold necessity that had developed within the realm of society. Cooley's teori yang dicatat di tiga tanggapan ke-lipat kebutuhan yang telah dikembangkan dalam kalangan masyarakat. The first of which was the necessity to create an understanding of societal phenomena that highlighted the subjective mental processes of individuals yet realized that these subjective processes were effects and causes of society's processes. Yang pertama adalah kebutuhan untuk menciptakan sebuah pemahaman masyarakat fenomena yang disorot proses mental yang subjektif dari individu belum sadar bahwa proses ini subyektif adalah efek dan penyebab proses masyarakat. The second necessity examined the development of a social dynamic conception that portrayed states of chaos as natural occurrences which could provide opportunities for "adaptive innovation." Kedua meneliti kebutuhan pembangunan sosial yang dinamis, potret menyatakan bahwa konsep dari kekacauan sebagai kejadian alam yang dapat memberikan kesempatan untuk "inovasi menyesuaikan diri." Finally, a need to manifest publics that were capable of exerting some form of "informed moral control" over current problems and future directions. Terakhir, perlu nyata publics yang mampu exerting beberapa bentuk "informasi kontrol moral" atas masalah saat ini dan masa mendatang arah.

In regards to these, aforementioned, dilemmas Cooley responded by stating "society and individual denote not separable phenomena but different aspects of the same thing, for a separate individual is an abstraction unknown to experience, and so likewise is society when regarded as something apart from individuals." Dalam kaitan ini, tersebut, dilema Cooley ditanggapi dengan menyatakan "masyarakat dan individu menunjukkan fenomena tetapi tidak dipisahkan dari berbagai aspek yang sama, yang terpisah untuk masing-masing merupakan abstraksi tidak dikenal untuk pengalaman, dan juga masyarakat saat ini dianggap sebagai sesuatu selain dari individu. " From this, he resolved to create a "Mental-Social" Complex of which he would term the " Looking-glass self ." Dari ini, ia diselesaikan untuk membuat "Mental-Sosial" Kompleks yang akan dia istilah yang "Mencari-kaca diri."

The Looking-glass self is created through the imagination of how one's self might be understood by another individual. Mencari-kaca yang dibuat sendiri melalui imajinasi dari satu's sendiri bagaimana mungkin dapat dipahami oleh orang lain. This would later be termed "Empathic Introspection." Hal ini akan nanti akan istilah "Empathic Penilaian." This theory applied not only to the individual but to the macro-level economic issues of society and to those macro-sociological conditions which are created over time. Teori ini tidak hanya berlaku untuk individu tetapi ke tingkat ekonomi makro-isu masyarakat dan untuk orang-orang-sosiologis kondisi makro yang dibuat dari waktu ke waktu.

To the economy, Cooley presented a divergent view from the norm, stating that "...even economic institutions could [not] be understood solely as a result of impersonal market forces." Untuk ekonomi, Cooley disajikan yang berlainan melihat dari norma, yang menyatakan bahwa "... bahkan lembaga ekonomi dapat [tidak] hanya dipahami sebagai akibat dari kekuatan pasar umum." With regard to the sociological perspective and its relevancy toward traditions he states that the dissolution of traditions may be positive, thus creating “the sort of virtues, as well as of vices, that we find on the frontier: plain dealing, love of character and force, kindness, hope, hospitality and courage.” He believed that Sociology continues to contribute to the "growing efficiency of the intellectual processes that would enlighten the larger public will." Berkenaan dengan perspektif sosiologis dan relevansi terhadap tradisi ia menyatakan bahwa perceraian dari tradisi mungkin positif, sehingga membuat "jenis Kebajikan, serta dari vices, kami menemukan bahwa pada pelakunya: pengurusan jujur, kasih dan karakter paksaan, baik, berharap, perhotelan dan keberanian. "Dia percaya bahwa Sosiologi terus menyumbang kepada" pertumbuhan efisiensi dari proses intelektual yang akan penerangan yang lebih besar akan publik. " (Levine, 1996) (Levine, 1996)

Cooley's marriage in 1890 to Elsie Jones, the daughter of a professor of medicine at the University of Michigan, enabled him to concentrate fully on scholarly work and the contemplative life he prized above all. Cooley's perkawinan pada tahun 1890 untuk Elsie Jones, putri seorang profesor obat-obatan di Universitas Michigan, dia diaktifkan untuk berkonsentrasi penuh pada rajin bekerja dan hidup kontemplatif dia paling berharga di atas semua. A highly culti- vated woman, Mrs. Cooley differed from her husband in that she was outgoing, energetic, and hence capable of ordering their common lives in such a manner that mundane cares were not to weigh very heavily on her husband. A sangat culti-vated wanita, Mrs Cooley berbeda dari suaminya yang dia keluar, energik, dan dengan itu mampu memesan umum kehidupan mereka dengan cara yang biasa tidak peduli untuk berat badan sangat berat pada suaminya. The couple had three children, a boy and two girls, and lived quietly; and fairly withdrawn in a house quite close to the campus. Pasangan mempunyai tiga anak, seorang anak laki-laki dan dua perempuan, dan tinggal tenang dan cukup ditarik di rumah cukup dekat dengan kampus. The children served Cooley as a kind of domestic laboratory for his study of the genesis and growth of the self. Anak-anak Cooley bertugas sebagai jenis domestik laboratorium untuk belajar dari kejadian dan pertumbuhan self. Hence, even when he was not engaged in the observation of his own self but wished to observe others, he did not need to leave the domestic circle. Oleh karena itu, bahkan ketika dia tidak terlibat dalam pengamatan dari diri sendiri tetapi bermaksud untuk memperhatikan orang lain, dia tidak perlu meninggalkan lingkaran domestik.

Cooley's works Cooley karya

* 1891: The Social Significance of Street Railways, Publications of the American Economic Association 6, 71-73 1891: The Sosial Signifikansi Jalan Kereta api, Publikasi dari American Association Ekonomi 6, 71-73

* 1894: Competition and Organization, Publications of the Michigan Political Science Association 1, 33-45 1894: Persaingan dan Organisasi, Publikasi dari Michigan Asosiasi Ilmu Politik 1, 33-45

* 1894: The Theory of Transportation , Baltimore: Publications of the American Economic Association 9 1894: Para Teori Transportasi, Baltimore: Publikasi dari American Association Ekonomi 9

* 1896: Nature versus Nuture' in the Making of Social Careers , Proceedings of the 23rd Conference of Charities and Corrections: 399-405 1896: Alam versus Nuture 'dalam Pembuatan Sosial Karir, Proses dari 23 Konferensi dari Badan Amal dan koreksi: 399-405

* 1897: Genius, Fame and the Comparison of Races , Philadelphia: Annals of the American Academy of Political and Social Science 9, 1-42 1897: Genius, Fame dan Perbandingan Races, Philadelphia: Sejarah dari American Academy of Sosial dan Ilmu Politik 9, 1-42

* 1897: The Process of Social Change, Political Science Quarterly 12, 63-81 1897: Proses Perubahan Sosial, Politik Sains Triwulanan 12, 63-81

* 1899: Personal Competition: Its Place in the Social Order and the Effect upon Individuals; with Some Considerations on Success , Economic Studies 4, 1899: Personal Persaingan: Tempat yang di Pesanan Sosial dan Efek atas Individu; dengan Beberapa Pertimbangan pada Sukses, Ekonomi Studi 4,

* 1902: Human Nature and the Social Order , New York: Charles Scribner's Sons, revised edn 1922 1902: Alam dan Manusia Sosial Pesanan, New York: Charles Scribner's Anak-anak, direvisi edn 1922

* 1902: The Decrease of Rural Population in the Southern Peninsula of Michigan , Publications of the Michigan Political Science Association 4, 28-37 1902: The Penurunan Populasi Pedesaan di Selatan Semenanjung Michigan, Publikasi dari Asosiasi Ilmu Politik Michigan 4, 28-37

* 1904: Discussion of Franklin H. Giddings', A Theory of Social Causation , Publications of the American Economic Association, Third Series, 5, 426-431 1904: Diskusi Franklin H. Giddings', Sebuah Teori Sosial Penyebab, Publikasi dari American Association Ekonomi, Seri Ketiga, 5, 426-431

* 1907: Social Consciousness , Publications of the American Sociological Society 1, 97-109 1907: Kondisi Sosial, Publikasi dari American Society sosiologis 1, 97-109

* 1907: Social Consciousness , American Journal of Sociology 12, 675-687 Previously published as above. 1907: Kondisi Sosial, Sosiologi dari American Journal 12, 675-687 Sebelumnya dipublikasikan seperti di atas.

* 1908: A Study of the Early Use of Self-Words by a Child , Psychological Review 15, 339-357 1908: Sebuah Studi dari awal Penggunaan Cukup dengan kata-Anak, Psikologis Review 15, 339-357

* 1909: Social Organization: a Study of the Larger Mind , New York: Charles Scribner's Sons 1909: Organisasi Sosial: Studi yang lebih besar dari Mind, New York: Charles Scribner's Anak-anak

* 1909: Builder of Democracy , Survey, 210-213 1909: Builder Demokrasi, Survei, 210-213

* 1912: Discussion of Simon Patten's The Background of Economic Theories , Publications of the American Sociological Society 7, 132 1912: Diskusi Simon sepatu dr kayu The Latar Belakang Ekonomi category, Publikasi dari American Society sosiologis 7, 132

* 1912: Valuation as a Social Process , Psychological Bulletin 9, Also published as part of Social Process 1912: Penilaian sebagai Proses Sosial, Psikologis Buletin 9, juga diterbitkan sebagai bagian dari Proses Sosial

* 1913: The Institutional Character of Pecuniary Valuation , American Journal of Sociology 18, 543-555. 1913: The Kelembagaan karakter dari uang Penilaian, American Journal of Sosiologi 18, 543-555. Also published as part of Social Process Juga diterbitkan sebagai bagian dari Proses Sosial

* 1913: The Sphere of Pecuniary Valuation , American Journal of Sociology 19, 188-203. 1913: The Sphere dari uang Penilaian, American Journal of Sosiologi 19, 188-203. Also published as part of Social Process Juga diterbitkan sebagai bagian dari Proses Sosial

* 1913: The Progress of Pecuniary Valuation , Quarterly Journal of Economics 30, 1-21. 1913: The Perkembangan uang Penilaian, Triwulan Jurnal Ekonomi 30, 1-21. Also published as part of Social Process Juga diterbitkan sebagai bagian dari Proses Sosial

* 1916: Builder of Democracy , Survey 36, 116 1916: Builder Demokrasi, Survey 36, 116

* 1917: Social Control in International Relations , Publications of the American Sociological Society 12, 207-216 1917: Kontrol Sosial dalam Hubungan Internasional, Publikasi dari Amerika sosiologis Society 12, 207-216

* 1918: Social Process , New York: Charles Scribner's Sons 1918: Proses Sosial, New York: Charles Scribner's Anak-anak

* 1918: A Primary Culture for Democracy , Publications of the American Sociological Society 13, 1-10 1918: A Primer Budaya untuk Demokrasi, Publikasi dari American Society sosiologis 13, 1-10

* 1918: Political Economy and Social Process , Journal of Political Economy 25, 366-374 1918: Politik Ekonomi dan Sosial Proses, Jurnal Ekonomi Politik 25, 366-374

* 1920: Reflections Upon the Sociology of Herbert Spencer , American Journal of Sociology 26, 129-145 1920: Setelah menghubungi Sosiologi dari Herbert Spencer, American Journal of Sosiologi 26, 129-145

* 1924: Now and Then , Journal of Applied Sociology 8, 259-262. 1924: Sekarang dan Kemudian, Jurnal Applied Sosiologi 8, 259-262.

* 1926: The Roots of Social Knowledge , American Journal of Sociology 32, 59-79. 1926: The Roots Pengetahuan Sosial, Sosiologi dari American Journal 32, 59-79.

* 1926: Heredity or Environment , Journal of Applied Sociology 10, 303-307 1926: turun temurun atau Lingkungan, Jurnal Applied Sosiologi 10, 303-307

* 1927: Life and the Student , New York: Charles Scribner's Sons 1927: Life dan Siswa, New York: Charles Scribner's Anak-anak

* 1928: Case Study of Small Institutions as a Method of Research , Publications of the American Sociological Society 22, 123-132 1928: Studi Kasus Kecil Lembaga sebagai Metode Penelitian, Publikasi dari Amerika sosiologis Society 22, 123-132

* 1928: Sumner and Methodology , Sociology and Social Research 12, 303-306 1928: Sumner dan Metodologi, Sosiologi dan Penelitian Sosial 12, 303-306

* 1929: The Life-Study Method as Applied to Rural Social Research , Publications of the American Sociological Society 23, 248-254 1929: Hayat-Studi Metode sebagai Terapan untuk Penelitian Sosial Pedesaan, Publikasi dari Amerika sosiologis Society 23, 248-254

* 1930: The Development of Sociology at Michigan . 1930: Perkembangan Sosiologi di Michigan. pp.3-14 in Sociological Theory and Research, being Selected papers of Charles Horton Cooley , edited by Robert Cooley Angell, New York: Henry Holt pp.3-14 di sosiologis Teori dan Penelitian, yang Dipilih makalah dari Charles Horton Cooley, diedit oleh Robert Cooley Angell, New York: Henry Holt

* 1930: Sociological Theory and Social Research , New York: Henry Holt 1930: Teori dan sosiologis Penelitian Sosial, New York: Henry Holt

* 1933: Introductory Sociology , with Robert C Angell and Lowell J Carr , New York: Charles Scribner's Sons 1933: Perkenalan Sosiologi, dengan Robert C Angell dan Lowell J Carr, New York: Charles Scribner's Anak-anak

Biography: Biografi: Jean Gabriel Tarde Jean Gabriel Tarde

2008-12-30T17:29:00.000-08:00

Gabriel Tarde
Biography: Biografi:
Jean Gabriel Tarde Jean Gabriel Tarde
Home > Library > Miscellaneous > Biographies Home> Perpustakaan> Lain-lain> Biografi

The French philosopher and sociologist Jean Gabriel Tarde (1843-1904) made important contributions to general social theory and to the study of collective behavior, public opinion, and personal influence. Perancis filsuf dan sosiolog Jean Gabriel Tarde (1843-1904) membuat sumbangan penting untuk teori sosial dan umum untuk kajian kolektif perilaku, opini publik, dan pengaruh pribadi.

Jean Gabriel Tarde was born in Sarlat, the son of a military officer and judge. Jean Gabriel Tarde dilahirkan di Sarlat, putra dari aparat militer dan hakim. His father died when he was 7, and Jean Gabriel was raised by his mother. Ayahnya meninggal ketika dia 7, dan Jean Gabriel, dikemukakan oleh ibunya. He attended a Jesuit school in Sarlat, obtaining a classical training, and read law in Toulouse and then Paris. Dia menghadiri sekolah Jesuit di Sarlat, mendapatkan pelatihan yang klasik, dan membaca hukum di Toulouse dan kemudian Paris. From 1869 to 1894 he held several legal posts near Sarlat. Dari 1869 ke 1894 ia diadakan beberapa posting di dekat Sarlat hukum. Only after Tarde's mother died did he agree to leave Sarlat, and he accepted a position as director of criminal statistics at the Ministry of Justice in Paris. Hanya setelah Tarde ibu meninggal ia setuju untuk meninggalkan Sarlat, dan ia menerima posisi sebagai direktur pidana statistik di Departemen Keadilan di Paris. After 1894 he lectured in numerous peripheral institutions outside the university, and from 1900 until his death he held the chair of modern philosophy at the Collège de France. Setelah 1894 ia lectured di sekeliling banyak lembaga di luar universitas, dan dari 1900 sampai kematiannya dia memegang kursi modern filosofi di College de France.

In the last 2 years of his life Tarde confronted personally his rival Émile Durkheim in debate in Paris, climaxing a series of published exchanges in earlier years. Dalam 2 tahun terakhir dari hidupnya Tarde secara pribadi dia menghadapi saingan Émile Durkheim dalam perdebatan di Paris, climaxing serangkaian pertukaran diterbitkan di tahun sebelumnya. Durkheim was the leading representative of sociology inside the French university system. Durkheim adalah perwakilan dari sosiologi terkemuka di dalam sistem universitas Perancis. His sociology embodied the rationality and impersonal discipline characteristic of university thinkers of the Third Republic. Nya sosiologi yang mirip rasionalitas dan adil disiplin karakteristik dari universitas pemikir dari Republik Ketiga. Tarde, in contrast, maintained a more supple and individualistic approach to social theory. Tarde, di kontras, dipelihara yang lebih fleksibel dan individualistis pendekatan teori sosial. Nevertheless, the two men were in agreement on fundamental conceptions. Namun, dua laki-laki yang mendasar dalam perjanjian pada konsep.

Invention, Imitation, and Opposition Invention, meniru, dan oposisi

These core elements of Tarde's thought constitute three interrelated processes. Ini inti elemen Tarde's pemikiran merupakan proses yang saling tiga. Tarde saw "invention" as the ultimate source of all human innovation and progress. Tarde melihat "ciptaan" sebagai akhir dari semua sumber inovasi dan kemajuan manusia. The expansion of a given sector of society - economy, science, literature - is a function of the number and quality of creative ideas developed in that sector. Ekspansi yang diberikan sektor masyarakat - ekonomi, ilmu pengetahuan, sastra - merupakan fungsi dari jumlah dan kualitas ide-ide kreatif yang dikembangkan di sektor. Invention finds its source in creative associations in the minds of gifted individuals. Invention mengalir sumber kreatif dalam asosiasi di benak individu berbakat. Tarde stressed, however, the social factors leading to invention. Tarde menekankan, bagaimanapun, faktor sosial terkemuka untuk pencipta. A necessary rigidity of class lines insulates an elite from the populace ; greater communication among creative individuals leads to mutual stimulation ; cultural values, such as the adventurousness of the Spanish explorers in the Golden Age, could bring about discovery. A diperlukan ketegasan dari kelas baris insulates orang elit dari rakyat; lebih kreatif komunikasi antara individu lead untuk saling stimulasi; nilai-nilai budaya, seperti adventurousness dari Spanyol penjelajah di Golden Umur, dapat membawa tentang penemuan.

Many inventions, however, are not immediately accepted, hence the need to analyze the process of "imitation, " through which certain creative ideas are diffused throughout a society. Banyak adakan, namun tidak segera diterima, maka perlu untuk menganalisa proses "meniru," melalui ide-ide kreatif yang tertentu yang disebarkan di seluruh masyarakat. Tarde codified his ideas in what he called the laws of imitation. Tarde codified itu ide apa yang disebut dalam undang-undang jadi-jadian. For example, the inventions most easily imitated are similar to those already institutionalized , and imitation tends to descend from social superior to social inferior. Misalnya, adakan paling mudah imitated yang mirip dengan mereka yang sudah memiliki lembaga, dan peniruan cenderung turun dari sosial lebih rendah sosial.

The third process, "opposition, " takes place when conflicting inventions encounter one another. Ketiga proses, "oposisi," terjadi bila menemukan adakan bertentangan satu sama lain. These oppositions may be associated with social groups - nations, states, regions, social classes - or they may remain largely inside the minds of individuals. Oppositions ini mungkin terkait dengan kelompok sosial - bangsa, negara, daerah, kelas sosial - atau sebagian besar mereka dapat tetap berada di dalam benak individu. Such oppositions can generate invention in a creative mind, beginning again the threefold processes. Oppositions tersebut dapat menghasilkan temuan dalam pikiran kreatif, awal lagi tiga proses.

Substantive Issues Isu substantif

Tarde was firmly convinced of the necessity for quantifying his basic concepts and processes, and he sought to measure intensities of various opinions. Tarde yakin telah tegas dari kebutuhan untuk itu Proses kuantifikasi konsep-konsep dasar dan proses, dan ia berusaha untuk mengukur kualitas dari berbagai pendapat. He thus anticipated subsequent work on attitude measurement. Diantisipasi sehingga ia berlaku pada sikap kerja pengukuran. He also urged the collection of information on industrial production, strikes, crime rates, church attendance, voting, and similar actions in order to gauge shifts in public opinion. Dia juga mendesak kumpulan informasi pada produksi industri, pemogokan, tingkat kejahatan, kehadiran gereja, voting, dan tindakan yang sama untuk mengukur shift dalam pendapat publik.

Tarde held that an elite was necessary to govern society and to maintain creative innovation, basic cultural patterns, and a minimal social and political stability. Tarde berpendapat bahawa orang elit diperlukan untuk pemerintah dan masyarakat untuk mempertahankan inovasi kreatif, pola dasar budaya, dan minimal sosial dan stabilitas politik. Crime, mental illness, and social deviance in general were seen by Tarde as frequent results of the disintegration of traditional elites. Kejahatan, penyakit mental, dan sosial di deviance umum, dilihat oleh Tarde sering sebagai hasil dari kehancuran elit tradisional. Migration, social mobility, and contact with deviant subcultures also further the tendencies toward deviance. Migrasi, mobilitas sosial, dan kontak dengan menyimpang Subkultur juga tendensi ke arah yang lebih deviance.

In opposition to Gustave Le Bon, who analyzed modern society in terms of crowds, Tarde emphasized the importance of the public. Dalam oposisi untuk Gustave Le Bon, masyarakat modern yang dianalisis dalam hal yang buruk, Tarde menekankan pentingnya masyarakat. Crowds depend on physical proximity; publics derive from shared experiences of their members, who may not be in immediate physical proximity. Gerombolan tergantung pada kedekatan fisik; publics berasal dari pengalaman mereka bersama anggota, yang mungkin tidak langsung dalam kedekatan fisik. Trade unions, political parties, and churches all support different publics, and Tarde saw these overlapping but distinct publics as major sources of flexibility in modern industrial societies. Serikat pekerja, partai politik, gereja dan semua dukungan yang berbeda publics, dan melihat Tarde ini tumpang tindih namun berbeda publics sebagai sumber utama fleksibilitas dalam masyarakat industri moderen.

Such technological developments as the telegraph, the telephone, mass-produced books, and the railroad were important in effecting the emergence of modern publics, but to newspapers fell a particularly crucial and independent role. Perkembangan teknologi tersebut sebagai telegram, telepon, massa-buku yang dihasilkan, dan kereta api yang penting dalam effecting munculnya modern publics, tetapi yang jatuh ke koran terutama peran penting dan independen. Newspapers helped create public opinions and reinforce group loyalties. Koran membantu menciptakan pendapat publik dan memperkuat grup kesetiaan. Unlike most later mass-society critics, Tarde was more optimistic about these developments for the maintenance of individual autonomy. Tidak seperti kebanyakan nanti massa-kritik masyarakat, Tarde lebih optimis tentang perkembangan tersebut untuk pemeliharaan otonomi individu. This perspective derived in part from a greater emphasis on interpersonal contacts in channeling ideas and opinions in conjunction with the mass media. Perspektif ini berasal dari bagian dalam sebuah penekanan lebih besar pada interpersonal dalam kontak penyalur ide dan pendapat dalam hubungannya dengan media massa. In this emphasis on personal contacts, Tarde anticipated subsequent work on the effects of mass communications. Dalam hal ini penekanan pada kontak pribadi, Tarde diantisipasi berikutnya bekerja pada efek dari komunikasi massa.

Tarde had almost no immediate followers in France, with the exception of certain criminologists. Tarde hampir tidak segera pengikutnya di Prancis, dengan pengecualian tertentu Kriminolog. In the United States, however, he exercised considerable influence on social psychologists, anthropologists, and sociologists. Di Amerika Serikat, Namun, dia melaksanakan cukup berpengaruh pada sosial psikolog, ahli antropologi, dan sociologists.

Further Reading Membaca lebih lanjut

A recent study of Tarde's work, including new translations from many of his works and a complete bibliography, is Terry N. Clark, ed., Gabriel Tarde on Communication and Social Influence (1969). Sebuah studi baru-baru Tarde's bekerja, termasuk terjemahan baru dari banyak karyanya yang lengkap dan bibliografi, adalah Terry N. Clark, ed., Gabriel Tarde pada Pengaruh Komunikasi dan Sosial (1969).
Answers.com

* WikiAnswers WikiAnswers
* Browse questions People pertanyaan
* Browse reference People referensi
* Advanced search Pencarian
* How to contribute Bagaimana cara menyumbang

*
*

Search unanswered questions... Cari tak dijawab pertanyaan ...

* Browse: Unanswered questions | Most-recent questions | Reference library People: tak dijawab pertanyaan | Kebanyakan pertanyaan-baru | Referensi perpustakaan

Search our library... Cari perpustakaan kami ...

* Browse: Unanswered questions | Most-recent questions | Reference library People: tak dijawab pertanyaan | Kebanyakan pertanyaan-baru | Referensi perpustakaan

Questions Pertanyaan Reference Referensi
Columbia Encyclopedia: Tarde, Gabriel de Columbia Encyclopedia: Tarde, Gabriel de
Home > Library > Miscellaneous > Columbia Encyclopedia - People Home> Perpustakaan> Lain-lain> Ensiklopedia Columbia - Teman
( gäbrēĕl ' də tärd ) , 1843–1904, French sociologist and criminologist. (Gäbrēĕl 'də tärd), 1843-1904, Perancis dan kemasyarakatan criminologist. During his years of public service as a magistrate, he became interested in the psychosocial bases of crime. Selama tahun pelayanan publik sebagai hakim, ia menjadi tertarik pada psikososial dasar dari kejahatan. In Penal Philosophy (1890, tr. 1912) and other early works he criticized the concept of the atavistic criminal as developed by Cesare Lombroso . Dalam Hukum Filsafat (1890, tr. 1912) dan lain awal ia bekerja dikritik konsep yang berhubungan dgn atavisme pidana sebagai dikembangkan oleh Cesare Lombroso. Later he formulated a general social theory, distinguishing between inventive and imitative persons. Kemudian dia dirumuskan umum teori sosial, bedakan antara cipta dan suka meniru orang. Among his works are On Communication and Social Influence (tr. 1969) and The Laws of Imitation (1890, tr. 1903). Di antara karyanya adalah Pada Pengaruh Komunikasi dan Sosial (tr. 1969) dan Hukum peniruan (1890, tr. 1903).

PEMERINTAH, POLISI, DAN PT ARARA ABADI MESTI TANGGUNGJAWAB!

2008-12-20T03:40:00.000-08:00

PEMERINTAH, POLISI, DAN PT ARARA ABADI MESTI TANGGUNGJAWAB!

18 Desember 2008 Dusun Suluk Bongkal akan dieksekusi paksa oleh PT Arara Abadi bersama Antek-anteknya!

Salam Pembebasan!

Setelah mendapat informasi dari salah seorang pekerja PT Arara Abadi – namanya kami rahasiakan - pada tanggal 17 Desember 2008 bahwa hari ini (18/12/08) akan terjadi penghancuran dusun Suluk Bongkal (KM 42-47) desa Beringin kecamatan Pinggir kabupaten Bengkalis dengan dalih adanya pendatang illegal. Kekuatan yang dipakai oleh perusahaan adalah preman bayaran ditambah kepolisian. Sementara itu, posisi 911 – PAM swakarsa resmi PT AA – melakukan aktivitas jaga di pos-pos mereka. Ditengarai, kekuatan yang dikerahkan oleh PT AA sejumlah kurang lebih 1500 (informasi dari orang dalam) dan setelah diidentifikasi STR mereka berjumlah kurang lebih 1000 orang.

Secara historis, catatan yang kami peroleh tentang bahwa dusun Suluk Bongkal termasuk dalam Besluit yang dipetakan sejak Belanda menjalin kerjasama dengan kerajaan Siak, diperkirakan tahun 1940. Sekitar tahun 1959, dibuatlah peta yang mempunyai ketentuan pembagian wilayah memiliki hutan tanah ulayat batin (keabsahan suku Sakai ) termasuk didalamnya wilayah Suluk Bongkal. Setelah sekian lama masyarakat Suluk Bongal hidup berdampingan dengan suku-suku lain di dusunnya, sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan dimaksud, konflik pun mulai mencuat, dan beberapa masyarakat dusun terpaksa pindah, karena tidak tahan lagi dengan pola kekerasan yang dilakukan oleh 911 selaku pengaman asset perusahaan.

Perlu kami sampaikan bahwa, sah-sah saja PT. Arara Abadi menegaskan kepada publik mereka memiliki Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan nomor 743/Kpts-II/ 1996 tentang PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 299.975 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA) HEKTAR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU KEPADA PT. ARARA ABADI. Perlu kami sampaikan disini pokok-pokok yang tertuang dalam SK tersebut adalah:

Ketetapan pertama point kedua disebutkan:

“Luas dan letak definitif areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.” Persoalannya kemudian adalah, kami belum mendapatkan satu info pun tentang sosialisasi hasil pengukuran dan penataan batas di lapangan, terkait SK tersebut.

Dalam ketetapan kedua yang memuat kewajiban-kewajiban perusahaan diantaranya:

· Point kedua Melaksanakan penataan batas areal kerjanya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini. Faktanya kemudian adalah, kami belum pernah mendapati tentang areal batas kerja yang dimaksud, tertuang dalam sebuah surat yang dipublikasikan secara umum untuk diketahui khalayak ramai. Jika penataannya ditegaskan 2 tahun setelah SK ditetapkan, maka tentunya tahun 1998, PT Arara Abdi telah menyelesaikan seluruh proses inclaving terhadap kawasan yang telah dihuni masyarakat jauh sebelum mereka ada.

Dalam ketetapan keempat dimuat:

1. Apabila di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).

2. Apabila lahan tersebut ayat 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. ARARA ABADI dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan yang berlaku.

Selanjutnya, perusahaan juga mempunyai kewajiban yang ditetapkan pada ketentuan III:

A.1. diungkapkan bahwa, perusahaan wajib memperhatikan atau mengambil langkah-langkah secara maksimal untuk menjamin keselamatan umum karyawan dan atau orang lain yang berada dalam areal kerjanya. Bahwa, banjir yang diakibatkan oleh areal perusahaan yang tidak dirawat - ditandai dengan desa yang berada dalam kawasan HPH/TI PT Arara Abadi sering kebanjiran – adalah bukti kelalaian yang dapat mencelakakan orang. Banjir diduga disebabkan karena sedikitnya hutan penyanggah yang disisakan, serta tidak tepatnya perencanaan pembangunan (tidak seimbangnya antara pembangunan hulu dan hilir). Bukan semata-mata karena alamiah, melainkan karena prilaku manusia.

B.1. Perusahaan DIWAJIBKAN juga untuk membangun tempat ibadah-ibadah, pendidikan, kesehatan.

Terjemahan ketetapan tersebut menurut Serikat Tani Riau (STR) adalah, perusahaan dalam implementasi kebijakan Menteri Kehutanan, pastilah mendapati kenyataan adanya hal-hal yang sudah dikuasai masyarakat jauh sebelum SK dikeluarkan. Konsekuensinya, perusahaan tidak dapat melakukan klaim bahwa kawasan yang sudah dikuasai masyarakat merupakan areal HPH/TI nya, dan ada tuntutan jumlah tersebut mesti dikuarngi dengan areal yang sudah dikuasai oleh masyarakat. Dalam berita yang menyebutkan bahwa SK tersebut berlaku surut ke tahun 1991, STR menadapati informasi dari seseorang di desa Mandiangin bahwa, dianya menyaksikan pengerjaan kawasan di desanya sejak tahun 1984an dengan perusahaan yang berbeda, namun kemudian diketahui mempunyai lokus pengerjaan yang sama dengan PT. Arara Abadi. Meskipun STR hingga kini masih berusaha menemukan bukti-bukti apakah informasi ini dapat dipertanggungjawaka n apa tidak. Dilain sisi, STR juga menemukan fakta bahwa, Dusun Suluk Bongkal, merupakan dusun Tua yang sudah ada sejak dahulu. Beberapa anggota STR yang sekarang sudah berumur kurang lebih 40 tahun, mengaku lahir dan dibesarkan di dusun tersebut. Kemudian, karena satu hal mereka berpindah untuk sementara. Jika misalnya, pengukuhan dusun Suluk Bongkal yang diakui oleh Bupati Bengkalis dengan luas 4.586 hektar (tertuang dalam lembaran Pemerintahan Kabupaten Bengkalis no. 0817-22 0817-31.0618- 54 0616 63), maka timbul pertanyaan di benak kami, bahwa dimakah letak dusun tersebut? Ini adalah salah satu fakta dari sekian banyak fakta yang kami punya serta sedang kami selidiki kebenarannya. Jadi, tuduhan sepihak yang dilakukan oleh PT Arara Abadi bahwa masyarakat melakukan perambahan hutan milik Negara, itu tidaklah benar. Karena ada instruksi inclaving yang tidak pernah diungkap oleh perusahaan terebut. Sebagai bukti pengakuan mesti dikeluarkannya areal milik masyarakat, kami menduga bahwa perusahaan belum pernah melakukan inclaving di dusun Suluk Bongkal (atau bahkan bisa saja di desa atau dusun-dusun lainnya) sebagai mana yang dikehendaki oleh Surat Keputusan Menteri tersebut. Ini belum termasuk dengan perkebunan, perladangan, kuburan, dan lan sebagainya sesuai dengan garis yang sudah ditetapkan oleh SK dimaksud.

Lalu timbulah beberapa persoalan paska membesarnya gerakan STR dan membuka mata pejabat pemerintahan bahwa, masih terdapat kelemahan-kelemahan – bahkan kelalaian – dalam menangani perkara agraria, sehingga menjadi sangat rumit bentuk penyelesaiannya. Beberapa perosoalan dimaksud adalah:

1. Bahwa penyelesaian konflik yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintahan Propinsi, diserahkan kepada pemerintahan Kabupaten. Amat benar bahwa dalam Peraturan Presiden no. 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan pada pasal 2 ayat 1 dan 2 diungkapkan bahwa “Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.” Kemudian ditegaskan bahwa salah satu kewenangan sebagaimana dimaksud adalah penyelesaian sengketa tanah garapan. Namun mesti diingat, bahwa dalam ayat 3 dijelaskan bahwa Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi, dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi yang bersangkutan. Bahwa, STR mempunyai pendapat, HPH/TI PT. Arara Abadi yang areal perkebunannya terletak di 5 kabupaten dan 1 kota di Propinsi Riau – sekarang meliputi; Siak, Bengkalis, Kampar, Pelalawan, Rohil, dan Pekanbaru – penyelsaian konfliknya mestilah diselesaikan oleh Pemerintah Propinsi. Karena , SK tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipish-pisahkan dan terletak di lintas kabupaten/kota. Makanya sangatlah tidak tepat jika penyelesaiannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Bahwa DPRD Riau telah berjanji – berulang memberika janji-janji – untuk membentuk panitia khusus penyelesaian konflik agraria, namun hingga sekarang janji-janji tersebut tidak kunjung terbukti. Dalam rangkaian surat Gubernur Riau nomor 100/PH/13.06, 100/PH/14.06, 100/PH/15.06 disebutkan bahwa invetarisasi dlakukan oleh pemerintahan dan perusahaan. Ketiga surat tersebut seakan tidak memberikan tempat kepada masyarakat untuk juga melakukan inventarisasi. Jika perusahaan diberikan jalan untuk melakukan inventarisasi, mengapa masyarakat tidak diberikan jalan yang sama? Bukankah yang bersengketa dalam hal ini adalah masyarakat dan perusahaan?

2. Bahwa benar hanya sebagian masyarakat yang mempunyai surat-surat resmi kepemilikan. Namun mesti diingat, perladangan mayarakat hanya dibuktikan dengan kapan dia mulai membuka lahan terlantar dan dikerjakan. Behitulah berlakunya hukum yang berlaku di Negara kita. Perladangan yang dulunya dikelola oleh masyarakat asli, kemudian dikelola dan dengan catatan keberadaan yang lama – bahkan diatas 20 tahun – adalah sebuah benda/kawasan/ daerah garapan yang bisa menjadi hak kelolanya.

3. Bahwa isu yang beredar sekarang ini adalah, STR melakukan mobilisasi masyarakat pendatang untuk ikut campur dalam persoalan konflik ini. Yang benar dan perlu kami tegaskan disini adalah, keterlibatan masyarakat pendatang – yang sebenarnya sudah lama tinggal di sekitar daerah konflik atau berlainan desa – adalah dengan sepengetahuan, bahkan permintaan dari masyarakat korban konflik. Adalah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga STR prinsip-prinsip solidaritas perjuangan. Karena keterlibatannya adalah atas permintaan korban konflik, maka bisa dikatakan masyarakat korban konflik memberikan mandate langsung kepada mereka untuk ikut dan terlbat dalam perjuangan. Termasuk juga pendirian rumah-rumah yang ada di Suluk Bongkal, merupakan sepengetahuan dan permintaan langsung apparatus dusun, agar dusun kembali ramai – layaknya sebuah dusun – dan infrastrukturnya segera terbangun. Apa yang didapat dari kebersamaan ini? Bukankah belum ada warga Suluk Bongkal yang memnggugat keberadaan pendatang? Karena apa? Karena memang mereka sendiri yang meminta kehadiran masyarakat pendatang ini, yang dahulunya tinggal di desa tetangga. Dan sejak itulah kini Suluk Bongkal sudah kembali menjadi layaknya sebuah dusun dan telah ada sekolah darurat berdiri disana. Intinya, jika pemerintahan mengakui wilayah Suluk Bongkal merupakan sebuah dusun, mengapa saat PT. Arara Abadi menanami dusun dengan akasia dan banyak masyarakat memprotesnya sebelum tahun 2000an, tidak ada upaya penegasan dari pemerintah untuk melarang penanaman akasia dimaksud. Ingat, mempertahankan sebuah wilayah, walau itu berupa dusun seluas 4.586 ha merupakan kewajiban seluruh apparatus pemerinatahan mulai dari presiden hingga pejabat RT sekali pun dan masyarakat Indonesia .

Kami menegaskan bahwa, dengan alasan dan dalih apapun, perusahaan, kepolisian, atau siapa saja tidak mempunyai hak eksekusi atas tanah, rumah, bangunan dan lain sebagainya sebelum ada putusan pengadilan yang sah! Dan jika terjadi pertumpahan darah hari ini apalagi sampai ada korban meninggal dunia, maka yang beranggungjawab adalah Pemerintahan republik ini, polisi, dan perusahaan yang lamban dalam menyelesaikan konflik agrarian!

LAWAN PENJAJAH NEOLIBERAL DENGAN KEKUATAN RAKYAT!

Tanah, Modal, Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif

Dibawah Kontrol Dewan Tani/Rakyat!

Komite Pimpinan Pusat – Serikat Tani Riau

(KPP – STR)

Ketua Umum Sekretaris Jendral,

Riza Zuhelmi Muhammad Hambali

Bambang Aswandi. SE
Dir. Kelompok Advokasi Riau (KAR)
Mail to : benk_advokasiriau@ yahoo.com
Hp : +628126803467
Blog Design :
http://catatan- merah-dutapalma. blogspot. com/
http://blood- oil.blogspot. com/
http://handsoff. blog.dada. net/
http://www.slidesha re.net/bembenk
http://11asyik. multiply. com/

Siaran Pers JATAM, WALHI, HuMA, ICEL, KIARA, KAU, SPI - 18 Desember 2008

2008-12-20T03:37:00.000-08:00

Siaran Pers JATAM, WALHI, HuMA, ICEL, KIARA, KAU, SPI - 18 Desember 2008

UU Minerba: Partai Berkuasa Langgengkan Rezim Keruk Cepat Jual Murah

Seperti ular berganti kulit, UU Minerba akan melanggengkan rejim keruk
cepat dan jual murah masa Orde Baru hingga pemerintahan SBY.
Undang-Undang ini dibungkus asas dan tujuan yang tampaknya lebih baik,
manusiawi dan peduli terhadap lingkungan, dengan memuat asas seperti
keadilan, partisipatif, transparansi, berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan. Tapi kenyataannya, pasal-pasalnya beresiko membahayakan
keselamatan warga negara dan lingkungan sekitarnya.

UU Minerba disahkan dua hari lalu, diwarnai keluarnya 3 fraksi dari
ruang Sidang Senayan, yang hanya memperkarakan pasal peralihan. Jelas
pasal ini hasil kompromi partai-partai penguasa di Senayan, yang selama
ini banyak mendapat manfaat dari sektor pertambangan. Pasal yang secara
substansial kontradiktif satu sama lain dan dikhawatirkan tidak
operasional pada akhirnya.

Celakanya, partai-partai penguasa Senayan sama sekali tak memperkarakan
hal-hal mendasar. Pasal-pasal UU Minerba tidak menapak realita masalah
pertambangan di Indonesia, yang telah berlangsung 4 dekade lebih. Jika
dilihat cepat, ada beberapa hal krusial dalam UU Minerba.

Pertama. Tanpa tahapan kaji ulang dan renegosiasi Kontrak Karya (KK),
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B ) dan Kuasa
Pertambangan (KP), UU Minerba tak akan operasional. Sebab, di lapang
konsesi tambang yang diberikan semasa rejim orde baru, meningkat pesat
di rejim Otoda, sudah sedemikian luas. Dan sebagian besar konsesi telah
dikuasai pemegang KK dan PKP2B. Sementara, di UU ini keduanya tak boleh
disentuh.

Kedua. Di lapang, pasal-pasal UU Minerba akan menambah carut marut dan
memperparah konflik agraria. UU ini menguatkan ego sektoral, melalui
lahirnya Wilayah Pertambangan. Padahal di lapang, daratan kepulauan
sudah di kapling-kapling peruntukan dan perijinan industri ekstraktif
lainnya, macam kawasan lindung, penebangan hutan, perkebunan kelapa
sawit dan pertambangan. Adanya Wilayah Ijin Pertambangan Khusus (WIPK)
pada tahap kegiatan produksi seluas 25.000 Ha, tampak lebih maju
dibanding ketentuan perundang-undangan yang lama. Namun perusahaan
tambang bisa saja memiliki luas konsesi yang sama dengan Undang-undang
sebelumnya, jika memiliki beberapa IUPK dalam sebuah Wilayah Pertambangan.

Ketiga. Kriminalisasi warga negara. Celaka bagi penduduk lokal, dalam
penetapan wilayah pertambangan, ruang yang tersedia dalam UU Minerba
paling jauh hanya diperhatikan, tapi tak memiliki kekuatan. Veto rakyat
tak diakui, mereka hanya punya dua pilihan, ganti rugi sepihak atau
memperkarakan ke pengadilan. Bahkan, mereka beresiko dipidana setahun
dan denda 100 juta, jika menghambat kegiatan pertambangan. Ini lebih
represif dibanding UU sebelumnya. Sementara konflik-konflik yang lahir
dari penerapan UU sebelumnya tak disediakan ruang penyelesaian dalam UU
Minerba.

Keempat. Kawasan-kawasan lindung dan hutan adat tersisa akan terancam.
Sebab alih fungsi kawasan-kawasan ini bisa dilaksanakan setelah ada izin
dari pemerintah.

Kelima. UU Minerba bias darat. Ia tidak menempatkan urgensi menjaga dan
melindungi perairan pesisir dan laut, baik sebagai ruang hidup
masyarakat nelayan maupun untuk keberlanjutan lingkungan. Dalam banyak
kasus, wilayah pesisir dan laut menjadi jamban limbah dan kegiatan
pertambangan. Hak masyarakat nelayan atas kualitas perairan yang sehat
diabaikan.

Keenam. UU ini menggunakan pendekatan administratif dalam proses
perijinannya. Hal ini dipastikan tidak akan dapat efektif dalam
penanganan dampak pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang berdimensi
ekologis. Ambil contoh, pencemaran pertambangan di perairan laut, dapat
meluas melampaui wilayah izin konsesi yang diberikan pemerintah.

Ketujuh. UU Minerba akan mempercepat perusakan prasarana dan sarana
umum, dengan memperbolehkannya dimanfaatkan menjadi sarana pertambangan.

Kedelapan. UU Minerba kontradiktif dengan UU Lingkungan Hidup, yang
mengakui legal standing organisasi lingkungan hidup mengajukan gugatan
terhadap korporasi, mana kala terjadi perusakan lingkungan.
Undang-undang ini menghadapkan rakyat ,di kawasan terisolir informasi
dan keberdayaan hukum berhadapan dengan perusahaan tambang yang memiliki
modal menyewa ahli hukum dan konsultan, juga membayar iklan di media.

UU ini tak menapak bumi dan abai terhadap situasi terkini dalam negeri,
tak hanya dalam kehancuran lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang
marak terjadi. Tapi juga makin menipisnya cadangan, tingginya angka
produksi dan melayani kebutuhan asing serta konsumsi bahan mineral
dalam negeri.

Partai-partai berkuasa di Senayan harus digugat keberadaannya, karena
melanggengkan rejim keruk cepat jual murah bahan tambang Indonesia. Ini
jelas bertentangan dengan asas dan tujuan yang ditetapkannya sendiri,
dan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal 33. [ ]

Kontrak Media :
Berry Nahdian Forqan (Direktur Eksekutif WALHI) : 08125110979
Siti Maimunah (Kordinator JATAM): 0811920462
Asep Yunan Firdaus (Koordinator HuMA): 08158791019
Rino Subagio (Direktur Eksekutif ICEL): 08129508335
Riza Damanik (Sekjen KIARA) : 0818773515
Dani Setiawan (Koordinator KAU) : 08129671744
Henry Saragih (Koordinator SPI) : 08163144441

Pernyataan Ilmuwan Barat Tentang Islam

2008-12-17T00:24:00.000-08:00

Pernyataan Ilmuwan Barat Tentang Islam

dakwatuna.com - Seorang ilmuwan dari Italia Kenneth Edward George berkata,
“Saya sudah mengkaji dengan sangat teliti agama-agama terdulu dan agama modern dewasa ini. Kesimpulannya adalah bahwa Islam agama langit yang yang benar. Kitab Suci ini mencakup kebutuhan materi dan immateri bagi manusia. Agama ini membentuk akhlak yang baik dan menjaga rohani agar tetap sehat.”

Profesor Inggris Mountaghmiri Watts berkata,
"Apa yang dipaparkan Al Qur’an tentang realitas dan fenomena alam yang sempurna menurut saya adalah di antara kelebihan dan keistimewaan Kitab ini. Yang jelas semua temuan dan ilmu pengatahuan yang didokumentasikan dewasa ini, tidak mampu menandingi Al Qur’an.”

Sejarawan Italia, Brands Johny Burkz mengatakan,
“Kesejahteraan dan kepemimpinan menjauh dari umat Islam dikarenakan mereka tidak mau mengikuti petunjuk Al Qur’an dan mengamalkan hukum dan undang-undang-nya. Padahal sebelumnya sejarah telah mencatat bahwa generasi awal Islam meraih kejayaan, kemenangan, dan kebesaran. Musuh-musuh Islam tau rahasia ini, sehingga mereka menyerang dari sisi ini. Ya, kondisi kehidupan umat Islam sekarang ini suram, karena tidak pedulinya umat ini terhadap Kitabnya, bukan karena ada kekurangan dalam Al Qur’an atau Islam secara umum. Yang obyektif adalah tidak benar menganggat sisi negatif dengan menghakimi ajaran Islam yang suci.”

Peneliti Prancis Gul Labum menyeru orang Eropa,“Wahai manusia, kajilah Al Qur’an secara mendalam, sampai kalian menemukan hakekat kebenarannya, karena setiap ilmu pengetahuan dan seni-budaya yang pernah dicapai oleh bangsa Arab, pondasinya adalah Al Qur’an. Hendaknya setiap penduduk dunia, dari beragam warna dan bahasa mau melihat secara obyektif kondisi dunia zaman awal. Mengkaji lembaran-lembaran ilmu pengetahuan dan penemuan sebelum Islam. Maka kalian akan tahu bahwa ilmu pengetahuan dan penemuan tidak pernah sampai pada penduduk bumi kecuali setelah ditemukan dan disebarluaskan oleh kaum muslimin yang mereka eksplorasi dari Al Qur’an. Ia laksana lautan pengetahuan yang mengalir di jutaan anak sungai. Al Qur’an tetap hidup, dan setiap orang mampu meneguk sejuknya sesuai dengan kesungguhan dan kemampuannya.”

Ahli filsafat dari Prancis, Pranco Mari Pulter, menjelaskan perbedaan antara Injil dan Al Qur’an,
”Kami yakin, jika disodorkan Al Qur’an dan Injil kepada seseorang yang tidak beragama, pasti orang tersebut akan memilih yang pertama, karena Al Qur’an mengetengahkan pemikiran yang cocok dengan akal sehat. Boleh jadi tidak ada undang-undang yang lebih detail tentang masalah perceraian, kecuali undang-undang dan hukum yang telah di gariskan Al Qur’an tentang masalah ini.”

Seorang ilmuwan dari Inggris Fard Ghayum, Guru Besar Universitas London mengatakan,
”Al Qur’an adalah kitab mendunia yang memiliki keistimewaan sastra yang tinggi, yang terjemahnya saja tidak bisa mewakili tingginya sastra aslinya. Karena lagunya berirama khusus, keindahannya mengagumkan, dan pengaruhnya yang luar bisa terhadap yang mendengarkan. Banyak kaum nashrani Arab yang terpengaruh gaya bahasa dan sastranya. Begitu juga kaum orientalis, banyak di antara mereka yang menerima Al Qur’an. Ketika dibacakan Al Qur’an, kami orang-orang Nashrani terpengaruh, laksana sihir yang menembus jiwa kami, kami merasakan ungkapannya yang indah, hukumnya yang orisinil. Keistimewaan seperti ini yang menjadikan seseorang merasa terpuaskan, dan bahwa Al Qur’an tidak mungkin ada yang mampu menandinginya.”

Knett Grigh, Guru Besar Universitas Cambridge memberi kesaksian,
”Tidak akan mampu seseorang sepanjang empat belas abad yang lalu, sejak diturunkannya Al Qu’ran sampai sekarang ini, yang mampu membuat seperti ayat Al Qur’an, satu ayat sekalipun. Karena Al Qur’an bukan kitab yang dikhususkan untuk zaman tertentu, bahkan Al Qur’an ini alami yang akan terus berlangusng sepanjang zaman. Meskipun dunia dan kehidupan ini berubah, namun setiap manusia memungkinkan menjadikan al Qur’an sebagai pedoman hidupnya. Mengapa Al qur’an lebih unggul dan menjadi pedoman hidup manusia sepanjang masa? Karena Al qur’an mencakup hal-hal yang kecil maupun urusan yang besar. Tidak ada sesuatu yang tidak diatur oleh Al qur’an. Saya yakin, bahwa Al Qur’an mampu mempengaruhi orang Barat, dengan syarat, Al Qur’an dibacakan dengan bahasa aslinya, karena terjemahnya tidak mampu memberi pengaruh kejiwaan dan rohani, berbeda dengan bacaan aslinya yang menggetarkan jiwa, meluluhkan qalbu.” (it/ut)

Lautan Cap Jempol Hijau di Senayan, Jakarta

2008-12-17T00:15:00.000-08:00

FANTASTIS: Lautan Cap Jempol Hijau di Senayan, Jakarta
Atmosfer batin serta suasana Area Hall Basket Senayan-Jakarta sedari
sore hingga malam kemrin benar-benar berubah menjadi lautan manusia.
Di sana-sini berjibun peserta—sedari siang hari yang amat antusias
mengikuti beragam selebrasi bertajuk: "Indonesian Earthfest 2008".
Wajah-wajah molek dan ganteng mereka tampak sumringah dan penuh
kemenangan. Sebab, mereka bakal menjadi pelaku sejarah sebagai
pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dan Guiness Book World
of Record berkat Cap Jempol Hijaunya.

Sungguh fantastis memang, antusiasme puluhan ribu bahkan ratusan ribu
orang mengikuti aksi massal "Cap Jempol Hijau Peduli Lingkungan" di
Area Hall Basket Senayan, Jakarta—Minggu (Ahad) sore (14/12) itu.
Mereka datang dari berbagai penjuru kota di Indonesia; lintas profesi,
gender dan agama.

Hebatnya lagi, acara bombastis itu juga diikuti kalangan pejabat
tinggi dan selebritis. Para selebritis dan pejabat negara itu, pun
turut membubuhkan cap jempol kanannya pada kain putih yang terbentang
tak kurang dari setengah kilometer (500 meter). Mereka—antara
lain—yang telah membubuhkan Cap Jempolnya adalah: Mr. Rockefeller, Dr.
Ir. H. Herry Suhardiyanto, MSi (Rektor IPB), Ir. H. Achmad "AK" Kalla,
Glen Fredly dan masih banyak lagi. Thema hangat yang
digelora-gelorakan dalam pengumpulan ratusan ribu Cap Jempol Hijau
kali ini yakni: "Akankah Kita Biarkan Bumi Hancur? Ayo Angkat Jempol
Selamatkan Bumi!". Sebuah tema maha besar yang diyakini bakal kuasa
menginspirasi kesadaran intelektual dan batiniah setiap pihak untuk
selalu peduli pada masa depan dunia.

Kedahsyatan acara "Indonesian Earthfest 2008" itu berkat kolaborasi
tripartit amat apik antara Green Music Foundation, Yayasan Peduli
Hutan Lestari "YPHL", dan Bakri untuk Negeri. Tentunya, aksi "Cap
Jempol Hijau Peduli Lingkungan" yang juga didukung sepenuhnya oleh
Harian Online "HOKI" KabarIndonesia — yang berkantor pusat di Negeri
Kincir Angin itu—tidak cukup hanya berhenti sampai di situ saja.
Melainkan akan dilanjutkan terus hingga ke segenap penjuru mata arah
angin di seluruh daerah Indonesia.

Bermodalkan keberhasilan acara pada hari ini, kita semua pantas merasa
sangat optimis sekali bahwa dalam jangka waktu sebentar saja; lebih
dari satu juta Cap Jempol Hijau akan bisa terkumpulkan. SATU JUTA Cap
Jempol Hijau ini sama dengan satu juta warga yang peduli akan
kelestarian lingkungan. Dalam hal ini mereka tergabung dalam "Warga
Hijau". Seiring itu sikap optimis juga kian menggelegak, bahwa dalam
jangka waktu tidak lama lagi; aksi "Cap Jempol Hijau Peduli
Lingkungan" ini bisa memecahkan rekor MURI dan Guiness Book World of
Record.

Klimaks asanya, melalui penggalangan aksi Cap Jempol Hijau itu; negeri
berpenghuni 224 juta jiwa ini tak lagi dicibir-cibir banyak kalangan
sebagai kampiun negara perusak hutan di dunia. Juga tak lagi
"distigmatisasi- kambingputihkan" sebagai negara "keranjang sampah",
negara penyumbang polusi terbesar di dunia. Seluruh mata dunia kini
berharap-harap, Indonesia harus menjadi negara yang memiliki pesona
lingkungan hidup; terbebas dari kejahatan intelektual bernama illegal
loging, illegal mining, illegal fishing, maupun aksi perusakan
lingkungan lain. Karena nyatanya masih ada jutaan rakyat di belahan
bumi Nusantara yang mencintai negeri dan bangsa ini maupun
hutan-hutannya.

Bangsa Indonesia, bukanlah bangsa perusak lingkungan. Kita bangsa yang
mencintai negara dan hutan belantara, lengkap dengan kekayaan alam di
dalamnya. Melalui kegemilangan melaksanakan aksi "Cap Jempol Hijau
Peduli Lingkungan" itu; Yayasan Peduli Hutan "YPHL" Lestari telah
benar-benar berhasil memprakarsai satu gebrakan progresif nan
revolusioner— yang didukung oleh ratusan ribu "Warga Hijau".

Pasalnya, sudah menjadi komitmen dan visi-misi dari Yayasan Peduli
Hutan Lestari (YPHL) untuk selalu membuat terobosan-terobosan
(gebrakan taktis dan strategis) yang disebut "Indonesia Rainforest
Movement–Together for a Better Earth".

Aksi Jempol Hijau ini didukung dan dipublikasikan ke berbagai macam
media masa elektronik maupun cetak, termasuk Kompas.

Mari segera bergabung bersama "Warga Hijau"; dan jangan lupa, angkat
jempol tangan kanan anda—demi menggapai-gapai sebuah cita-cita yang
paling mulia. Apalagi kalau bukan upaya menyelamatkan bumi tercinta
ini dari cengkeram ancaman global warning. (*)

Mengenal Beberapa Tokoh Psikologi

2008-12-16T20:54:00.000-08:00

Mengenal Beberapa

Tokoh Psikologi

Mempelajari ilmu psikologi tentu belum terasa lengkap tanpa mengenal para tokoh yang menjadi pendiri atau yang mempelopori berbagai teori psikologi yang digunakan saat ini. Selain itu demi memenuhi banyak permintaan dari para pembaca, maka kami mencoba untuk menguraikan riwayat singkat para tokoh psikologi dan hasil karya mereka, sebagai berikut:

»»»

Wilhelm Wundt
»»»

Ivan Pavlov
»»»

Emil Kraepelin
»»»

Sigmund Freud
»»»

Alfred Binet
»»»

Alfred Adler
»»»

Carl Jung
»»»

John Watson
»»»

Max Wertheimer
»»»

Henry Murray
»»»

Jean Piaget
»»»

Carl Rogers
»»»

Erik Erikson
»»»

Burrhus Frederic Skinner
»»»

Abraham Maslow
»»»

Hans Eysenck
»»»

Albert Bandura

Wilhelm Wundt

(1832 - 1920)

Wilhelm Wundt dilahirkan di Neckarau pada tanggal 18 Agustus 1832 dan wafat di Leipzig pada tanggal 31 Agustus 1920. Wilhelm Wundt seringkali dianggap sebagai bapak psikologi modern berkat jasanya mendirikan laboratorium psikologi pertama kali di Leipzig. Ia mula-mula dikenal sebagai seorang sosiolog, dokter, filsuf dan ahli hukum. Gelar kesarjanaan yang dimilikinya adalah dari bidang hukum dan kedokteran. Ia dikenal sebagai seorang ilmuwan yang banyak melakukan penelitian, termasuk penelitian tentang proses sensory (suatu proses yang dikelola oleh panca indera).

Pada tahun 1875 ia pindah ke Leipzig, Jerman, dan pada tahun 1879 ia dan murid-muridnya mendirikan laboratorium psikologi untuk pertama kalinya di kota tersebut. Berdirinya laboratorium psikologi inilah yang dianggap sebagai titik tolak berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang terpisah dari ilmu-ilmu induknya (Ilmu Filsafat & Ilmu Faal). Sebelum tahun 1879 memang orang sudah mengenal psikologi, tetapi belum ada orang yang menyebut dirinya sarjana psikologi. Sarjana-sarjana yang mempelajari psikologi umumnya adalah para filsuf, ahli ilmu faal atau dokter. Wundt sendiri asalnya adalah seorang dokter, tetapi dengan berdirinya laboratorium psikologinya, ia tidak lagi disebut sebagai dokter atau ahli ilmu faal, karena ia mengadakan eksperimen-eksperimen dalam bidang psikologi di laboratoriumnya.

Wundt mengabdikan diri selama 46 tahun sisa hidupnya untuk melatih para psikolog dan menulis lebih dari 54.000 halaman laporan penelitian dan teori. Buku-buku yang pernah ditulisnya antara lain: "Beitrage Zur Theorie Der Sines Wahrnemung" (Persepsi yang dipengaruhi kesadaran, 1862), "Grund zuge der Physiologischen Psychologie" (Dasar fisiologis dari gejala-gejala psikologi, 1873) dan "Physiologische Psychologie".

Kembali ke atas

Ivan Pavlov

(1849 - 1936)

Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan di Rjasan pada tanggal 18 September 1849 dan wafat di Leningrad pada tanggal 27 Pebruari 1936. Ia sebenarnya bukanlah sarjana psikologi dan tidak mau disebut sebagai ahli psikologi, karena ia adalah seorang sarjana ilmu faal yang fanatik. Eksperimen Pavlov yang sangat terkenal di bidang psikologi dimulai ketika ia melakukan studi tentang pencernaan. Dalam penelitian tersebut ia melihat bahwa subyek penelitiannya (seekor anjing) akan mengeluarkan air liur sebagai respons atas munculnya makanan. Ia kemudian mengeksplorasi fenomena ini dan kemudian mengembangkan satu studi perilaku (behavioral study) yang dikondisikan, yang dikenal dengan teori Classical Conditioning. Menurut teori ini, ketika makanan (makanan disebut sebagai the unconditioned or unlearned stimulus - stimulus yang tidak dikondisikan atau tidak dipelajari) dipasangkan atau diikutsertakan dengan bunyi bel (bunyi bel disebut sebagai the conditioned or learned stimulus - stimulus yang dikondisikan atau dipelajari), maka bunyi bel akan menghasilkan respons yang sama, yaitu keluarnya air liur dari si anjing percobaan. Hasil karyanya ini bahkan menghantarkannya menjadi pemenang hadiah Nobel. Selain itu teori ini merupakan dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviourisme, sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi penelitian mengenai proses belajar dan pengembangan teori-teori tentang belajar.

Kembali ke atas

Emil Kraepelin

(1856 - 1926)

Emil Kraepelin dilahirkan pada tanggal 15 Pebruari 1856 di Neustrelitz dan wafat pada tanggal 7 Oktober 1926 di Munich. Ia menajdi dokter di Wurzburg tahun 1878, lalu menjadi dokter di rumah sakit jiwa Munich. Pada tahun 1882 ia pindah ke Leipzig untuk bekerja dengan Wundt yang pernah menjadi kawannya semasa mahasiswa. Dari tahun 1903 sampai meninggalnya, ia menjadi profesor psikiatri di klinik psikiatri di Munich dan sekaligus menjadi direktur klinik tersebut.

Emil Kraepelin adalah psikiatris yang mempelajari gambaran dan klasifikasi penyakit-penyakit kejiwaan, yang akhirnya menjadi dasar penggolongan penyakit-penyakit kejiwaan yang disebut sebagai Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), diterbitkan oleh American Psychiatric Association (APA). Emil Kraepelin percaya bahwa jika klasifikasi gejala-gejala penyakit kejiwaan dapat diidentifikasi maka asal usul dan penyebab penyakit kejiwaan tersebut akan lebih mudah diteliti.

Kraepelin menjadi terkenal terutama karena penggolongannya mengenai penyakit kejiwaan yang disebut psikosis. Ia membagi psikosis dalam dua golongan utama yaitu dimentia praecox dan psikosis manic-depresif. Dimentia praecox merupakan gejala awal dari penyakit kejiwaan yang disebut schizophrenia. Kraepelin juga dikenal sebagai tokoh yang pertama kali menggunakan metode psikologi pada pemeriksaan psikiatri, antara lain menggunakan test psikologi untuk mengetahui adanya kelainan-kelainan kejiwaan. Salah satu test yang diciptakannya di kenal dengan nama test Kraepelin. Test tersebut banyak digunakan oleh para sarjana psikologi di Indonesia pada era tahun 1980an.

Kembali ke atas

Sigmund Freud

(1856 - 1939)

Sigmund Freud dilahirkan pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiberg (Austria), pada masa bangkitnya Hitler, dan wafat di London pada tanggal 23 September 1939. Ia adalah seorang Jerman keturunan Yahudi. Pada usia 4 tahun ia dan keluarga pindah ke Viena, dimana ia menghabiskan sebagian besar masa hidupnya. Meskipun keluarganya adalah Yahudi namun Freud menganggap bahwa dirinya adalah atheist.

Semasa muda ia merupakan anak favorit ibunya. Dia adalah satu-satunya anak (dari tujuh bersaudara) yang memiliki lampu baca (sementara yang lain hanya menggunakan lilin sebagai penerang) untuk membaca pada malam hari dan satu-satunya anak yang diberi sebuah kamar dan perabotan cukup memadai untuk menunjang keberhasilan sekolahnya. Freud dikenal sebagai seorang pelajar yang jenius, menguasai 8 (delapan) bahasa dan menyelesaikan sekolah kedokteran pada usia 30 tahun. Setelah lulus ia memutuskan untuk membuka praktek di bidang neurologi.

Pada tahun 1900, Freud menerbitkan sebuah buku yang menjadi tonggak lahirnya aliran psikologi psikoanalisa. Buku tersebut berjudul Interpretation of Dreams yang masih dikenal sampai hari ini. Dalam buku ini Freud memperkenalkan konsep yang disebut "unconscious mind" (alam ketidaksadaran). Selama periode 1901-1905 dia menerbitkan beberapa buku, tiga diantaranya adalah The Psychopathology of Everyday Life (1901), Three Essays on Sexuality (1905), dan Jokes and Their relation to the Unconscious (1905).

Pada tahun 1902 dia diangkat sebagai profesor di University of Viena dan saat ini namanya mulai mendunia. Pada tahun 1905 ia mengejutkan dunia dengan teori perkembangan psikoseksual (Theory of Psychosexual Development) yang mengatakan bahwa seksualitas adalah faktor pendorong terkuat untuk melakukan sesuatu dan bahwa pada masa balita pun anak-anak mengalami ketertarikan dan kebutuhan seksual. Beberapa komponen teori Freud yang sangat terkenal adalah:

*

The Oedipal Complex, dimana anak menjadi tertarik pada ibunya dan mencoba mengidentifikasi diri seperti sang ayahnya demi mendapatkan perhatian dari ibu
*

Konsep Id, Ego, dan Superego
*

Mekanisme pertahanan diri (ego defense mechanisms)

Istilah psikoanalisa yang dikemukakan Freud sebenarnya memiliki beberapa makna yaitu: (1) sebagai sebuah teori kepribadian dan psikopatologi, (2) sebuah metode terapi untuk gangguan-gangguan kepribadian, dan (3) suatu teknik untuk menginvestigasi pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan individu yang tidak disadari oleh individu itu sendiri.

Sejak the Psychoanalytic Society (Perhimpunan Masyarakat Psikoanalisa) didirikan pada tahun 1906, maka muncul beberapa ahli psikologi yang dua diantaranya adalah Alfred Adler dan Carl Jung. Pada tahun 1909 Freud mulai dikenal di seluruh dunia ketika ia melakukan perjalanan ke USA untuk menyelenggarkan Konferensi International pertama kalinya.

Freud dikenal sebagai seorang perokok berat yang akhirnya menyebabkan dia terkena kanker pada tahun 1923 dan memaksanya untuk melakukan lebih dari 30 kali operasi selama kurang lebih 16 tahun. Pada tahun 1933, partai Nazy di Jerman melakukan pembakaran terhadap buku-buku yang ditulis oleh Freud. Dan ketika Jerman menginvasi Austria tahun 1938, Freud terpaksa melarikan diri ke Inggris dan akhirnya meninggal di sana setahun kemudian.

Kembali ke atas

Alfred Binet

(1857 - 1911)

Alfred Binet dikenal sebagai seorang psikolog dan juga pengacara (ahli hukum). Hasil karya terbesar dari Alfred Binet di bidang psikologi adalah apa yang sekarang ini dikenal dengan Intelligence Quotient atau IQ. Sebagai anggota komisi investigasi masalah-masalah pendidikan di Perancis, Alfred Binet mengembangkan sebuah test untuk mengukur usia mental (the mental age atau MA) anak-anak yang akan masuk sekolah. Usia mental tersebut merujuk pada kemampuan mental anak pada saat ditest dibandingkan pada anak-anak lain di usia yang berbeda. Dengan kata lain, jika seorang anak dapat menyelesaikan suatu test atau memberikan respons secara tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diperuntukan bagi anak berusia 8 (delapan) maka ia dikatakan telah memiliki usia mental 8 (delapan) tahun.

Test yang dikembangkan oleh Binet merupakan test intelegensi yang pertama, meskipun kemudian konsep usia mental mengalami revisi sebanyak dua kali sebelum dijadikan dasar dalam test IQ. Pada tahun 1914, tiga tahun setelah Binet wafat, seorang psikolog Jerman, William Stern, mengusulkan bahwa dengan membagi usia mental anak dengan usia kronological (Chronological Age atau CA), maka akan lebih memudahkan untuk memahami apa yang dimaksud "Intelligence Quotient". Rumus ini kemudian direvisi oleh Lewis Terman, dari Stanford University, yang mengembangkan test untuk orang-orang Amerika. Lewis mengalikan formula yang dikembangkan Stern dengan angka 100. Perhitungan statistik inilah yang kemudian menjadi definisi atau rumus untuk menentukan Intelligensi seseorang: IQ=MA/CA*100. Test IQ inilah yang dikemudian hari dinamai Stanford-Binet Intelligence Test yang masih sangat populer sampai dengan hari ini.

Kembali ke atas

Alfred Adler

(1870 - 1937)

Alfred Adler dilahirkan pada tanggal 7 Pebruari 1870 di Viena (Austria) dan wafat pada tanggal 28 Mei 1937 di Aberdeen (Skotlandia). Ia adalah seorang Yahudi yang lahir dari keluarga yang termasuk dalam status sosial ekonomi kelas menengah pada saat itu. Semasa muda Adler mengalami masa-masa yang sangat sulit. Ketika ia berusia 5 tahun ia terkena penyakit pneumonia (radang paru-paru) yang menurut dokter hampir mustahil untuk disembuhkan. Ketika mendengar kabar tersebut, Adler berjanji jika ia bisa sembuh maka ia akan menjadi dokter dan bertekad untuk memerangi penyakit yang mematikan tersebut. Akhirnya pada tahun 1895, setelah dinyatakan sembuh dari penyakitnya, ia benar-benar mewujudkan tekadnya dan berhasil meraih gelar sarjana kedokteran dari University of Vienna. Ia akhirnya dikenal sebagai seorang ahli penyakit dalam.

Tahun 1898, ia menulis buku pertamanya yang memfokuskan pada pendekatan kemanusiaan dan penyakit dari sudut pandang individu sebagai pribadi bukan membagi-baginya menjadi gejala, insting, atau dorongan-dorongan. Pada tahun 1902, ia mendapat tawaran kerjasama dari Freud untuk bergabung dalam kelompok diskusi untuk membahas masalah psikopatologi. Adler akhirnya ikut bergabung dan kemudian menjadi pengikut setia Freud, namun hubungan tersebut tidak berlangsung lama.

Pada tahun 1907, Adler menulis sebuah paper berjudul "Organ Inferiority" yang menjadi pemicu rusaknya hubungan Freud dengan Adler. Dalam tulisan tersebut Adler mengatakan bahwa setiap manusia pada dasarnya mempunyai kelemahan organis. Berbeda dengan hewan, manusia tidak dilengkapi dengan alat-alat tubuh untuk melawan alam. Kelemahan-kelemahan organis inilah yang justru membuat manusia lebih unggul dari makhluk-makhluk lainnya, karena mendorong manusia untuk melakukan kompensasi (menutupi kelemahan). Adler juga tidak sependapat dengan teori psikoseksual Freud. Pada tahun 1911, Adler meninggalkan kelompok diskusi, bersama dengan delapan orang koleganya, dan mendirikan sekolah sendiri. Sejak itu ia tidak pernah bertemu lagi dengan Freud.

Kembali ke atas

Carl Jung

(1875 - 1961)

Carl Gustav Jung dilahirkan pada tanggal 26 Juli 1875 di Kesswyl (Switzerland) dan wafat pada tanggal 6 Juni 1961 di Kusnacht (Switzerland). Dimasa kanak-kanak Jung sudah sangat terkesan dengan mimpi, visi supernatural, dan fantasi. Ia menyakini bahwa dirinya memiliki informasi rahasia tentang masa depan dan berfantasi bahwa dirinya merupakan dua orang yang berbeda.

Jung lulus dari fakultas kedokteran di University of Basel dengan spesialisasi di bidang psikiatri pada tahun 1900. Pada tahun yang sama ia bekerja sebagai assistant di rumah sakit jiwa Zurich yang membuatnya tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang kehidupan para pasien schizophrenic yang akhirnya membawa Jung melakukan kontak dengan Freud. Setelah membaca tulisan Freud yang berjudul Interpretation of Dreams, Jung mulai melakukan korespondensi dengan Freud. Akhirnya mereka bertemu di rumah Freud di Vienna tahun 1907. Dalam pertemuan tersebut Freud begitu terkesan dengan kemampuan intelektual Jung dan percaya bahwa Jung dapat menjadi juru bicara bagi kepentingan psikoanalisa karena ia bukan orang Yahudi. Jung juga dianggap sebagai orang yang patut menjadi penerus Freud dan berkat dukungan Freud Jung kemudian terpilih sebagai presiden pertama International Psychoanalytic Association pada tahun 1910. Namun pada tahun 1913, hubungan Jung dan Freud menjadi retak. Tahun berikutnya, Jung mengundurkan diri sebagai presiden dan bahkan keluar dari keanggotaan assosiasi tersebut. Sejak saat itu Jung dan Freud tidak pernah saling bertemu.

Kembali ke atas

John Watson

(1878 - 1958)

John Broades Watson dilahirkan di Greenville pada tanggal 9 Januari 1878 dan wafat di New York City pada tanggal 25 September 1958. Ia mempelajari ilmu filsafat di University of Chicago dan memperoleh gelar Ph.D pada tahun 1903 dengan disertasi berjudul "Animal Education". Watson dikenal sebagai ilmuwan yang banyak melakukan penyelidikan tentang psikologi binatang.

Pada tahun 1908 ia menjadi profesor dalam psikologi eksperimenal dan psikologi komparatif di John Hopkins University di Baltimore dan sekaligus menjadi direktur laboratorium psikologi di universitas tersebut. Antara tahun 1920-1945 ia meninggalkan universitas dan bekerja dalam bidang psikologi konsumen.

John Watson dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Karyanya yang paling dikenal adalah "Psychology as the Behaviourist view it" (1913). Menurut Watson dalam beberapa karyanya, psikologi haruslah menjadi ilmu yang obyektif, oleh karena itu ia tidak mengakui adanya kesadaran yang hanya diteliti melalui metode introspeksi. Watson juga berpendapat bahwa psikologi harus dipelajari seperti orang mempelajari ilmu pasti atau ilmu alam. Oleh karena itu, psikologi harus dibatasi dengan ketat pada penyelidikan-penyelidikan tentang tingkahlaku yang nyata saja. Meskipun banyak kritik terhadap pendapat Watson, namun harus diakui bahwa peran Watson tetap dianggap penting, karena melalui dia berkembang metode-metode obyektif dalam psikologi.

Peran Watson dalam bidang pendidikan juga cukup penting. Ia menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkahlaku. Ia percaya bahwa dengan memberikan kondisioning tertentu dalam proses pendidikan, maka akan dapat membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. Ia bahkan memberikan ucapan yang sangat ekstrim untuk mendukung pendapatnya tersebut, dengan mengatakan: "Berikan kepada saya sepuluh orang anak, maka saya akan jadikan ke sepuluh anak itu sesuai dengan kehendak saya".

Kembali ke atas

Max Wertheimer

(1880 - 1943)

Max Wertheimer dilahirkan di Praha pada tanggal 15 April 1880 dan wafat pada tanggal 12 Oktober 1943 di New York. Max Wertheimer dianggap sebagai pendiri psikologi Gestalt bersama-sama dengan Wolfgang Kohler dan Kurt Koffka. Max mempelajari imu hukum selama beberapa tahun sebelum akhirnya dia mendapatkan gelar Ph.D. di bidang psikologi. Dia kemudian diangkat menjadi professor dan sempat bekerja di beberapa universitas di Jerman sebelum hijrah ke Amerika Serikat karena terjadi perang di benua Eropa pada tahun 1934. Di Amerika ia bekerja di New School for Research di New York city sampai akhir hayatnya.

Pada tahun 1910, ketika berusia 30 tahun, Max memperlihatkan ketertarikannya untuk meneliti tentang persepsi setelah ia melihat sebuah alat yang disebut "stroboscope" (benda berbentuk kotak yang diberi alat untuk melihat ke dalamkotak tersebut) di toko mainan anak-anak. Setelah melakukan beberapa penelitian dengan alat tersebut, dia mengembangkan teori tentang persepsi yang sering disebut dengan teori Gestalt.

Dalam bukunya yang berjudul "Investigation of Gestalt Theory" (1923), Wertheimer mengemukakan hukum-hukum Gestalt sebagai berikut:

*

Hukum Kedekatan (law of proximity): hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas.
*

Hukum Ketertutupan (law of closure): Hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas tersendiri.
*

Hukum Kesamaan (law of equivalence): hal-hal yang mirip satu sama lain, cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas.

Kembali ke atas

Henry A. Murray

(1893 - 1988)

Henry Alexander Murray dilahirkan di New York pada tanggal 13 Mei 1893 dan meninggal pada tahun 1988. Sama seperti pandangan psikoanalisa, Henry Murray juga berpendapat bahwa kepribadian akan dapat lebih mudah dipahami dengan cara menyelidiki alam ketidaksadaran seseorang (unconscious mind). Murray menjadi professor psikologi di Harvard University dan mengajar disana lebih dari 30 tahun.

Peranan Murray di bidang psikologi adalah dalam bidang diagnosa kepribadian dan teori kepribadian. Hasil karya terbesarnya yang sangat terkenal adalah teknik evaluasi kepribadian dengan metode proyeksi yang disebut dengan "Thematic Apperception Test (TAT)". Test TAT ini terdiri dari beberapa buah gambar yang setiap gambar mencerminkan suatu situasi dengan suasana tertentu. Gambar-gambar ini satu per satu ditunjukkan kepada orang yang diperiksa dan orang itu diminta untuk menyampaikan pendapatnya atau kesannya terhadap gambar tersebut. Secara teoritis dikatakan bahwa orang yang melihat gambar-gambar dalam test itu akan memproyeksikan isi kepribadiannya dalam cerita-ceritanya.

Kembali ke atas

Jean Piaget

(1896 - 1980)

Jean Piaget dilahirkan di Neuchatel (Switzerland) pada tahun 1896 dan meninggal di Geneva dalam usia 84 tahun pada tahun 1981. Pada usia 10 tahun ia sudah memulai karirnya sebagai peneliti dan penulis. Piaget sangat tertarik pada ilmu biology dan ia menulis paper tentang albino sparrow (burung gereja albino) yang semakin membuatnya tertarik untuk mendalami ilmu alam.

Piaget memperoleh gelar Ph.D pada tahun 1918 di universitas Neuchatel dalam bidang ilmu hewan. Pada tahun 1925 ia mulai menunjukkan minatnya pada bidang filsafat dan pada tahun 1929 ia diangkat menjadi profesor dalam "Scientific Thought" di Jeneva. Ia mulai terjun dalam dunia psikologi pada tahun 1940 dengan menjadi direktur laboratorium psikologi di Universitas Jeneva. Lalu kemudian ia juga terpilih sebagai ketua dari "Swiss Society for Psychologie".

Piaget adalah seorang tokoh yang amat penting dalam bidang psikologi perkembangan. Teori-teorinya dalam psikologi perkembangan yang mengutamakan unsur kesadaran (kognitif) masih dianut oleh banyak orang sampai hari ini. Teori-teori, metode-metode dan bidang-bidang penelitian yang dilakukan Piaget dianggap sangat orisinil, tidak sekedar melanjutkan hal-hal yang sudah terlebih dahulu ditemukan orang lain.

Selama masa jabatannya sebagai profesor di bidang psikologi anak, Piaget banyak melakukan penelitian tentang Genetic Epistemology (ilmu pengetahuan tentang genetik). Ketertarikan Piaget untuk menyelidiki peran genetik dan perkembangan anak, akhirnya menghasilkan suatu mahakarya yang dikenal dengan nama Theory of Cognitive Development (Teori Perkembangan Kognitif).

Dalam teori perkembangan kognitif, Piaget mengemukakan tahap-tahap yang harus dilalui seorang anak dalam mencapai tingkatan perkembangan proses berpikir formal. Teori ini tidak hanya diterima secara luas dalam bidang psikologi tetapi juga sangat besar pengaruhnya di bidang pendidikan.

Kembali ke atas

Carl Rogers

(1902 - 1987)

Carl Ransom Rogers dilahirkan di Oak Park, Illinois, pada tahun 1902 dan wafat di LaJolla, California, pada tahun 1987. Semasa mudanya, Rogers tidak memiliki banyak teman sehingga ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca. Dia membaca buku apa saja yang ditemuinya termasuk kamus dan ensiklopedi, meskipun ia sebenarnya sangat menyukai buku-buku petualangan. Ia pernah belajar di bidang agrikultural dan sejarah di University of Wisconsin. Pada tahun 1928 ia memperoleh gelar Master di bidang psikologi dari Columbia University dan kemudian memperoleh gelar Ph.D di dibidang psikologi klinis pada tahun 1931.

Pada tahun 1931, Rogers bekerja di Child Study Department of the Society for the prevention of Cruelty to Children (bagian studi tentang anak pada perhimpunan pencegahan kekerasan tehadap anak) di Rochester, NY. Pada masa-masa berikutnya ia sibuk membantu anak-anak bermasalah/nakal dengan menggunakan metode-metode psikologi. Pada tahun 1939, ia menerbitkan satu tulisan berjudul "The Clinical Treatment of the Problem Child", yang membuatnya mendapatkan tawaran sebagai profesor pada fakultas psikologi di Ohio State University. Dan pada tahun 1942, Rogers menjabat sebagai ketua dari American Psychological Society.

Carl Rogers adalah seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka (antara klien dan terapist) dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Rogers menyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya dan tugas terapist hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Menurut Rogers, teknik-teknik assessment dan pendapat para terapist bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment kepada klien.

Hasil karya Rogers yang paling terkenal dan masih menjadi literatur sampai hari ini adalah metode konseling yang disebut Client-Centered Therapy. Dua buah bukunya yang juga sangat terkenal adalah Client-Centered Therapy(1951) dan On Becoming a Person (1961).

Kembali ke atas

Erik Erikson

(1902 - 1994)

Erik Homburger Erikson dilahirkan di Frankfurt, Jerman, pada tahun 1902. Ayahnya adalah seorang keturunan Denmark dan Ibunya seorang Yahudi. Erikson belajar psikologi pada Anna Freud (putri dari Sigmund Freud) di Vienna Psycholoanalytic Institute selama kurun waktu tahun 1927-1933. Pada tahun 1933 Erikson pindah ke Denmark dan disana ia mendirikan pusat pelatihan psikoanalisa (psychoanalytic training center). Pada tahun 1939 ia pindah ke Amerika serikat dan menjadi warga negara tersebut, dimana ia sempat mengajar di beberapa universitas terkenal seperti Harvard, Yale, dan University of California di Berkley.

Erik Erikson sangat dikenal dengan tulisan-tulisannya di bidang psikologi anak. Berangkat dari teori tahap-tahap perkembangan psikoseksual dari Freud yang lebih menekankan pada dorongan-dorongan seksual, Erikson mengembangkan teori tersebut dengan menekankan pada aspek-aspek perkembangan sosial. Dia mengembangkan teori yang disebut theory of Psychosocial Development (teori perkembangan psikososial) dimana ia membagi tahap-tahap perkembangan manusia menjadi delapan tahapan.

Beberapa buku yang pernah ditulis oleh Erikson dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat, diantaranya adalah: (1) Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History (1958), (2) Insight and Responsibility (1964), dan Identity: Youth and Crisis (1968).

Kembali ke atas

Burrhus F. Skinner

(1904 - 1990)

Burrhus Frederic Skinner dilahirkan di sebuah kota kecil bernama Susquehanna, Pennsylvania, pada tahun 1904 dan wafat pada tahun 1990 setelah terserang penyakit leukemia. Skinner dibesarkan dalam keluarga sederhana, penuh disiplin dan pekerja keras. Ayahnya adalah seorang jaksa dan ibunya seorang ibu rumah tangga.

Skinner mendapat gelar Bachelor di Inggris dan berharap bahwa dirinya dapat menjadi penulis. Semasa bersekolah memang ia sudah menulis untuk sekolahnya, tetapi ia menempatkan dirinya sebagai outsider (orang luar), menjadi atheist, dan sering mengkritik sekolahnya dan agama yang menjadi panutan sekolah tersebut. Setelah lulus dari sekolah tersebut, ia pindah ke Greenwich Village di New York City dan masih berharap untuk dapat menjadi penulis dan bekerja di sebuah surat kabar.

Pada tahun 1931, Skinner menyelesaikan sekolahnya dan memperoleh gelar sarjana psikologi dari Harvard University. Setahun kemudian ia juga memperoleh gelar doktor (Ph.D) untuk bidang yang sama. Pada tahun 1945, ia menjadi ketua fakultas psikologi di Indiana University dan tiga tahun kemudian ia pindah ke Harvard dan mengajar di sana sepanjang karirnya. Meskipun Skinner tidak pernah benar-benar menjadi penulis di surat kabar seperti yang diimpikannya, ia merupakan salah satu psikolog yang paling banyak menerbitkan buku maupun artikel tentang teori perilaku/tingkahlaku, reinforcement dan teori-teori belajar.

Skinner adalah salah satu psikolog yang tidak sependapat dengan Freud. Menurut Skinner meneliti ketidaksadaran dan motif tersembunyi adalah suatu hal yang percuma karena sesuatu yang bisa diteliti dan diselidiki hanya perilaku yang tampak/terlihat. Oleh karena itu, ia juga tidak menerima konsep tentang self-actualization dari Maslow dengan alasan hal tersebut merupakan suatu ide yang abstrak belaka.

Skinner memfokuskan penelitian tentang perilaku dan menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori tentang Reinforcement. Dia percaya bahwa perkembangan kepribadian seseorang, atau perilaku yang terjadi adalah sebagai akibat dari respond terhadap adanya kejadian eksternal. Dengan kata lain, kita menjadi seperti apa yang kita inginkan karena mendapatkan reward dari apa yang kita inginkan tersebut. Bagi Skinner hal yang paling penting untuk membentuk kepribadian seseorang adalah melalui Reward & Punishment. Pendapat ini tentu saja amat mengabaikan unsur-unsur seperti emosi, pikiran dan kebebasan untuk memilih sehingga Skinner menerima banyak kritik.

Kembali ke atas

Abraham Maslow

(1908 - 1970)

Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York, pada tahun 1908 dan wafat pada tahun 1970 dalam usia 62 tahun. Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi dan merupakan anak tertua dari tujuh bersaudara. Masa muda Maslow berjalan dengan tidak menyenangkan karena hubungannya yang buruk dengan kedua orangtuanya. Semasa kanak-kanak dan remaja Maslow merasa bahwa dirinya amat menderita dengan perlakuan orangtuanya, terutama ibunya.

Keluarga Maslow amat berharap bahwa ia dapat meraih sukses melalui dunia pendidikan. Untuk menyenangkan kemauan ayahnya, Maslow sempat belajar di bidang Hukum tetapi kemudian tidak dilanjutkannya. Ia akhirnya mengambil bidang studi psikologi di University of Wisconsin, dimana ia memperoleh gelar Bachelor tahun 1930, Master tahun 1931, dan Ph.D pada tahun 1934.

Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang Hierarchy of Needs (Hirarki Kebutuhan). Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, mulai dari yang paling rendah (bersifat dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri). Adapun hirarki kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut:

Kebutuhan untuk aktualisasi diri

Kebutuhan untuk dihargai

Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi

Kebutuhan akan rasa aman dan tentram

Kebutuhan fisiologis / dasar

Hirarki Kebutuhan Maslow

Kembali ke atas

Hans Eysenck

(1916 - 1997)

Hans Jurgen Eysenck dilahirkan di Berlin, Jerman, pada tahun 1916. Kedua orangtuanya adalah selebritis yang sangat berharap bahwa Eysenck kelak dapat menjadi seorang aktor. Pada usia 2 tahun Eysenck terpaksa dibesarkan oleh neneknya karena orangtuanya bercerai.

Setelah tamat SMU Eysenck memutuskan untuk melanjutkan sekolah di luar negeri karena ia merasa tidak senang dengan Regim Nazi. Ia memang meninggalkan Jerman dan akhirnya menetap di Inggris, dimana ia memperoleh gelar Ph.D. di bidang psikologi dari University of London. Sejak saat itu ia telah menulis lebih dari 50 buku dan 600 artikel penelitian dengan berbagai topik. Oleh sebab itu, oleh para pengkritiknya ia sering dianggap sebagai seorang yang serba bisa dan ahli membuat teori (meskipun banyak juga teori yang didukung oleh hasil penelitiannya).

Eysenck adalah seorang ahli teori biologi dan hal ini membuatnya terinspirasi untuk melakukan penelitian pada komponen-komponen biologis dari kepribadian. Dia mengatakan bahwa intelegensi merupakan sesuatu yang diturunkan sejak lahir. Ia juga memperkenalkan konsep ekstroversi (introversi-ekstraversi) dan neurotisme (neurotik-stabil) sebagai dua dimensi dasar kepribadian. Dia percaya bahwa karakteristik kepribadian dapat diuraikan berdasarkan dua dimensi tersebut, yang disebutnya dengan "Supertraits".

Kembali ke atas

Albert Bandura

(1925 - )

Albert Bandura dilahirkan pada tahun 1925 di Alberta, Canada. Dia memperoleh gelar Master di bidang psikologi pada tahun 1951 dan setahun kemudian ia juga meraih gelar doktor (Ph.D). Setahun setelah lulus, ia bekerja di Standford University.

Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial (Social Learning Theory), salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi. Albert Bandura menjabat sebagai ketua APA pada tahun 1974 dan pernah dianugerahi penghargaan Distinguished Scientist Award pada tahun 1972.

Kembali ke atas

Sumber:

Sarwono, Sarlito Wirawan. 1986. Berkenalan dengan Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokoh Psikologi. Bulan Bintang: Jakarta.

Hjelle, Larry A. & Ziegler, Daniel J. 1992. Personality Theory. McGraw-Hill International: NY.

www.allpsych.com
www.e-psikologi.com

Aksi Masyarakat Adat atas Pelecehan di Draft REDD

2008-12-13T06:34:00.000-08:00

Poznan -- Kalimat yang menyatakan REDD harus menghormati hak-hak masyarakat adat dihapus dari draft keputusan, selasa (9/12/08) kemarin. Kontan saja hal tersebut mendapatkan perlawanan dari kelompok masyarakat adat dan NGO yang hadir dalam COP 14 UNFCCC dengan mengadakan aksi mendadak di depan ruang pers didekat The Plenary Stork.

Puluhan masyarakat adat dari Amerika Latin, India, PNG maupun Afrika bersama dengan aktivis Friends of the Earth, Climate Justice Now! mengecam penghapusan kalimat yang diduga merupakan ulah dari US, Australia, Canada dan New Zealand. Dalam aksinya mereka meneriakkan slogan “No Rights, No REDD!; No Bloody REDD!.”

Aksi tersebut mendapatkan pengawalan ketat karena tidak mengantongi ijin dari pihak keamanan. Aturannya, untuk melakukan aksi ditengah UN Compund harus mengirimkan penberitahuan 3 hari sebelumnya dengan mencantumkan jumlah orang, tempat, tingkat kebisingan, dan properti yang akan dipakai. Ancaman pencabutan akreditasi di UNFCCC tidaklah menyurutkan langkah gerakan sosial untuk melakukan protes tepat dijantung perundingan.

Sebelumnya dalam informal meeting memang US tidak sepakat dengan masuknya kata 'indigenous people' yang didorong oleh negera Amerika Latin dan menggantinya dengan 'indigenous individual'. Terakhir, versi amandemen hanya menyebutkan bahwa mengakui kebutuhan untuk mempromosikan partisipasi yang efektif dari masyarakat adat dan komunitas lokal.

Aksi Mengecam Bank Dunia
Puluhan aktivis Friends of the Earth dan Climate Justice Now! mengadakan aksi untuk mengecam peran Bank Dunia dalam pembiayaan perubahan iklim. Dalam pandangan mereka, Bank Dunia adalah lembaga yang selama ini justru merupakan penjahat iklim yang membiayai proyek-proyek bermasalah di negara berkembang. Selain itu, Bank Dunia juga merupakan istitusi yang tidak demokratis dan tidak memiliki sesitifitas terhadap penderitaan masyarakat di negara berkembang karena hutang.

Dalam aksi tersebut, digelar teaterikal jalanan yang menunjukkan Bank Dunia merambisi untuk menguasai bumi dengan ditangannya memegang batubara. Tapi ambisi tersebut mendapatkan perlawanan dari pepohonan dan beruang-beruang. Aksi semakin menarik dengan iringan tabuhan drum dari kelompok Anarchist Polandia.

Seruan seperti “World Bank, Hands Off!, World Bank is Climate Criminal” kembali memekik ke udara dan dihiasi dengan banner “World VS Bank, Don't Let Big Business Rules the World, No to Any Role of World Bank in Climate Regime.”

Sore hari ini kelompok ynag sama mengadakan side event dengan judul “World Before Bank” yang bercerita tentang bagaimana kebusukan Bank Dunia dalam perubahan iklim ini. Dan kebutuhan akan adanya lembaga baru yang mengelola dana perubahan iklim dengan demokratis, adil dan berspektif selatan. Selain itu juga diterangkan kebutuhan untuk memasukkan Ecological Debt (hutang ekologis) untuk menunjukkan bahwa siapa sebenarnya yang berhutang. (Agung Wardana*).

TINDAK NYATA MENOLONG ORANG LEMAH DISAAT KRISIS !

2008-12-13T06:15:00.000-08:00

Di bawah ini adalah usulan-usulan dalam menolong kalangan miskin dalam menghadapi krisis ekonomi global ini .

terlepas kita setuju atau tidak, namun intinya kita memang perlu lebih memperhatikan
orang-orang yang tidak seberuntung kita. Silahkan dicermati :

1. Kalau beli MAJALAH, jangan beli di dalam supermarket atau toko
buku. Tetapi usahakan untuk membelinya dari kios pinggir jalan atau pun di
lampu merah.
Sehingga uang keuntungan akan masuk ke orang kecil.

2. Kalau beli SAYUR-SAYURAN, mungkin bisa beli di tukang sayur yang lewat
di rumah daripada beli di supermarket. Kebanyakan dari kita tidak ada di
rumah
pada saat tukang sayur lewat, tetapi bisa juga kita titipkan dengan
pembantu/tetangga. Agak lebih repot sedikit, tetapi uangnya akan masuk ke
orang kecil.

3. Ada baiknya secara berkala, misalnya satu bulan sekali, kita panggil
tukang NASI GORENG/TUKANG SATE yang lewat di depan rumah. Walaupun kita
tidak
terlalu ingin makan nasi goreng atau sate, tetapi boleh lah sekali-sekali
membeli dagangan mereka. Uangnya akan membantu org kecil jg.

4. Sering kita berjalan-jalan dan mendapati beberapa orang berjualan KUE,
misalnya kue pancong, kue ape, dsb. Belilah.Untuk kita uangnya tidak
seberapa,
tetapi untuk mereka akan sangat berguna bagi org kecil. Tentu saja jangan
keseringan,
karena nanti kita juga bosen.

6. Untuk yang cowok -- mungkin jika tidak terlalu pusing sama model
rambut, ada baiknya mulai POTONG RAMBUT di barbershop ketimbang di salon.
Lumayan bisa
menolong mereka.

7. Kalo mo service ke BENGKEL,mendingan nggak ke dealer tapi ke bengkel
umum/biasa, jadi dapat membantu usaha org kecil.

8. Sebulan sekali gaji yang kita peroleh bisa kita sisihkan ke YATIM atau
JANDA janda tua atao orang yang berhak / yang membutuhkan. Hal ini sangat
membantu kaum miskin / duafa. Disamping itu kita juga akan mendapat pahala
atas kebaikan kita tersebut.

9. Bagi yang punya MOBIL ada baiknya kita sewaktu waktu naik angkutan umum
kayak bis, mikrolet, bajai dan becak, buat nambah penghasilan mereka.

10. Bagi yg punya dana berlebih, bisa juga membuka usaha kecil2an seperti
WARUNG rokok, kios pulsa, jual gorengan dll untuk membantu anggota keluarga
ataupun teman sekampung yg menganggur. Ini akan sangat membantu mengurangi
pengangguran
di negara kita.

Kalau di dalam mailing list ini ada 100 orang, rasanya uang yang turun ke
bawah cukup lumayan. Jika kita beli nasi goreng seharga 4000 rupiah satu
kali sebulan,
maka uang yang kita "berikan" ke orang kecil sudah mencapai 400 ribu
sebulan -- itu
hanya dari urusan nasi goreng.

Jadi rasanya kalau kita membiasakan diri untuk melakukan ini, maka
mudah-mudahan secara perlahan kita bisa menyeimbangkan distribusi uang ke
bawah.

Apalagi jika Anda mau meneruskan usul ini.

Atau jika itu terlalu muluk -- paling tidak kita sudah memainkan peran
kita untuk menolong orang kecil.

Salam Dahsyat

Didik Mulato ST
=============
Unit Manager PT Prudential Life Assurance

Sebenarnya Kita Miskin atau dimiskinkan??

2008-12-13T06:08:00.000-08:00

dari milis alumni UIN Jakarta..... .

diteruskan oleh alien dimilis walhi
------------ --------- --------- ------

Sektor pertambangan sebagai sektor yang berpotensi menopang ekonomi Indonesia hanyalah isapan jempol belaka. Berdasarkan APBN 2008, pertambangan umum yang mencakup tambang emas, tembaga, nikel, perak, batubara dan lain-lain ternyata hanya menyumbang 15% dari total APBN.

Menurut pakar perminyakan Kurtubi, minimnya kontribusi pertambangan terhadap pendapatan negara diakibatkan pengelolaan pertambangan yang tidak benar. "Ini bukan salah investor, tetapi kesalahan Undang Undang Pertambangan Nomor 11/1967 dan UU Migas Nomor 22/2001. Karena itu dua Undang Undang itu perlu dicabut segera, karena kedua UU itu membuat sumberdaya alam Indonesia yang sangat kaya tidak mampu dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat," kata Kurtubi saat berbicara dalam sebuah dialog di Plaza Central, Jakarta, Kamis (11/12) kemarin.

Lebih lanjut Kurtubi menjelaskan, dalam APBN 2008 penerimaan sektor pertambangan umum dinilai sangat kecil yaitu sekitar Rp36 triliun. Hal itu, lanjutnya, disebabkan ada kesalahan pengaturan dalam UU Pertambangan Nomor 11/1967. "Dalam UU Pertambangan diatur beberapa hal yang harus diubah. Misalkan, UU Pertambangan mengatur pengelolaan pertambangan yang melibatkan investor harus melalui mekanisme Kontrak Karya dengan ketentuan royalti yang diterima negara sangat kecil yaitu hanya 3 persen. Selain itu, meski Pasal 33 UUD menyebutkan seluruh sumberdaya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, tetap pada UU Pertambangan malah diatur negara bukanlah penguasa sumber daya alam, tetap hanya sebagai pengelola. Konsekuensinya, jika ditemukan sumberdaya mineral di Bumi Indonesia, maka itu bukan milik negara karena negara hanya pengelola bukan pemilik. UU seperti ini salah besar dan merugikan rakyat," ketus Kurtubi.

Lebih lanjut dia mengatakan, dirugikannya bangsa Indonesia dalam UU Pertambangan Nomor 11/1967, diantaranya disebabkan karena UU tersebut secara materi mengadopsi UU Belanda Indische Mijnwet 1890.

"Dalam UU Belanda Indische Mijnwet 1890 juga diatur bahwa investor hanya membayar royalti sebesar 3 persen kepada pemerintahan Belanda di Indonesia. Jadi seperti halnya KUHP kita yang merupakan warisan Belanda, UU Pertambangan kita juga seperti itu. "

Karena itu, Kurtubi mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengubah UU Pertambangan Nomor 11/1967. "Kalau diubah, saya berharap mekanisme kontrak karya dalam pengelolaan pertambangan umum kita harus dihapus. Kalau dalam UU Pertambangan negara hanya menerima royalti 3 persen, maka nanti royalti harus dihapus dan diganti dengan production sharing untuk negara 85 persen dan untuk investor cukup 15 persen."

Selain itu, lanjut Kurtubi, pemerintah harus memiliki mekanisme kontrol untuk mengawasi investor dalam pengelolaan pertambangan. "Kalau untuk minyak dan gas pemerintah memiliki lembaga BPH Migas yang bertugas mengontrol perusahaan-perusaha an itu. Tapi dalam bidang pertambangan umum, sampai sekarang pemerintah tidak tahu berapa volume produksi pertambangan emas, tembaga, nikel, perak dan batubara yang diproduksi, diekspor serta berapa harga yang dijual perusahaan-perusaha an itu. Contohnya Freeport, sampai detik ini pemerintah tidak tahu berapa banyak produksi emas Freeport per hari di Papua dan berapa harga yang mereka jual ke luar negeri. Ini 'kan kacau. Sumberdaya alam negeri ini malah dinikmati asing," kata doktor ahli pertambangan yang juga dosen Pascasarjana UI itu.

Menanggapi Kurtubi, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyatakan sependapat. Menurut Muhaimin, keterpurukan ekonomi Indonesia merupakan indikasi rakyat dan negara tidak lagi berdaulat. "Kita perlu meninjau kembali sejumlah perundang-undangan kita yang tampaknya menyimpang dari amanah konstitusi. Padahal dengan ekonomi berbasis konstitusi, sudah jelas sumber daya alam digunakan untuk kesejahteraan rakyat.Kerapuhan kita itu tidak pernah diantisipasi dengan baik oleh pemerintah dan DPR," kata pria yang akrab disapa Cak Imin.

--
--
Khalisah Khalid
Mobile Phone : +62813 11187 498
Email : sangperempuan@ gmail.com
YM : aliencantik@ yahoo.com
www.sangperempuan. blogspot. com
__._,_.___

Wacana Tanding Harus Dibangun

2008-12-09T06:53:00.000-08:00

Wacana Tanding Harus Dibangun
Posted Desember 3rd, 2008 by Alien

* Artikel

"Kami belajar untuk menjadi mandiri, terhadap pangan, ekonomi dan energi" ujar Manis, seorang ibu dari kelompok Sistem Hutan Kerakyatan Tunas Lestari, dari Dusun Pesangoan, Lampung pada Seminar Nasional – Gerakan Politik Hijau Merespon Krisis Global di Gedung YTKI Jakarta hari ini (3/12). Ibu Manis menuturkan "Kami membangun kemandirian secara bersama dengan mengorganisir diri dan juga membangun kemandirian secara politik. Kami mendukung Sarekat Hijau Indonesia dapat menjadi salah satu perahu rakyat menuju Indonesia baru"

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Manis, Muliadi, Sekretaris Jenderal Aliansi Rakyat Pengelola Lahan Gambut Kalimantan Tengah, telah melakukan perlawanan dan membangun kekuatan kolektif rakyat untuk berorganisasi, membangun kekuatan ekonomi dan melakukan penguatan gerakan politik.

Hendro Sangkoyo, dari Sekolah Ekonomika Demokratik, menyampaikan keadaan Indonesia akan semakin buruk bila tidak ada perlawanan terhadap rezim, termasuk yang sedang dibicarakan di Poznan, Polandia saat ini. Penting bagi kelompok gerakan untuk mencari tandingan dari model perluasan ekonomi yang basisnya bukan pembongkaran rumah rakyat dan bukan pembongkaran ruang hidup, yang kalau Indonesia ini basisnya pulau.

"Para petani sekarang sudah bergerak untuk melakukan pertanian berbasis keluarga yang ekologis" ujar Hendri Saragih, Sekjen Serikat Petani Indonesia yang juga Pimpinan Pusat La Via Campesina. "Sistem pertanian yang dilakukan oleh masyarakat adat maupun petani tradisional selama ini melakukan pengelolaan pertanian yang efisien dan ekologis".

Apa yang dilakukan oleh ibu Manis dan pak Mulyadi, yang diperkuat oleh aktifis gerakan sosial yang selama ini banyak berdialektika bersama gerakan tani dan lingkungan, menjadi sebuah cerita yang seharusnya terus menerus disuarakan oleh gerakan sosial sebagai sebuah bentuk dari perlawanan komunitas terhadap mainstream ekonomi dan pembangunan yang selama ini menjauhkan rakyat terhadap akses dan kontrol terhadap sumber daya alam (SDA) dan ruang hidupnya. Begitu banyak fakta krisis yang dialami oleh bangsa ini, baik krisis ekonomi, krisis ekologis, krisis sosial dan krisis politik yang terjadi, dan sudah hampir dapat dipastikan yang akan selalu menempatkan kelas yang paling lemah sebagai korban dari sebuah sistem yang memiliki kekuatan, baik secara ekonomi maupun politik.

Wacana tanding untuk merumuskan sebuah dunia baru dan Indonesia menjadi penting untuk ditawarkan sebagai sebuah jalan baru bagi rakyat, terlebih kondisi politik dan ekonomi dunia saat ini menunjukkan fakta kegagalan sebuah sistem ekonomi dunia yang selama ini berlandaskan pada basis produksi kotor, ketamakan dan sudah dapat dipastikan mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup. Krisis global yang terjadi, bahkan semakin menunjukkan hilangnya kedaulatan dan kemandirian bangsa ini yang disebabkan oleh ketergantungan Indonesia terhadap sistem kapitalisme yang basis pembangunan ekonominya bertumpu di sektor finansial yang begitu rentan dilanda krisis. Ironisnya, penanganan krisis global saat ini dan dalam konteks Indonesia sangat jauh relasinya dengan krisis yang dialami oleh rakyat dan tidak terintegrasi sama sekali dengan krisis global yang ada, selain krisis finansial antara lain krisis energi, krisis air, krisis pangan yang diakumulasi salah satunya oleh perubahan iklim.

Bahkan, komunitas yang selama ini memiliki pengetahuan dan pengalaman didalam mengelola sumber-sumber kehidupannya yang menjadi bagian dari survival komunitas terhadap mainstream ekonomi dan pembangunan, seharusnya menjadi bahan baku bagi bangsa ini untuk menjadikan krisis global sebagai sebuah moment bagi gerakan politik hijau untuk menawarkan wacana tanding dari komunitas untuk membangun kemandirian rakyat, keadilan sosial, kedaulatan dan kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

--
Khalisah Khalid
Mobile Phone : +62813 11187 498
Email : sangperempuan@ gmail.com
YM : aliencantik@ yahoo.com
www.sangperempuan. blogspot. com
www.sarekathijauind onesia.org

Relevankah Ekonomi Pasar Sosial?

2008-12-09T06:48:00.000-08:00

Relevankah Ekonomi Pasar Sosial?

6.12.08

Oleh: RUDI HARTONO

Beberapa hari yang lalu, dalam Workshop Mahasiswa Mengagasa Jalan Baru
Indonesia, yang digelar Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi
(LMND), dimana fadhil Hasan menjadi pembicara untuk sesi ekonomi, ia
melemparkan kesimpulan bahwa sistim neoliberal sudah gagal. Ketika
sebuah pertanyaaan di arahkan kepadanya, menyinggung soal alternatif
ekonomi, ia dengan jelas merujuk pada Ekonomi Pasar Sosial (EPS)
sebagai solusi.

Menarik, setidaknya buat saya, karena gagasan EPS yang identik dengan
kebijakan pemerintahan sosial demokrasi di Jerman kini sedang
mengalami krisis. Artinya, sebuah model ekonomi yang terbukti salah
hendak dipakai untuk menyembuhkan masalah ekonomi yang lebih ruwet
ketimbang Jerman, yaitu Indonesia.

Jerman dan Ekonomi Pasar Sosial
Ekonomi pasar sosial (Epasos) mulai dibangun di Jerman paska perang
dunia ke II. Konsep ini dikenalkan dalam kongres Godesberg, tahun
1958, setelah veteran-veteran kiri SPD yang tetap komitmen pada
perjuangan klas dan menolak ekonomi pasar meninggalkan partai,
sedangkan Jerman barat memilih berpartisipasi pada aliansi barat.
Ekonomi pasar sosial (EPS) dikampanyekan sebagai alternative terhadap
laissez-faire dan sosialisme.

ekonomi pasar sosial mencurigai kompetisi bebas dan ide laissez-faire,
tapi menghendaki peran negara yang kuat dalam membentuk dan menjamin
aturan ekonomi pasar, yang disebut "ordnung" (kebijakan membentuk
tatanan hukum bagi perekonomian) , yang tidak akan mencampuri mekanisme
pasar, namun lebih menjamin bentuk-bentuk kebebasan perjanjian dan
hak-hak kepemilikan pribadi dari pihak lain [1].

Pada tahun 1969, melalui koalisi dengan partai demokrasi Liberal
(FPD), sebuah sayap partai liberal, SPD berhasil mengontrol
pemerintahan. Segera program EPS diperkenalkan, terutama dengan isu
memperluas demokrasi dan redistribusi kekayaan. Pada masa kanselir
Willy Brandt, SPD memperluas hak-hak pekerja dengan membentuk dewan
pabrik dan hak menentukan bersama berjalannya pabrik besar. Ia
menggunakan pendekatan Keynesian dalam strategi investasi, yaitu
memperluas pembangunan infrastruktur publik, pendidikan, dan jaringan
pengaman sosial yang konferehensif, seperti pendidikan, kesehatan,
asuransi kecelakaan, pengangguran, dan dukungan dana bagi keluarga dan
anak-anak[2] .

Akan tetapi, Jerman dibawah pemerintahan sosial demokrasi tetap
merupakan masyarakat kapitalisme yang tersusun dan hierarkis; tetapi
polarisasi sosial, dalam pengertian mengikuti laissez-faire barat,
cukup berkurang. Pada pertengahan 1970-an, kapitalisme benar-benar
sedikit dijinakkan dari keserakahannya. Perkembangan ini berjalan
berkat pembangunan yang berkesibambungan dan pertumbuhan ekonomi yang
tinggi. Tapi periode ini berlansung singkat, dibawah Helmut Schmidt,
pemerintah berhadapan dengan inflasi yang tinggi, pengangguran yang
terus meningkat, dan deficit anggaran yang begitu besar. Dari 1974
hingga 1982, pengangguran meningkat dari 4,7% menjadi 8,2 %, serta
upah pekerja yang terus jatuh sejak 1981.

Schmidt mencoba mengatasi perkembangan ini, antara lain, dengan
mengeluarkan dana pinjaman bagi investasi infrastruktur public dan
pengurangan pajak bagi aktifitas bisnis. Akan tetapi, upaya Schmidt
tidak memperbaiki keadaan, malahan dia harus jatuh dari kekuasaannya.
Setelah ini, kekuasaan SPD berakhir dan digantikan oleh pemerintahan
kanan CDU-FPD, yang menaikkan Helmut Kohl's.

Di bawah Helmut, kondisi jerman bukannya membaik, apalagi dengan
integrasi Jerman Timur, melainkan membawa kesulitan ekonomi yang cukup
parah. Secara nasional, pengangguran meningkat menjadi 11,4% pada
tahun 1994 (dan 19,5% di Jerman Timur), serta upah pekerja jatuh 7%
sejak tahun 1992. kehancuran ini memberikan angin pada kembalinya
SPDdalam pemerintahan. SPD berkoalisi dengan partai hijau untuk
membentuk pemerintahan, dan menjanjikan membawa Jerman pada "Inovasi
dan Keadilan", dengan reformasi pajak, pension, sistim pendidikan,
serta perundangan yang mengatur pasar tenaga kerja.

Dibawah Schröder, orientasi SPD semakin mengarah pada kebijakan
neoliberal. Dibawah kritik kelompok kiri SPD, Schröder bergabung
bersama Blair untuk membangun jalan ketiga; dengan menolak pendekatan
Keynesianism dan mulai mendekati mekanisme pasar dan globalisasi.
Pertumbuhan ekonomi menurun dari 2,9% pada tahun 2000 menjadi nol
persen pada tahun 2003, sedangkan pengangguran mencapai 10% (4,4 juta)
pada tahun yang sama.

Stagnasi ekonomi sudah di depan mata, Schröder mengantisipasinya
dengan serangkaian reformasi, seperti pemotongan pajak, pencabutan
subsidi, dan deregulasi pasar tenaga kerja. Upaya itu tetap mendapati
kegagalan. produksi industri turun 2,1% pada oktober 2002. sekitar
37.000 perusahaan kolaps pada tahun 2002, termasuk bebeapa perusahaan
besar seperti Kirch Media, Babcock, Fairchild Dornier dan Herlitz, dan
650.000 orang kehilangan pekerjaan. Pengangguran resmi tercatat 4,2
juta jiwa [3].

Krisis yang dialami pemerintahan Schröder menciptakan krisis
kepercayaan bukan saja anggota partai, tapi juga pekerja dan rakyat
Jerman. 38 ribu kadernya meninggalkan partai pada tahun 2003. pada
pemilu 2004, perolehan suara SPD hanya 21,4% (turun dari 30,7% pada
tahun 1999). Ini merupakan kekalahan terburuk sejak 1945[4] .

Keterbatasan- Keterbatasan Ekonomi Pasar Sosial

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan; bahwa; (1). EPS social tidak
dapat menghindar dari krisis, meskipun lebih lambat dibanding dengan
AS, tapi sejumlah reformasi-reformasi dan bongkar pasan sistim pajak
dan jaminan social oleh pemerintah Jerman membuktikan bahwa Epasos
sudah harus ditinggalkan. (2). Partai Sosial Demokrat (SPD) yang
mencomot EPS dan mempraktekkannya dalam beberapa puluh tahun kini pun
mengalami krisis dan mulai ditinggalkan pendukung fanatiknya, terutama
yang berlatarbelakang kiri.

EPS, seperti juga Keynesian, kapitalisme Negara, merupakan model-model
ekonomi yang tercipta, dalam berbagai penyesuaian- penyesuaian, untuk
mengantisipasi dan menunda krisis yang inheren dalam sistim
kapitalisme. EPS yang dipraktekkan Jerman, mungkin lebih mirip dengan
neoliberalisme yang sedikit jinak, yang disesuaikan dengan kultur
politik masyarakat Jerman atau ajaran social kristen; jiwa sosialnya
tinggi.

Di dalam sistim kapitalisme, ada 3 penyebab krisis yang inheren dalam
sistim tersebut, yakni; (1). Ketidakseimbangan antara produksi
kapitalis dengan kebutuhan real masyarakat, yang selalu dijelaskan
dengan anarkisme produksi. (2). Ketidakseimbangan antara keluaran
(kapasitas produksi) dengan kemampuan konsumsi massal—yang
parameternya adalah upah (daya beli) masyarakat. (3). Akumulasi
berlebihan, yakni tidak cukupnya produksi nilai lebih, dibandingkan
dengan jumlah capital yang diakumulasikan.

Di dalam kapitalisme, mekanisme pertukaran dan distribusi diatur via
mekanisme pasar yang kompetitif. Kompetisi pasar adalah aspek penting
dan mendasar dalam kapitalisme, yang mengatur bukan saja distribusi,
tapi juga soal penentuan harga dan panduan soal produk yang di mana
yang perlu dihasilkan dan tidak. Dengan kepemilikan pribadi satu
pihak, maka tujuan keterlibatan individu dalam mekanisme pasar yang
kompetitif adalah memaksimalkan keuntungan (profit).

Dalam situasi tersebut, EPS bukan untuk mengendalikan pasar agar
sedikit jinak, seperti yang diyakini sejumlah intelektual di
Indonesia, tapi justru menjamin kebebasan pasar. Makna kebebasan
disini adalah jaminan atas kepemilikan pribadi atas alat produksi,
pasar terbuka, kebebasan memasuki dan keluar dari pasar, serta
kebebasan membuat kontrak-kontrak. Karena sifat pasar yang
hiper-aktif, kompetitif, dan anarkis, sehingga berpotensi mendorong
kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan hilangnya jaminan social. Maka,
EPS menawarkan beberapa katup pengamannya, diantaranya; (1).
pengaturan soal monopoli; maka pemerintah harus membentuk aturan anti
monopoli dan lembaga independent yang mengawasi persaingan usaha agar
tidak mengarah pada monopoli (mirip KPPU, di Indonesia). (2).
Redistribusi kekayaan; EPS menyadari bahwa distribusi dibawah
mekanisme pasar tidak akan melahirkan keadilan, maka Aucken
mengusulkan paket redistribusi kekayaan, salah satunya dengan pajak,
meskipun ia menentukan limitnya agar tidak menggerus investasi
produktif. (3) peraturan biaya eksternalisasi, terutama penggunaan
sumber daya alam, kesehatan dan keselamatan kerja, serta soal waktu kerja.

Model EPS sendiri di Jerman sedang mengalami krisis. Dari tahun ke
tahun, pemerintah selalu mendorong reformasi pajak, hingga diprediksi
bahwa nilai pajak Jerman merupakan terendah keempat di Eropa- 38.6%,
yang jauh lebih rendah dengan US pada 46,5%. Untuk pajak personal,
yang mencapai 56% pada tahun 1960-an, dan masih 53% pada masa akhir
jabatan Kohl's, dan pada tahun 2005 turun menjadi 42%. Reformasi pajak
yang dilakukan pemerintah Jerman, ternyata juga tidak mendorong sector
real berkembang, malah sebaliknya, semakin meningkatkan pengangguran,
kemiskinan, dan hilangnya sejumlah layanan social, akibat macetnya
distribusi kekayaan. Di masa lalu, sistim pajak telah mengikat
masyarakat Jerman agar tidak terseret pada filosofis ekonomi "yang
kaya semakin kaya", tapi di masa kini, sistim pajak lebih berorientasi
memberikan fasilitas kepada pemimpin bisnis, korporasi besar,
perusahaan perbankan, untuk menarik dananya dan menginvestasikan pada
sector yang menggiurkan, yakni kenaikan harga saham.

Kesuksesan EPS di Jerman dalam beberapa periode, terutama dalam
menekan pengangguran dan mempertahankan industrialisasi, terletak pada
investasi social (pembangunan infrastruktur publik, sistim jaminan
social, dll) besar-besaran dari Negara, karena periode booming ekonomi
dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ketika periode itu berlalu,
segera ekonomi Jerman berhadapan dengan stagnasi ekonomi.

Jerman dan Krisis Finansial

Salah satu lapangan ujian bagi ketangguhan ekonomi suatu Negara adalah
seberapa kebal terhadap pengaruh krisis financial di AS. Ketika badai
krisis financial mengamuk, beberapa petinggi dan ekonom eropa
memuji-muji bahwa EPS akan manpu menyelamatkan Jerman dari krisis,
bahkan ada yang menganjurkan agar EPS dipraktekkan pada tataran
internasional, sebagai solusi ekonomi global. Hingga bulan September,
beberapa ekonom Jerman tetap optimis; bahwa tidak ada bank swasta dan
sector public tetap solid dan aman, bahkan beberapa Bank yang
menyimpan dana public, seperti Sparkasse dan Volksbank tetap aman.
Juga, di Jerman belum ada tanda-tanda gelembung perumahan, atau
tanda-tanda kekacauan dramatis dari harga properti.

Namun, optimisme ini berakhir karena terjadinya krisis likuiditas yang
melanda HRE dan mengarahkan pada kebangkrutannya. Dana 3,1 juta US$
hilang, tanpa ada hasil. Sektor industri Jerman, terutama otomotif
(Opel, Ford, BMW dan Mercedes-Benz) sedang mengalami kesulitan, akibat
penuruan permintaan (omzet) yang berlansung drastis. Perusahaan
software SAP, yang berbasis di Jerman Barat, telah bereaksi atas
jatuhnya permintaan dengan membekukan penyewaan. Lufthansa juga
menderita kerugian akibat penurunan travel bussines dan bisnis kargo[5] .

Beberapa lembaga penelitian di Swiss, Austria, dan Jerman, telah
mendokumentasikan laporan yang menyebutkan prediksi pertumbuhan
ekonomi Jerman, pada tahun 2009, hanya 0,2%, serta jumlah pengangguran
yang meningkat drastic. Bahkan, Hans-Werner Sinn, kepala institute
penelitian ekonomi (IFO), yang berbasis di Munich, membuat kesimpulan
catatan "situasi sudah sangat mencemaskan". Nilai ekspor Jerman
sendiri sudah jatuh 2,5% hanya untuk bulan Agustus saja[6].

Apa yang disebutkan disini, meskipun belum mewakili keseluruhan, namun
sudah dapat menjelaskan bahwa ekonomi Jerman benar-benar terperosok
dan tak dapat melepaskan diri dari krisis financial. EPS tidak dapat
membuat pertahanan ekonomi, yang melindungi kepentingan nasional dan
rakyatnya, dari serbuan krisis. Hal ini terjadi, selain karena Jerman
merupakan bagian dari sistim global yang sedang krisis, juga karena
beberapa pendekatan ekonomi pemerintah Jerman serupa dengan
pemerintahan kapitalis di AS maupun di eropa.

kesimpulan

Sudah hampir menjadi kesimpulan, bahwa sistim neoliberal telah menjadi
penyebab utama dari masalah ekonomi di Indonesia. Kesimpulan ini,
seharusnya menjadi titik berangkat untuk mendiskusikan jalan ekonomi
seperti apa yang bisa menjadi alternative, diluar neoliberalisme yang
gagal tersebut. EPS yang berdiri pada mekanisme pasar liberal tentu
juga bernasib sama dengan neoliberalisme, sehingga perlu dicoret dari
daftar pencarian.

Menurut saya, yang terperting dalam pencarian sistim ekonomi
alternatif setidaknya memenuhi kriteria berikut; pertama,
memperjuangkan pengambil-alihan kendali atas control sumber daya alam,
yang sebelumnya dikuasai dan dieksploitasi asing, untuk dimanfaatkan
pada pemenuhan kebutuhan rakyat dan dalam negeri. Kedua, mengutamakan
prinsip "kemandirian" dalam pengolahan sumber daya ekonomi, strategi
industrialisasi, serta kerjasama ekonomi dan perdangan dengan
bangsa-bangsa lain. Ketiga, memperbesar transfer sumber daya ekonomi
kepada rakyat, dengan memperbesar anggaran investasi social, seperti
pembangunan infrastruktur public, layanan pendidikan dan kesehatan,
perumahan, kenaikan upah pekerja, sarana produksi bagi petani, dll.
Keempat, memberikan tempat yang luas bagi partisipasi rakyat, terutama
dalam mendiskusikan prioritas perencanaan ekonomi, pembangunan, dan
pengalokasian anggaran.

Mohon Maaf, Atas segala kekurangannya!

Rudi Hartono, Anggota Redaksi BERDIKARI Online dan Pengelolah Jurnal
Arah KIRI

Catatan:
1. Dr. Rainer Adam, Ekonomi Pasar Sosial: Ludwig Erhard: Bapak dari
apa yang disebut Keajaiban Perekonomian Jerman,
Friedrich-Naumann- Stiftung.
2. Bill Smaldone, Krisis Sosial Demokrasi Jerman, 2002, Jurnal Solidarity

3. Crisis and class struggle in Germany, Jurnal Sosialism today, edisi
72 feb 2003
4. Bill Smaldone, Krisis Sosial Demokrasi Jerman, 2002, Jurnal Solidarity
5. Majalah DER SPIEGEL Online, edisi 15 oktober 2008
6. Ibid

Baca Selengkapnya!